Ngapeh Hambat kembali digelar Kabupaten Kiutai Kartanegara pada bulan Juni 2022. Event dengan tema "Birokrasi dan ASN Kunci Keberhasilan Kukar Idaman" menghadirkan narasumber Presiden AGPA Eko Prasojo yang juga mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2011-2014 dan Bupati Kukar Edi Damansyah.
Event tersebut dipandu oleh Sekretaris Kukar Sunggono yang didampingi Asisten 2 Sekretariat Daerah Wiyono dan Asisten 3 Totok Heru Subroto. Ngapeh hambat tersebut dilaksanakan pada hari ini, Senin (13/6/22) dan dihadiri secara offline di Ruang Serba Guna Kantor Bupati di Tenggarong dan secara online pejabat dan pihak Perusda di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Presiden AGPA Eko Prasojo mengatakan bahwa reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN).
Ditegaskannya bahwa tujuan reformasi birokrasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurusi segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu juga seoptimal mungkin bertujuan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik.
Disampaikannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan pelayanan, serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah berbagai strategi diperlukan untuk mengatasi permasalahan sekaligus untuk menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih.
Presiden AGPA Eko Prasojo memuji Bupati dan Sekda Kukar yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. “Sudah 80% produk itu sudah selesai, sisanya adalah agendanya dan siapa yang akan menggerakkan. Keberhasilan atau kegagalan reformasi birokrasi itu lebih disebabkan oleh ketiadaan komitmen dan pengetahuan mengenai reformasi tertentu,” ujar Eko Prasojo.
Dikemukakannya bahwa gagasan dan komitmen Bupati Kukar terhadap reformasi birokrasi luar biasa untuk mengembangkan demokrasi di Kabupaten Kukar. ”Arahan Bupati Kukar kepada pelaksana birokrasi didasarkan pengalaman Beliau sebagai birokrat, merupakan faktor yang sangat menentukan. Pengalaman ini tidak hanya berupa kompetensi, tetapi juga pemahaman terhadap budaya demokrasi di Indonesia.
Ditambahkannya bahwa tata kelola pemerintahan berbasis elektronik merupakan upaya reformasi birokrasi. Dalam implementasinya membutuhkan transformasi digital yang menyeluruh baik dari sistem, hingga sumberdaya manusia aparatur. Ditekankannya bahwa transformasi digital dalam sektor publik membutuhkan kesiapan SDM aparatur atau ASN. “ASN adalah perumus, pelaksana, dan penggerak SPBE yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan dan kompetensi tertentu. Pemerintah daerah tidak boleh ketinggalan dalam mewujudkan tranformasi digital ini,” ujarnya.
