1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Penataan dan pengembangan tata kelola pemerintahan dalam eksistensi birokrasi yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Penataan dan pengembangan tata kelola pemerintahan salah satunya adalah mengubah budaya kerja ASN dan pejabat publik dari dari sikap yang tertutup, singel majority menjadi sikap yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Dalam konteks penataan kelembagaan perlu dilakukan upaya penataan organisasi dalam pemerintah daerah. Dengan ini penataan dan pengembangan tata kelola pemerintahan ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, terbuka berbasis informasi dan teknologi, partisipatif dan melayani masyarakat dengan di dukung sumberdaya yang mumpuni. Sehingga hal ini dapat diakselerasikan dengan meningkatnya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah untuk melayani masyarakat dengan profesional dan sepenuh hati.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Produktif, Terampil
Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi suatu kebutuhan dalam pembangunan daerah. SDM menjadi pelaksana dalam pembangunan daerah, sehingga kontribusi dalam kualitas pembangunan daerah juga sangat dipengaruhi seberapa kualitasnya SDM yang ada. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif dan terampil, ini menjadi upaya dalam membentuk manusia yang unggul, tangguh dan kompetitif. Dengan kualitas SDM ini, diharapkan pembangunan dapat berlangsung lebih optimal.

3. Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Pembangunan daerah harus adil dan merata, sehingga pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat diperkotaan namun juga diperdesan. Desa merupakan tingkat paling dasar dalam pembangunan dalam Kabupaten/Kota. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan menjadi hal yang perlu diprioritaskan, karena menjadi bagian dalam capaian pembangunan daerah. Status desa maju, mandiri, berkembang melambangkan bagaimana kondisi desa, fasilitas, sarana prasarananya. Dengan adanya mandat UU desa, semua pembangunan dari dan untuk desa yaitu pembangunan kawasan perdesaan dengan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan pendekatan pembangunan partisipatif. Pemerintah daerah diharapkan mampu merangkul, melibatkan, dan menjabat erat masyarakat desa. Pembangunan desa sebetulnya hampir sama dengan pembangunan tingkat Kab/Kota hanya saja lingkupnya lebih kecil. Dengan pembangunan di desa diharapkan jangkar ekonomi desa bisa tumbuh secara kokoh, SDM yang unggul dan terampil, potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi pendapatan desa, infrastruktur yang berkualitas, aksesibilitas desa dan peran pemerintah desa dalam pembangunan.  

4. Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Angkatan Kerja
Tenaga kerja merupakan salah satu impact hasil dari pembangunan SDM, semakin berkualitas SDM maka angkatan kerja juga akan lebih berproduktif. Salah satu cara meningkatkan derajat ekonomi masyarakat adalah dengan peningkatan angkatan kerja yang berdaya saing dan berkualitas. Dengan isu dan tantangan kondisi perekonomian, daerah di masa pandemi covid 19 berdampak pada kinerja investasi di beberapa sektor potensial daerah, hal ini memberi dampak yang cukup signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kondisi seperti ini Pemerintah Daerah harus lebih peka untuk terus mengasah kemampuan dan kompetensi angkatan kerja semakin meningkat. Dengan memiliki kompetensi yang mumpuni angkatan kerja tidak harus bekerja tapi mampu menciptakan lapangan kerja. Sehingga perlahan perekonomian masyarakat dapat membaik dan masyarakat semakin sejahtera.

5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai Tambah dan Berkelanjutan
Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai sektor ekonomi yang cukup dominan di Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa sektor unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, sektor konstruksi, yang cukup mendominasi dalam struktur ekonomi daerah. Pada saat ini ekonomi nasional dan daerah sangat bergejolak, sehingga Pemerintah Daerah harus berupaya dan langkah yang tepat dalam menguatkan ekonomi daerah dan mengembangkan sektor-sektor unggulan untuk mampu bersaing dengan produk luar dipasaran dan menjadi produk yang unggul. Dengan penguatan daya saing ekonomi daerah yang unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas daya saing produk unggulan daerah. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan harus mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini untuk menjaga keseimbagan dan kelestarian alam.

6. Pengembangan Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur Secara Terpadu dan Merata
Infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat untuk hidup dengan nyaman, layak dan bahagia. Infrastruktur sangat penting untuk mempercepat dan mempermudah aksesibilitas dan mobilititas dalam menunjang pergerakan orang dan barang, yang pastinya sangat signifikan dalam kontribusi meningkatkan roda perekonomian dan pembangunan daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Fokus kebijakan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan keterpaduan dengan tata ruang dan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian yang jauh lebih penting adalah merata sampai dipelosok pedalaman. Sehingga akses antar desa, antar wilayah dapat terhubung, akses dari daerah perkotaan kepedesaan juga dapat terjangkau lebih mudah. Dengan berbagai kemudahan aksesbilitas dan konektivitas dari pembangunan infrastruktur maka investor akan sangat tertarik untuk berinvestasi atau mengembangkan usaha, yang kemudian diharapkan warga Kutai Kartanegara juga berpeluang besar untuk menjadi pekerja dan membuka peluang usaha.

7. Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN
Pada saat ini proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) masih dilakukan, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu lokasi yang berdekatan dengan IKN. Dengan ini Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai persiapan untuk mendukung percepatan dalam pembangunan IKN. Dengan penguatan kesiapan pembangunan IKN selain segera meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas produk-produk unggulan daerah, meningkatkan investasi dan kerjasama antar daerah dan pemanfaatan teknologi. pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas menjadi fokus pemerintah dalam mendukung pembangunan IKN.

8. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan secara Lestari dan Berkelanjutan
Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan Pendapatan asli daerah. Namun pengelolaan sumber daya tanpa diiringi dengan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan lingkungan akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Karena, pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari. Hal ini yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat melimpah sumber daya alamnya namun masih lemah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan ini harus dilakukan upaya dalam menindaklanjuti dan memperkuat komitmen antara Pemerintah, Pengusaha dan masyarakat untuk melindungi, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.