Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono menginstruksikan kepada para ASN Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan update atau pemutakhiran data ASN secara digital melalui aplikasi mysapk BKN versi 2021 yang dapat diakses pada website BKN https://mysapk.bkn.go.id.
Instruki ini disampaikan Sekda Sunggono kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat dalam klasifikasi Penting dengan Nomor : B-1253/BKPSDM/PPI.2/864.2/7/2021 Tentang Pemberitahuan Pemutakhiran Data Mandiri ASNdan PTT Non ASN secara elektronik Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 .
Disampaikan oleh Sekda Kukar bahwa instruksi ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kepala BKN Nomor : 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN secara Elektronik Tahun 2021 yang didasarkan pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820.
Sekda Kukar menjelaskan bahwa tujuan dari pemutakhiran data mandiri ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN secara elektronik adalah untuk memperoleh data yang akurat, terkini dan terintegrasiyang mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
Ditegaskan oleh Sekda Kukar bahwa jadwal pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASNdan PTT Non ASN tahun 2021 berlangsung pada bulan Juli 2021. Sedangkan untuk usul pemutakhiran data hingga bulan Oktober 2021dan dapat diperpanjang sesuai hasil monitoringdan evaluasi. Untuk proses verifikasi dan persetujuan data dilakukan sampai akhir bulan Januari 2022 dan dapat diperpanjang sesuai hasil monitoring dan evaluasi.
Diingatkan oleh Sekda Kukar Sunggono bahwa instruksi ini membawa konsekuensi sanksi seperti yang tertuang pada Keputusan Kepala BKN Nomor : 87Tahun 2021 bahwa ASNdan PTT Non ASN yang tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. Jika pejabatPembina Kepegawaian tidak menyelesaikan verifikasi data sampai batas waktu yang ditentukan, maka PejabatPembina Kepegawaian akan mendapat teguran tertulis dari BKN.
