Kutai Kartanegara - www.kukarkab.go.id

LPSE Kukar Gelar Bimtek Bela Pengadaan

14 Jun 2022

Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Belanja Langsung (Bela) Pengadaan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), Toko Daring, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Bimtek tersebut digelar pada hari ini, Selasa (14/6/22) di Ruang Serba Guna Komplek Kantor Bupati di Tenggarong dan dibuka oleh Seketaris Daerah Kukar Sunggono. Peserta bimtek adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, dan Bendahara Pembantu seluruh Organisasi Perangkat Daerah Se Kabupaten Kutai Kartanegara. Bimtek tersebut digelar mulai tanggal 14-17 Juni 2022 dengan menghadirkan narasumber dari dari Mbizmarket Usran Masahore.

Sekretaris Daerah Sunggono yang membacakan sambutan Bupati Kukar menyampaikan bahwa kegiatan bimtek tersebut merupakan upaya implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Disampaikannya saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah merespon Instruksi Presiden tersebut dengan membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang tugasnya melakukan koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemkab Kukar.

"Sebelum ada instruksi ini, Pemkab Kukar sudah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah sebagai pedoman bagi Pemda Kukar untuk meningkatkan fasilitas promosi dan pemasaran produk di Kukar agar dapat memiliki kekuatan yang bertujuan untuk melindungi para pelaku UMKM dan pengusaha kecil lainnya,” ujar Bupati Kukar.

Bupati Kukar juga telah menginstruksikan kepada OPD di Kukar agar wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang dan jasa yang dikelola untuk penggunaan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi.

Sekda Sunggono menyampaikan berdasarkan data di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) untuk rencana pengadaan barang dan jasa tahun 2022, penggunaan produk dalam negeri sudah mencapai kurang lebih 92,8%. Sedangkan penggunaan produk UMKM pencapaian kurang lebih 84,7%. Hal tersebut merupakan pencapaian yang tinggi dan bukti komitmen Pemerintah Daerah.

"Saat ini Pemkab Kukar telah menyusun perubahan terkait regulasi penyederhanaan dokumen administrasi pertanggungjawaban belanja melalui sistem elektronik. Untuk itu kedepan saya berharap sistem penagihan bisa dilakukan secara elektronik sebagai upaya menghilangkan pertemuan dengan pihak ketiga,” ujar Sekda Sunggono.

Sekda Sunggono berharap pelaksanaan Bimtek Belanja Pengadaan melalui PPMSE dari LKPP ini para PPKom, Pejabat Pengadaan, dan para Bendahara Pembantu serta para pelaku usaha dapat lebih mudah dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Presiden AGPA Eko Prasojo : “Reformasi Birokrasi Wujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik”

13 Jun 2022

Ngapeh Hambat kembali digelar Kabupaten Kiutai Kartanegara pada bulan Juni 2022. Event dengan tema "Birokrasi dan ASN Kunci Keberhasilan Kukar Idaman" menghadirkan narasumber Presiden AGPA Eko Prasojo yang juga mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2011-2014 dan Bupati Kukar Edi Damansyah.

Event tersebut dipandu oleh Sekretaris Kukar Sunggono yang didampingi Asisten 2 Sekretariat Daerah Wiyono dan Asisten 3 Totok Heru Subroto. Ngapeh hambat tersebut dilaksanakan pada hari ini, Senin (13/6/22) dan dihadiri secara offline di Ruang Serba Guna Kantor Bupati di Tenggarong dan secara online pejabat dan pihak Perusda di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Presiden AGPA Eko Prasojo mengatakan bahwa reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN).

Ditegaskannya bahwa tujuan reformasi birokrasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurusi segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu juga seoptimal mungkin bertujuan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik.

Disampaikannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan pelayanan, serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah berbagai strategi diperlukan untuk mengatasi permasalahan sekaligus untuk menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Presiden AGPA Eko Prasojo memuji Bupati dan Sekda Kukar yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. “Sudah 80% produk itu sudah selesai, sisanya adalah agendanya dan siapa yang akan menggerakkan. Keberhasilan atau kegagalan reformasi birokrasi itu lebih disebabkan oleh ketiadaan komitmen dan pengetahuan mengenai reformasi tertentu,” ujar Eko Prasojo.

Dikemukakannya bahwa gagasan dan komitmen Bupati Kukar terhadap reformasi birokrasi luar biasa untuk mengembangkan demokrasi di Kabupaten Kukar. ”Arahan Bupati Kukar kepada pelaksana birokrasi didasarkan pengalaman Beliau sebagai birokrat, merupakan faktor yang sangat menentukan. Pengalaman ini tidak hanya berupa kompetensi, tetapi juga pemahaman terhadap budaya demokrasi di Indonesia.

Ditambahkannya bahwa tata kelola pemerintahan berbasis elektronik merupakan upaya reformasi birokrasi. Dalam implementasinya membutuhkan transformasi digital yang menyeluruh baik dari sistem, hingga sumberdaya manusia aparatur. Ditekankannya bahwa transformasi digital dalam sektor publik membutuhkan kesiapan SDM aparatur atau ASN. “ASN adalah perumus, pelaksana, dan penggerak SPBE yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan dan kompetensi tertentu. Pemerintah daerah tidak boleh ketinggalan dalam mewujudkan tranformasi digital ini,” ujarnya.

Bupati Kukar : “Kita Memerlukan Birokrasi Yang Cepat, Melayani, Dan Responsif Terhadap Perubahan Dan Perkembangan Jaman”

13 Jun 2022

Bupati Kukar Edi Damansyah memimpin acara Ngapeh Hambat di Ruang Serba Guna Kantor Bupati di Tenggarong hari ini, Senin (13/6/22). Ngapeh hambat yang rutin digelar membahas isu krusial dan strategis kali ini dipandu Sekda Kukar Sunggono dengan narasumber Eko Prasojo Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2011-2014 dan Presiden Asian Group for Public Administration (AGPA) Periode 2019-2022.

Dalam event tersebut Bupati Edi Damansyah didampingi Sekretaris Daerah Sunggono, Asisten 2 Wiyono, dan Asisten 3 Totok Heru Subroto. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli seluruh Kepala OPD, Para Camat, Tim Gugus Tugas Kukar Idaman, Pimpinan Cabang Bank Kaltimtara, para Dirut Perusda yang hadir secara offline. Sedangkan yang hadir secara online adalah Pejabat administrator / Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Pengawas / Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala UPT, PPKom, Bendahara dan Bendahara Pembantu, Pokja, dan Kades dan Lurah se Kukar.

Dalam Ngapeh Hambat yang bertema "Birokrasi dan ASN Kunci Keberhasilan Kukar Idaman" Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan bahwa kinerja birokrasi di Kukar harus dijaga dan ditingkatkan kemampuannya. “Tanpa birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, program-program pembangunan strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat akan sulit terwujud. Kita memerlukan birokrasi yang cepat, melayani, dan responsif terhadap perubahan-perubahan dan perkembangan jaman,” ujar Bupati Kukar.

Menurut Bupati Edi Damansyah pemerintahan yang cepat dan responsif terhadap keluhan publik merupakan salah satu fokus reformasi di semua organisasi perangkat daerah hingga di tingkat desa. Maka Pemerintahan harus berubah menjadi terbuka dan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). “Keterbukaan informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara inilah yang diyakini mampu mendorong partisipasi rakyat, sehingga pembangunan akan berjalan lebih baik dan efsien,” tegas Bupati Kukar.

Bupati Edi Damansyah menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari atas sampai bawah. Dipesankannya bahwa aparat Pemerintah Daerah harus memberi contoh melalui budaya melayani. Untuk itu Bupati Kukar mengharapkan seluruh Kepala OPD dapat menanggapi dengan cepat berbagai kebutuhan dan aduan masyarakat. “Sejatinya aparatur negara merupakan pelayan masyarakat. Untuk mewujudkannya, harus ada perubahan karakter, mindset, dan reformasi pola kerja yang efektif dan efsien,” tegas Bupati Kukar.

“Kita harus memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani dan berfokus mengawal capaian visi dan misi Program Dedikasi Kukar Idaman. Saya minta perhatian seluruh Kepala OPD agar visi-misi Kukar Idaman jangan hanya dibaca ditiap upacara saja, tapi harus dipahami dalam melakukan pelaksanaan dan evaluasi Program Kukar Idaman," ujar Bupati.

"Dalam 2 tahun ini telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Program Kukar Idaman. Tahun 2021 adalah tahun pertama pelaksanaaan RPJMD di Kukar sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2021 dan saya menilai belum sesuai harapan. Masih belum fokus pada sasaran dan target Program Dedikasi Kukar Idaman ataupun target urusan wajib,” jelas Bupati Kukar.

Bupati Edi Damansyah meminta standar pelayanan minimal perlu diperbaiki dan optimis bisa dilakukan dengan baik. Bupati Kukar meminta para ASN untuk mengubah cara kerja manual menjadi berbasis teknologi digital melalui program digitalisasi pelayanan publik. Bupati Edi Damansyah menyampaikan penghargaan kepada jajaran OPD yang telah mengimplementasikan teknologi digital.

Kukar Tuan Rumah Kejurprov Renang Se-Kaltim Tahun 2022

12 Jun 2022

Ratusan Atlet Renang Kalimantan Timur mengikuti Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Renang Kaltim 2022 di Kolam Renang Junjung Buyah Stadion Rondong Demang Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Event yang diselenggarakan Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kaltim dibuka pada hari Sabtu (11/6/22).

Kejurprov renang di Tenggarong tersebut berlangsung selama 2 hari (11-12 Juni 2022) dan diikuti 286 atlet renang dari 8 kabupaten/kota di Kaltim dan dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar , Totok Heru Subroto.

Dalam sambutannya Asisten III menyampaikan terima kasih kepada PRSI Kaltim yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Kukar sebagai tuan rumah. Asisten III Kukar berpesan kepada peserta Kejurprov Renang agar selalu berperilaku sportif.

Ditekankannya bahwa makna pertandingan tidak hanya diukur dari capaian kemenangan. "Di balik pertandingan, ada semangat persaudaraan yang mesti dijunjung. Selamat bertanding, bersainglah secara sehat untuk menjadi yang terbaik,'' ujar Asisten III Kukar.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar Aji Ali Husni menyampaikan harapannya bahwa atlet renang Kukar mampu berprestasi dan bersaing dalam event tersebut. "Dari kejuaraan ini, atlet lokal dapat melihat kekuatan maupun kemampuan atlet kabupaten dan kota lainnya. Maka kawan-kawan pengurus maupun atlet cabor renang dapat melakukan evaluasi," ujar Kadispora Kukar.

Untuk regenerasi atlet di Kukar, pihak Dispora Kukar akan berkomunikasi lebih lanjut kepada OPD terkait, salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dalam mencari bibit atlet di sekolah. Ditekankannya tentang pentingnya sinergitas dalam pembinaan. "Dengan adanya kolaborasi antar Dispora, Disdikbud dan PRSI, tentunya akan menghasilkan atlet muda yang potensial berprestasi,” terang Kadispora Kukar.

Ketua PRSI Kukar Alfian Noor

yang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar

mengatakan bahwa kejurprov renang di Tenggarong ini merupakan bagian dari pembinaan atlet renang menjelang Porprov Kaltim di Berau nanti. Disampaikannya bahwa salah tujuan event tersebut juga untuk mencari bibit baru dalam olahraga renang.

"Klub renang di Kukar masih kecil, hanya ada tiga klub. Dengan adanya Kejurprov renang ini semoga menjadi motivasi untuk dapat menambah klub renang di Kukar kedepan," ujarnya. "Kejurprov Renang ini merupakan persiapan berlaga atlet Kukar pada event Porprov di Berau nanti. Kita menargetkan meraup 5 medali emas dari cabor renang. Kita juga melakukan Training Center (TC) secara mandiri melalui Pemerintah Daerah bagi 13 atlet renang yang akan berangkat," pungkasnya.

Sekretaris Diskominfo Kukar Serahkan SK Kepada Kelompok KPKP Dan KS

09 Jun 2022

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Solihin menyerahkan Surat Keputusan Kepala Dinas Diskominfo Kukar kepada 3 komunitas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Komunitas Penerima SK Kadis Kominfo Kukar tersebut adalah Kelompok Pembuat Konten Positif (KPKP) WKG Chanel Budiono, AKMJ Muhammad Basyir, dan Kelompok Strategis (KS) O2N Khairansyah. Penyerahan SK tersebut bertempat di ruang rapat Lt 3 Kantor Diskominfo Bukit Biru Tenggarong pada hari ini, Kamis(9/6/22).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Ahmad Rianto, Sub Koordinator Sumber Daya Komunikasi Publik Hermawan, Sub Koordinator Layan Hubungan Media Masmun Jaya, dan seluruh staf Bidang PKP Diskominfo Kukar.

Seketaris Diskominfo Kukar Solihin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terbentuknya komunitas KPPS dan KS oleh Bidang PKP. Disampaikannya bahwa terciptanya kemitraan akan memberikan solusi dan dukungan kepada Pemerintah Daerah. “Hal itu penting untuk membangun koneksi dan pembelajaran dalam transformasi digital. Kita perlu meningkatkan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada masyarakat," katanya.

Disampaikan Sekretaris Diskominfo Kukar bahwa teknologi digital menawarkan peluang dan percepatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. “Teknologi digital mengubah cara pemerintah, pebisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, Diskominfo Kukar terus mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” ujarnya.

Kabid PKP Ahmad Rianto menyampaikan bahwa Diskominfo Kukar terus mendorong kalangan muda untuk mengambil peran penting dalam transformasi digital. “Di era ini, media sosial berperan dengan semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan komunikasi untuk mengangkat potensi daerah. Di sisi lain, hadirnya teknologi komunikasi yang semakin canggih juga berdampak negatif jika tidak diimbangi dengan kecerdasan dalam menggunakan sarana informasi dan komunikasi," ujar Ahmad Rianto.

Disampaikan Kabid PKP Ahmad Rianto bahwa “Program Dedikasi Kukar Idaman merupakan gerakan bersama yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah dengan mendorong kreativitas dan inovasi seluruh SDM yang ada di Kukar. Tujuannya adalah untuk menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah bersama komunitas melalui konten yang positif untuk mewujudkan Kukar yang lebih baik,” jelasnya.

Saat ini Diskominfo Kukar telah menyediakan ruang kreatif bagi komunitas KIM, KPKP, KS di Gedung RPK di Kelurahan PanjiTenggarong. Ruang kreatif itu diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dan koordinasi.

Bupati Kukar Buka Sosialisasi Pertambangan PT. Indo Bara Pratama Di Tenggarong

09 Jun 2022

PT. Indo Bara Pratama menggelar acara sosialisasi pertambangan untuk aparat pemerintah. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Grand Elty Singgasana, kawasan Bukit Biru di Tenggarong pada hari ini, Kamis (9/6/22) dan dibuka oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah.

Acara pembukaan Sosialisasi tersebut dihadiri Jajaran Forkopimda Kukar, Camat Kembang Janggut, Camat Muara Kaman, dan para pimpinan dan staf PT.Indo Bara Pratama.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa event tersebut dilakanakan karena permintaannya. “Saya minta pihak perusahaan untuk melakukan sosialisasi dengan jajaran pemerintah setempat. Tujuannya agar dapat dicapai satu pemahaman, baik dari aspek perizinan maupun rencana kegiatannya, karena investasi harus dikawal dan diamankan di daerah," ujar Bupati Kukar.

Bupati Edi Damansyah menyampaikan bahwa setiap ada kegiatan, pasti diikuti munculnya persoalan sosial. “Pesan saya untuk penyelesaiannya, pendekatannya tidak hanya murni dari aspek yuridis, namun aspek de facto nya juga harus dipertimbangkan,” pesan Bupati Kukar.

Bupati juga menekankan tentang pentingnya pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Diingatkan tentang pentingnya mengaitkan program TJSP dengan kemitraan. “Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (PPM ) itu sudah jelas aturannya prioritasnya, ada ring 1 dan ring 3. Saya minta dalam pelaksanaannya banyak ke program pemberdayaan masyarakat, berikan kemitraan usaha seperti Bumdes," pesan Bupati Edi Damansyah.

Dipesankan oleh Bupati Edi Damansyah tentang pentingnya membangun kepercayaan dan saling mempercayai dalam hubungan kemitraan. Bupati meminta pihak perusahaan untuk peduli dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di wilayah kerjanya.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengingatkan kepada masyarakat dan badan usaha serta semua pihak agar selalu patuh kepada aturan yang berlaku. Berkaitan tentang pentingnya menjaga lingkungan, diminta semua pihak untuk tetap menjaga keseimbangan alam dan menjaga keamanan dan kebersamaan sosial agar membawa ketentraman di masyarakat. “Demi tercapainya tujuan pengelolaan pertambangan yang baik dan benar, yang pada muaranya akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, maka perlu kerja sama yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan,” harapnya.

Diskominfo Kukar Ikuti Evaluasi Digital Entrepreneurship Academy di Bali

09 Jun 2022

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Kominfo Banjarmasin menggelar rapat evaluasi kegiatan DEA (Digital Entrepreneurship Academy) yang berlangsung selama 2 hari bertempat di Hotel Grand Inna Kuta, Kabupaten Badung, Bali, mulai Selasa (07/06) hingga Rabu (08/06) kemarin.

Kegiatan rapat evaluasi tersebut diikuti perwakilan beberapa perguruan tinggi dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dari sejumlah Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, tak terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan DEA bagi pelaku UMKM pada pertengahan Maret lalu.

Dari Kalimantan Timur hanya ada 4 daerah yang diundang, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Samarinda. Kukar sendiri diwakili Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto dan Fedlandy Yulian selaku Pranata Komputer Sub Koordinator Pengembangan Ekosistem E-Government Diskominfo Kukar.

Selain melakukan evaluasi terhadap kegiatan DEA yang merupakan salah satu program pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) 2022, kegiatan rapat tersebut juga membahas persiapan pelaksanaan pelatihan lainnya lewat program Vocational School Graduate Academy (VSGA) secara daring dan Thematics Academy (TA) tahun 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo khususnya BPSDMP Kominfo Banjarmasin yang melaksanakan program DTS 2022 di Kukar, baik bagi ASN maupun para pelaku usaha.

Lebih lanjut, Dafip berharap agar Kukar juga dapat berperan serta sebagai pengajar di akademi DTS. "Untuk itu kami juga berharap mendapatkan undangan mengikuti TOT (Training of Trainer)," ujarnya.

Selain itu, Dafip juga meminta agar data jumlah peserta asal Kukar yang mengikuti pelatihan DTS 2022 baik secara daring maupun luring dapat disampaikan ke Daerah, khususnya Diskominfo sebagai mitra BPSDMP. "Karena data ini kami perlukan sebagai bahan evaluasi dan laporan kepada pimpinan," katanya.

Asisten III Kukar : Kabupaten Kukar Dukung Program Pembangunan Hijau Kaltim Untuk Sambut IKN Baru

08 Jun 2022

Asisten III Kutai Kartanegara menghadiri Ekspose Pembangunan Hijau Kaltim bertema "Mendukung Pembangunan Smart Forest City Ibu Kota Negara(IKN) Nusantara." Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari ini, Rabu (8/6/22) di Ruang Cristal 3 Hotel Mercure di Samarinda.

Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor tersebut dihadiri Gubernur Provinsi Jambi Al Haris, Seluruh Walikota dan Bupati se Kaltim, jajaran Forkopimda Provinsi Kaltim, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kaltim, dan Penggiat/Aktivis lingkungan hidup.

Event tersebut menampilkan narasumber Gubernur Kaltim Isran Noor, Gubernur Provinsi Jambi Al- Haris, Seketaris Jendral Pengendalian Iklim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Rusly, dan Ketua Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan Satuan Tugas Pengembangan Infrastruktur IKN Didiet Arief.

Dalam event tersebut Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar Totok Heru Subroto mewakili Bupati Kukar menyampaikan bahwa seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Timur sudah sepakat dengan program pembangunan Kaltim Hijau. Hasil kesepakatan tersebut sudah tertuang di dalam RPJMD masing-masing Kabupaten/Kota seKaltim.

“Dengan rasa haru dan rasa bangga, kita harus mendukung penuh perpindahan IKN ke Kalimantan Timur. Pembangunan Kaltim Hijau sudah ada programnya di Kaltim, tinggal Pemerintah Pusat yang meneruskan, dan daerah tinggal menyesuaikan,” ujar Asisten III Kukar.

“Di kabupaten / kota di Kaltim sudah ada kampung-kampung iklim. Kampung iklim di Kabupaten Kukar sebanyak 17 yang di dalamnya ada pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, hutan desa, dan resapan air yang dijaga. Dengan demikian warga tidak akan kekurangan air meskipun musim kemarau tiba," tuturnya.

Berkaitan dengan edukasi ramah lingkungan, Asisten III Kukar menjelaskan, “Gaya hidup ramah lingkungan harus diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Namun, anak membutuhkan role model, dalam hal ini orangtuanya. Masa tumbuh kembang adalah waktu terbaik untuk menstimulasi anak akan berbagai ilmu. Dengan menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini, akan memperbesar peluang menciptakan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan ketika beranjak dewasa. Kita perlu waktu 2 atau 3 generasi untuk menyelesaikan pembangunan lingkungan hidup,” pungkasnya.

Sambut Pembangunan IKN, Provinsi Kaltim Gelar Ekspose Pembangunan Hijau Kaltim

08 Jun 2022

Menyadari pentingnya aspek lingkungan hidup dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara(IKN) Baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Ekspose Pembangunan Hijau Kaltim dengan tema "Mendukung Pembangunan Smart Forest City Ibu Kota Negara(IKN) Nusantara." Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari ini, Rabu (8/6/22) di Ruang Cristal 3 Hotel Mercure di Samarinda.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan dihadiri Gubernur Provinsi Jambi Al Haris, Seluruh Walikota dan Bupati se Kaltim, jajaran Forkopimda Provinsi Kaltim, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kaltim, dan Penggiat/Aktivis lingkungan hidup.

Narasumber dalam Dialog Nasional Ekspose Pembangunan Hijau Kaltim tersebut adalah Gubernur Kaltim Isran Noor, Gubernur Provinsi Jambi Al- Haris, Seketaris Jendral Pengendalian Iklim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Rusly, dan Ketua Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan Satuan Tugas Pengembangan Infrastruktur IKN Didiet Arief.

Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutannya mengatakan, “Belum ada Ibu Kota Negara yang dipindah dari pulau ke pulau lain, kecuali di Indonesia. Ini yang pertama kali. Karena itu, hampir seluruh mata dunia ke Indonesia, apakah Indonesia mampu untuk memindahkan ibu kotanya, Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang menjadi bagian utama dan bahkan menjadi mainstream dalam penyusunan masterplan dan detailedplan untuk IKN,” ujarnya.

Disampaikan oleh Gubernur Isran Noor bahwa Pemerintah Indonesia merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Luas wilayah IKN direncanakan seluas 256.142,74 ha, dengan kawasan inti kota seluas 56.180,87 ha, dan pusat pemerintahan seluas 5.644 ha.

“Kita ingin memastikan bagaimana penerapan Forest City di Ibu Kota Negara terutama untuk Ruang Terbuka Hijau, paling tidak 50 persen,” jelas Gubernur Kaltim Isran Noor.

Kecamatan Induk Kota Bangun Siap Berikan Layanan Administrasi Untuk Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat

08 Jun 2022

Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat sudah bisa mendapatkan pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi tersebut dapat dilakukan di kecamatan induk (Kota bangun). Untuk itu Kecamatan Kota Bangun sebagai kecamatan induk telah menyiapkan pelayanan publik seperti pembuatan KTP, AKTA, KK dan sejenisnya bagi masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat.

Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kota Bangun. Hingga saat ini Kecamatan Kota Bangun Darat belum memiliki kantor. Terkait hal tersebut Camat Kota Bangun Mawardi menyampaikan, “Pelayanan Administrasi untuk masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat masih di kantor kecamatan induk. Pembangunan kantor Kecamatan Kota Bangun Darat akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2022 dan selambat-lambatnya di APBD 2023. Pada APBD Perubahan Tahun 2022 anggarannya sudah kita buat,” ujarnya.

Semula Kota Bangun memiliki 21 desa, dan 10 desa diantaranya masuk dalam wilayah pemekaran Kota Bangun Darat. Desa dalam wilayah induk Kecamatan Kota Bangun adalah Desa Kedang Murung, Kota Bangun Ilir, Kota Bangun Seberang, Kota Bangun Ulu, Desa Liang, Liang Ulu, Loleng, Muhuran, Pela, Sangkuliman, dan Sebelimbingan.

Sedangkan Desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat adalah Desa Benua Baru, Sedulang, Kedang Ipil, Suka Bumi, Sarinadi, Sumber Sari, Wono Sari, Kota Bangun 1, Kota Bangun 2, dan Kota Bangun 3.

Kelurahan Panji Berpredikat Kampung Tangguh Anti Narkoba Ke 17 Di Kukar

07 Jun 2022

Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berpredikat sebagai Kampung Tangguh Anti Narkoba ke 17 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan predikat tersebut dilaksanakan di Taman Miana (di bawah gedung RPK) Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong pada hari ini, Senin (6/6/22).

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kutai Kartanegara, Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Tenggarong, Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong, Kepala Lapas Anak Kelas IIA Samarinda, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda, Kepala OPD se Pemkab Kutai Kartanegara, Camat Tenggarong, Lurah Panji, Ketua RT se Kelurahan Panji, tokoh masyarakat, agama, dan pemuda Kelurahan Panji.

Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama melalui Wakapolres Kompol Angga Indarta dalam sambutannya berharap Kampung Tangguh Anti Narkoba Kelurahan Panji dapat menjadi contoh dan teladan bagi kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wakapolres Kukar juga berharap sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman bahaya narkoba terus dilakukan dengan bersinergi dengan instansi terkait. “Makin erat bergandengan tangan, bersinergi bersama memerangi narkoba. Kami harapkan Kampung Panji pada akhirnya akan zero narkoba," ujarnya.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar Totok Heru Subroto mengatakan bahwa predikat kampung tangguh adalah hal yang luar biasa. Asisten 3 berharap, dengan predikat sebagai kampung tangguh, Kelurahan Panji dapat lebih hebat dari sebelumnya.

"Jika tahun Desa Sumber Sari, Loa Kulu menjadi perwakilan Provinsi Kaltim, saya berharap Kelurahan Panji bisa meraih predikat yang sama, bahkan menjadi juara nasional untuk dapat mengangkat nama Kukar," ungkap Asisten 3 Kukar.

Lurah Panji Isnaniah mengatakan bahwa sosialisasi kampung tangguh telah dipersiapkan sekitar 1 bulan. Isnaniah juga mengungkapkan kampung tangguh ini nantinya akan dilombakan mewakili Polres Kukar.

"Kenapa di tunjuk Panji, mungkin daerah rawan untuk peredaran narkoba. Titiknya banyak di wilayah kita, tapi pengunanya bukan dari wilayah Panji. Rata-rata penguna dari luar Panji, tapi penyalahgunaan, transaksi dan sebagainya di wilayah Kelurahan Panji seperti di waduk yang sepi, sehingga menjadi daerah yang rawan," ungkap Isnaniah.

Isnaniah menyampaikan bahwa aparat Kelurahan Panji sebelumnya pernah ditunjuk menjadi Satgas Anti Covid-19. Dari kinerja mereka, Panji kembali ditunjuk sebagai Kampung Tangguh dengan mempersiapkan 7 warga sebagai satgas. Satgas tersebut adalah Satgas Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan dari unsur pemuda atau organisasi yang aktif di wilayah Panji.

"Kita tetap bersinergi Polres Kukar untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Satgas kami bekerja mulai saat ini seperti melakukan patroli, dibantu dengan organisasi pemuda lainnya," ujarnya.

Dalam realitasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kukar mayoritas terjadi di desa-desa. Dengan penetapan Kampung Tangguh, diharapkan dapat lebih efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Konsep Kampung Tangguh Anti Narkoba dibentuk oleh Polres Kukar bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuannya untuk mencegah dan meminimalkan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.

Diskominfo Kukar Bentuk Pengurus Baru DWP UP Diskominfo Periode 2019-2024

07 Jun 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk pengurus baru Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Pelaksana (UP) Diskominfo periode 2019-2024. Pembentukan struktur pengurus baru tersebut merupakan hasil rapat yang diselenggarakan di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo di Bukit Biru Tenggarong pada hari ini, Selasa(7/6/22). Rapat pembentukan DWP UP Diskominfo dipimpin oleh Rini Sulistiyowati Dafip Haryanto dan dihadiri istri Aparatur Sipil Negara(ASN) Kominfo Kukar.

Dalam sambutannya Ketua DWP UP Diskominfo Periode 2019-2024 Ny.Rini Sulistiyowati Dafip Haryanto menyampaikan, “Sebagai ibu DWP kita mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pendamping suami yang harus menunjang tugas dan karir suami sebagai peran yang tidak bisa diabaikan begitu saja.Oleh karena itu mari kita bekerja secara maksimal untuk masyarakat melalui DWP sesuai dengan bidang-bidang yang ada di dalam organisasi ini,” ujar nya.

Berdasarkan hasil rapat tersebut dihasilkan susunan Kepengurusan DWP UP Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2019-2024 sebagai berikut :

Ketua DWP Kominfo Ny. Rini Sulistiyowati Dafip Haryanto, Wakil Ketua Ny. Darmi Solihin, Sekretaris Ny. Mulati Rizki Anggoro, dan Wakil Sekretaris Ny. Ditha Erwinsyah, serta Bendahara Ny. Maizara Hartono.

Bidang Pendidikan : Ketua : Ny. Dini Surya Admaja, Sekretaris Ny. Siti Fatimah Syamsul, dengan Anggota Ny. Haryati Masmun Jaya, Ny. Linda Triana Hermawan, Ny. Ulfah A. Hairi Putra.

Bidang Ekonomi : Ketua Ny. Endang Ery Hariyono, Sekretaris Ny. Herlina Riyanto, dengan Anggota Ny. Evi Sofyan Agus, Ny. Ken Uda Rudi Irwansyah, Ny. Gita Adi Listiono, Ny. Nurhayati Fedlandy.

Bidang Sosial Budaya : Ketua Ny. Haslinda Devi Asdi, Sekretaris Ny. Rika Dahlan, dengan anggota Ny. Isnawati Sudarman, Ny. Maulida Agust Wirakusumah, Ny. Reri Arnitha Achmadin.