Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekhnologi Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Lokakarya 7 Festival Panen Hasil Belajar Pendidikan guru Penggerak Angkatan 10 se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokakarya dengan sasaran guru TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK/SLB tersebut  berlangsung di aula lantai 3 SMP Negeri 1 Tenggarong pada hari Minggu, 27 Oktober 2024.

Hadir dalam event tersebut Plt. Sekretaris Disdikbud Kukar yang sekaligus selaku Ketua Panitia Lokakarya 7 Joko Sampurno, DPRD Kukar, Diarpus Kukar, DLHK Kukar, Badan Kesbangpol Kukar, Dinsos Kukar, PT. Bayan TBK, PHM Anggana, REA Kaltim, PT. Erlangga, Kepala UPT LK Kecamatan Sebulu, Bank Kaltimtara, Pejabat serta Staf Disdikbud Kukar, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah Calon Guru Penggerak (CGP) yang terdiri dari 78  CGP, 16 Pengajar Praktek, 6 Fasilitator, serta Guru Sekolah se-Kabupaten Kukar.

Dalam lokakarya tersebut menampilkan praktek CGP Angkatan 10 Kabupaten Kukar oleh CGP Susi Herlina dari TK Aisyah Bustanul Athfal Kecamatan Sanga-Sanga dan CGP Nor Rahmah dari SDIT Nurul Ilmi Tenggarong.

Plt. Sekretaris Disdikbud Kukar Joko Sampurno yang membacakan sambutan Pjs. Bupati Kutai Kartanegara menyampaikan bahwa Program Guru Penggerak merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

"Tujuannya  agar Guru dapat mengembangkan diri serta berkolaborasi secara mandiri, memiliki moral emosi dan spiritual untuk berpegangan sesuai dengan kode etik, mampu merencanakan menjalankan program, mengevaluasi pembelajaran serta mampu berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah," tuturnya. 

“Pendidikan Indonesia menggunakan pendekatan pembelajaran untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis,  kreatif, gotong royong dan kebhinekaan,” ujarnya.

Disampaikannya bahwa para guru adalah garda terdepan dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.

"Saya berharap para peserta lokakarya ini dapat terus mengembangkan potensi sebagai pemimpin pembelajaran, dan berkesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, " harapnya. 

Diharapkannya para peserta dapat  mengembangkan kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajarannya kepada murid serta meningkatkan kemampuan dalam memimpin dan mengelola pengeluaran sekolah. 

“Selamat kepada para Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Teruslah berkarya dan berinovasi untuk memajukan pendidikan di kabupaten Kutai Kartanegara,” harapnya.

Dalam event tersebut BGP Provinsi Kaltim menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kukar dan mengunjungi stand-stand pameran hasil belajar Angkatan 10 Kukar.

Plt. Sekretaris Disdikbud Kukar Joko Sampurno dalam sesi wawancara menyampaikan ”Inovasi yang telah dilaksanakan harus ditindak lanjuti dengan kegiatan proses belajar selanjutnya, sehingga inovasi-inovasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga dapat meningkatkan kualitas Pendidikan di sekolah yang bersangkutan khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Badan publik ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kukar. Kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim dalam rmendorong  keterbukaan informasi publik. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Diskominfo Kukar pada hari Kamis, 24 Oktober 2024.

Hadir dalam event tersebut Kabid IKP Sofyan Agus, Komisioner KI Provinsi Kaltim Erni Wahyuni, Staf KI Provinsi Kaltim, Prahum Ahli Muda beserta Staf IKP Diskominfo Kukar. 

Event tersebut membahas pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Kabupaten Kutai kartanegara. 

Komisioner KI Provinsi Kaltim Erni Wahyuni menyampaikan bahwa masalah pelaksanaan monev pelaksanaan PLID dan kinerja PPID telah didorong sejak bulan Maret 2024. “KI Provinsi Kaltim menunggu lounching aplikasi dari pusat, dan hal ini mengakibatkan penilaian terlambat,” ujarnya.

Kabid IKP Sofyan Agus dalam event tersebut menyampaikan bahwa PPID Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan monev internal sejak awal tahun hingga triwulan ketiga. Diharapkan monev yang telah dilakukan PPID Kabupaten Kutai Kartanegara dan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkatkan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi serta dapat meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penulis : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Gerimis pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 tidak menghalangi supporter Timnas Indonesia memadati lapangan Kantor Kelurahan Maluhu. Supporter itu adalah penduduk Kelurahan Maluhu. Mereka menghadiri kegiatan nonton bareng  yang digagas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tenggarong bersama KPU Kukar. 

Kegiatan yang bertujuan untuk menyosialisasikan Pilkada kepada masyarakat tersebut dihadiri Ketua KPU Kukar Rudi Gunawan, Camat Tenggarong Sukono, Lurah Maluhu Tri Joko Kuncoro, Ketua PPK Kecamatan Tenggarong Wahono. Ketua KPU Kukar Rudi Gunawan  menyampaikan bahwa kegiatan nobar tersebut merupakan momentum yang dapat dimanfaatkan untuk menyosialisasikan Pilkada kepada masyarakat. 

Ketua KPU Kukar mengingatkan kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemilihan Kepala Daerah tersebut yang akan digelar pada 27 November 2024. 

Rudi Gunawan menekankan bahwa partisipasi pemilih merupakan kunci dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. “Kita semua berharap Pilkada 2024 berjalan lancar, damai, dan menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat,” harapnya. 

Dalam kesempatan tersebut Ketua PPK Tenggarong Wahono, mengucapkan terima kasihnya kepada KPU Kukar, Dinas Komunikasi Informatika, serta pihak-pihak lain yang telah mendukung kegiatan ini.

"Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih di Kecamatan Tenggarong, terutama di Kelurahan Maluhu. Sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang telah kami lakukan di beberapa tempat sebelumnya," tuturnya. 

Nobar berlangsung meriah meski Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Timnas China dengan skor 2 - 1. Meski demikian masyarakat tetap antusias tetap bertahan hingga acara usai. Kegiatan diakhiri dengan pembagian doorprize.

Penulis : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pjs. Bupati Kutai Kartanegara Bambang Arwanto memimpin Upacara Peringatan Hari Santri. Upacara tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di kawasan Timbau Tenggarong pada hari Selasa, 22 Oktober 2024. Hari Santri dengan tema “Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan” tersebut dihadiri oleh Forkopimda, Sekda Kukar, Asisten III, dan para Pejabat dan Staf Sekretariat Daerah dan OPD di Tenggarong, serta para Pemimpin dan Pengurus Pondok, serta para Santri di wilayah Kutai Kartanegara. 

Pjs. Bupati Kukar Bambang Arwanto dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar Hari Santri Tahun 2024 dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen semua pihak khususnya para santri. “Untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Santri harus percaya diri, karena santri bisa menjadi apa saja. Santri bisa menjadi presiden, kita punya presiden yang berasal dari  santri yaitu Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Santri juga bisa menjadi Wakil Presiden seperti Kyai Haji Ma'ruf Amin. Selain itu banyak Menteri dan pengusaha yang berlatar belakang Santri,” tuturnya. 

“Santri bisa menjadi apa saja asalkan terus berjuang, berusaha, dan tidak menyerah, maka semua pasti bisa diraih.  Pepatah yang diajarkan di pesantren “Man Jadda Wajada,” barangsiapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Jemputlah masa depan dengan semangat dan ketekunan, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih kegemilangan masa depan Indonesia,” tuturnya.

“Saya ingin menegaskan bahwa Hari Santri bukan hanya milik Santri,  namun milik semua golongan dan seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya,” tegasnya. Acara peringatan Hari Santri Tahun 2024 ditutup dengan beseprah atau makan bersama dengan duduk sejajar antara para penjabat beserta santri, guru, dan pengurus pondok pesantren serta ormas Islam yang ada di Kabupaten Kukar.

Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan In House Training Pengambilan Video Menggunakan Drone se-Provinsi Kaltim. Training tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Training berlangsung di Ladang Budaya (Ladaya) Mangkurang Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis, 17 Oktober 2024.

Hadir sebagai peserta dalam training tersebut Biro Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltim, Inspektorat Provinsi Kaltim, Bappeda Provinsi Kaltim, BUMD, BUMN, Satpol PP Provinsi Kaltim, Sekretaris DPRD Provinsi Kaltim, RSUD A.W Syahranie Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda,  dan seluruh OPD se-Provinsi Kaltim, serta Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hadir sebagai narasumber Drone Pilot Academy (DPA) Adi Putra Anggara yang menyampaikan materi Drone Safety dan Basic Training, serta potensi pemanfaatan drone.

Training tersebut memberikan pemahaman teknis dan praktis dalam pengoperasian drone sebagai alat pengambilan video, khususnya untuk mendukung kegiatan dokumentasi dan pelaporan visual oleh perangkat daerah.

Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Solihin membuka acara Bimbingan Teknis (BIMTEK) Administrator Website PPID se-Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Bimtek dengan tema “Menuju Kutai Kartanegara Informatif Tahun 2024” tersebut berlangsung di Harris Hotel Samarinda pada hari Rabu, 16 Oktober 2024.

Hadir dalam event tersebut seluruh admin website PPID tingkat OPD, BUMD dan BLUD se-Kukar, dan Badan Publik lainnya, serta para Pejabat dan Staf Diskominfo Kukar dan para tamu undangan.  

Event dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut menghadirkan nara sumber Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar yang membawakan materi Demokratisasi Informasi Dalam Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi. Nara sumber kedua Analis Sistem Informasi Diskominfo Kukar M. Agri Winata yang memberikan panduan kepada administrator website PPID se-Kukar untuk mengupload Daftar Informasi Publik. 

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kukar Sofyan Agus dalam laporannya menyampaikan bimtek tersebut diikuti oleh 59 Organisasi Perangkat Daerah, 4 BUMD, dan 3 BLUD, dan Badan Publik lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Dijharapkannya agar para peserta dari OPD, BUMD, BLUD, dan Badan Publik lainnya dapat mengikuti kegiatan bimtek dengan baik agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. “Dengan peningkatan kuantitas dan kualitas Daftar Informasi Publik akan menunjukkan Badan Publik di Kabupaten Kutai telah melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan berkontribusi nyata dalam upaya demokratisasi informasi publik di Indonesia," tuturnya.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Solihin dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2021 dan Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2024 menempatkan Diskominfo sebagai Pembina PPID se-Kabupaten Kutai Kartanegara. 

"Implementasi Perundang-Undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik di masa digital seperti saat ini, menggeser aktifitas manual menjadi aktifitas digital dimana media website semakin berperan penting. Pada media website, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menempatkan Dokumen Informasi Publik sebagai pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi. Selanjutnya publik pun dapat dengan mudah, murah, dan cepat dalam mengakses informasi publik yang menjadi bagian dari hak konstitusinya," jelasnya.

Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan sosialisasi Komunitas Informasi Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 4 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2024. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Desa Batuah Abd. Rasyid dan berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Umum Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Selasa, 15 Oktober 2024.

Hadir dalam event tersebut Camat Loa Janan, Kepala Desa Batuah, perwakilan Desa se-Kecamatan Loa Janan, Narasumber Ahmad Rianto KIM Desa Batuah, Perangkat dan staf Desa Batuah.

Kepala Desa Batuah Abd. Rasyid dalam sambutannya menyampaikan, “Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan rekan-rekan KIM di Kukar dapat mencontoh website Desa Batuah. "Termasuk apa yang dilakukan Pemerintah apabila ada hal-hal yang kurang, saya minta nanti teman-teman Kim yang menyampaikan usulannya ke Pemerintah melalui RT, Kepala Dusun, dan BPD di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Disampaikannya dengan adanya KIM diharapkan dapat membantu pembangunan di desa Batuah. “Pembangunan itu bukan hanya fisik, tetapi pembangunan sumber daya manusia dengan memberikan karya yang berdampak postitif pada diri sendiri maupun orang lain. Jangan pernah takut salah dan gagal, karena orang yang sukses itu adalah orang yang pernah gagal,” tegasnya.

“Semoga setelah sosialisasi yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kukar hari ini, kita mendapatkan tambahan ilmu sehingga bisa mengupdate dengan menghasilkan berita serta konten-konten kreatif, agar tidak tertinggal di era digitalisasi,” tuturnya.

Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar Hermawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini informasi merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan kita, ditengah terpaan informasi yang begitu cepat.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam ini Diskominfo Kukar dalam menjalankan perannya sebagai Government Public Relations atau Kehumasan Pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak terkait penyebaran informasi ke masyarakat, salah satunya ymelalui komunitas yang ada ditengah masyarakat.

“Diskominfo Kukar dituntut mampu menjalankan salah satu bagian penting publik relations, yakni Community Relations artinya harus mampu berelasi dengan komunitas. Hal ini menjadi penting bahwa kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah membutuhkan dukungan dari masyarakat. KIM berperan menjembatani atau penyambung lidah rakyat daerah yang ada di Kukar,” tuturnya. 

“KIM dibentuk oleh dari Masyarakat seperti pengajian, karang taruna, dan berkedudukan domisili di Kelurahan/Desa. KIM ditetapkan melalui pengukuhan Surat Keputusan oleh Kepala Desa, setelah dibentuk baru diajukan ke desa dan SK tersebut dilaporkan ke Diskominfo Kukar,” ujarnya. Dijelaskannya bahwa event tersebut digelar agar para pegiat KIM dapat menghasilkan konten-konten yang dikemas menjadi informasi untuk masyarakat.

Penulis : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendy Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pjs. Bupati Kutai Kartanegara Bambang Arwanto meninjau perbaikan jalan poros Tenggarong – Loa Kulu di titik Dusun Margasari Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu. Dalam peninjauan yang berlangsung pada hari Senin, 14 Oktober 2024, Pjs. Bupati Kukar didampingi Kepala Dinas Perhubungan dan pihak kotraktor yang menangani perbaikan jalan. 

Mengatasi kerusakan jalan tersebut Pemerintah Kabupaten Kukar telah menyiapkan jalan alternatif untuk mengurai kemacetan dan mempersiapkan kondisi mendadak.  “Pemerintah Daerah telah mempersiapkan jalan alternatif diantaranya melalui jalan menuju Singa Lawang, Pukung, hingga ke  Margasari, dan  Long Anai. Tetapi jalur tersebut masih sangat jauh dan masih ada beberapa perbaikan . Sementara jalan poros ini merupakan urat nadi yang tidak bisa kita tinggalkan . Jalan ini masih belum bisa dilalui mobil  dan akan dicor untuk sementara,” jelas Pjs. Bupati Kukar. 

“Ada Jalan hauling PT. MHU yang  bisa menjadi alternatif apabila ada kebutuhan mendadak, namun juga tidak bisa dipakai terus menerus karena jalan hauling merupakan jalan sibuk dan beresiko tinggi bagi masyarakat. Ada sekitar 116 kendaraan besar dari perusahaan yang lalu lalang dalam sehari di jalan itu,” tuturnya. 

Dari pihak kontraktor menjelaskan perbaikan jalan poros Tenggarong – Loa Kulu ditargetkan selesai dengan estimasi dibulan Desember tahun 2024. Dikemukakan beberapa kendala yang dihadapi oleh kontraktor dalam memperbaiki jalan seperti pasang surut air sungai yang tidak dapat diprediksi. Namun pihak kontraktor  memastikan terus stanby di lokasi dan pekerjaan perbaikan jalan terus dilaksanakan walau malam hari. 

Kepala Desa Jembayan Erwin menyampaikan banyaknya keluhan masyarakat yang merasa terhambat aktifitasnya dan terganggunya jalur distribusi ekonomi akibat dari kerusakan jalan tersebut. Kades Jembayan Erwin berharap agar masyarakat dapat bersabar dengan kondisi tersebut. “Mohon masyarakat bersabar, semua tidak pernah ingin ini terjadi dan pihak Pemerintah berusaha untuk memberikan solusi,” ujarnya. 

Menyikapi kerusakan jalan poros tersebut telah disampaikan imbauan pada media sosial dan pemasangan baliho di wilayah Loa Janan dan Loa Kulu. Pesan dalam media sosial dan baliho berupa rambu peringatan  agar pengendara kendaraan besar untuk sementara tidak melintas jalur yang sedang diperbaki. Juga terdapat pesan agar pengendara kendaraan bermotor untuk berhati-hati, mengikuti, dan mematuhi rambu-rambu yang dipasang di wilayah jalan rusak tersebut.

Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pjs. Bupati Kutai Kartanegara Bambang Arwanto Beserta OPD terkait melaksanakan inspeksi di eks lobang tambang milik PT. Gerbang Daya Mandiri (GDM) di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan tersebut diawali dengan rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Desa Bangun Rejo pada hari Senin, 14 Oktober 2024.

Hadir dalam event tersebut Inspektur Daerah Kukar, pejabat dan staf DLHK Kukar, DPMPTSP Kukar, Diskominfo Kukar, Bagian Sumber Daya Alam Setda Kukar, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kepala Desa Bangun Rejo, PT. Gerbang Daya Mandiri, para tamu undangan,  Pejabat dan Staf Desa Bangun Rejo.

Pjs. Bupati Kutai Kartanegara Bambang Arwanto menjelaskan bahwa lobang tambang ini merupakan wewenang Pemerintah Pusat melalui pengawasan Inspektur Tambang, dan tidak dibawah kontrol dari Dinas ESDM. “Data yang ada saat ini terdapat 537 lobang tambang di Kalimantan Timur, dan yang terbanyak berada di wilayah Kabupaten Kukar dengan jumlah sebanyak 263 lobang tambang. Saya berharap lobang tambang ini tetap diawasi,” ujarnya.

“Lobang tersebut terletak dibelakang perumahan warga dan dijadikan tempat bermain 6 orang anak, dan 4 orang selamat, 2 orang anak meninggal dunia. Ini merupakan korban yang ke 49. Keselamatan masyarakat itu penting, maka pengawasan harus ditingkatkan. Kita juga tidak ingin ada korban-korban selanjutnya,” tegasnya

Dijelaskannya bahwa tugas pemerintah daerah adalah melindungi masyarakatnya, semua tambang-tambang yang berizin wajib mengawasinya, membuat pagar pembatas, dan papan plang peringatan agar tidak menimbulkan kecelakaan lagi.

“Tetapi ada juga beberapa galian disini yang sudah ditutup lobangnya, bahkan sudah dimanfaatkan oleh Bumdes. Permasalahan adal pada tambang yang tidak memilki izin karena  tidak ada yang mengawasi. Dari hasil musyawarah dengan masyarakat dan pihak perusahaan, disepakati lobang tambang ini agar ditutup dengan bantuan dari swadaya masyarakat. Proses penutupan tersebut berlangsung dalam kurun waktu 9 hari,” tuturnya.

Pjs. Bupati Kukar menyampaikan bahwa ada beberapa lahan bekas tambang di kawasan tersebut sudah dimanfaatkan oleh kelompok tani untuk pertanian holtikultura dan perikanan darat. “Saya berpesan agar dilakukan pengawasan pada lobang eks tambang ilegal yang diluar jangkauan Pemerintah,” tegasnya.

Disampaikannya bahwa tugas dari Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi masyarakatnya dari kecelakaan tambang. Hal ini merupakan arahan Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik pada saat inspeksi tanggal 16 September 2024. Pj. Gubernur Kaltim berpesan, sesuai permintaan dari keluarga korban agar lobang tambang segera ditutup dalam waktu 15 hari.

Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menggelar monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Kecamatan Kembang Janggut pada hari Jumat, 11 Oktober 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasi Pelayanan Umum, PPID, jajaran Pejabat dan Staf Kecamatan Kembang Janggut.

PPTK Pelayanan Informasi Publik Andry Pramudya berharap kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi tersebut bertujuan agar PPID pada Badan Publik di Organisasi Perangkat Daerah dapat semakin memahami amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

“Dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan informasi PublikDisampaikannya bukan bermakna semua informasi dapat diberikan tanpa batas, namun ada informasi yang harus dilindungi seperti data privat, rahasia negara,  keamanan nasional, dan lain-lain. Informasi yang dikecualikan juga diatur dalam beberapa Undang-Undang,” tegasnya. 

 “Dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas, dan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintah dan badan publik. Keterbukaan informasi juga harus didukung seperti dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, dan lainnya,” tuturnya.

Dalam monev tersebut disampaikan akan diadakannya Bimtek Administrator Website PPID se-Kabupaten Kukar Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 di Kota Samarinda.

Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Kecamatan Kenohan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung BPU Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis, 10 Oktober 2024.

Hadir dalam kegiatan tersebut Dinas Kominfo Kukar, Sekretaris Camat Kenohan Misri, Pejabat Pengelola PPID, Jajaran Pejabat dan Staf Kecamatan Kenohan.

Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar Zainul Effendi Joesoef menyampaikan tentang pentingnya pemunuhan hak informasi bagi publik. Diingatkannya agar PPID Kecamatan Kenohan dapat melaksanakan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi termasuk produksi dan publikasi berita pada website dan media sosial Kecamatan Kenohan.

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengharuskan setiap Badan Publik untuk menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana,” jelasnya. Disampaikannya bahwa kinerja PPID mencerminkan pelaksanaan good governance. “Kita harus mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat," pesannya.

Dalam kegiatan monev tersebut disampaikan bahwa PPID Kabupaten akan menyelenggarakan Bimtek Administrator Website PPID se-Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 di Kota Samarinda.

Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat dengan bahasan aplikasi Sistem Informasi Bina Marga (SiBiMa). Aplikasi tersebut terkait permohonan hosting server dan sub domain. Dalam rapat tersebut juga dibahas tindak lanjut surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI perihal Integrasi Validasi BPHTB melalui SPLP. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Diskominfo Kukar pada hari Rabu, 9 Oktober 2024.

Rapat yang dipimpin Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Diskominfo Kukar Ery Hariyono tersebut dihadiri Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Kukar Linda Juniarti, Kepala Bidang Penetapan Bapenda Kukar Yuliansyah, Tim IT dan Jajaran Diskominfo Kukar, dan para siswa-siswi PKL.

Dalam rapat tersebut Kepala Bidang Aplikasi Informatika Ery Hariyono menyampaikan bahwa Aplikasi SiBiMa dibangun sebagai upaya untuk menghimpun data progres pekerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, khususnya di Bidang Bina Marga. Dijelaskannya aplikasi tersebut akan digunakan oleh pejabat teknis yang terlibat dalam proses pekerjaan seperti PA, KPA, PPK, PPTK terkait  pelaporan progres realisasi fisik dan keuangan. 

Disampaikannya dalam tahap pengembangan selanjutnya akan dibuat terintegrasi dengan aplikasi yang sudah ada seperti SIPD dan SPSE serta aplikasi e-pantau. “Secara teknis kebutuhan sub domain dan server untuk tahap implementasi aplikasi SiBiMa dapat difasilitasi oleh Diskominfo dan akan segera ditindak lanjuti secara teknis oleh tim IT Diskominfo dengan tim pengembang SiBiMa,” jelasnya. 

Kabid Aptika Ery Hariyono menyampaikan agar Bidang Bina Marga dan pihak pengembang melengkapi dokumen kajian kebutuhan, merancang aplikasi dan menyusun rencana jangka panjang terkait pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aplikasi tersebut.

Rapat tersebut juga membahas tindak lanjut surat dari Kementerian Kominfo RI terkait integrasi validasi BPHTB dengan aplikasi KKP dari Kementerian ATR/BPN melalui SPLP. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Diskominfo selaku penyelenggara layanan interoperabilitas Data diminta untuk berkoordinasi dengan organisasi pengelola aplikasi BPHTB di daerah, yaitu Bapenda. 

Disampaikannya bahwa Aplikasi BPHTB dari Bapenda Kukar selama ini sudah menjadi satu dalam layanan SIPAJOL BETIJAK yaitu layanan pajak online dan sudah terintegrasi dengan aplikasi yang ada di ATR/BPN Kutai Kartanegara serta sistem pembayaran online melalui berbagai platform seperti QRIS, Gopay, dan fitur pembayaran lainnya.

“Untuk kebutuhan penerbitan Antarmuka Pemrograman (API) Aplikasi BPHTB pada SPLP sesuai dengan permintaan Kementerian ATR/BPN, maka akan dilakukan komunikasi dan diskusi lebih lanjut dengan tim teknis Bapenda dan Diskominfo,” pungkasnya.