Penulis: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan) 

Fotografer: Pemkab Kukar

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman Basri menghadiri acara puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak ( HKG ) PKK Tingkat Nasional ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025. Peringatan dengan tema “Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas” dihadiri seluruh Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Indonesia dan berlangsung di Gedung Plenary Hall Sempaja Kota Samarinda pada hari Selasa, 8 Juli 2025. 

Ketua TP PKK Kukar Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa peringatan ini bukan hanya seremoni semata, tetapi juga menjadi simbol semangat dan komitmen seluruh elemen TP PKK untuk terus memperkuat peran keluarga sebagai pilar utama dalam pembangunan bangsa.

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2566/Pemerintah-Kecamatan-Marangkayu-Himbau-Warga-Waspadai-Bahaya-Buaya-Pasca-Insiden-Desa-Santan-Ulu 

“Puncak HKG PKK ke-53 dan Rakernas X PKK Tahun 2025 hari ini menjadi momentum penting bagi gerakan PKK untuk memperkuat komitmen dan sinergi dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat. Semangat luar biasa yang lahir dari kerja nyata, cinta untuk keluarga dan negeri ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Disampaikan bahwa TP PKK Kukar siap melangkah lebih maju dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK, yang mencakup berbagai bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, hingga lingkungan, serta sebagai mitra Pemerintah. Ditegaskan bahwa PKK memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan yang merata.

“Kami bertekad untuk memajukan TP PKK Kukar lebih baik ke depan dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Saya juga mengajak seluruh pengurus TP PKK di 20 kecamatan dan 193 Kelurahan/Desa untuk bangkit, bekerjasama, dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk kemajuan Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat yang lebih sejahtera dan bahagia,” tambahnya.

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2567/Sebanyak-80-Ribu-Koperasi-Desa-Kelurahan-Siap-Diluncurkan,-Pemerintah-Pastikan-Harga-Pangan-Terjangkau 

“Kami mendukung dan berkomitmen kuat terhadap pemberdayaan keluarga dan penguatan UMKM lokal sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, terutama berbagai produk kuliner UMKM dari Kukar,” tegasnya.

Usai menghadiri acara puncak HKG, Ketua TP PKK Kukar Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman Basri, melakukan kunjungan pada booth TP PKK Kukar pada Festival UMKM yang digelar mulai tanggal 7 hingga 9 Juli 2025 di Halaman Parkir Gelora Kadrie Oening Kota Samarinda.

#hkg53indonesia #rakernaskexsamarinda #provinsikaltim #hkgtingkatnasional2025

#tppkkkukar #kukaridamanterbaik #kotasamarinda #hkgtingkatnasional53

#pemkabkukar #diskominfokukar #kukarkab_official

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : NFA RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah RI bersiap meluncurkan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pada 19 Juli mendatang. Program ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan roda ekonomi rakyat melalui koperasi berbasis gotong royong.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi usai Rakortas di Kantor Kemenko Pangan di Jakarta pada hari Senin, 7 Juli 2025. Disampaikan bahwa peluncuran koperasi desa/kelurahan merupakan salah satu gagasan besar Presiden RI Prabowo untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan terjangkau dan berkualitas. 

"Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden RI dan harus berhasil. Koperasi Merah Putih akan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam menstabilkan pangan dan mempercepat distribusi ke masyarakat," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, NFA akan membangun jaringan Kios Pangan yang menjadi bagian dari ekosistem koperasi tersebut. Bantuan pangan beras dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih di desa/kelurahan untuk memastikan distribusi yang lebih akurat dan efisien. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa program intervensi ini telah menurunkan rata-rata harga beras di penggilingan sebesar 4,77% dari akhir 2023 ke akhir 2024.

"Mulai bulan Juli ini, 360 ribu ton bantuan pangan beras akan digelontorkan, ditambah 1,3 juta ton SPHP hingga bulan Desember. Bahkan Bulog akan menyalurkan SPHP langsung ke Koperasi Merah Putih," jelasnya. 

Koperasi Merah Putih juga bertujuan memutus rantai distribusi yang panjang dan rawan manipulasi harga. "Kita ingin melindungi masyarakat dari praktik tengkulak dan distribusi yang tidak wajar," tambahnya.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih akan menjadi lokomotif baru ekonomi desa. Disampaikan bahwa pendekatan pembentukan koperasi dilakukan secara terstruktur, dengan mengutamakan keberlangsungan usaha dan akses langsung ke kebutuhan pokok masyarakat.

“Sudah terbentuk 80 ribu Kopdeskel Merah Putih. Kita siapkan dulu usahanya, lalu pembiayaannya. Koperasi ini akan memangkas rantai distribusi pangan yang selama ini terlalu panjang, mencapai 8 lapis,” jelasnya.

Untuk memastikan keberhasilan awal, saat ini Pemerintah juga telah menyiapkan 100 mock-up Koperasi Merah Putih sebagai percontohan operasional. Dengan semangat kemandirian dan gotong royong, program ini diharapkan menjadi penggerak baru perekonomian desa sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di seluruh Indonesia.

#koperasimerahputih #ekonomikerakyatan #ketahananpangan #prabowountukrakyat #koperasidesa #panganterjangkau #gotongroyongpangan #stabilisasiharga #arahbaruekonomidesa #gerakanpangannasional #daridesauntukbangsa #rakyatsejahtera #koperasibangkit

Penulis/Fotografer : Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kecamatan Marangkayu mengeluarkan himbauan resmi kepada masyarakat, khususnya warga Desa Santan Ulu RT 9, untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul insiden serangan buaya yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2025. Himbauan ini disampaikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Kecamatan Marangkayu Lili Herlina di Kantor Camat Marangkayu pada hari Rabu, 9 Juli 2025.

Kasi Kesra Kecamatan Marangkayu Lili Herlina menyampaikan ungkapan keprihatinan atas musibah yang terjadi. Disampaikan ajakan agar seluruh warga untuk lebih waspada, terutama saat berada di sekitar sungai atau wilayah yang rawan akan serangan buaya. Ditekankan  pentingnya kewaspadaan ketika beraktivitas di wilayah sungai, mengingat keberadaan buaya yang bisa mengancam keselamatan.

Kasi Kesra Lili Herlina juga mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas di sekitar sungai pada malam hari, terlebih ketika kondisi cuaca sedang buruk. Kepada para orang tua diminta untuk selalu mengawasi anak yang bermain di sekitar sungai agar terhindar dari bahaya.

Kepada masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak panik. “Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari pertolongan dari warga sekitar, lalu segera menghubungi petugas yang berwenang seperti polisi atau tim SAR untuk mendapatkan bantuan,” ujarnya. 

Pemerintah Kecamatan Marangkayu juga mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman serangan buaya. “Kerja sama, saling menjaga, dan saling membantu antarwarga menjadi hal penting dalam menghadapi situasi darurat seperti ini,” tuturnya. 

Dengan adanya himbauan ini, diharapkan seluruh warga dapat lebih waspada dan sigap dalam menjaga keselamatan diri dan lingkungan sekitar. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau situasi dan memberikan dukungan bantuan kepada warga yang terdampak.

#siapsiaga #kecamatanmarangkayu #kasikesraliliherlina #bahayabuaya #desasantanulu #kukar_kab #kutaikartanegara #marangkayu

Penulis : Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : UPT Pendidikan Faisal Rachman

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

BKPSDM Kutai Kartanegara menyerahkan SK Kenaikan Pangkat, verifikasi dan validasi berkas usulan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Kecamatan Marangkayu kepada Operator UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marangkayu. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marangkayu pada hari Selasa, 8 Juli 2025.

Baca Juga : Dinkes Kukar Gelar Rakor, Siapkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bagi Siswa di Kukar

Dalam kunjungan tersebut, para pejabat  dan staf Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kukar juga melakukan sosialisasi regulasi kepegawaian terkait kenaikan pangkat dan pencantuman gelar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Operator UPT Pendidikan Kecamatan Marangkayu Faisal Rachman, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat akan memotivasi ASN agar lebih giat dan bersemangat dalam menjalankan tugas serta mengembangkan karier, baik pada jabatan fungsional maupun struktural.

Penyerahan SK kenaikan pangkat diserahkan oleh Analis Kepangkatan BKPSDM Kutai Kartanegara Lisda, dan diterima oleh Faisal Rachman selaku Operator UPT Pendidikan Kecamatan Marangkayu. 

Dengan adanya kegiatan layanan ini, diharapkan para ASN di Kutai Kartanegara semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kualitas kerja demi kemajuan daerah.

#dinaspendidikan #kukar #kukar_kab #marangkayu #asn #bkpsdm #kenaikanpangkat #kecamatanmarangkayu

Penulis/Photografer : Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara (Dinkes Kukar) menggelar rapat kordinasi dalam rangka pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) untuk anak sekolah di wilayah Kukar pada semua tingkat Pendidikan. Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Lt. 2 Dinkes Kukar pada hari Selasa, 8 Juli 2025. 

Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Wilayah 3 Kukar, Dinas Sosial Kukar, Kantor Kementerian Agama Kukar, serta Diskominfo Kukar. Selain itu, turut hadir perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Tenggarong, Kepala UPTD Puskesmas Mangkurawang, Kepala UPTD Puskesmas Loa Ipuh, dan Kepala UPTD Puskesmas Rapak Mahang.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kukar Kusnandar menjelaskan bahwa kegiatan tersebut akan mencakup integrasi berbagai data pemeriksaan kebugaran, imunisasi, serta laporan kesehatan lengkap siswa. “Screening kebugaran sudah dilakukan sebelumnya, namun PKG menambahkan integrasi laporan kesehatan supaya lebih komprehensif,” ujarnya.

Dijelaskan bahwa upaya ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kesehatan peserta didik sekaligus mencegah risiko stunting sejak dini. “Selain pemeriksaan umum, program ini turut memprioritaskan pencegahan anemia pada remaja putri guna mengurangi dampak jangka panjang terhadap kesehatan generasi mendatang. Data peserta akan dihimpun melalui kerja sama antara puskesmas dan satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan,” paparnya.

Plt. Kepala Dinkes Kukar merencanakan pelaksanaan PKG di mulai serentak diseluruh Kecamatan yang ada di Kukar sekitar tanggal 14 Juli 2025, sambil menunggu konfirmasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal pembenahan status gizi serta penguatan layanan kesehatan preventif di sekolah-sekolah wilayah Kutai Kartanegara.

#pemeriksaankesehatangratis #dinkeskukar #cekkesehatansiswa #pemkabkukar #sekolahsehat #cegahanemia #cegahstunting #madrasahsehat #kesehatanpelajar #kutaikartanegara #kukarkab

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Pemprov Kaltim 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Sebanyak 2.500 peserta dari seluruh Indonesia memadati Plenary Hall Convention Center Sempaja, Kota Samarinda pada hari Selasa, 8 Juli 2025 dalam gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025. Kegiatan yang mengusung tema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas” ini menjadi tonggak penting bagi gerakan pemberdayaan keluarga yang terus berkembang pesat dan menyebar hingga ke pelosok nusantara.  

Rakernas tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang mewakili Mendagri Tito Karnavian selaku Ketua Umum TP PKK Pusat, Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas'ud, Ketua TP PKK Kaltim Sarifah Suraidah Harum, serta para pengurus PKK dari tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Total peserta yang tercatat sebanyak 1.884 orang, namun jumlah kehadiran diperkirakan mencapai lebih dari 2.500 peserta "Di atas kertas tercatat 1.884, tapi di luar itu mungkin yang hadir mencapai 2.500 orang di sini," ungkap Wamendagri Ribka.

Rakernas dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk mewakili Mendagri Tito Karnavian yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya Wamendagri RI Ribka Haluk menegaskan bahwa PKK bukan sekadar organisasi perempuan, melainkan mitra strategis Pemerintah yang memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat dari tingkat bawah. 

“Gerakan PKK tumbuh dari bawah dan berorientasi pada pemberdayaan keluarga. PKK berkontribusi besar pada sektor pendidikan dan kesehatan, bahkan sekitar 60 persen kontribusi pembangunan bangsa berasal dari 10 program pokok PKK,” ujarnya.

Wamendagri RI Ribka Haluk menyampaikan bahwa Rakernas X imerupakan forum konsolidasi besar dalam menyelaraskan visi gerakan PKK dengan arah kebijakan nasional, khususnya RPJMN 2025–2029. Ditekankan bahwa Rakernas ini akan menghasilkan 3 dokumen strategis diantaranya Rencana Induk Gerakan PKK 2025–2029, Strategi Gerakan PKK, dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK. Menurutnya, arah baru ini akan menjadikan PKK lebih sistematis, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam Rakernas disampaikan paparan dari para tokoh nasional seperti Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadang Hindayana, yang dipandu oleh Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Kemendagri RI Nitta Rosalin.

#rakernasxpkk2025 #pkkbersamaindonesiaemas #samarindamenujuindonesiaemas #gerakankeluargaberdaya #pkkbangunbangsa #kalimantantimur #pkkkaltim

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Kemenkes

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bersama Sasakawa Health Foundation dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyelenggarakan International Leprosy Congress (ILC). Konggres yang diikuti 719 peserta dari 23 negara dan berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 7 Juli 2025 tersebut membahas upaya global mempercepat eliminasi kusta dan menghapus stigma yang menyertainya.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa penyakit kusta sempat luput dari prioritas utama dibandingkan penyakit menular lain seperti tuberkulosis, HIV, dan malaria. Namun pertemuan dengan Yohei Sasakawa pada World Health Assembly 2023 memicu komitmen baru Pemerintah RI untuk menjadikan Indonesia bebas penyakit kusta. “Kusta bukan sekadar persoalan angka kasus, tapi juga soal stigma dan diskriminasi. Kita perlu langkah luar biasa agar Indonesia segera mencapai 0 kusta, 0 disabilitas, dan 0 stigma,” ujarnya.

Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI dr. Ina Agustina Isturini menyampaikan bahwa kongres tersebut menjadi forum pertukaran pengetahuan dan sarana memperkuat kolaborasi lintas negara. Dijelaskan bahwa dalam konggres tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh 5 Kepala Daerah dari wilayah dengan beban kusta tertinggi untuk mendukung percepatan eliminasi penyakit kusta. Di Indonesia prevalensi penyakit kusta tertinggi terdapat di wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sampang, dan Kota Jayapura. 

Pihak Sasakawa Health Foundation (SHF) menyampaikan pihaknya mengalokasikan dana sebesar 200 juta dolar AS bagi upaya global dalam penghapusan kusta, termasuk melalui kerja sama dengan WHO di Indonesia. Prof. Takahiro Nanri dari SHF menegaskan bahwa kusta bukan hanya isu medis, tetapi juga persoalan sosial dan hak asasi manusia yang membutuhkan pendekatan menyeluruh.

Dijelaskan bahwa dalam pertemuan dibahas 5 langkah strategis percepatan eliminasi kusta di Indonesia, mulai dari perluasan wilayah akselerasi, skrining masif di kabupaten prioritas, penerapan skrining risiko sindrom hipersensitivitas Dapsone, penguatan ketersediaan pengobatan MDT, hingga riset dan uji klinis vaksin kusta.

Selain agenda kongres, delegasi internasional bersama Menteri Kesehatan RI dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Sampang pada 8 Juli 2025 untuk meninjau langsung praktik eliminasi penyakit kusta di wilayah percontohan. Pemerintah RI menargetkan eliminasi kusta di 11 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun ini, serta 42 kabupaten/kota hingga 2029, sesuai kriteria eliminasi baru WHO.

WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination Yohei Sasakawa mengapresiasi komitmen Indonesia yang dinilai menjadi teladan global. “Indonesia adalah negara besar dengan tantangan geografis yang kompleks. Namun dengan kerja sama semua pihak, mimpi menuju Indonesia bebas kusta bukanlah hal yang mustahil,” ungkapnya

#eliminasikusta #indonesiabebaskusta #kongreskustainternasional #bali2025 #kemenkesri #who #sasakawahealthfoundation #stopstigmakusta #sehatuntuksemua #kolaborasiglobal #nolstigma

Penulis/Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan) 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat Pekerjaan Belanja Pengadaan Tiang dan Fiber Optik Ring 2 Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan Jaringan Intra Pemerintah Daerah tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong pada hari Selasa, 8 Juli 2025. 

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2559/Bupati-Kukar-Aulia:-%22-Tingkatkan-PAD-Kukar,-Pengelolaan-Keuangan-Daerah-Harus-Rasional-dan-Terukur! 

Rapat tersebut dipimpin Kepala Bidang Aptika Diskominfo Kukar Ery Hariyono dan dihadiri oleh Pejabat, Staf, Tenaga Ahli, dan Tenaga Teknis Bidang Aptika, PPKom Puji Lestari, serta perwakilan dari PT. KREASI REKATAMA NUSANTARA.

Kepala Bidang Aptika Diskominfo Kukar Ery Hariyono dalam rapat tersebut menyampaikan pentingnya jaringan yang stabil dan berkualitas, khususnya di kawasan perkantoran strategis Pemkab Kukar, seperti Mal Pelayanan Publik, Kantor Bupati, dan instansi yang berkaitan dengan keuangan serta perencanaan.

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2560/Kadiskominfo-Kaltim-Sambut-Kedatangan-Ketua-TP-PKK-Jatim-Arumi-Bachsin-di-Bandara-APT-Pranoto-Samarinda 

“Beberapa jalur kantor Dinas OPD terutama di kawasan Kantor Bupati, Mal Pelayanan Publik, serta dinas-dinas yang menangani keuangan dan perencanaan harus memiliki jaringan yang selalu aktif, gangguan sekecil apa pun bisa berdampak pada kinerja pelayanan publik,” tegasnya.

Disampaikannya bahwa jalur fiber optik akan mencakup titik-titik penting seperti kawasan Jalan Pesut, Dinas Perhubungan Kukar, hingga Kejaksaan Kukar. Jaringan ini nantinya akan menggunakan spesifikasi kabel fiber optik 96 core, dengan fokus utama di Kantor Bupati Kukar.

Rapat tersebut juga  membahas arah titik penempatan tiang dan jalur fiber optik yang akan dilalui. Pemetaan dilakukan dengan bantuan peta satelit, dan sebelumnya telah dilakukan survei lapangan oleh tim teknis Diskominfo Kukar bersama pihak penyedia.

Beberapa titik penting jalur jaringan berawal dari titik Kantor Diskominfo, kawasan jalan pesut, Dishub Kukar, pertigaan SMAN 2 Tenggarong untuk mengarah ke Kantor Bupati Kukar, Kejaksaan Kukar, Puskesmas Rapak Mahang, Jalan Jelawat, Dinas DPPKB, penempatan ODP pada Dinas Koperasi dan UKM, ODP di Taman Pintar di depan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan, ODP di Dinkes, dan Dinsos.

Perwakilan dari PT. Kreasi Rekatama Nusantara Fajar menyampaikan bahwa estimasi waktu pemasangan jaringan fiber optik ini adalah selama 75 hari. Seluruh kegiatan teknis akan dilakukan dengan pendampingan dari Tim Teknis Diskominfo Kukar untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan perencanaan.

“Pekerjaan akan kami lakukan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, dan seluruh kegiatan lapangan akan kami koordinasikan secara transparan dengan pihak Diskominfo. Kami juga berharap adanya surat pemberitahuan kepada masyarakat agar pelaksanaan berjalan lancar,” ujarnya.

Kabid Aptika Ery Hariyono berharap agar proses pengadaan dan pemasangan dapat segera dilaksanakan di lapangan, mengingat urgensi peningkatan kualitas jaringan untuk mendukung digitalisasi pemerintahan daerah. “Kami berharap proyek ini dapat segera dieksekusi dengan kualitas terbaik dan sesuai waktu yang telah disepakati,” pungkasnya.

#fiberoptik #jaringankukar #aptika #odpjaringan #optik96core #internetkukar #fiberoptikring2 #pemkabkukar #diskominfokukar #kukarkab_official

Penulis: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Diskominfo Provinsi Kaltim 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal, menyambut kedatangan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak. Penyambutan tersebut  berlangsung di Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Kota Samarinda Provinsi Kaltim pada hari Senin, 7 Juli 2025. 

Kunjungan Arumi Bachsin ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional dalam Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025. Kegiatan yang mengusung tema “Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas” tersebut akan berlangsung pada 8 Juli di Samarinda. Arumi Bachsin dijadwalkan akan menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar pada 8 hingga 11 Juli 2025 di Kota Balikpapan.

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2556/Al-Nur-Rosandi-dan-Mytlyene-Indrica-Franclin-Sabet-Predikat-Teruna-dan-Dara-Kukar-Tahun-2025 

Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal yang hadir langsung di bandara memberikan sambutan hangat kepada Arumi Bachsin dan rombongan. Dalam penyambutannya, Kadis Kominfo Provinsi Kaltim Faisal menyampaikan, “Selamat datang Bu Arumi Bachsin di Bumi Etam.  Kami merasa terhormat dapat menjadi tuan rumah kegiatan nasional ini. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi gerakan PKK di seluruh Indonesia.” 

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2558/Tingkatkan-Kualitas-Layanan,-Perumda-Tirta-Mahakam-Lakukan-Maintenance-Kubikel-Intake-IPA-II-Bukit-Biru 

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak mengaku senang bisa kembali ke Kalimantan Timur. Disampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari panitia dan Pemerintah Daerah. “Saya sangat senang berada di Samarinda, terima kasih atas penyambutan yang luar biasa ini. Orangnya juga ramah-ramah, semoga kegiatan HKG dan Rakernas PKK ini bisa membawa semangat baru untuk kita semua,” tuturnya.

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2559/Bupati-Kukar-Aulia:-%22-Tingkatkan-PAD-Kukar,-Pengelolaan-Keuangan-Daerah-Harus-Rasional-dan-Terukur! 

Kehadiran para tamu VIP dari berbagai provinsi, termasuk Ketua TP PKK Jawa Timur, menjadi penanda dimulainya perhelatan berskala nasional. Acara ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antar kader PKK se-Indonesia serta menjadi momentum evaluasi dan penyusunan program kerja yang lebih strategis dan berdampak luas di masa mendatang.

#diskominfokaltim #tppkkjawatimur #arumibachsinemildardak #hkgpkkse-indonesia 

#tppkk #dekranas #rakernaspkk #pkk53indonesia #samarinda #bumietam

#diskominfokukar #kukarkab_official

Penulis/Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah. Rapat yang diikuti jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar tersebut merupakan  langkah awal dalam upaya menyusun strategi penguatan pendapatan daerah secara menyeluruh. 

Rakor ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi lintas OPD dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih efisien dan berkelanjutan. Rakor  berlangsung pada hari Selasa, 7 Juli 2025 di Aula Pertemuan Kantor Bapenda Kukar di Tenggarong. 

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Layanan, Perumda Tirta Mahakam Lakukan Maintenance Kubikel Intake IPA II Bukit Biru

Hadir dalam rakor tersebut Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Wakil Bupati Kukar Rendi Sholihin, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari sektor terkait. 

Dalam event tersebut Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang rasional dan terukur. "Kita harus optimalkan pendapatan Kukar. Logikanya, jika akan belanja, kita harus tahu dulu berapa pendapatan. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang," ungkapnya.

Bupati Kukar Aulia menegaskan bahwa rakor tersebut merupakan langkah awal dalam menata strategi fiskal Kukar secara kolektif dan terintegrasi. “Jadi, ini adalah rapat pertama, tujuannya untuk menyatukan persepsi dalam menggali potensi-potensi pendapatan baru untuk Kukar, baik dari sektor pajak, retribusi, dan optimalisasi aset daerah,” tegasnya.

"Dengan semangat kolaboratif antarperangkat daerah dalam rakor ini, saya berharap ke depannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar dapat meningkat secara signifikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” harapnya. 

#optimalisasipendapatankukar #bapendakukar #tapdkukar #fiskalkuatkukarhebat #bupatiauliarahmanbasri #pemkabkukar #padkukar #strategifiskal #keuangandaerah

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Perumda Tirta Mahakam

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mahakam Cabang Tenggarong akan melakukan pemeliharaan (maintenance) Kubikel Intake IPA II Bukit Biru pada Selasa, 8 Juli 2025 mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai. Kegiatan ini akan berdampak pada pendistribusian air bersih di sejumlah wilayah pelayanan Tenggarong, seperti Kelurahan Bukit Biru, Jahab, Timbau, Rempanga, dan sebagian Kelurahan Melayu.

Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, Perumda Tirta Mahakam mengimbau pelanggan untuk menampung air terlebih dahulu sebagai langkah antisipasi terjadinya gangguan distribusi atau mati total selama pekerjaan berlangsung.

Pihak Perumda juga menyampaikan bahwa setelah proses pemeliharaan selesai, distribusi air tidak serta-merta normal kembali. Diperlukan waktu beberapa saat untuk proses normalisasi agar layanan kembali seperti semula.

#gangguanairtirtamahakam #pelayananairtenggarong #perumdatirtamahakam #maintenanceipa #pemeliharaanairbersih

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : KOMDIGI RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomidigi) RI Meutya Hafid menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang tidak sesuai usia, khususnya dalam industri gim yang berkembang pesat di tanah air. Hal ini disampaikan dalam sambutannya saat membuka forum Indonesian Woman In Game (IWIG) BeautyPlayConnect di Bandung pada Hari Sabtu, 5 Juli 2025. Turut hadir dalam acara ini, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah dan Staf Khusus Menteri Alfreno Kautsar Ramadhan.

Menkomdigi RI Meutya menyampaikan keprihatinannya atas maraknya keluhan dari para orang tua mengenai konten gim yang tidak ramah anak. “Kita ingin industri gim Indonesia terus tumbuh secara sehat. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus melindungi anak-anak dari konten yang belum layak mereka konsumsi,” tegasnya.

Baca Juga : Al Nur Rosandi dan Mytlyene Indrica Franclin Sabet Predikat Teruna dan Dara Kukar Tahun 2025

Sebagai langkah nyata, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Aturan ini mengharuskan seluruh penyelenggara sistem elektronik, termasuk pengembang dan penerbit gim, untuk menerapkan klasifikasi usia secara ketat.

Ditekankan bahwa regulasi ini bukan bentuk pelarangan, melainkan bentuk tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang aman. “Kita tidak menyensor gim, tapi menunda akses konten sampai pengguna benar-benar cukup usia. Ini demi kesehatan mental dan perkembangan anak,” ujarnya.

Untuk mendukung pengawasan konten, Pemerintah terus mendorong penggunaan Indonesia Game Rating System (IGRS) sebagai panduan klasifikasi usia. Sistem ini diharapkan menjadi alat bantu utama bagi orang tua sekaligus perlindungan hukum bagi pelaku industri. Sebagai contoh, gim dengan tingkat kekerasan atau potensi adiktif tinggi hanya boleh diakses oleh anak usia 16 tahun ke atas dengan pendampingan, dan sepenuhnya mandiri setelah usia 18 tahun.

Baca Juga : RSUD AM Parikesit Segera Luncurkan Layanan Radioterapi untuk Pasien Kanker

“IGRS bukan hanya untuk keluarga, tapi juga melindungi developer dari risiko hukum jika klasifikasi diterapkan secara jujur. Gerakan serupa telah diimplementasikan di banyak negara, Indonesia tidak boleh tertinggal dalam membuat ekosistem digital yang adil dan aman” ungkapnya.

Dalam forum tersebut, Menkomdigi RI Meutya menyampaikan apresiasi terhadap karya-karya para pengembang gim perempuan dan menjajal langsung beberapa gim buatan mereka. Diingatkan bahwa tren global menuntut industri gim agar lebih bertanggung jawab terhadap konten yang mereka produksi dan distribusikan.

#perlindungananakdigital #industrgGimsehat #regulasikontengim #gimramahanak #pp17tahun2025 #klasifikasiusiadigital #ekosistemdigitalaman #komidigi#igrindonesia #iwig2025 #perempuandiindustrigim