Berita.

Berita
Sharing Pengelolaan Media Sosial, Diskominfo Kukar Kunjungi Gedung Biru Kaltim Post di Balikpapan
27 Des 2022
Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kunjungan dan sharing pengelolaan media sosial ke markas redaksi Kaltim Post di Gedung Biru, Jalan Soekarno-Hatta Km 3,5 Balikpapan, pada Senin 26 Desember 2022.
Kaltim Post menjadi sasaran kunjungan tim PLIP Diskominfo Kukar dikarenakan Kaltim Post merupakan media konvensional (cetak) yang merambah ke dunia online dan media sosial dalam publikasi informasi yang diproduksinya. Sebagai bagian dari Jawa Pos Group, dalam kebijakan redaksinya, konten media online dan media sosial tidaklah berbeda.
Menurut Kabid PLIP Surya Admaja selaku pimpinan rombongan Diskominfo Kukar, kunjungan ke Kaltim Post dimaksudkan untuk mempelajari manajemen dan proses pengelolaan konten Kaltim Post melalui media sosial. Surya Admaja berharap agar ke depan dapat dilakukan kerja sama dengan Kaltim Post dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang jurnalistik baik dalam wujud berita, infografis, dan videografis bagi ASN Diskominfo dan masyarakat Kukar.
Gagasan tersebut disambut positif oleh Pemimpin Redaksi Kaltim Post Romdani dan berharap kerjasama tersebut dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Untuk itu diharapkan kedua belah pihak dapat merancang bentuk kerja sama hingga desain kurikulum untuk pelatihan jangka pendek, menengah, dan standar yang menghendaki waktu yang panjang dalam bentuk in site.
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Digital Kaltim Post Rizky Wandi memaparkan alur proses produksi informasi hingga distribusi media konvensional, media online, dan media sosial serta feedback dari publik atau netizens. Digambarkan bahwa antara media konvensional dan media online tidak ada perbedaan dalam konten. Sedangkan untuk media sosial dibuat berita ringkas dengan standard maksimal 700 kata dan disarankan kepada netizens untuk merujuk pada media online.
Ditambahkannya bahwa media digital Kaltim Post dimulai sejak tahun 2018. Untuk pengelolaan konten antara media cetak, media online atau website, dan media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, dan Tiktok) saling mendukung untuk dapat dirujuk/dikunjungi warganet dengan media online sebagai anchor. Dijelaskannya bahwa pihak IT Kaltim Post juga melakukan riset dalam analisis media dengan menggunakan Search Engine Optimization (SEO).
Dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Kaltim Post juga memiliki Digital Academyyang merupakan institusi pendidikan bagi pihak yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang jurnalistik. Pelatihan-pelatihan dalam Digital Academy Kaltim Post telah melahirkan penulis dan jurnalis yang tersebar di berbagai media.
Penulis : M. Agri Winata
Editor : Zainul Effendi Joesoef
Tingkatkan Kualitas Narahubung dan Administrator, Diskominfo Kukar Studi Tiru Ke Pemkot Bandung
27 Des 2022
Diskominfo Kukar melakukan studi tiru ke Diskominfo Pemerintah Kota Bandung di Jawa Barat. Studi tiru tersebut bermaksud untuk meningkatkan kualitas narahubung dan administrator pengelola aduan pelayanan publik pada aplikasi umum SP4N LAPOR Kabupaten Kutai Kartanegara. Studi tiru yang dilaksanakan pada hari ini Kamis 22 Desember 2022 diikuti oleh 6 orang ASN Diskominfo Kukar.
Kunjungan studi tiru ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan aduan publik SP4N-LAPOR! oleh Diskominfo Kota Bandung yang pernah meraih predikat
terbaik
 dalam penanganan aduan publik di Indonesia pada tahun 2020.
Kedatamgan Tim Diskominfo Kukar yang terdiri dari 6 orang ASN ini disambut Pranata Humas Ahli Muda Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Yusuf Cahyadi dan Pranata Komputer Ahli Pertama Nurhayat Ali Hanifa. Pertemuan dilaksanakan di ruang Bandung Command Center (BCC) Kompleks Kantor Walikota Bandung di Jalan Wastukencana Kota Bandung.
Menurut Kabid PLIP Diskominfo Kukar Surya Admaja, maksud dilaksanakannya studi tiru tersebut untuk mengetahui pengelolaan aduan pelayanan publik Pemerintah Kota Bandung. "Kita perlu melihat dan mengetahui bagaimana aduan pelayanan publik diproses dan langkah-langkah strategis yang dilakukan Diskominfo Kota Bandung dalam menangani aduan. Kita juga akan melakukan sharing dengan kasus yang berbeda karakteristik dan jenis aduannya," ujarnya.
Diharapkannya dengan studi tiru dan sharing pengalaman dalam menangani aduan pelayanan publik akan memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi narahubung dan administrator aplikasi umum SP4N LAPOR masing-masing Pemerintah Daerah.
Sementara dikatakan Pranata Humas Ahli Muda Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Diskominfo Kota Bandung Yusuf Cahyadi menyampaikan terdapat hampir 1000 aduan publik per tahunnya. “Ada trend peningkatan aduan dengan isu tertentu terkait dengan realitas yang umum dialami bersama warga seperti fenomena genangan air saat musim hujan dan kemacetan lalu lintas terkait adanya event yang diselenggarakan Pemerintah atau warga,” ujarnya.
Dijelaskannya bahwa fenomena fitur bukan wewenang dalam aplikasi SP4N LAPOR! yang dikelola Kemenpan RB RI juga dialami Diskominfo Pemkot Bandung. “Aduan menjadi tidak lagi bisa dideteksi tindak lanjutnya oleh pihak Provinsi, Kementerian, atau instansi vertikal terkait yang menjadi sasaran aduan publik,” jelasnya.
Penanganan aduan publik di kota Bandung didukung dengan Perwali Kota Bandung yang memberikan tunjangan diluar TPP untuk pengelola aduan pelayanan publik dan adanya komitmen yang kuat diantara OPD dalam penyelesaian aduan publik. “ Untuk menambal jalan aspal berlobang, dapat diselesaikan selama 4 jam saja. Hal ini karena intensifnya rakor diantara OPD dengan pihak Diskominfo. Maka aduan pelayanan publik dapat diselesaikan dengan cepat,” ujar Yusuf Cahyadi.
Rakor yang digelar Pemkot Bandung banyak mengevaluasi capaian penanganan aduan dan jumlah aduan. Dilakukan langkah strategis kegiatan sosialisasi dalam bentuk pembuatan film pendek tematik dan foto-foto dokumentasi. Untuk itu Pemkot Bandung juga bekerjasama dengan KIM.
Penulis : Zainul Effendi Joesoef
Kembangkan dan Berdayakan KIM, Diskominfo Kukar Konsultasi ke Kementerian Kominfo RI
27 Des 2022
Diskominfo Kukar melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Kominfo RI di Jakarta terkait pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat 23 Desember 2022 dan diterima Sub Koordinator Tata Usaha Direktorat Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim pada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Jakarta Riana Riskinandini.
Sub Koordinator Sumberdaya Komunikasi Publik Diskominfo Kukar Hermawan menyampaikan tujuan kegiatan tersebut untuk mengoptimalkan Pengembangan dan Pemberdayaan Pemangku Kepentingan khususnya terhadap Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hermawan menyampaikan untuk itu perlu pembinaan berjenjang dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika RI.
Hermawan menyampaikan bahwa Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang terdaftar di Diskominfo Kukar tercatat sebanyak 100 komunitas. Dijelaskannya untuk menjawab persoalan aktual saat ini perlu dilakukan perubahan pada produk hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
Hermawan menjelaskan urgensi perubahan/revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 sebagai dasar penyusunan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat di Daerah.

Pengelola Government Public Relations TV Direktorat Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Jakarta Dimas yang menemui Tim Kukar mengajak Diskominfo Kukar untuk berkolaborasi mengisi konten di GPR TV Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Jakarta terkait kegiatan pembinaan KIM di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Penulis : Heryanto
Editor : Zainul Effendi Joesoef
Urus IPP RPK, Diskominfo Kukar Konsultasi ke Dirjen IKP Kominfo RI
27 Des 2022
Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan koordinasi dan konsultasi tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Kutai Kartanegara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat 23 Desember 2022 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.
Tim Diskominfo Kukar dipimpin oleh Kepala Bidang PKP Ahmad Rianto ditemui Sub. Koordinator Tata Usaha Direktorat Pengelolaan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Ardi Timbul H. Saragih dan Pengelola GPR TV Direktorat Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Dimas.
Dalam pertemuan tersebut Ahmad Rianto menjelaskan bahwa Kabupaten Kutai telah membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (LPPL RPK) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pihak Kementerian Kominfo RI menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka penyelenggaraan LPPL RPK wajib memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Dijelaskannya bahwa LPPL RPK Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Ahmad Rianto menjelaskan bahwa LPPL RPK telah memiliki Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran pada tahun 2013, sehingga perlu koordinasi dan konsultasi lebih lanjut di Direktorat Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Jakarta.
Pengelola GPR TV Direktorat Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Dimas mengajak Diskominfo Kukar selaku penyelenggara Kehumasan Pemerintah Daerah dalam peran Goverment Public Relations (GPR) di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk berkolaborasi mengisi konten di GPR TV Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Jakarta.
Penulis : Heryanto
Editor : Zainul Effendi Joesoef
Bahas Bakohumas, Diskominfo Kukar Koordinasi dan Konsultasi ke Kemenkominfo RI
27 Des 2022
Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan koordinasi dan konsultasi di Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Koordinasi dan konsultasi untuk membahas Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Kutai Kartanegara, Pengembangan dan Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), dan Penyelenggaraan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) tersebut dilaksanakan di Kantor Kemenkominfo RI Jalan Merdeka Barat ,Jakarta Pusat pada hari Jumat 23 Desember 2022.
Terkait Penyelenggaraan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), Sub Koordinator Hubungan Media Masmun Jaya menyampaikan bahwa tugas Bakohumas adalah untuk memberikan informasi dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah kepada masyarakat.
Masmun Jaya menjelaskan bahwa tujuan koordinasi dan konsultasi adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi Diskominfo Kukar dalam pelaksanaan peran Government Public Relations. “Bakohumas merupakan implementasi dari amanat Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur tupoksi Diskominfo dalam perannya sebagai Government Public Relations,” ujarnya.
Guna melaksanakan peran tersebut, Masmun Jaya berharap Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk dapat menyampaikan informasi melalui media mainstream bila ingin berkomunikasi ke publik. “Penyampaian informasi dapat melalui media cetak, TV, radio, media online, dan media sosial. Selain itu juga bisa melalui disampaikan melalui forum, dialog publik, atau konferensi pers, serta monitoring dan evaluasi dengan melibatkan Pimpinan Kementerian / Lembaga / dan Pemerintah Daerah," ujarnya.
Disampaikannya bahwa produksi isu dan konten tematik yang disampaikan ke masyarakat dapat berupa narasi tunggal, infografis, dan informasi melalui aplikasi widget GPR. “ Pada tahun 2022 Diskominfo Kukar telah menjalin kerjasama dengan media untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah melalui 42 melalui media online dan media sosial,” ucapnya.
Penulis : Heryanto
Editor : Zainul Effendi Joesoef
Masyarakat Desa Wonosari Nikmati Jaringan Telekomunikasi 4G
26 Des 2022
Tenggarong – Saat ini masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sudah bisa menikmati ketersediaan jaringan telekomunikasi, pasca beroperasinya perangkat tower repeater / penguat sinyal yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Alhamdulillah, kami sudah bisa berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp (WA), secara lancar dengan staf Diskominfo Kukar yang berada di Tenggarong,” kata Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto S.Sos., M.Si. saat melakukan uji coba jaringan telekomunikasi di Desa Wonosari Kecamatan Kota Bangun, Jumat (23/12/2022) lalu.
Menurut Dafip Haryanto pembangunan tower repeater / penguat sinyal, menjadi langkah digitalisasi desa sebagai salah satu inisiasi mendukung program dedikasi Bupati Kutai Kartanegara, sesuai dengan misi Kukar Idaman yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Tahun 2022, ada 5 tower repeater / penguat sinyal di 5 desa blankspot yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Desa Sallo Cella Kecamatan Muara Badak, Desa Wonosari Kecamatan Kota Bangun, Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman, Desa Muara Aloh Kecamatan Muara Muntai, dan Desa Long Lalang Kecamatan Tabang,” kata Dafip Haryanto.
Ia berharap keberadaan perangkat telekomunikasi tersebut, dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan jaringan telekomunikasi di desa blankspot Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Semoga kehadirannya bisa membantu aktivitas keseharian masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Kota Bangun, dalam rangka peningkatan potensi perekonomian masyarakat setempat. Selain untuk mendukung peningkatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat Desa Wonosari,” kata Dafip Haryanto. (Rudi Irwansyah)
Kadis Kominfo Tinjau Lokasi Pembangunan Tower Repeater Di Desa Sebelimbingan Dan Desa Muhuran
23 Des 2022
Tenggarong, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si. meninjau lokasi rencana pembangunan Tower repeater / penguat sinyal di Desa Sebelimbingan dan Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun, Rabu (21/12/2022).
Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto S.Sos., M.Si. mengatakan peninjauan tersebut untuk melihat langsung progress pembangunan dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan tower repeater / penguat sinyal.
“Tahun 2022, ada 8 tower repeater / penguat sinyal di 8 desa blankspot yang akan dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika,” kata Dafip Haryanto.

Menurutnya dari informasi pengawas pembangunan tower repeater / penguat sinyal, 5 tower repeater / penguat sinyal sudah berdiri yaitu di Desa Sallo Cela Kecamatan Muara Badak, Desa Muara Aloh Kecamatan Muara Muntai, Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman, Desa Wonosari Kecamatan Kota Bangun, dan Desa Long Lalang Kecamatan Tabang, dan masih ada 3 tower lagi yang masih belum dilakukan pembangunan, dikarenakan lokasi pembangunannya dilanda banjir yaitu di Desa Sebelimbingan dan Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun, dan Desa Tanjung Batuq Harapan Kecamatan Muara Muntai.
Dari hasil tinjauan tersebut, ia mengatakan bahwa ketinggian air di Desa Sebelimbingan Kecamatan Kota Bangun masih berada dikisaran 1 meter, sedang untuk di Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun sudah mulai surut.
“Dari informasi Kepala Desa Sebelimbingan Sauqani, banjir yang melanda desanya terjadi sejak bulan Nopember 2022 lalu dan diperkirakan air akan benar-benar kering pada bulan maret 2023 akan datang, jika dalam minggu-minggu ini tidak kering maka pembangunan tower repeater / penguat sinyal didesa tersebut tidak akan bisa dilaksanakan ditahun ini. Sedangkan untuk di Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun kami masih berharap dalam 2 sd 3 hari ini air benar-benar kering, sehingga proses pembangunan dapat segera dilakukan,’’harap Dafip Haryanto.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan pembangunan tower repeter /penguat sinyal kedepannya dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan jaringan telekomunikasi di desa blankspot Kabupaten Kutai Kartanegara.
Turut dalam peninjauan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Achmadin, Sub Koordinator PDISI Bidang TIK Rudi Irwansyah dan Analis Infrastruktur Bidang TIK Adi Listiono. (Tim Diskominfo)
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah Serahkan Bantuan Korban Musibah Kebakaran di Mangkurawang Tenggarong
23 Des 2022
Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyerahkan bantuan untuk korban musibah kebakaran yang terjadi pada 13 buah bangunan dan 1 bangsal di kawasan Mangkurawang Dalam di Tenggarong. Penyerahan bantuan sembako tersebut diberikan kepada korban pada hari selasa, 20 Desember 2022. 

Insiden kebakaran tersebut terjadi pada hari Senin malam, 19 Desember 2022. Insiden yang terjadi di kawasan di RT 10 Mangkurawang Dalam tersebut membuat belasan jiwa kehilangan tempat tinggal. Dalam kunjungan tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan ungkapan dukanya atas musibah tersebut.
“Musibah ini adalah persoalan yang sangat berat. Disampaikannya bahwa dirinya dapat memahami dan merasakan perasaan para korban. Disampaikannya harapan semoga seluruh korban musibah tersebut diberikan kekuatan dan kesehatan. 
“Semoga Bapak dan Ibu yang mendapat cobaan musibah ini diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Insya allah bersama kesulitan ada kemudahan,” ujar Edi. 
Dalam kunjungan tersebut Bupati Edi Damansyah berpesan pentingnya menjaga akses kendaraan jika kawasan itu nantinya akan dilakukan pembangunan ulang. Diingatkannya agar seluruh pihak untuk semakin waspada untuk mencegah musibah kebakaran.
DWP UP Diskominfo Kukar Dan Pelaku UMKM Gelar Bazaar Dan Pasar Murah
20 Des 2022
Setelah acara Pengukuhan Pengurus Darma Wanita Persatuan (DWP) Unit Pelayanan (UP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2019 - 2024, DWP UP Diskominfo Kukar bekerjasama sama dengan pelaku UMKM Kukar menggelar Pasar Murah dan Bazaar UMKM. 

Kegiatan tersebut dibuka Ketua DWP Kabupaten Kukar Yulaikah Sunggono didampingi Kadis Kominfo Dafip Haryanto, Ketua DWP Diskominfo Rini Sulistiyowati Dafip Haryanto, Kabid Pengelola Komunikasi Publik (PKP) Ahmad Rianto, Lurah Panji, dan Komunitas KIM di Tenggarong. Pasar Murah dan Bazaar tersebut digelar di Kawasan Taman Miana Kelurahan Panji, Tenggarong, pada hari ini Selasa 20 Desember 2022.


Kepala DWP UP Diskominfo Kukar Rini Sulistiyowati Dafip Haryanto mengatakan bahwa “Pasar murah dan Bazar UMKM tersebut digelar untuk menjawab kebutuhan masyarakat setelah pandemi Covid-19, sekaligus sebagai komitmen DWP UP Diskominfo Kukar dalam memulihkan ekonomi masyarakat,” ujarnya. 

“Acara ini didesain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat terbantu untuk membeli kebutuhan bahan sembako murah,” ujarnya. 

Disampaikannya kegiatan Pasar Murah dan Bazar UMKM bertujuan untuk memberi kesempatan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan.

“Pelaku UMKM mendapat kesempatan untuk berjualan di Taman Miana.  Semoga dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka dan bisa berlanjut ke depan. Semoga Bazaar UMKM dan Pasar Murah ini membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membeli keperluan sehari harinya,” tuturnya. 

Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Ahmad Rianto yang didampingi anggota Forum KIM Kukar Zakaria  menyampaikan bahwa Pasar Murah dan Bazar UMKM berlangsung selama 1 hari saja dengan menerapkan protokol kesehatan. “Selain bazaar UMKM dan pasar murah dilakukan penyerahan sertifikasi halal untuk membantu UMKM agar produknya bisa naik kelas dan bisa dipasarkan lebih luas. Hal ini juga guna menjamin kelayakan produk untuk dapat digunakan masyarakat dengan aman,” ujar Ahmad Rianto. 

Penulis : Heryanto
Editor    : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Huma Ahli Muda)
Susunan Pengurus DWP UP Kominfo Kukar Periode 2019 - 2024
20 Des 2022
Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Pelaksana (UP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Periode masa bakti 2019-2024 resmi dilantik oleh Ketua DWP Kabupaten Kukar Yulaikah Sunggono. 

Pelantikan dilaksanakan di Auditorium Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jalan Stadion Utara Kelurahan Panji Tenggarong pada hari ini,  Selasa 20 Desember 2022. Pelantikan Ketua dan DWP  Diskominfo Kukar tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Dafip Haryanto beserta jajarannya,Pengurus DWP Kabupaten Kukar, Komunitas  Informasi Masyarakat.


Berikut susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Unit Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2019– 2024. Penasehat Dafip Haryanto, Ketua Rini Sulistiyowati Dafip Haryanto, Wakil Ketua Darmi Solihin, Seketaris Mulati Rizki Anggoro, Wakil Seketaris Ditha Komariah Erwinsyah, Bendahara Maulida Agust Wirakusumah,Ketua Bidang Pendidikan Aji Syarifah Farhanah Surya Admaja, Ketua Bidang Ekonomi Endang Eri Hariyono, Ketua Bidang Sosial Budaya Haslinda Devi Asdi.

Penulis : Heryanto
Editor    : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
Yulaikah Sunggono Kukuhkan Pengurus DWP UP Kominfo Kukar Masa Bakti 2019 - 2024
20 Des 2022
Ketua DWP Kabupaten Kukar Yulaikah Sunggono mengukuhkan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Pelaksana (UP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2019 – 2024. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung RPK  di Jalan Stadion Utara Kelurahan Panji Tenggarong pada hari ini, Selasa 20 Desember 2022. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DWP Kabupaten Kukar Yulaikah Sunggono, Kepala Dinas Kominfo Kukar Dafip Haryanto dan para pejabat eselon 3 dan Sub Koordinator beserta staf, Lurah Panji, dan Komunitas Kelompok Informasi Masyarakat di Tenggarong. Pengukuhan dengan tema "Membangun Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital dan Perempuan Berdaya Indonesia Maju " dimulai dengan penyampaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hingga penyampaian Tugas Pokok dan Fungsi Dharma Wanita Persatuan. 

Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kukar Yulaikah Sunggono mengucapkan selamat kepada pengurus dilantik dan berharap bisa berkontribusi untuk Dharma Wanita. Yulaikah Sunggono menjelaskan kepengurusan DWP UP Diskominfo masa kepengurusan 2019-2024 baru bisa dikukuhkan saat ini karena pandemi Covid-19. Yulaikah Sunggono berharap kepengurusan pada OPD yang lain dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. 

Ketua DWP Kukar menyampaikan pentingnya mengembangkan dan memajukan organisasi dan memberdayakan istri-istri ASN dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Dijelaskannya bahwa “Anggota DWP adalah istri ASN di manapun berada, dari golongan berapapun. Istri ASN hukumnya wajib menjadi anggota Dharma Wanita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjadi anggota Dharma Wanita di mana suami kita ditugaskan,” ujarnya.

Ketua DWP Kabupaten Kukar  menjelaskan pentingnya membangun  fungsi komunikasi untuk mencari informasi guna menambah wawasan. Yulaikah Sunggono berharap anggota DWP dapat mengarahkan organisasi ke arah yang positif agar tercipta organisasi yang berkemajuan untuk  membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga dimasa digital. 

Kepala Dinas Kominfo Kukar / Penasehat DWP UP Kominfo Dafip Haryanto dalam sambutannya berharap agar setiap program kerja yang sudah direncanakan oleh pengurus bisa didukung untuk difasilitasi. “Kepengurusan Dharma Wanita ini mandiri, tergantung peran perangkat daerah dan peran suami untuk selalu mensupport rencana kerja Dharma Wanita,” tuturnya. 
                    
Ditegaskan oleh Kadis Kominfo Kukar bahwa pada prinsipnya semua pihak harus mendukung pemberdayaan sumber daya anggota Dharma Wanita untuk bisa berperan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dalam bentuk program-program yang sudah disusun. 

“Untuk itu 3 bidang yang ada didalam kepengurusan DWP yakni bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya kita fasilitasi secara maksimal melalui program-program yang sudah melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kukar,” ujarnya.

Ketua DWP UP Kominfo Kukar Rini Sulistiyowati Dafip Haryanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa perannya DWP dalam mengedukasi masyarakat sangat dinantikan. “Materi edukasi seperti bijak menggunakan sosial media di era digital sangat penting bagi kaum perempuan untuk bisa berkontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga serta masyarakat,” tuturnya. 
“Saya ingin mengajak kita semua, untuk memberikan ruang bagi perempuan, saling mengajar, dan mengembangkan diri hingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan keluarga dan masyarakat,” ucapnya.

Rini juga menyampaikan bahwa seorang istri ASN harus mampu mendukung dan membantu program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar. Selain itu diharapkan mampu mengenalkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kuliner dan kerajinan. 

Penulis : Heryanto
Editor    : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
Diskominfo Kukar Gelar Rakor Penyelesaian Aduan Layanan Publik SP4N LAPOR
19 Des 2022
Diskominfo Kukar menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik SP4N LAPOR! di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rakor diselenggarakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah lantai 2 Kantor Bupati Kutai Kartanegara di kawasan Timbau, Tenggarong pada tanggal 15 Desember 2022. 


OPD yang hadir dalam Rakor tersebut adalah Bagian Pemerintahan dan Organisasi Tata Laksana (Sekretariat Daerah), Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). 

Rakor dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kukar Dafip Haryanto dan dihadiri perwakilan dari 5 OPD. Dalam sambutannya Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto menyampaikan penting bagi OPD dan semua pihak terlapor pada aplikasi SP4N LAPOR!  untuk cepat merespos aduan publik pada aplikasi SP4N LAPOR! 

Kadis Kominfo Kukar menyampaikan bahwa respons terhadap aduan pelayanan publik tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu adalah akan berpengaruh terhadap performance penilaian Pemerintah Daerah dan demokratisasi pelayanan publik.

Rakor tersebut membahas dan menindaklanjuti aduan yang belum diselesaikan dan perumusan jawaban pada tiap OPD. Dalam rakor tersebut dibahas tentng pentingnya koordinasi yang lebih intensif diantara OPD dalam penyelesaian aduan pelayanan publik pada aplikasi SP4N LAPOR! ataupun pada media konvensional, online dan media sosial. Dengan demikian maka respons terhadap aduan publik dapat lebih cepat, akurat, dan menunjukkan wajah pelayanan yang lebih baik. 

Dalam rakor tersebut disepakati pentingnya dilaksanakan rakor administrator SP4N LAPOR! yang akan memantau dan meneruskan aduan pelayanan publik kepada narahubung untuk dapat diberikan jawaban dengan cepat.

Terhubung

Email:
diskominfo@mail.kukarkab.go.id

Alamat:
Jalan Pahlawan No.1 Timbau Tenggarong


Telp. (+62) 541 661350

Fax. (+62) 541 664507

Link Terkait

Bapenda
Bappeda
Dinas Kearsipan dan
Disdikbud
Diskominfo
DPMPTSP
Sekretariat Daerah

© 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara All Rights Reserved - Developed by Diskominfo Kukar