Kutai Kartanegara - www.kukarkab.go.id

Diskominfo Kukar Tindak Lanjuti Hasil Monev SPBE Tahun 2022

04 Mei 2023

Plt. Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara Tantri Sapta Dewi memimpin rapat koordinasi tindak lanjut hasil monev Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022. Rapat dengan agenda pembahasan Dependency Arsitektur Data Informasi digelar di ruang rapat Kantor Diskominfo Kukar pada Jumat, 28 April 2023. Hadir dalam rakor tersebut Kasi Persandian Bidang Teknologi Informasi komunikasi (TIK) Sofyan Agus, Pranata Komputer Fedlandy Yulian dan Siti Nuraini, Analis Infrastruktur Adi Listiono, Tenaga Teknis Jaringan Muhammad Alpianur, dan Staf Bidang TIK Diskominfo Kukar.

Dari hasil monev tersebut Tantri menyampaikan mendesaknya penyelesaian pembuatan Arsitektur SPBE sebelum evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB di tahun 2023. Dijelaskannya dari 6 domain Arsitektur SPBE, baru 4 domain yang telah disusun yaitu: Domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, dan Aplikasi. Sedangkan Domain Infrastruktur dan Domain Keamanan diperlukan kerja sama antara bidang e-Government dan Bidang TIK.

Tantri menjelaskan hingga saat ini belum ada contoh pengisian template Arsitektur SPBE untuk tingkat Pemerintah Daerah. “Hal ini menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Arsitektur SPBE. Namun berdasarkan hasil asistensi Kemenpan RB di Balikpapan beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan satu-satunya yang telah melakukan upload data pada aplikasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE) di Kalimantan Timur. Data tersebut telah diverifikasi dan sesuai dengan arahan KemenPAN-RB,” jelasnya.

Dijelaskannya bahwa pada aplikasi SIA-SPBE terbaru, setiap domain memiliki dependency antar domain. “Untuk itu harus segera dilakukan pengisian template Domain Infrastruktur dan Domain Keamanan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki banyak aplikasi yang terdapat di OPD. Kami akan melakukan identifikasi permasalahannya,” jelasnya. Tantri menyampaikan untuk melengkapi tatakelola keamanan, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perbaikan Aplikasi atau SOP Perbaikan Jaringan dan Infrastrukturnya.

Penulis : Adi Listiono (Analis Infrastruktur)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kadis Kominfo Kukar: “Program dan Kegiatan yang Siap Bayar, Segera Realisasikan”

04 Mei 2023

Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto menginstruksikan jajaran Eselon 3 dan PPTK serta staf yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait barang dan jasa untuk dapat secara aktif merealisasikan serapan anggaran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rakor dan pengendalian Kegiatan Triwulan I dan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II tahun 2023 yang digelar Bappeda kemarin.

Rakor tersebut digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Diskominfo di Jalan Pahlawaan 1 Kawasan Bukit Biru Tenggarong pada hari ini, Kamis 4 Mei 2023. Rakor dipimpin Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto dan dihadiri Sekretaris Diskominfo Solihin, para Kabid dan Plt Kabid, Kepala Sub Bagian UTL, dan para PPTK dan staf Diskominfo.

Dalam rakor tersebut Kadis Kominfo Kukar menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pejabat dan staf Diskominfo yang terlibat dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Diskominfo Kukar atas capaian yang mengesankan di tahun 2022. Untuk itu Kadis Kominfo berharap di tahun 2023 capaian tersebut dapat dipertahankan dan menjadi lebih baik.

Rakor dengan tujuan percepatan serapan anggaran pada OPD Diskominfo tersebut membahas beberapa agenda, diantaranya adalah tentang pentingnya isian e-pantau dengan obyektif agar dapat diketahui persoalan utamanya. Ditekankannya tentang pengendalian internal yang terjadwal terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. “Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan konkrit dalam percepatan serapan anggaran di Diskominfo Kukar,” ujarnya.

Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto juga mengingatkan tentang pentingnya sinkronisasi program dan kegiatan dengan indikator, pentingnya keamanan jaringan, dan diminta semua pihak dapat mengembangkan jiwa enterpreneurship agar dapat mewujudkan OPD yang memiliki daya ungkit dalam peningkatan pendapatan daerah. Selain itu diharapkan team Diskominfo Kukar dapat memberikan dukungan terhadap OPD lain dalam SPBE, branding event pariwisata, dan lain-lain.

“Diskominfo Kukar harus mampu memberikan dukungan dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan stunting melalui program SPBE yang diampu Bidang E-Gevernment dan inflasi dan statistik sektoral melalui program di Bidang Statistik. Selain itu juga publikasi, KIM, hubungan media yang dikelola Bidang PKP, dan PPID, SP4N LAPOR!, literasi media, analisis media, serta monitoring opini dan aspirasi publik dan penetapan agenda prioritas Pemda oleh bidang PLIP, serta keamanan dan penyediaan jaringan bagi OPD oleh bidang TIK,” ujarnya.

Kadis Kominfo Kukar berharap Tim Diskominfo dapat konsisten dan berkomitmen kuat berkaitan dengan amanah sebagai pengampu program dan kegiatan seperti yang terdapat dalam Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 dan perundang-undangan yang lain.

Penulis / Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bappeda Kukar Gelar Rakor Pengendalian APBD

03 Mei 2023

Bappeda Kukar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian APBD Tahun Anggaran 2023. Rakor tersebut dibuka dan dipimpin Bupati Kukar Edi Damansyah dan dihadiri Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Seketaris Daerah Kukar Sunggono, Asisten 2 Wiyono, dan Plt Bappeda Syarifah Vanesa Vilna, seluruh Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , Camat, Lurah, Kepala Desa. Rakor berlangsung dalam tatap muka yang digelar di Ruang Serbaguna Kompleks Kantor Bupati Kukar di Jalan Wolter Monginsidi 1 Kawasan Timbau Tenggarong pada hari Rabu 3 Mei 2023. Rakor tersebut juga digelar secara online melalui zoom meeting yang diikuti para Lurah dan Kepala Desa se-Kukar.

Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna dalam laporannya menyampaikan bahwa pengendalian dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen pembangunan daerah. "Maksud dari rakor ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sedangkan tujuannya untuk memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Plt. Kepala Bappeda Kukar menjelaskan progres yang ada belum signifikan. “Percepatan pengesahan APBD tahun 2023 itu tidak diimbangi dengan eksekusi pelaksanaan di Organisasi Perangkat Daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan. Hal ini tidak sejalan dengan harapan dan semangat dari hasil diskusi beberapa waktu yang lalu. Melalui rakor hari ini saya berharap, kita dapat menyelesaikan permasalahan dalam progres pelaksanaan kegiatan. Kami ingin mendapat penjelasan OPD baik Dinas, Badan hingga tingkat UPTD,” tegasnya.

Penulis : Heryanto (Pengolah Data)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kukar Instruksikan Percepatan Proses Lelang Proyek Pembangunan

03 Mei 2023

Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Edi Damansyah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian APBD Tahun Anggaran 2023. Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Seketaris Daerah Kukar Sunggono, Asisten 2 Wiyono, dan Plt Bappeda Syarifah Vanesa Vilna, seluruh Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , Camat, Lurah, Kepala Desa. Rakor berlangsung dalam tatap muka yang digelar di Ruang Serbaguna Kompleks Kantor Bupati Kukar di Jalan Wolter Monginsidi 1 Kawasan Timbau Tenggarong pada hari Rabu 3 Mei 2023. Selain itu rakor tersebut juga dapat diakses melalui zoom meeting yang diikuti para Lurah dan Kepala Desa se-Kukar.

Dalam rakor tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah meminta proses lelang seluruh proyek pembangunan di daerah itu untuk tahun 2023 dipercepat agar pekerjaan pembangunan dapat berjalan maksimal. Menurutnya hal itu harus dilakukan untuk menghindari keterlambatan hingga gagalnya realisasi pekerjaan pembangunan di akhir tahun.

“Pelaksanaan proses lelang proyek jelang akhir tahun kerap kali menjadi kendala pada kurang maksimalnya hasil pekerjaan pembangunan. Untuk itu saya meminta di tahun 2023 ini segala proses pembangunan di daerah bisa dilaksanakan lebih awal untuk hasil yang lebih memuaskan hasilnya," tegasnya.

"Sistem sudah terbangun walaupun belum sempurna di dalam pelaksanaannya. Saya mengapresiasi sistemyang sudah terbangun, cuman kita kadang-kadang tidak konsisten memanfaatkannya,” ujar Bupati Edi Damansyah.

Bupati Kukar Edi Damansyah berharap penjelasan pihak OPD, Kelurahan dan Desa dapat disampaikan dengan jujur dan obyektif. “Dari data yang ada di sistem, kami sudah bisa menarik suatu benang merah karena dalam 2 tahun ini kita terus mengawal target demi target dalam proses administrasi pelelangan," jelasnya.

"Ini sudah masuk bulan Mei, melalui rakor ini saya minta kepada Kepala OPD, Camat, dan Lurah / Kades untuk memberikan penjelasan bagaimana langkah, dan gerak cepat untuk melaksanakan program dan kegiatan. Jika tidak sanggup sampaikan saja, agar kami tahu problemnya dan bisa mengambil langkah lanjutannya,” tegas Bupati.

Dalam rakor tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah menginstruksikan seluruh jajaran Kepala OPD maupun Lurah dan Kepala Desa untuk segera melakukan rapat koordinasi internal pada masing masing unit kerja untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

Penulis : Heryanto (Pengolah Data)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati dan Wabup Kukar Evaluasi Kinerja Empat OPD

03 Mei 2023

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin melakukan evaluasi kinerja terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Infrastruktur Jalan Lingkungan, Program Terang Kampungku dan Pamsimas di Kabupaten Kukar, dimanfaatkan Edi dan Rendi mencermati pekerjaan yang sudah dan belum dilakukan OPD

Ada empat OPD yang memaparkan capaian program kerjanya dan target yang akan dirampungkan sesuai yang direncanakan dalam RPJMD 2021-2026, yakni Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan.

“Pekerjaan yang sudah dilakukan itu harus dilihat kemanfaatannya bagi masyarakat,” kata Bupati Edi ditemui usai rakor di ruang serbaguna, Selasa, 2 Mei 2023.

Dicontohkannya, pekerjaan Disperkim Kukar dalam merealisasikan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Menurutnya, program ini sudah hampir rampung pengerjaannya pada tahun 2021, 2022 dan akan dilanjutkan di 2023 ini.

Tetapi, dari yang sudah diselesaikan masih ada titik-titik tertentu yang kapasitasnya belum memenuhi kebutuhan air di desa-desa yang dibangunkan Pamsimas.

“Hal seperti itu dalam evaluasi, harus menjadi atensi. Perlu menindaklanjuti dengan meningkatkan kapasitas, belum semua jaringan sambungan rumah tersambung ke rumah warga, ini keberlanjutannya perlu dikerjakan agar bisa secara utuh difungsikan,” jelasnya.

Edi mau Pamsimas yang sudah dibangun bisa difungsikan secara maksimal. Jangan sampai sudah dibangun tapi pemanfaatannya justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi ini berbicara soal air bersih yang menjadi kebutuhan dasar manusia. “Jangan sampai di 2023 pengerjaan ini tidak selesai,” Tegasnya.

Dirinya juga memberikan contoh program lain dari Dinas PMD, yakni Terang Kampungku. Ada beberapa desa yang masuk dalam kategori remote area dan tidak bisa dialiri listrik PLN, sehingga pilihannya harus menggunakan tenaga surya.

Guna memaksimalkan target-target yang telah disusun DPMD, Pemkab Kukar telah menjalin kerja sama dengan Politeknik Samarinda, untuk melakukan kajian studi berkenaan dengan konsep, kapasitas dan teknis kerja di lapangan.

“Ini sudah berhasil seperti di Kecamatan Muara Enggelam. Kita ingin keberhasilan ini diaplikasikan juga ke desa lain yang masuk kategori remote area,” sebutnya.

Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar

Libur Lebaran, Tiga Objek Wisata di Kukar Mencatat 11.646 Orang Pengunjung

03 Mei 2023

Kunjungan wisatawan ke tiga destinasi wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat selama libur hari raya Idulfitri 1444 H mencapai 11.646 orang. Objek wisata dimaksud adalah Waduk Panji Sukarame, Pulau Kumala dan Pantai Tanah Merah Samboja.

Data yang dihimpun Dinas Pariwisata Kukar untuk kunjungan wisata pada momen Lebaran Idulfitri, per 23-25 April 2023 memang biasanya dimanfaatkan orang untuk menghabiskan waktu dengan berwisata bersama keluarga.

Kabupaten Kukar yang memiliki banyak pilihan wadah wisata juga mengalami peningkatan jumlah pengunjung dibandingkan hari-hari biasa. Kondisi ini menjadi angin segar bagi dunia pariwisata di Kukar, mengingat dalam dua tahun terakhir lokasi wisata mengalami pembatasan karena Covid-19.

Kabid Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kukar, Ridha menambahkan, jauh hari sebelum libur lebaran 2023 dimulai, pihaknya telah mengirimkan surat edaran ke pengelola wisata, baik pemerintah maupun swasta.

Surat edaran itu berisi tentang antisipasi membludaknya jumlah kunjungan pada momen libur lebaran. “Kita imbau, semua termasuk pihak swasta, agar tidak memaksakan diri dengan menambah jumlah kapasitas. Disesuaikan saja dengan kapasitas dan kemampuan. Tapi, sejauh ini semua berjalan aman dan lancar," ungkapnya.

Ke depan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memaksimalkan potensi wisata yang terdapat di Kukar. “Untuk pengembangan destinasi wisata, kita lakukan sesuai dengan potensi di wilayah masing-masing," tutupnya.

Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar

BPJS Kesehatan Luncurkan Program REHAB Bagi Penunggak Iuaran

02 Mei 2023

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan meluncurkan Layanan Program Rencana Pembayaran Iuaran Bertahap (REHAB). Informasi tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Yerri Gerson Rumawak kepada Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto melalui Surat Nomor 860/VIII-01/0523 perihal Informasi Layanan Program REHAB bertanggal 2 Mei 2023.

Dalam surat tersebut dijelakan bahwa Program REHAB dapat dilakukan oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU/Peserta Mandiri) dan Bukan Pekerja (BP) melalui aplikasi mobile JKN dan melalui Call Center 165.

Dijelaskan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda bahwa Program REHAB bertujuan untuk meringankan dan mempermudah pembayaran tunggakan iuran secara bertahap (cicilan) bagi peserta yang dikategorikan PBPU/Peserta Mandiri dan BP.

Disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda bahwa program REHAB diperuntukkan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU/Peserta Mandiri) dan Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 3 bulan (4-24 bulan) sebagai solusi untuk melakukan proses pembayaran secara bertahap dan upaya pelunasan atas tunggakan iuran.

Bagi peserta BPJS Kesehatan dengan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU/Peserta Mandiri) dan Bukan Pekerja (BP) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memerlukan informasi lebih lanjut dalam menghubungi pihak BPJS setempat atau menghubungi Sdr. Riyanto pada nomor 081297003546.

Penulis / Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kukar Hanya Dapat Bankeu Rp 38 Miliar, Mayoritas Untuk Infrastruktur Jalan

02 Mei 2023

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dipastikan mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 38 miliar untuk tahun anggaran 2023, angka ini mengalami penurunan dari angka sekitar Rp 40 miliar pada tahun anggaran 2022 lalu.

Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, mengkonfirmasi hal ini dan menyebutkan bahwa sebagian besar Bankeu tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalan interkoneksi antar wilayah di Kaltim.

“Sebenarnya banyak yang kita ajukan, tapi hanya itulah yang terakomodasi,” ujar Sunggono. Sebelumnya, Pemkab Kukar telah menjalin komunikasi dengan para anggota DPRD Kaltim dapil Kukar untuk mengusulkan berbagai usulan prioritas pembangunan. Usulan tersebut kemudian diperjuangkan di DPRD Kaltim hingga dialokasikan melalui Bankeu.

Sunggono tidak merinci secara detail, namun ia menyebutkan bahwa sebagian besar Bankeu akan digunakan untuk akses jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Sebulu-Muara Kaman dan akses jalan di Kecamatan Muara Badak.

“Kami telah bertemu dengan DPRD untuk urusan Bankeu, dan kami akan membuat usulan baru untuk di APBD Perubahan 2023 dan APBD Murni 2024,” tutup Sunggono.

Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar

KPU RI Rilis Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024, Warga Bisa Check Melalui Website

02 Mei 2023

Komisi Pemilihan Umum (KPU) R I merilis Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024. Dalam rilis tersebut disampaikan bahwa DPS Pemilu tahun 2024 terdata sebanyak 205.853.518 pemilih. Rilis disampaikan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Nasional Pemilu 2024, di Gedung KPU di Jakarta pada Selasa, 18 April 2023.

Rapat pleno tersebut dihadiri Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, August Mellaz, Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno, Bawaslu, DKPP, perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Agama serta jajaran Eselon I, II Setjen KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh serta operator Sidalih se-Indonesia.

DPS Pemilu tahun 2024 tersebut telah disahkan dalam Keputusan KPU Nomor 316 Tahun 2023. DPS Pemilu tahun 2024 akan diikuti sebanyak 205.853.518 pemilih yang terdiri dari 102.847.040 pemilih laki-laki dan 103.006.478 pemilih perempuan. Pemilih tersebar di 514 kab/kota, 7.277 kecamatan, 83.860 desa/kelurahan dan 823.287 TPS/TPS LN/KSK/Pos. “Pemilih ini masih sangat mungkin untuk terjadi perubahan-perubahan, sehingga dapat dilakukan koreksi-koreksi,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Total pemilih dalam negeri sebanyak 204.278.781 pemilih terdiri dari 102.138.658 pemilih laki-laki dan 102.140.123 pemilih perempuan. Dalam event tersebut disampaikan hasil pemutakhiran data pemilih di luar negeri yang tersebar di 128 perwakilan negara Republik Indonesia, sebanyak 1.574.737 pemilih terdiri dari 708.382 pemilih laki-laki dan 866.355 pemilih perempuan.

Berkaitan dengan DPS tersebut KPU RI memberikan kesempatan kepada masyarakat, pengawas pemilu, serta peserta pemilu untuk menyampaikan tanggapan masyarakat terhadap DPS paling lama 21 hari setelah DPS diumumkan. Hal tersebut mengacu pada keputusan KPU Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pihak KPU RI menyampaikan warga dapat menyampaikan masukan dan tanggapan apabila DPS yang telah dirilis terdapat kesalahan data pemilih, pemilih yang belum terdaftar, atau perubahan status pemilih. Perubahan status pemilih bisa dari yang Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau sebaliknya. Pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih MS adalah WNI yang telah berusia 17 tahun pada tanggal pemilihan atau sudah pernah menikah. Pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih TMS adalah pemilih yang telah meninggal, pemilih yang belum berusia 17 tahun dan tidak pernah menikah, serta pemilih yang menjadi anggota TNI atau Polri.

KPU RI menjelaskan terdapat 2 metode penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat, pertama, publik menyampaikan masukan atau tanggapan ke PPS/PPK/KPU kabupaten/kota dengan mengisi Formulir Model A-Tanggapan yang disertai dengan bukti dokumen otentik. Bukti dokumen otentik dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), dan Surat Keterangan Kematian. Tahapan pada tanggapan masyarakat yang ingin terdaftar pada pemilih Pemilu 2024 secara langsung atau luring dapat disampaikan dengan cara mendatangi PPS/PPK/KPU kabupaten/kota untuk menyampaikan materi masukan tanggapannya.

Untuk itu masyarakat diminta untuk menyiapkan dokumen otentik atas masukannya sebagai bahan bagi PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data. Jika masukan disampaikan melalui PPS/PPK, masukan akan diteruskan ke KPU kabupaten/kota untuk pengesahan dari masukan dan tanggapan tersebut. KPU kabupaten/kota akan menginformasikan hasil verifikasi masukan dan tanggapan kepada masyarakat melalui SMS/ Whatsapp/ Email apabila tanggapan dan masukan dapat diproses, ditolak, atau memerlukan dokumen pelengkap.

Kedua, publik dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui portal cekdptonline.kpu.go.id. Apabila data pemilih belum sesuai atau belum terdaftar maka Publik dapat melakukan pelaporan melalui fitur klik “Daftar” pada website cekdptonline.kpu.go.id kemudian publik akan diarahkan ke portal laporpemilih.kpu.go.id. Melalui portal tersebut calon pemilih dapat mengusulkan perbaikan data atau mendaftarkan diri sebagai pemilih baru.

Masyarakat akan diminta mengisi sejumlah data untuk verifikasi identitas termasuk mengunggah foto dokumen pendukung. Masukan akan diproses oleh KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. Masyarakat dapat mengecek secara berkala terkait status masukan dan tanggapannya di website laporpemilih.kpu.go.id apakah statusnya masih dalam proses, disetujui, atau ditolak. KPU kabupaten/kota menginformasikan hasil verifikasi masukan dan tanggapan kepada masyarakat melalui SMS/ Whatsapp/ Email.

Penulis/Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Pariwisata Kukar Mendukung Usulan Pembangunan Jembatan Kendaraan Ke Pulau Kumala

01 Mei 2023

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya maksimal agar aset daerah yang menjadi obyek wisata bisa terkelola dengan baik dan berfungsi maksimal.

Slamet Hadi Raharjo kepala Dispar Kukar mengatakan, satu dari beberapa obyek wisata yang menjadi perhatian serius pihaknya saat ini adalah Pulau Kumala.

Secara tegas dirinya mengaku sepakat dengan pernyataan Wakil Bupati Rendi Solihin yang mengusulkan agar keberadaan Pulau Kumala bisa berfungsi maksimal sebaiknya dibangunkan jembatan yang bisa dilintasi kendaraan sebagai akses keluar masuk roda dua dan roda empat langsung ke Pulau Kumala.

“Kalau kami setuju saja karena memang sesuai pernyataan beliau kan bahwa semisalnya ada jembatan maka otomatis pengunjungnya lebih banyak, tidak harus jalan kaki dan cepat sampai” kata Slamet, Senin 1 Mei 2023.

Tidak hanya itu, dengan mudahnya akses keluar masuk kendaraan maka asset berupa penginapan atau cottage yang ada di Pulau Kumala akan lebih optimal termanfaatkan. Yang selama ini tidak ada pengunjungnya maka kedepan kemungkinan akan banyak yang berkunjung.

“Cottage kami yakin bakal banyak pengunjungnya, karena akses kendaraan bisa masuk langsung, lebih menarik wisatawan yang ingin menginap disitu, lebih menarik lagi bagi EO yang berniat membuat event di pulau, selama ini biaya produksinya sangat tinggi, mereka harus loading dulu, lalu bawa masuk terus loading lagi di dalam kemudian keluarnya begitu lagi, itulah yang terjadi selama ini, sangat melelahkan dan berbiaya tinggi. Maka dari itu kalau ada rencana membuat akses jalan kendaraan langsung ke pulau, kami senang dan yakin, kedepan Pulau Kumala akan lebih maksimal pemanfaatannya” papar Slamet.

Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar

Kabid TIK Diskominfo Kukar Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator

01 Mei 2023

Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Ery Hariyono mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 9 Tahun 2023. PKA yang berlangsung di Gedung Diklat BKPSDM Provinsi Kaltim di Samarinda Seberang mulai 28 April 2023 hingga 21 Agustus 2023.

PKA yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Provinsi Kalimantan Timur bagi pejabat Administrator yang menduduki eselon III bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tersebut mengimplementaikan kebijakan Blended Learning, yaitu menggabungkan pola tatap muka atau klasikal dan virtual atau melalui media. PKA bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta untuk memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan Administrator. Kompetensi yang dikembangkan adalah manajemen kinerja untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan Administrator. PKA dilaksanakan melalui 4 agenda pembelajaran, yakni kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja, dan aktualisasi kepemimpinan.

Usai PKA diharapkan peserta dapat menunjukkan kinerja dalam merancang suatu perubahan yang terkait dengan arah kebijakan sektor, wilayah, dan isu strategis nasional. Diharapkan peserta PKA nantinya dapat memimpin perubahan dan memberikan hasil yang signifikan.

Penulis : Adi Listiono

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Edi Damansyah: Seluruh Perusahaan Penuhi Hak Para Pekerja dan Buruh

01 Mei 2023

Peringatan Hari Buruh atau May Day yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara Senin, 1 Mei 2023 ditandai dengan kegiatan apel pagi dipimpin Bupati Edi Damansyah. Ada beberapa hal yang disampaikan Edi, meminta pemenuhan hak-hak para pekerja atau buruh.

"Diimbau, kepada seluruh dunia usaha, perusahaan baik itu dari sektor migas, batu bara, kehutanan, penyedia jasa dan lainnya, penuhi hak-hak para pekerja dan buruh," kata Edi Damansyah.

Imbauan tersebut disampaikan Edi karena menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Kukar masih ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi kewajiban mereka, misalnya yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan seperti BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

"Saya mengimbau tolong penuhi itu. Itu adalah hak para pekerja beserta standar komponen lainnya. Kalau hak dan kewajiban sudah diberikan oleh pihak perusahaan, tentu para pekerja juga bekerja dengan baik," tegasnya.

Tidak hanya mengimbau para perusahaan untuk dapat memenuhi hak para pekerja dan buruh. Dalam momen peringatan Hari Buruh ini, Pemkab Kukar juga menerima pernyataan sikap dan hal yang disampaikan dari asosiasi serikat pekerja di Kukar untuk diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI.

Pemerintah juga sangat paham terkait dengan apa yang disampaikan dari asosiasi serikat pekerja. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara parsial di Kukar, karena ini memerlukan kebijakan secara nasional."Ini bagian dari upaya bagaimana Pemkab Kukar pada momen Hari Buruh. Kami mendengar, menyimak dan menyalurkan aspirasi," imbuhnya.

Diharapkan dengan semangat memperingati Hari Buruh tahun 2023 ini, maka apa yang disampaikan oleh serikat pekerja bisa terwujud dan disikapi dengan baik.

"Kami hanya minta agar semua tetap berkomitmen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta sinergitas yang terjalin baik antara pemerintah daerah dengan asosiasi serikat pekerja dan perusahaan di Kukar ini bisa terus terjaga dengan baik," pungkas Edi.

Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar