Kabar menggembirakan untuk ketua Rukun Tetangga (RT) di Kutai Kartanegara. Untuk mendorong peningkatan kualitas dan kinerja serta sebagai pemacu semangat bekerja, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menaikkan insentif mereka.
"Insentif untuk ketua RT dinaikkan besarannya mulai Januari tahun 2023 ini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara Arianto, Kamis 16 Maret 2023.
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1011/Kemendagri-Anugerahi-Kukar--APBD-Award
Kenaikan insentif ini akan diberikan ditingkat kelurahan maupun desa yang mana ketua RT mendapat insentif Rp1 juta sesuai kebijakan Bupati Edi Damansyah. Sekretaris dan bendahara RT juga akan menerima insentif Rp500 ribu dan Rp450 ribu.
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1010/Warga-Kukar-Dilindungi-BPJS-Kesehatan
"Dulu ketua RT di desa hanya terima Rp500 ribu, di kelurahan hanya Rp750 ribu. Sekarang semuanya sama untuk ketua RT, besaran insentifnya Rp1 juta," jelasnya.
Sumber dana pembayaran insentif ini dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk tingkat desa dan untuk tingkat kelurahan berasal dari anggaran di kecamatannya masing-masing, sesuai anggaran yang dikeluarkan dari pemerintah daerah.
"Biasanya pencairan anggaran pemerintah daerah Maret atau April. Jadi nanti pembayarannya akan dirapel," tambah Arianto.
Diharapkan kinerja ketua RT lebih meningkat seiring dengan naiknya insentif mereka, khususnya dalam penguatan, verifikasi dan validasi data yang riil di lapangan, seperti data-data kependudukan, kemiskinan, kesehatan dan yang lainnya.
"Sesuai arahan bupati, dalam bekerja apparat RT harus berdasarkan data dan terlibat aktif dalam pendataan, sebagaimana peran dan fungsi RT ini juga termasuk didalam penguatan data-data tersebut," tutup Arianto.
Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, menerima anugerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Award dari Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan diterima oleh Bupati Kukar melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kukar, Sukotjo. Penyerahannya dilaksanakan di Hotel Mercure Ancol Jakarta, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional terkait penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem dan persiapan pemilihan kepala daerah, Kamis,16 Maret 2023
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1010/Warga-Kukar-Dilindungi-BPJS-Kesehatan
Pemkab Kukar bersama 39 kepala daerah lainnya menerima langsung penghargaan tersebut. Kukar menerima penghargaan bersama Samarinda, Bontang dan provinsi Kalimantan Timur.
Dijelaskan Sukotjo, ada beberapa komponen yang menjadi penilaian untuk APBD Award. Yakni realisasi pendapatan tertinggi, belanja tertinggi, dan perolehan Penghasilan Asli Daerah tertinggi. Dimana Pemkab Kukar mendapatkan penghargaan dalam kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Tingkat Kabupaten
“Kukar masuk dan dapat penghargaan, secara tidak langsung akan berpengaruh kepada Pemkab Kukar, Ujar Sukoco. Bisa saja dikatakan oleh Sukotjo, menjadi bahan pertimbangan untuk Kementerian Keuangan dari Kemendagri. Di antaranya sebagai koefisien tambahan oleh Kemenkeu pada saat menentukan besaran alokasi keuangan ke pemerintah daerah. Seperti tambahan koefisien untuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebagainya.
“Secara tidak langsung ada reward yang kita terima atas penghargaan pengelolaan APBD yang lebih baik,” tutup Sukotjo.
Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, memastikan bahwa seluruh masyarakat terlindungi oleh negara dalam hal kesehatan. Ditandai dengan seluruh masyarakat terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hingga Maret 2023 keanggotaan sudah mencapai 777.041 peserta. Jika dibanding data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) semester I tahun 2022, jumlah penduduk Kukar mencapai 765.284 jiwa.
Hal inilah yang memastikan Pemkab Kukar, mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award. Bersama 334 kabupaten/ kota dan 22 provinsi di Indonesia. Diterima langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah dan Kepala Dinsos Kukar, Hamly, di Jakarta.
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1008/Bimtek-Pengelolaan-Website-Diikuti-8-OPD
“Kepesertaan masyarakat Kukar di JKN yang bersumber dari dana APBD Kabupaten sebanyak 84.945 jiwa,” Kepala BPJS Kesehatan Kukar, Ika Irawati.
Sementara itu, Hamly, pun mengapresiasi atas raihan penghargaan UHC Award. Ini pula sebagai bentuk kerja keras bersama Pemkab Kukar dan BPJS Kesehatan. Ia pun berharap ini menjadi pelecut untuk fasilitas kesehatan di Kukar untuk semakin lebih baik lagi.
“Kedepan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kukar tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ucap Hamly.
Dukungan Rp 36 miliar tiap tahunnya, terus dikucurkan melalui APBD Kukar. Untuk dialokasikan kepada 84.945 jiwa, melalui Program Bantuan Iuran (PBI). Sementara untuk masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), akan dialokasikan melalui APBN.
Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan pagu anggaran Rp17 miliar untuk perbaikan permanen jalan poros Desa Teluk Muda, Kecamatan Kenohan. Demikian penyampaian Kabid Bina Marga Dinas PU, Restu Irawan Rabu,15 Maret 2023.
Dana perbaikan dianggarkan melalui APBD Kukar tahun 2023. Nantinya, ruas jalan tersebut akan dibeton, sama seperti perbaikan yang dilakukan pada jalan poros Dusun Pendamaran beberapa waktu lalu.
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1005/Sembako-Murah-di-Bazar-DWP--Kukar
“Pertama-tama jalan akan dikeruk untuk diratakan tanahnya, lalu ditimbun dengan material batu. Baru selanjutnya dilakukan tahap semenisasi,” Ucap Restu.
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1004/Dishub-Kukar-Kelola-Retribusi-Tambat-Kapal-Tunda-Pandu-Kerjasama-Perusda-TP
Lebih lanjut ia katakan, kerusakan pada jalan poros tersebut tidak mencapai satu kilometer. Namun memang, kondisi rusaknya jalan menyebabkan kemacetan karena kendaraan banyak yang amblas. Berimbas pada bertumpuknya kendaraan disatu titik.
Kemudian, saat hendak dilakukan penanganan sementara, material yang dibutuhkan tidak ada. Akhirnya, setelah berkoordinasi lintas OPD terkait kendala tersebut, material bisa didapat dan penanganan sementara dilakukan.
Material batu besar dihamparkan pada jalan yang rusak, agar kendaraan bisa kembali melintas dengan normal untuk sementara waktu. “Pas kemarin sore kami dropping material dan malamnya alat datang kami langsung kerjakan,” Tutupnya.
Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar
Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara, memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor retribusi parkir tidak hanya di darat melainkan juga di sungai. Ini dilakukan guna memaksimalkan jasa tambat kapal tunda-pandu milik Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kutai Kartanegara.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kukar, Ahmad Junaidi. Ditemui pasca Ngapeh Hambat Percepatan Realisasi Kegiatan 2023, sebagai bentuk kerjasama Dishub Kukar dengan Badan Usaha Milik Daerah Pemkab Kukar.
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1003/Diskominfo-Kukar-Kembali-Adakan-Bimtek-Pengelolaan-Website
Dijelaskan oleh Junaidi, pihaknya hanya mengelola jasa tambat saja. Yakni sebesar Rp 40 ribu sekali tambat. Tergantung jumlah kepadatan lalu lintas kapal ponton yang melewati bawah Jembatan Kartanegara, Tenggarong.
“Setiap selesai lewat bawah jembatan, mereka tambat di Dermaga Aji Imbut yang dikelola oleh Dishub,” ungkap Junaidi, Senin, 13 Maret 2023.
Diketahui, kapal tunda-pandu yang dikerjakan oleh Perusda Tunggang Parangan Kutai Kartanegara, merupakan hasil kerjasama dengan Pelindo. Setelah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menunjuk Pelindo yang jadi pelaksana kegiatan kapal tunda-pandu.
Dalam sehari, dikatakan Junaidi, kapal milik perusahaan plat merah itu bisa 5-6 kali tambat di Dermaga Aji Imbut, Tenggarong Seberang. Jika sekali tambat dikenakan retribusi Rp 40 ribu, sehari Dishub Kukar mampu mengumpulkan hingga Rp 240 ribu dalam sehari.
“Setiap kali tambat itulah yang dikenakan jasa tambatnya,” lanjut Junaidi.
Junaidi mengakui memang belum mematok target penerimaan sektor restribusi tambat kapal di Dermaga Aji Imbut. Meski mereka memiliki target penerimaan pada tahun 2023 ini sebesar Rp 3 miliar lebih. Namun ia memastikan akan memaksimalkan penerimaan sektor tersebut.
“Asis (kapal tunda-pandu) ini tidak ada target karena tergantung dari kepadatan lalin sungai ,” tutup Junaidi.
Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar