Penulis/ Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)  

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda) 

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyerahkan Piala Bergilir Juara Umum kepada Kecamatan Tenggarong sebagai Juara Umum Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-46 Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. MTQ yang mengusung tema “Membangun Generasi Qur’ani Menuju Kutai Kartanegara yang Maju dan Bermartabat Demi Suksesnya Program Kukar Idaman Terbaik” berlangsung di Lapangan Parkir Stadion Rondong Demang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis, 30 Oktober 2025. 

Baca Link : https://kukarkab.go.id/berita/2911/Balai-Sidang-Pengadilan-Agama-Kembali-buka-di-Kecamatan-Muara-Jawa-dan-Kecamatan-Kota-Bangun 

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam sambutannya menyampaikan bahwaMTQ bukan sekadar ajang kompetisi untuk mencari siapa yang terbaik, tetapi juga sebagai momentum syiar Islam, sarana untuk membumikan Al-Qur'an, serta mempererat ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwah basyariah (persaudaraan sesama manusia). 

“Pelaksanaan MTQ adalah wujud nyata komitmen kita semuabersama untuk terus menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an. Kita ingin melahirkan generasi Qur'ani,  generasi yang tidak hanya fasih membaca, tetapi juga mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

“Saya ucapkan selamat kepada para pemenang yang telah berhasil meraih prestasi pada MTQ ke-46 tahun 2025 ini. Jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan mengasah diri. Prestasi ini adalah amanah, saudara-saudari akan menjadi Duta Kukar di ajang MTQ tingkat Provinsi Kaltim ke-46 tahun 2026. Untuk itu persiapkan diri dengan baik dan bawa nama harum daerah kita,” pesannya.

Juara I dan sekaligus Juara Umum MTQ ke-46 Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 diraih oleh Kecamatan Tenggarong. Juara II diraih Kecamatan Loa Janan, dan Juara III diraih Kecamatan Muara Badak. Panitia juga mengumumkan bahwa MTQ ke-47 Tahun 2026 akan digelar di Kecamatan Muara Jawa sebagai tuan rumah berikutnya.

Event MTQ di Tenggarong tersebut dihadiri Forkopimda Kukar, Sekda Kukar Sunggono yang juga selaku Ketua Umum LPTQ Kabupaten Kukar, para Asisten Setkab Kukar, para Staf Ahli Bupati, Kepala Kemenag Kukar Nasrun, Ketua MUI Kukar Abdul Hanan, para kepala OPD Kukar, Perusda Kukar, Ketua Baznas Kukar Shafik Avicenna, para Camat se-Kabupaten Kukar. 

Turut hadir para Lurah dan Kepala Desa Se-Kukar, para Pimpinan Organisasi Keagamaan, Bank Kaltimtara, para pengurus LPTQ Kecamatan se-Kabupaten Kukar, para Dewan Hakim, Dewan Pengawas, Ketua dan seluruh Panitia MTQ ke-46 tahun 2025 tingkat Kabupaten Kukar, seluruh Kafilah dari 20 Kecamatan se-Kabupaten Kukar, dan para tamu undangan.

#mtqkukar2025 #mtqke46kukar #bupatikukar #auliarahmanbasri #kecamatantenggarongjuaraumum #generasiqurani #kukaridaman #kutaikartanegaramajubermartabat #syiaralquran #lptqkukar #mtqkutaikartanegara #prestasikukar #islamrahmatanlilalamin #tenggarongberprestasi #forkopimdakukar #kemenagkukar #baznaskukar #muikukar #rondongdemang 

#kukaridamanterbaik #diskominfokukar #kukarkab_official #kabupatenkutaikartanegara

Penulis/Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliput)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Mulawarman (UNMUL) Kalimantan Timur melaksanakan kuliah Komunikasi Multikultural. Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026  dengan tema “Indonesia: Bhinneka Tunggal Ika Dalam Satu Panggung” berlangsang pada hari Rabu, 29 Oktober 2025 di Gedung Serbaguna FISIPOL UNMUL. Kuliah tersebut  menghadirkan Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara, Zainul Effendi Joesoef sebagai dosen tamu.

Kegiatan tersebut dihadiri Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi Silviana Purwanti dan dosen pengampu mata kuliah multikulturalisme Johantan Alfando Wikandana Suciptayang, serta mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi angkatan 2024.

Dalam pengantar sebelum kuliah berlangsung, dosen mata kuliah multikulturalisme Johantan Alfando Wikandana Sucipta berharap agar mahasiswa dapat menyimak dan mengimplementasikan nilai-nilai yang disampaikan oleh narasumber. “Saya berharap teman-teman mahasiswa dapat menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Tema "Bhinneka Tunggal Ika Dalam Satu Panggung" harus bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Baca juga: Balai Sidang Pengadilan Agama Kembali buka di Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Kota Bangun

Dosen tamu, Zainul Effendi Joesoef menyampaikan lintasan sejarah multikulturalisme pada masa feodalisme, kolonialisme, hingga masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Indonesia. Disampaikan bahwa para founding fathers sangat memahami bahwa Hindia Belanda memiliki banyak perbedaan berbasis biologis ataupun sosio-kultural, dan politik. 

“Founding Fathers kita berusaha merumuskan isu dasar yang dapat mempersatukan wilayah Indonesia seperti Sumpah Pemuda dan Pancasila dengan perkembangannya seperti rumusan Piagam Jakarta. Atas dasar pemahaman akan perbedaan, maka Piagam Jakarta kembali menjadi rumusan Pancasila seperti semula. Ini adalah buah kebijaksanaan dan pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan dan toleransi, dan bukan semata menegaskan supremasi mayoritas” ujarnya. 

“Pada banyak keluarga muslim di Indonesia, terdapat perbedaan mazhab yang tidak menghambat pelaksanaan ibadah berjamaah. Hal itu dapat berlangsung karena pemahaman akan adanya persamaan yang mendasar,” tuturnya. 

“Indonesia adalah rajutan keberagaman dan memerlukan upaya konkrit untuk menjaga harmoni. Untuk itu perlu bagi semua pihak untuk lebih intens berkomunikasi, mengembangkan perspektif emik, dan toleransi, serta kesepakatan-kesepakatan yang harus selalu dijaga dan dikembangkan menjadi lebih baik dan manusiawi,” tegasnya. 

Disampaikan pentingnya refleksi diri untuk menumbuhkan kesadaran akan realitas keberagaman. “Dalam faktanya, secara biologis banyak diantara kita adalah hasil percampuran ras. Realitas biologis ini diikuti dengan realitas sosio-kultural,” ungkapnya. 

“Agar hidup kita harmoni dalam realitas keberagaman, kita harus memperbaiki cara berfikir kita dengan menghindari fallacy atau kesesatan berfikir. Labelling dan argumentum ad populis, dan berbagai fallacy pada suku, agama, ras, dan golongan, harus kita hindari dan menjadi tanggung jawab semua pihak,” tegasnya. 

“Kita juga tidak perlu memaksakan perbedaan yang ada untuk menjadi sama dan seragam, karena akan menghasilkan kesewenang-wenangan. Perbedaan yang ada harus diatur dengan produk hukum dan kesepakatan bersama, dan hasilnya harus dihormati  agar tidak menjadi pemicu konflik yang memecah belah,” pesannya. 

Perkuliahan berlangsung menarik dan diikuti dengan antusiasme para mahasiswa. Banyak pertanyaan dan tanggapan muncul, menjadikan suasana diskusi semakin hangat. 

#bhinnekatunggalika #komunikasimultikultural #multikulturalisme #ilmukomunikasifisipunmul #unmulsamarinda #fisipolunmul #diskominfokukar #toleransi #mahasiswaunmul #humaskukar #ilmukomunikasiunmul #toleransi

Penulis: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)  

Fotografer: Pengadilan Agama Tenggarong 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda) 

Balai Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Kutai Kartanegara kembali dibuka di 2 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Kota Bangun. Pembukaan balai sidang ini berlangsung pada pada hari Senin, 3 November 2025. Sebelumnya beberapa balai sidang di Kabupaten Kutai Kartanegara sempat dinonaktifkan karena keterbatasan anggaran. Dengan kerjasama dengan pihak Pemkab Kukar, balai sidang yang sebelumnya ditutup, kembali dibuka dan aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Humas Pengadilan Agama Tenggarong, Riduansyah, menjelaskan bahwa pembukaan balai sidang di 2 kecamatan tersebut merupakan langkah Pengadilan Agama Tenggarong dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang berada jauh dari kantor pengadilan utama di Tenggarong.

Disampaikan melalui balai sidang, masyarakat dapat mengajukan berbagai perkara perdata keagamaan, termasuk perkara perceraian, nafkah, dan hak asuh anak, tanpa harus menempuh jarak jauh menuju pusat kota. Pembukaan balai sidang ini diharapkan dapat mempermudah akses keadilan dan mempercepat proses penyelesaian perkara.

“Balai sidang juga berfungsi untuk memberikan bimbingan dan pemahaman hukum kepada pasangan yang telah bercerai, khususnya mengenai 4 hak istri pasca perceraian, yaitu nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah, dan hak asuh anak,” ujarnya. 

Humas PA Tenggarong menjelaskan bahwa nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah, yakni sekitar 3 bulan setelah perceraian. Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghargaan dan penghiburan atas berakhirnya ikatan perkawinan, yang dapat berupa uang atau barang. 

Nafkah madhiyah ialah nafkah yang belum sempat ditunaikan oleh suami kepada istri dan anak selama masa perkawinan. Sedangkan hak asuh anak diberikan kepada ibu untuk memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun. Tujuannya agar anak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang memadai.

Humas PA Tenggarong, Riduansyah, menjelaskan bahwa pembukaan balai sidang tersebut merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Tenggarong dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak pasca perceraian, serta mewujudkan pelayanan hukum yang lebih cepat, sederhana, dan terjangkau.

“Dengan dibukanya kembali balai sidang di 2 kecamatan ini, diharapkan masyarakat sekitar Muara Jawa dan Kota Bangun dapat lebih mudah mendapatkan layanan hukum yang adil dan transparan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat Kota Tenggarong,” pungkasnya. 

#balaisidangpatenggarong #pengadilanagamatenggarong #pelayananhukumdekatmasyarakat #akseskeadilanuntuksemua #pelayananhukumterjangkau #balaisidangmuarajawa #balaisidangkotabangun #inovasipelayananperadilan #keadilanbagimasyarakatdaerah #kukarberinovasi #mendekatkanpelayananhukum #hakistripascacerai #pemahamanhukumkeluarga #keadilanuntukperempuan #menujuperadilanmodern #pelayanancepatsederhanaterjangkau #peradilanagamauntukrakyat #bimbinganhukumkeluarga #pa_tenggarongpedulimasyarakat

#kukaridamanterbaik #diskominfokukar #kukarkab_official #kabupatenkutaikartanegara

Penulis/Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliput)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rapat Lanjutan Pembahasan Strategi Komunikasi Publik (Strakom). Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat arah komunikasi Pemerintah Daerah dalam aktivitas komunikasi secara efektif dan terukur. Rapat berlangsung di ruang rapat Kantor Diskominfo Kukar pada hari Selasa, 28 Oktober 2025. 

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kukar, Sofyan Agus dan dihadiri oleh Pranata Humas (Prahum) Ahli Muda Hermawan, Hartono Kusbandi, dan Zainul Effendi Joesoef, beserta para staf, Tenaga Ahli, dan Tenaga Teknis Bidang IKP. Dari pihak akademisi, hadir 3 dosen dari Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda yang dipimpin oleh Dr. Silviana Purwanti.


Dalam paparannya, akademisi Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNMUL, Silviana Purwanti, menekankan bahwa sebelum penyusunan dokumen strakom, sangat penting untuk melakukan identifikasi masalah secara komprehensif.  Disarankan agar Tim Diskominfo Kukar menggunakan analisis SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam penyusunan Strakom. “Kami juga mengingatkan pentingnya pesan kunci agar Diskominfo dapat menilai sejauh mana keberhasilan kampanye komunikasi publik, terutama di media digital,” ujarnya.


Sementara itu, Kepala Bidang IKP Diskominfo Kukar, Sofyan Agus, menyampaikan bahwa penyusunan Strakom merupakan langkah fundamental agar setiap kegiatan komunikasi memiliki arah dan hasil yang jelas. “Tanpa adanya strategi komunikasi publik, kita tidak bisa menjalankan kegiatan secara terarah. Monitoring dan penyusunan Strakom harus dilakukan hingga tahap diseminasi pesan,” tegasnya.

Ditambahkan agar setiap kegiatan di tahun 2026 disusun secara terintegrasi dan relevan dengan program kehumasan Pemerintah Daerah, bukan sekadar pelaksanaan rutin tanpa output yang jelas.


Sofyan berharap para Pranata Humas Ahli Muda mampu memperkuat perencanaan kegiatan kehumasan dengan lebih selektif dan strategis. “Kita sudah berada di ranah kehumasan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka, setiap langkah harus berorientasi pada hasil komunikasi publik yang berdampak,” tuturnya.

#diskominfokukar #kehumasankukar #strakomkukar #komunikasipublik #pemkabkukar

Penulis/Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliput)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemilihan Ketua R.T. 4 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong kembali dilaksankan. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi warga untuk menentukan pemimpin lingkungannya. Kegiatan tersebut bertempat di Mushola Al Barokah Gang Karya, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, pada Sabtu, 25 Oktober 2025.

Pemilihan Ketua R.T. tersebut dihadiri perwakilan Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, panitia penyelenggara, para calon Ketua R.T. 4, serta warga setempat. Warga yang hadir mengikuti seluruh rangkaian acara, mulai dari pembacaan doa bersama, pembacaan visi dan misi, hingga proses pemungutan suara.

Pemilihan dilaksanakan melalui voting dengan 3 calon Ketua R.T. Calon dengan nomor urut 1 Supriyono, nomor urut 2 Erwinda Panca, dan nomor urut 3 Linda Kartika Putri. Setelah melalui proses pemilihan yang berlangsung tertib dan demokratis, dilakukan penghitungan perolehan suara. Supriyono berhasil meraih 63 suara, Erwinda Panca dengan perolehan 25 suara, dan Linda Kartika Putri meraih 18 suara. Dengan hasil tersebut, Supriyono resmi terpilih sebagai Ketua R.T. 4 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong.

Baca juga: Tingkatkan Efektivitas Layanan Mandiri, Tim IT Puskesmas Loa Ipuh Studi Tiru ke Puskesmas Loa Duri

Supriyono selaku Ketua R.T. terpilih menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan warga. Ditegaskan komitmen untuk melaksanakan visi dan misi yang telah disampaikan. “Kedepan kami memastikan visi dan misi yang sudah kami sampaikan, akan kami laksanakan. Program-program R.T. sebelumnya yang baik akan kami teruskan, sementara yang perlu diperbaiki akan kami tingkatkan,” ujarnya. 

Supriyono, menegaskan pentingnya validasi data kependudukan sebagai bentuk dukungan pada program Pemerintah agar tepat sasaran. “Kami akan memastikan data kondisi warga dengan obyektif, agar program-program Pemerintah dapat tepat sasaran, sesuai dengan kondisi warga,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kepemimpinan di tingkat R.T. bukan hanya pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga untuk membangun kepercayaan, komunikasi, dan kolaborasi yang baik antara warga dan Pemerintah Daerah.

“Kami akan selalu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (pemda) dan warga. Ini merupakan wujud keterbukaan kami dalam melaksanakan mandat sebagai Ketua R.T.,” pungkasnya.

#pemilihanrt #timbautenggarong #partisipasiwarga #kukarberdaya #demokrasilokal #kelurahantimbau #tenggarong #mushalaalbarokah #rt04

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliput)

Fotografer: Tim Media Pukesmas Loa Ipuh Tenggarong

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi EPUS (Elektronik Puskesmas) dalam mendukung pelayanan mandiri, Tim IT Puskesmas Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong melaksanakan kunjungan studi tiru ke Puskesmas Loa Duri, Kecamatan Loa Janan. Kegiatan yang berlangsung pada hari Selasa, 21 Oktober 2025 tersebut bertujuan untuk mempelajari implementasi EPUS yang telah berjalan di Puskesmas Loa Duri. 

Tim IT Puskesmas Loa Ipuh disambut oleh Kepala Tata Usaha Puskesmas Loa Duri, Arief Saputra, dan didampingi staf terkait. Dalam kunjungan tersebut, Tim IT Puskesmas Loa Ipuh menggali berbagai informasi dan praktik baik dalam pengelolaan sistem antrian berbasis digital. 

Baca juga: Diskominfo Kukar Gelar Rapat Monitoring Statistik Sektoral 2025 Diskominfo

Kepala Tata Usaha Puskesmas Loa Duri, Arief Saputra, menjelaskan bahwa sistem pelayanan berbasis EPUS lebih ramah pengguna. “Kami berharap nantinya pemanggilan pasien tidak hanya berdasarkan nomor antrian, tetapi juga dengan mencantumkan nama pasien. Hal ini akan lebih memudahkan, terutama bagi pasien lanjut usia agar lebih cepat mengenali giliran mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Tim IT Puskesmas Loa Ipuh, Lis Adesna, menuturkan bahwa kegiatan studi tiru ini menjadi langkah penting dalam upaya peningkatan pelayanan mandiri di Puskesmas Loa Ipuh. “Hasil dari kunjungan ini akan kami terapkan di Puskesmas Loa Ipuh untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pada layanan antrian. Kami ingin menghadirkan sistem yang lebih ramah, efisien, dan mudah dipahami masyarakat,” jelasnya.

Kunjungan ini merupakan komitmen Puskesmas Loa Ipuh dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pasien. EPUS adalah aplikasi berbasis website yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

EPUS adalah aplikasi berbasis desktop (e-Puskesmas Client Desktop) dan digunakan untuk pencatatan data administratif pasien dari pelayanan yang dilakukan sehari-hari. EPUS memiliki fitur pencatatan biodata pasien, data rekam medik, data obat dan lain-lain. Aplikasi e-Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kinerja puskesmas, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan yang berbasis IT mulai dari proses pendaftaran, rekam medik, pemberian resep, pembuatan surat rujukan dan pelaporan puskesmas. 

EPUS  membantu pengolahan data puskesmas dengan penyimpanan database dalam server cloud serta dapat juga memberikan kemudahan bagi Dinas Kesehatan untuk memonitor data kesehatan masyarakat. Penggunaan aplikasi e-puskesmas juga dapat meningkatkan efektifitas, menghemat anggaran. 

#puskesmasloaipuh #puskesmasloaduri #kecamatanloajanan #transformasidigitalkesehatan #epus #pelayananmandiri #kukarsehat #diskominfokukar

41

23 Oktober 2025

Penulis/Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliput)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Walidata dalam Program Satu Data Indonesia melaksanakan rapat pembinaan statistik sektoral. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kukar, Asdi. 

Rapat tersebut bertujuan untuk memonitoring capaian pelaksanaan statistik sektoral Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Rapat berlangsung di ruang rapat Kantor Diskominfo di kawasan Timbau, Tenggarong pada hari Kamis, 23 Oktober 2025. Rapat tersebut dihadiri Statistisi Ahli Madya BPS Kukar Anang Subhan Efendi beserta anggota tim, para Statistisi Ahli Muda beserta staf, dan  Tenaga Ahli Bidang Statistik Diskominfo Kukar. 

Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kukar, Asdi, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada bahasan tentang monitoring capaian pembinaan statistik sektoral 2025. Dalam rapat tersebut disampaikan koreksi, evaluasi, dan perencanaan kegiatan ke depan. 

Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Kukar, Anang Subhan Efendi, menjelaskan bahwa hingga triwulan III tahun 2025, capaian Tim Penilaian Statistik Sektoral (TPSS) telah mencapai nilai 90.63.  “Alhamdulillah capaian kita sudah mendekati nilai 100, meskipun sempat ada pergeseran jadwal. Hasil ini merupakan buah dari pembinaan sektoral yang selama ini kita lakukan,” ujarnya.

Baca juga: PCNU Kukar Masa Khidmat 2025–2030 Resmi Dilantik

“Meski target di atas nilai 90 telah tercapai, pihak Diskominfo dan BPS Kukar tetap berkomitmen melanjutkan pembinaan dengan berfokus pada pembinaan statistik sektoral pada 10 OPD terpilih terkait kelembagaan dan metadata statistik, serta penguatan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang menjadi fondasi utama tata kelola data nasional,” tuturnya.

“Target kita sudah di atas 90, artinya sudah terpenuhi. Pembinaan selanjutnya tentang kelembagaan dan metadata statistik, serta prinsip SDI. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal  20 November 2025. 

Dalam rapat tersebut seluruh peserta berperan aktif dalam diskusi dan penyusunan langkah strategis untuk peningkatan kualitas pembinaan statistik sektoral di Kukar.  Dari hasil rapat tersebut disepakati sejumlah agenda kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan November.  Disepakati pada bulan tersebut akan dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan SKM ke kecamatan, pembahasan penyusunan SOP, pembinaan kelembagaan dan metadata statistik, pembinaan literasi statistik, serta evaluasi pembinaan statistik sektoral.

#diskominfokukar #statistiksektoral #satudataindonesia #bpskukar #pembinaanstatistiksektoral  #dataterpadukukar #sdi #metadatastatistik #timpenilaianstatistiksektoral #tpss #badanpusatstatistikkukar #diskominfokukar #bidangstatistikkukar

Penulis/Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)  

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda) 

Pemerintah Desa Muara Badak Ulu melaksanakan kegiatan Pembuatan Website Desa dan Sosialisasi Website Publik Desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara pada hari Kamis, 23 Oktober 2025. Hadir narasumber dalam kegiatan tersebut Tenaga Teknis Jaringan Diskominfo Kukar, Muhammad Luthfi Sofian, dan Tenaga Ahli Peliputan Diskominfo Kukar, Annisa Noni Fardiah.

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2905/PCNU-Kukar-Masa-Khidmat-2025%E2%80%932030-Resmi-Dilantik 

Hadir dalam event tersebut Kepala Desa Muara Badak Ulu Ruslan Efendi, jajaran Perangkat Desa dan Staf Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, para pengurus RT, PKK, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Babinsa, Babin Kamtibmas, Lembaga Desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tamu undangan.

Kepala Desa Muara Badak Ulu Ruslan Efendi yang membuka resmi kegiatan tersebut menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan agar para Perangkat Desa dan Lembaga Desa bisa memanfaatkan media digital. “Saya berharap seluruh elemen di Desa Muara Badak Ulu dapat mengikuti perkembangan tekhnologi. Teknologi dan pengetahuan digital dibutuhkan  untuk memberikan pelayanan digital. Dengan demikian kegiatan Pemerintah Desa yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dapat berjalan smaksimal,” ujarnya.

Tenaga Teknis Jaringan Diskominfo Kukar, Muhammad Luthfi Sofian, menyampaikan materi tentang pengenalan website, pengembangan dan pengelolaan website. Materi terebut untuk  mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, transparansi, pelayanan digital, dan media promosi desa.

“Materi ini disampaikan untuk meningkatkan kemampuan para Perangkat Desa dan Lembaga Desa dalam mengelola informasi digital, memahami keamanan digital, serta mendorong kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Dengan penguasaan literasi digital, desa dapat lebih cepat berkembang, transparan, dan partisipatif,” jelasnya.

Tenaga Ahli Peliputan Diskominfo Kukar Annisa Noni Fardiah menyampaikan materi tentang jurnalistik desa. Ditekankan tentang pentingnya penguasaan keterampilan jurnalistik bagi Perangkat Desa dan Lembaga Desa dalam menulis berita, artikel, maupun konten digital.

“Pemanfaatan media digital seperti website desa, media sosial, hingga aplikasi informasi publik, harus dioptimalkan. Hal ini bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mendukung keterbukaan, edukasi, dan akuntabilitas desa. Dengan demikian masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam membangun ekosistem literasi digital di desa,” tuturnya.

Dalam pelatihan tersebut pemateri menyampaikan paparan, sesi tanya jawab, praktek pendampingan, pengelolaan website, dan sesi foto bersama.

#websitedesamuarabadakulu #sosialisasiwebsitedesa #pemerintahdesamuarabadakulu #digitalisasidesa #desagodigital #inovasipelayananpublik

Penulis/fotografer: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)  

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda) 

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kaltim KH. Muhammad Ali Cholil Rois  melantik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masa khidmat 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong pada hari Rabu malam, 22 Oktober 2025. Pelantikan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan dan pengambilan sumpah jabatan oleh jajaran pengurus yang akan menjalankan tugas organisasi di tingkat kabupaten.

Pelantikan tersebut dihadiri Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beserta jajaran, Pengurus Wilayah NU Kalimantan Timur, jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU Kukar, Majelis Wakil Cabang NU (MWCNU) Kaltim, serta badan otonom NU seperti Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU-IPPNU, ISNU dan lembaga-lembaga ke-NU-an lainnya. Turut Hadir anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, unsur Forkopimda Kutai Kartanegara, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Kepala Kantor Kementerian Agama Tenggarong, organisasi masyarakat serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kukar K.H. Muhammad Askin dalam sambutannya menegaskan bahwa NU Kukar akan terus memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput. “Alhamdulillah, hingga saat ini telah terbentuk 18 Majelis Wakil Cabang NU (MWCNU). Pada tahun pertama periode ini, kami bersama jajaran juga telah menyelesaikan pembentukan MWCNU Kembang Janggut dan Kota Bangun. Ini adalah bagian dari amanah konfercab yang harus kami tuntaskan,” ujarnya.

Disampaikan bahwa perjuangan membesarkan NU di wilayah Kukar penuh tantangan karena kondisi geografis yang luas dan akses yang sulit. “Ruh jihad dalam berkhidmat harus kita kuatkan bersama. Dengan kesungguhan, keikhlasan, dan niat ibadah dalam menjalankan amanah organisasi, insya Allah keberkahan akan Allah turunkan untuk kita semua,” tegasnya.

Baca juga: BSKDN Kemendagri RI Dorong Daerah Perkuat Kualitas Pengelolaan APBD Lewat Penginputan IPKD 2025

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi atas kiprah NU sebagai mitra Pemerintah Daerah. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya menyampaikan selamat kepada jajaran PCNU Kukar yang telah dilantik. NU adalah kekuatan besar umat dan bangsa. Kehadiran NU selalu membawa kesejukan, persatuan, dan nilai-nilai keagamaan yang menuntun umat,” ujarnya.

Disampaikan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat kerja sama dengan NU dalam membangun Kukar. “Untuk memperkuat gerak organisasi, awal tahun depan kami akan memberikan satu lapak untuk PCNU di Pasar Baru Tenggarong sebagai pusat aktivitas ekonomi keumatan dan operasional organisasi. Ini bagian dari dukungan kami, agar NU bisa terus menggerakkan kegiatan sosial keagamaan di daerah,” ujarnya.

Baca juga: Wujudkan ASN BerAKHLAK, Diskominfo Kukar Ikuti Pengembangan Kompetensi Agen Perubahan

Bupati Kukar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar akan melanjutkan program pemberdayaan umat berbasis keagamaan. “Kami terus menjalankan safari subuh bersama ormas-ormas keagamaan untuk memperkuat persatuan masyarakat. Program bantuan pesantren dan rumah ibadah tetap berlanjut. Beasiswa bagi para penghafal Al-Qur’an dan penghargaan umrah untuk guru ngaji serta marbot masjid juga tetap kita jalankan,” tuturnya.

#kutaikartanegara #kukar #tenggarong #kaltim #pbnu #pcnukukar #nahdlatululama #nukukar #nukaltimn #pelantikanpcnu #kepengurusanpcnu #masakhidmat2025_2030 #ormaskeagamaan #moderasiberagama #ukhuwwahIslamiyah #pemerintahdaerah #sinergipemda #pembangunanDaerah #pemkabkukar #kukaridamanterbaik #diskominfokukar #kukarkab_official #gemakukar #safarisubuhkukar

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan) 

Sumber: Puspen Kemendagri RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Prahum Ahli Muda) 

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Yusharto Huntoyungo resmi membuka penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025. Peresmian tersebut digelar di Hotel Horison Arcadia Mangga Dua pada hari Senin, 20 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari berbagai wilayah di Indonesia. Turut hadir pejabat dan tim teknis yang menangani penginputan serta pengukuran IPKD di tingkat daerah.

Kepala BSKDN Kemendagri RI menjelaskan bahwa pelaksanaan IPKD bukan sekadar alat evaluasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Melalui IPKD, Pemerintah Pusat dapat memetakan kinerja fiskal daerah serta memberikan pembinaan yang lebih tepat sasaran. Kami berharap penginputan IPKD tahun ini dapat menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kualitas pengelolaan APBD,” harapnya. 

Disampaikan bahwa pembaruan indikator dan metode penilaian dilakukan agar hasil pengukuran semakin transparan dan menggambarkan kondisi nyata keuangan daerah. 

Kepala BSKDN Kemendagri RI mengimbau kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk berkomitmen melakukan penginputan data IPKD secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. “Melalui kegiatan sosialisasi dan kick off ini, kami berharap bahwa tim yang menangani IPKD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat memahami teknis penginputan dan pengukuran IPKD, serta sudah dapat memulai penginputan data IPKD,” pungkasnya. 

#pengelolaanapbd #bskdn #ipkd2025 #kemendagriri #transparansikeuangandaerah

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)  

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda) 

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara menghadiri kegiatan Pengembangan Kompetensi. Kegiatan yang bertujuan Penguatan Agen Perubahan Perangkat Daerah Batch 2 tersebut diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, di Blue Sky Hotel Balikpapan pada hari Senin, 20 Oktober 2025. Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, mulai 20 hingga 21 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut  dilaksanakan oleh SCB International Consulting sebagai mitra pelaksana BKPSDM Kukar. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk Diskominfo Kukar. Dari Diskominfo Kukar dihadiri Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Anggoro Prastowo, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Maulida Savitri, serta jajaran staf. 

Pengembangan kompetensi ini merupakan tindak lanjut implementasi nilai dasar ASN BerAKHLAK. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan penguatan peran Agen Perubahan dalam mendukung terwujudnya budaya kerja profesional, adaptif, dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut juga menegaskan peran agen perubahan merupakan motor penggerak reformasi birokrasi.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan peningkatan kapasitas melalui materi strategis seperti manajemen perubahan, penguatan budaya kerja organisasi, inovasi pelayanan publik, dan etika aparatur. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kukar dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis informasi dan teknologi. Selain itu kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat peran ASN sebagai agen perubahan yang mendorong efisiensi birokrasi dan peningkatan budaya kerja profesional sesuai nilai dasar ASN BerAKHLAK. 

Baca juga: Bupati Kukar Aulia Rahman Basri Tetapkan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027

#diskominfokukar #bkpsdmkukar #agenperubahan #asnberakhlak #banggamelayanibangsa #transformasidigital #opdkukar #inovasipelayananpublik #reformasibirokrasi #kaltim #kukar #pemkabkukar #kukaridamanterbaik #diskominfokukar #kukarkab_official #asnberakhlak #banggamelayanibangsa

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)  

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menetapkan Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2027. Penetapan tersebut terdapat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kukar Nomor: 233/SK-BUP/HK/2025 dengan tanggal 15 Agustus 2025. Roadmap ini menjadi pedoman strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok guna mendukung ketahanan ekonomi daerah.

SK tersebut ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai pedoman pelaksanaan upaya pengendalian inflasi di daerah. Tembusan SK tersebut disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kukar, Inspektur Kabupaten Kukar, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKAD.

SK tersebut memuat 4 pilar strategi utama (4K) yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Masing-masing strategi dijabarkan dalam program dan subprogram yang melibatkan sejumlah perangkat daerah sebagai sektor penanggung jawab.

Dalam pilar keterjangkauan harga, program yang dijalankan mencakup Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar kebutuhan pokok, penyaluran cadangan pangan pemerintah, serta penguatan produksi pangan lokal. Pilar ketersediaan pasokan antara lain melibatkan pembangunan infrastruktur pertanian, irigasi, penyediaan sarana perikanan, fasilitas pendukung usaha tani dan nelayan, serta pemberdayaan kelompok usaha pangan.

Baca juga: Bupati Kukar Aulia Rahman Basri Hadiri Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2025

Pada pilar kelancaran distribusi, Pemerintah Daerah memperkuat kerja sama antar daerah, penyediaan sarana transportasi barang dan angkutan umum, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pendukung distribusi bahan pangan. Sementara itu, pilar komunikasi yang efektif dilaksanakan melalui pemantauan stok dan harga bahan pokok, publikasi data pangan, penyusunan neraca bahan makanan, serta penyebarluasan informasi melalui media pemerintah daerah.

Surat Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilampiri dengan daftar lengkap rencana program, indikator capaian, serta penanggung jawab pelaksana dari perangkat daerah terkait. Diharapkan dengan adanya roadmap ini, dapat menjadi pedoman dalam mengambil langkah untuk mendukung tercapainya sasaran pengendalian inflasi pada masing-masing OPD.

#skbupati #kutaikartanegara #auliarahmanbasri #kukar #roadmapinflasi #pengendalianinflasi #tpidkukar #ketahananpangan #stabilitasharga #perekonomian daerah #opdkukar #bappeda #bpkad #dinasperdagangan #dinasketahananpangan #kaltim #pemkabkukar #inflasidaerah #program4k #kolaborasidaerah #kukaridamanterbaik #diskominfokukar #kukarkab_official