Gedung Putri Karang Melenu atau lebih dikenal dengan sebutan gedung PKM, kini tengah dipersiapkan untuk menampung pasien Covid 19, Semoga usaha pemerintah ini mampu minimal mengurangi problem kurangnya ruang perawatan di RSU AM.Parikesit yang sudah penuh dalam beberapa haribterakhir. Mari sahabat, kerabat dan handai taulan serta kita semua senantiasa mematuhi protokol
Kesehatan yg ditetapkan yakni 5M
Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan bagi yang tengah terbaring sakit diangkat penyakitnya

jagakesehatan
#selalutaatprokes
#ikutiaturanpemerintah

Kaltimtoday.co, Tenggarong – Warga yang terpapar Covid-19 yang menjalani perawatan isolasi mandiri (isoman) susah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan aktivitas terbatas dan tak bisa kemana-mana, sehingga berdampak pada perekonomian.

Salah satu dampak yang dirasakan betul berada di Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kukar. Setidaknya jumlah warga yang menjalani Isoman mencapai sekitar 200 orang, namun hingga kini terus berkurang.

Salah satu yang berperan penting yakni Lurah Sangasanga Dalam, Mulyadi. Lantaran dirinya sering menerima laporan warganya yang isoman kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Dari kondisi itu, saya berkoordinasi sejumlah pihak agar bersama-sama mendirikan dapur umum khusus pasien isoman,” tutur Mulyadi.

Dia menambahkan, awal pendiriannya merupakan murni inisiatif masyarakat yang secara sukarela memberikan sumbangan sesuai kemampuan. Modalnya hanya Rp 1 juta.

Warga mengirimkan makanan dari dapur umum untuk mereka yang menjalani isolasi mandiri di RT 18 Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga. (Istimewa)
Sedangkan peralatan memasak pinjam posko pemadam kebakaran Sangasanga Dalam. Supaya cepat terealisasi dan diketahui masyarakat banyak, spanduk dapur umum isoman dipasang dini hari.

Kendati, pihaknya tidak memikirkan adanya bantuan besar datang dari sejumlah pihak. Karena yang dia pikirkan harus ada dulu dapurnya serta memenuhi kekurangan secara perlahan-lahan.

“Sekarang banyak masyarakat mulai berdatangan memberikan sumbangan dengan jenis makanan sesuai anjuran medis di puskesmas. Bahkan para pedagang sayur dan lauk sering berikan diskon sebagai bentuk kontribusi mereka,” jelasnya.

Tak sekadar memberikan sumbangan, tak sedikit masyarakat turut menyumbangkan tenaganya untuk masak makanan yang diperlukan. Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, dibuatkan jadwal sedemikian rupa serta melibatkan unsur dari pramuka, karang taruna, LPM, dan RT.

“Keinginan masyarakat saling membantu sangat tinggi, bahkan mereka selalu menanyakan apa lagi yang diperlukan. Gotong royong seperti ini sangat bermanfaat sekali membantu sesama,” pungkasnya.

Menindaklanjuti Surat Edaran Seketaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono, Nomor:B-1282/TAPEM/OTDA/065.11/07/2021.Tentang evaluasi kedua pelaksanaan apel pagi dan apel gabungan bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten(Pemkab)Kutai Kartanegara.

Mengingat adanya peningkatan jumlah kasus COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta bertambahnya varian baru virus SARS Cov 2 yang sangat mudah menular dan berpotensi terjadinya penularan kasus dalam jumlah besar pada saat yang bersamaan.

Perubahan kedua pelaksanaan apel pagi dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 08.00 wita secara Virtual (daring) dengan pengaturan:
- Bagi Pejabat Struktural yang dalam kondisi sehat dan melaksanakan Work From Office (WFO) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Nomor : B-1165/BKPSDM/065.11/06/2021 melaksanakan apel pagi
secara virtual (daring) di ruang kerja masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- Bagi Seluruh ASN dan Non ASN yang melaksanakan Work From Home(WFH) wajib mengikuti apel pagi secara virtual (daring) di
rumah/kediaman masing – masing.
- Pakaian yang dikenakan pada saat Apel Pagi yaitu pakaian yang berlaku pada hari itu ( ASN : PDH Warna Coklat Khaki dan Non ASN : Putih Hitam )
- Setiap Perangkat Daerah memaksimalkan kapasitas kuota Daring ( Zoom Meeting ) menyesuaikan dengan jumlah ASN dan Non ASN masing – masing Perangkat Daerah.
- Saat Apel Pagi berlangsung, Petugas dan Para Peserta Apel Pagi (Seluruh ASN dan Non ASN) mengikuti dengan sikap berdiri

Pelaksanaan Apel Gabungan Se-Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan secara Virtual (Daring) yang dilaksanakan pada tanggal 17 di setiap bulannya pada pukul 08.00 wita yang diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator/Eselon III dengan
mengenakan seragam KORPRI.

Teknis pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Gabungan secara Virtual (daring) dengan pengaturan:
- Pemimpin Apel dan Penghormatan kepada Pembina Apel ditiadakan.Seluruh ragkaian kegiatan apel dipandu oleh Pembawa Acara/MC secara Virtual (Daring). Susunan rangkaian kegiatan Apel secara Virtual (Daring)tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.
- Untuk memelihara dan meningkatkan Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air, diwajibkan mendengarkan/menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, mendengarkan pembacaan Teks Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 serta Visi Misi Kukar Idaman pada pelaksanaan Apel yang dilakukan
secara Virtual (daring) dengan tidak menghidupkan suara / mute voice zoom meeting.
- Pembacaan Teks Pancasila dan Arahan disampaikan oleh Pembina Apel (Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator/Eselon III yang ditunjuk) secara Virtual (daring) di ruang kerja masing-masing dengan dipandu oleh Pembawa Acara/MC Apel.
- Petugas Pembaca Teks Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pembaca Visi Misi Kukar Idaman dan Petugas Pembaca Doa dibacakan oleh Pejabat Pengawas/Eselon IV secara Virtual (daring) di ruang kerja masing-masing dengan dipandu oleh Pembawa Acara/MC Apel (dijadwalkan secara bergiliran).
- Sebelum pelaksanaan apel agar Pembina, Petugas dan Pembawa Acara/ MC Apel memberikan keterangan/menuliskan selaku Pembina, Petugas dan Pembawa Acara/MC Apel pada tampilan layar zoom meeting dan
menghidupkan suara/unmute voice zoom meeting atau pengaturannya dilakukan oleh operator/host sesuai susunan rangkaian kegiatan apel.

Sekretaris Perangkat Daerah melalui Pejabat yang membidangi urusan umum/kepegawaian bertanggungjawab untuk memastikan kesiapan perangkat zoom meeting, kelengkapan apel pagi (naskah/teks yang akan dibacakan) danmenjadwalkan petugas Apel terdiri dari Pembina Apel, Petugas Pembaca UUD Negara RI 1945, Petugas Pembaca Visi Misi Kukar Idaman, Pembaca Do’a dan Pembawa Acara/MC serta Peserta Apel secara Virtual (Daring)

Untuk meningkatkan Capaian Program Kinerja Pemerintah Daerah maka Kepala Perangkat Daerah melaksanakan rapat internal dengan seluruh ASN / Non ASN di masing – masing perangkat daerah secara Virtual (daring) setelah pelaksanaan apel pagi dan atau pada hari yang di tentukan bersama di masing – masing Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan apel secara tertulis kepada
Sekretaris Daerah melalui masing-masing Asisten yang membidangi Perangkat
Daerah setiap minggunya disertai dengan dokumentasi pelaksanaan

Pelaksanaan Surat Edaran ini merubah surat edaran sebelumnya dan berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021 serta akan dievaluasi sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono menginstruksikan kepada para ASN Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan update atau pemutakhiran data ASN secara digital melalui aplikasi mysapk BKN versi 2021 yang dapat diakses pada website BKN https://mysapk.bkn.go.id.

Instruki ini disampaikan Sekda Sunggono kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat dalam klasifikasi Penting dengan Nomor : B-1253/BKPSDM/PPI.2/864.2/7/2021 Tentang Pemberitahuan Pemutakhiran Data Mandiri ASNdan PTT Non ASN secara elektronik Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 .

Disampaikan oleh Sekda Kukar bahwa instruksi ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kepala BKN Nomor : 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN secara Elektronik Tahun 2021 yang didasarkan pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820.

Sekda Kukar menjelaskan bahwa tujuan dari pemutakhiran data mandiri ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN secara elektronik adalah untuk memperoleh data yang akurat, terkini dan terintegrasiyang mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Ditegaskan oleh Sekda Kukar bahwa jadwal pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASNdan PTT Non ASN tahun 2021 berlangsung pada bulan Juli 2021. Sedangkan untuk usul pemutakhiran data hingga bulan Oktober 2021dan dapat diperpanjang sesuai hasil monitoringdan evaluasi. Untuk proses verifikasi dan persetujuan data dilakukan sampai akhir bulan Januari 2022 dan dapat diperpanjang sesuai hasil monitoring dan evaluasi.

Diingatkan oleh Sekda Kukar Sunggono bahwa instruksi ini membawa konsekuensi sanksi seperti yang tertuang pada Keputusan Kepala BKN Nomor : 87Tahun 2021 bahwa ASNdan PTT Non ASN yang tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. Jika pejabatPembina Kepegawaian tidak menyelesaikan verifikasi data sampai batas waktu yang ditentukan, maka PejabatPembina Kepegawaian akan mendapat teguran tertulis dari BKN.

Kadis Dukcapil Kukar Muhamad Irianto dalam surat bernomor P-908/Capil.2/800/VII/2021 menyampaikan pengumuman kepada seluruh Camat di Kabupaten Kutai Kartanegara perihal legalisir KTP elektronik dan Dokumen Kependudukan. Dalam surat tersebut point penting yang disampaikan adalah bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Dokumen Kependudukan dalam format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik tidak lagi memerlukan pelayanan legalisir.

Disampaikan bahwa hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Surat Kepala Dinas Dukcapil Nomor 470/222/Capil.2/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Legalisir Dokumen Kependudukan dan Surat Nomor 471/572/Capil.2/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan. Muhamad Irianto mengatakan hal ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan menghindarkan terjadinya maladministrasi penerbitan dokumen kependudukan dan pemutusan jaringan pelayanan administrasi kependudukan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan beberapa poin berikut :

1. Legalisir atas fotokopi dokumen Pencatatan Sipil dan fotokopi dokumen pendaftaran penduduk dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumentasi dengan basis Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan

2. Legalisir ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil atau Kepala Bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara atau pejabat Pencatatan Sipil di UPT Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Untuk legalisir Dokumen Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dapat dilakukan sepanjang membawa aslinya dan sesuai dengan database kependudukan pada UPTD Disdukcapil yang berkedudukan di UPTD Dukcapil Muara Badak: meliputi Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Marang Kayu. UPTD Dukcapil Muara Jawa: meliputi Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Sanga Sanga dan Kecamatan Samboja. UPTD Dukcapil Kota Bangun: meliputi Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Muara Wis. UPTD Dukcapil Kembang Janggut: meliputi Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Tabang dan Kecamatan Kenohan.

4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Dokumen Kependudukan dalam Format Digital dan sudah ditandatangani secara elektronik TIDAK MEMERLUKAN pelayanan legalisir.

5. Apabila ada warga/masyarakat yang datang ke Kantor Camat setempat dan memerlukan layanan legalisir dokumen kependudukan, maka diharapkan kepada para Camat dan jajarannya untuk membantu menyebarluaskan informasi tersebut diatas kepada masyarakat terkait layanan legalisir dokumen kependudukan ke UPTD Dukcapil terdekat.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah hari Jum'at (25/06) kembali menerbitkan Surat Edaran yang memperpanjang lagi masa kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemkab Kukar sebagai dampak meningkatnya kasus positif COVID-19 dalam sepekan terakhir.

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab) secara resmi telah dibuka. Ada sebanyak 1.204 dengan formasi (PNS) .Tenaga kesehatan dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),Formasi tenaga kesehatan dan formasi tenaga guru. Rincian formasi dan kualifikasi pendidikan sebagai mana dalam daftar terlampir.Sabtu(03/07/2021)

Ada pun kebijakan penetapan kebutuhan pegawai aparatur disipil negara (ASN) dan Non ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja( PPPK )dilingkungan Pemkab Kukar yang dimaksud adalah berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi (Kemenpan RB)Republik Indonesia Nomor 796 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemkab kukar tahun anggaran 2021 maka Pemerintah Kabupaten Kukar membuka kesempatan bagi masyarakat yang berminat menjadi calon ASN dilingkungan Pemkab kukar formasi tahun 2021 serta surat edaran dari BKPSDM bernomor: B-04/BKPSDM/PPI.1/810/06/2021. tentang seleksi calon ASN di lingkungan Pemkab Kukar formasi tahun 2021 yang di tandatangani langsung Seketaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono

Pendaftaran seleksi CASN di lingkungan Pemkab Kukar secara resmi dibuka sejak 30 Juni hingga 21 Juli 2021 yang dilaksanakan serentak untuk CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Nonguru. Dan pendaftaran dilakukan pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) perlu mengingatkan agar calon pelamar mempelajari jalur dan formasi yang akan diambil. Jalur dapat dipelajari melalui kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan Reformasi Birokrasi.melalui lamanhttps://sscasn.bkn.go.id.atau hubungi email : pengadaan.bkpsdmkukar@gmail.com.
contak person Hp/Wa : 081244275127.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hari ini, Kamis 10 Juni 2021, menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) TOT (Training of Trainer) Pengelolaan PPID dan Aduan Publik.

Kegiatan Bimtek TOT Pengelolaan PPID dan Aduan Publik yang berlangsung selama sehari ini dibuka secara resmi oleh Kepala Diskominfo Kukar H. Bahteramsyah bertempat di Hotel Mercure, Samarinda.

Adapun peserta Bimtek TOT tersebut adalah beberapa pejabat struktural dan staf dari beberapa bidang di lingkungan Diskominfo Kukar. Sementara narasumber yang tampil untuk memberikan materi adalah dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar, Ombudsman RI Perwakilan Kaltimantan Timur (Kaltim), Komisi Informasi Provinsi Kaltim, dan dari Diskominfo Provinsi Kaltim.

Kepala Diskominfo  Kukar Bahteramsyah dalam sambutannya mengatakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah keutamaan dalam sebuah sistem organisasi kerja dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat saat ini.

Selain itu, pergeseran paradigma dari dilayani menjadi melayani sebagai konsekuensi perubahan paradigma dan reformasi birokrasi bagi ASN dan membawa konsekuensi pada pentingnya kualitas ASN dalam memberikan pelayanan publik. “Dan kegiatan ini merupakan upaya kita untuk dapat memberikan pelayanan informasi publik sebagai kewajiban ASN di Diskominfo,” ujarnya.

Ditambahkan Bahteramsyah, tujuan digelarnya Bimtek TOT Pengelolaan PPID dan Aduan Publik adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Diskominfo dalam pengelolaan informasi publik, meliputi PPID dan aduan publik.

Oleh karena itu, Bahteramsyah meminta kepada peserta dapat memperhatikan dan mencermati materi yang disampaikan narasumber, bertanya atau berkonsultasi berkaitan pengelolaan kearsipan, PPID atau aduan publik.

Setelah kegiatan Bimtek TOT, lanjut Bahteramsyah, para peserta akan diterjunkan ke OPD di lingkungan Pemkab Kukar, baik di Tenggarong maupun di Kecamatan, guna menggencarkan sosialisasi tentang PPID serta pelayanan dan pengelolaan aduan publik.  “Peserta dapat memberikan pemahaman, menginformasikan prosedur dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari OPD berkaitan dengan pengelolaan PPID dan aduan publik,” katanya lagi.

Melalui kegiatan Bimtek TOT Pengelolaan PPID dan Aduan Publik ini, Kepala Diskominfo Kukar berharap dapat meningkatkan kinerja PPID Pembantu dan PPID Utama, narahubung pembantu dan narahubung utama dalam pengelolaan aduan publik. Dengan demikian diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meraih prestasi dalam pengelolaan PPID dan aduan publik minimal dalam skala regional Kalimantan Timur.

Di akhir sambutannya, Bahteramsyah mengingatkan kembali tentang pentingnya melaksanakan protokol kesehatan yang menurutnya lebih merupakan tanggung jawab pribadi. Kesadaran ini yang harusnya perlu diperhatikan dan dibiasakan.

Sementara Kabid Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP) Aji Decki Ismail selaku PPTK  melaporkan, kegiatan Bimtek TOT Pengelolaan PPID dan Aduan Publik ini diikuti 20 orang peserta, mulai dari pejabat struktural hingga staf di lingkungan Diskominfo Kukar.

Decki menyampaikan tentang pentingnya pemahaman yang baik pada tugas pokok dan fungsi, kewenangan pihak pengelola PPID dan aduan publik terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Ditegaskannya, hal itu untuk mewujudkan pemenuhan hak informasi dan pelayanan publik. “Terpenuhinya hak informasi publik dan hak pelayanan publik akan membentuk imej yang positif dan wujud nyata  bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan demokratisasi informasi dan pelayanan publik,” pungkasnya.

Kegiatan Bimtek TOT Pengelolaan PPID dan Aduan Publik  berlangsung mulai jam 08.00 hingga 16.00 WITA dengan menghadirkan 4 narasumber.

Tampil sebagai narasumber pertama adalah Kepala Keasistenan Penerimaan & Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Kaltim Ali Wardana dengan materi bertajuk Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pelayanan Prima dan Pengelolaan Pengaduan.

Kemudian Kabid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Diarpus Kukar Hj. Aji Yuli Midriani dengan materi berjudul Strategi Implementasi SPBE Bidang Kearsiapan dan Kategori Informasi Publik. Dilanjut materi bertajuk Klasifikasi Informasi Melalui Pengujian Konsekuensi yang disampaikan Kepala Diskominfo Kaltim H.M. Faisal. Dan sebagai narasumber terakhir adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kaltim Imran Duse dengan materi bertajuk Sengketa Informasi Publik.

Tenggarong, (29/06). Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terpilih sebagai salah satu Nomine Top 25 Kabupaten/Kota berkinerja sangat baik dalam Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB). Dr. H. Bambang Arwanto, AP.,M.Si, selaku Kepala DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara melakukan presentasi secara Virtual (Zoom Meeting) kepada Kementerian Investasi/BKPM RI dan Tim Penilai dari 11 Kementerian dan Lembaga. DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara menjelaskan tentang profil investasi, penyelenggaraan pelayanan, kepatuhan terhadap ketentuan, pengendalian dan penyelesaian permasalahan perizinan, hingga sinkronisasi dan koordinasi yang dilakukan guna mendukung Percepatan Pelaksanaan Berusaha. DPMPTSP juga melakukan berbagai inovasi untuk mendorong Kemitraan pelaku usaha, sehingga Investasi yang tumbuh juga memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan UMKM dan perekonomian masyarakat. Pemaparan tersebut dilaksanakan secara Virtual (Zoom Metting) dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penambahan pasien terkonfirmasi POSITIF Covid-19 sebanyak 482 kasus
Berau 30 kasus
Kutai Barat 19 kasus
Kutai Kartanegara 44 kasus
Kutai Timur 29 kasus
Mahakam Ulu 1 kasus
Paser 9 kasus
Penajam Paser Utara 16 kasus
Balikpapan 211 kasus
Bontang 70 kasus
Samarinda 53 kasus
•
Penambahan pasien Sembuh Covid-19 sebanyak 121 kasus
Berau 18 kasus
Kutai Barat 1 kasus
Kutai Kartanegara 11 kasus
Kutai Timur 12 kasus
Mahakam Ulu 0 kasus
Paser 0 kasus
Penajam Paser Utara 2 kasus
Balikpapan 39 kasus
Bontang 13 kasus
Samarinda 25 kasus
•
Penambahan pasien Meninggal sebanyak 13 kasus
Berau 1 kasus
Kutai Kartanegara 1 kasus
Mahakam Ulu 1 kasus
Paser 1 kasus
Balikpapan 6 kasus
Bontang 1 kasus
Samarinda 2 kasus
•
Jangan Kendor Untuk Sehat dan Terhindar dari Covid-19 yaitu dengan menerapkan 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan dengan Sabun, Menghindari Kerumunan, Mengurangi Mobilitas) & 3T (Testing, Tracing, Treatment) & Vaksinasi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap I Penyusunan Masterplan Smart City atau Rencana Induk Kota Cerdas Kutai Kartanegara (Kukar).

Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan selama dua hari ini dibuka Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kukar Wiyono mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kukar, Tenggarong, Selasa (29/06/2021) pagi.

Turut hadir pada pembukaan Bimtek Penyusunan Masterplan Smart City Kukar ini di antaranya adalah Kepala Diskominfo Kukar Bahteramsyah dan Kabid E-Government Diskominfo Kukar Hendra Wardana.

Bimtek Penyusunan Masterplan Smart City Kukar ini digelar dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat. Hanya beberapa peserta dari OPD yang hadir langsung di Ruang Rapat Bappeda Kukar, sedangkan sisanya mengikuti kegiatan Bimtek secara virtual.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plt Asisten II Setkab Kukar Wiyono mengatakan, Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2017 telah terpilih sebagai salah satu Kabupaten di antara 25 Kabupaten/Kota dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City tahap pertama yang diusung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan.

Kemudian pada bulan Mei 2021, Pemkab Kukar dan Kementerian Kominfo kembali menandatangani Nota Kesepakatan Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas pada Kawasan Ibu Kota Negara Baru.

"Adapun kegiatan kita pada hari ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan tersebut, dimana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan mulai menyusun Master Plan atau Rencana Induk Smart City yang berfokus pada Kawasan Ibukota Negara Baru dengan didampingi oleh tim dari Kementerian Kominfo RI," ujarnya.

Ditambahkan Bupati Kukar, kemajuan teknologi terutama di sektor informatika dan komunikasi memaksa kita untuk melakukan transformasi digital. Kegiatan ekonomi kini tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Era globalisasi menjadikan teknologi sebagai budaya atau kultur dalam kehidupan sehari-hari.

"Konsep Kota Cerdas atau Smart City menjadi idaman bagi masyarakat masa kini. Terpilihnya Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Gerakan Menuju Smart City hendaknya dipandang tidak hanya sebagai sebuah gengsi, akan tetapi sebagai suatu amanah dan tanggung jawab dalam mewujudkan kawasan yang layak huni, maju dan modern, berdaya saing ekonomi dan menjadi pondasi terwujudnya Indonesia Smart Nation," katanya.

Untuk itu, Bupati Kukar berharap agar Bimtek Penyusunan Masterplan Smart City Kukar ini dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta, terutama Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City. "Gunakan kegiatan ini sebagai kesempatan untuk menyerap ilmu dan informasi yang sangat berharga untuk kemajuan daerah kita dan mengimplementasikannya dalam suatu rancangan Kota Cerdas yang memaksimalkan potensi wilayah Kutai Kartanegara," pesannya.

Konsep Kota Cerdas yang dirancang oleh Pemkab Kukar, lanjutnya, diharapkan tidak hanya berfokus pada penguatan infrastruktur, akan tetapi juga harus menitik beratkan pada peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, sesuai dengan Visi Misi Kukar Idaman.

"Sehingga Kota Cerdas yang akan kita wujudkan bukan hanya kota cerdas idaman masyarakat, melainkan Kota Cerdas berkelanjutan yang mampu menciptakan generasi idaman yaitu Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia," demikian amanat Bupati Kukar seperti yang disampaikan Wiyono.

Sementara dikatakan Kepala Diskominfo Kukar Bahteramsyah, Bimtek Penyusunan Masterplan Smart City Kukar ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan yang ditanda tangani Pemkab Kutai Kartanegara dengan Kementerian Kominfo RI Nomor: B-760/DKI/074/05/2021 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kawasan Ibukota Negara Baru.

Pelaksanaan Bimtek ini, lanjut Bahteramsyah, akan dilakukan dalam 4 tahap selama kurun waktu tahun 2021. Pada Tahap I ini akan dilaksanakan selama 2 hari mulai hari ini, Selasa (29/06/2021) hingga Rabu (30/06/2021) besok yang diikuti oleh Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City serta beberapa Komunitas di Kukar.

Ditambahkan Bahteramsyah, mengingat situasi saat ini terjadi kenaikan kasus COVID-19, maka kegiatan Bimtek dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 25 Juni 2021 tentang Evaluasi dan Penyesuaian Sistem Bekerja ASN dan Non ASN dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Lonjakan Kasus COVID-19 Gelombang Kedua di Lingkungan Pemkab Kukar. "Untuk itu, kami menghimbau agar seluruh pihak yang mengikuti kegiatan ini, baik secara luring maupun daring agar selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19," himbaunya.

Kegiatan Bimtek Penyusunan Masterplan Smart City Kukar ini menghadirkan tim pembimbing dari Kementerian Kominfo RI sebagai narasumber, yakni Dr. Rini Rachmawati S.Si MT, Ir.Agus Tri Cahyono MT, Denden Imadudin Soleh dan Amandita Ainur Rohmah S.SI.

Salah satu narasumber yakni Rini Rachmawati menjelaskan, Smart City merupakan salah satu konsep pengembangan Kota/Kabupaten, berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien.

Dalam penerapan konsep Smart City, lanjutnya, terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan. Di antaranya adalah Smart Government, yakni dengan mengembangkan dan meningkatkan managemen organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang meliputi sistem database yang dapat diakses secara umum seperti mengolah informasi data yang up-to-date atau secara real time dengan teknologi yang mutakhir dan adanya koordinasi antara stakeholders.

Melalui kegiatan Bimtek Penyusunan Masterplan Smart City tersebut, dirinya meminta agar tim pelaksana teknis di daerah dapat membahasnya secara tuntas. "Karena selain menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, ke depan Kutai Kartanegara juga menjadi salah satu kota cerdas di Indonesia," ujarnya. (tim-IKP)