Dalam kunjungannya, Edi Damansyah hadir di Desa Jonggon Jaya dalam rangka mendampingi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM, Ari Anindya Hartika Jumat, 19/11/21

Dalam kunjungan tersebut Bupati Edi dan Asdep PKRP Kemkop UKM Ari, menyempatkan menanam bibit kopi dan memanen jahe milik pekebun setempat.

Mengakhiri kunjungannya Bupati dan Asdep PKRP Kemkop UKM, juga mendengar aspirasi warga langsung di kebun mereka untuk bersama mencari solusi pengembangan perkebunan di Kutai Kartanegara.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) menggelar Rapat Uji Publik Desa Perduli Penghidupan Berkelanjutan bersama masyarakat hari ini, Kamis (18/11/21) bertempat di Hotel Grand Fatma Tenggarong.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten 1 / Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa (PMD) Akhmad Taufik Hidayat dan diikuti Kepala Desa, Seketaris Desa, Kader PMD, Pengelola Karang Taruna, dan pelaku usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu hadir juga Koordinator Pengelola SDA,Lingkungan dan Kebencanaan dari Kementerian Desa Tertinggal Anas Tutik Wiryaningsih, Kadis Kelautan dan Perikanan Kukar, Kabid Usaha dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar Ananias, Tim Fasilitator Koordinasi TA P3MD. Kukar Ali Muchsin Ashari. Tampil sebagai moderator dalam Uji Publik tersebut Kepala Bidang Pendayagunaan Sarpas dari Dinas PMD Kukar.

Koordinator Pengelola SDA Lingkungan dan Kebencanaan Dirjen Kementrian Desa Anas Tutik Wiryaningsih dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan rapat uji publik ini sebagai upaya penguatan untuk mempercepat pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera.

Disampaikannya bahwa Pemerintah Pusat terus mengawal dan menfasilitasi pengembangangan pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara ekonomi maupun SDM.

Plt. Kepala Dinas PMD Kukar Akhmad Taufik Hidayat dalam sambutannya menyampaikan bahwa desa adalah sumber produksi yang harus bisa dinikmati dan digunakan untuk warga desa. Hal ini jelas memerlukan kerja keras semua pihak untuk memetakan potensi dan aset yang dimiliki agar bisa dioptimalkan sebagai sumber penghidupan bagi warga desa. Oleh karena itu aset yang ada di desa harus dimaksimalkan agar bisa menjadi alternatif sumber penghidupan bagi warga desa dan dapat memberi tambahan pendapatan ke Pemerintah Desa.

Plt. Kepala Dinas PMD Kukar Akhmad Taufik Hidayat menyampaikan hal utama yang penting dilakukan adalah menyamakan persepsi dan komitmen untuk bersama-sama antara warga dan pemerintah desa. Tanpanya maka tidak mungkin aset dan potensi desa bisa di optimalkan. Untuk bisa optimal, maka kesadaran tentang desa sebagai sumber penghidupan harus terus digaungkan. Selain itu perlu ada pembukaan akses terhadap sektor ekonomi baru di pedesaan selain pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) mengunjungi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pagi tadi, Kamis (18/11/21). Rombongan FKDM Bulungan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono di Ruang Serba Guna, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar.

Maksud kunjungan FKDM Bulungan adalah untuk mengetahui penanganan konflik di daerah menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Sekda Sunggono menyampaikan secara mendasar di Kabupaten Bulungan terdapat PSN (Proyek Strategis Nasional) Hal ini similar dengan Kukar dalam menghadapi isu IKN sebagai PSN yang ada di Kukar. Dikemukakan Sekda Sunggono bahwa setiap ada PSN di daerah, tentu tidak terlepas dari kepentingan beberapa pihak yang potensial menimbulkan potensi konflik.

Diterangkan oleh Sekda Sunggono bahwa di wilayah Kukar terdapat PSN seperti bendungan di Marangkayu. Dalam prakteknya tidak terdapat masalah ataupun konflik yang berarti seiring berjalannya pembangunan proyek tersebut. Bahkan Kukar sendiri memperoleh Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Kondusifitas Wilayah.

FKDM Kabupaaten Bulungan menilai konflik-konflik akibat dari adanya PSN tidak pernah mencuat di media dan menimbulkan gejolak. Dari penilaian itu FKDM Kabupaten Bulungan menanyakan apa kiat FKDM Kukar mengambil langkah strategisnya.

Sekda Sunggono menyampaikan bahwa kiat utama dalam pencegahan dan penanganan penanganan konflik adalah membangun komunikasi, mendeteksi sejak awal semua potensi masalah yang ada di lapangan. Implementasinya adalah menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh dan semua stakeholder yang ada di lapangan. Dengan demikian semua potensi masalah yang mungkin timbul bisa diantisipasi sejak awal.

Pada zaman sekarang perkembangan industri sangat pesat, terutama pada bidang IT yang memudahkan kita dalam melakukan berbagai hal misalnya saja kita ingin membeli barang sehari-hari dan dilakukan secara online dan tidak perlu pergi ke toko untuk membayar cukup dengan pembayaran online. Dengan adanya pandemi covid-19 menyebabkan banyak sekolah dan pekerjaan yang dilakukan secara online. Hal tersebut membuat banyak perusahaan mulai berdiri dalam bidang IT, hal ini berpengaruh dengan peluang pekerjaan yang memerlukan tenaga ahli di bidang IT. Tak jarang banyak orang  minat untuk mendalami bidang ini. 

Dengan berkembangnya minat orang-orang terhadap bidang ini, maka semakin banyak dari mereka ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang IT di Universitas tertentu. Di UMM sendiri teknik informatika menjadi jurusan yang paling banyak jumlah mahasiswanya dibandingkan 5 jurusan lain di fakultas teknik. Hal ini membuktikan bahwa informatika menjadi jurusan paling diminati saat ini bahkan orang yang tidak paham betul informatika pun juga ikut mendaftar diri ke jurusan ini.

 Mengikuti perkembangan zaman, menyebabkan munculnya bidang IT yang baru yang kemudian memunculkan berbagai macam profesi di bidang IT yang semakin menjurus sesuai dengan keahlian masing-masing. Beberapa profesi itu antara lain yaitu programmer, IT support, software engineer, UI/UX Designer, Cyber Security, Database Administrator, Web Administrator, Network Engineer, System Analyst, dan bahkan youtuber dengan skill menulis source code dan memberi pembelajaran seputar IT pun juga ada.

 Banyak perusahaan membutuhkan para pekerja yang berprofesi di bidang IT, untuk menunjang produktivitas perusahaan. Pekerja yang berprofesi di bidang IT memiliki keahlian yang berbeda-beda, hampir semua keahlian di bidang IT dibutuhkan di semua perusahaan.  Keahlian-keahlian dalam bidang IT tersebut harus teruji. Sebagaimana seorang pekerja yang bekerja sebagai operator komputer maupun web, tidak masuk kedalam keahlian profesional jika hanya mengoperasikan komputer maupun web, karena tidak membutuhkan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman/jam terbang maupun sertifikasi dalam bidang tersebut, Seorang software engineer maupun web developer dapat dikatakan sebagai profesional, jika memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang tersebut, oleh karena itu pekerja harus di uji dan memiliki pendidikan, pengetahuan dan juga pengalaman untuk dapat memenuhi kebutuhan perusahaan.

 Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melihat dan menentukan kualitas seorang pekerja, yaitu dengan melakukan sertifikasi agar perusahaan bisa memilih berdasarkan kebutuhan dan mengetahui kualitas keahlian dari pekerja. Adanya sertifikasi bertujuan sebagai meningkatkan kualitas pekerja, dikarenakan ketidakmampuan lembaga pendidikan dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan teknologi  yang begitu pesat.

Masyarakat Ekonomi Asean atau bisa disingkat MEA menetapkan bahwasannya industri IT sebagai sektor utama dalam perkembangan industri. dalam hal ini MEA membuat kerangka standar kualifikasi, kerangka ini berfungsi sebagai pembanding kualifikasi di semua negara anggota dan menciptakan standar sumber daya manusia. standarisasi kualifikasi di asean antara lain yaitu :

1.    ASEAN ICT Skill Standards

ASEAN member state atau yang disingkat dengan AMS menggunakan information a communications technology atau ICT untuk mendukung pembentukan komunitas ekonomi ASEAN. Dalam hal ini, AMS mempromosikan pergerakan modal manusia ICT di dalam kawasan tersebut melalui penetapan perjanjian pengakuan bersama untuk sertifikat skill ICT. maka dari itu, ASEAN melakukan pemetaan sertifikasi keterampilan ICT lewat AMS menjadi tingkat kompetensi dan referensi sertifikasi umum. Lima area keahlian tercakup dalam tahap pertama pengembangan referensi tingkat kompetensi yang dilakukan pada tahun 2013, yaitu:

1.    pengembangan perangkat lunak,

2.    manajemen proyek ICT,

3.    desain arsitektur perusahaan,

4.    jaringan dan sistem administrasi,

5.    sistem informasi dan keamanan jaringan.

Dua area keterampilan ditambahkan pada fase kedua yang dilakukan pada tahun 2014, yaitu cloud computing dan mobile computing.

 2.    ASEAN Qualification Reference Framework

ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) adalah kerangka referensi umum yang memungkinkan perbandingan kualifikasi pendidikan di negara-negara anggota ASEAN (AMS) yang berperan. tujuan ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) ialah : mendukung pengakuan kualifikasi, mendorong pengembangan kerangka kualifikasi yang dapat memfasilitasi pembelajaran seumur hidup, mendorong pengembangan pendekatan nasional untuk memvalidasi pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, mempromosikan dan mendorong mobilitas pendidikan, mendukung mobilitas pekerja, meningkatkan pemahaman sistem kualifikasi, dan meningkatkan kualitas sistem kualifikasi.

3.    ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of certification  

ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of certification merupakan sebuah proyek yang direncanakan dalam program kerja menteri tenaga kerja ASEAN tahun 2010-2015. Prinsip ASEAN ini bertujuan untuk menyediakan dasar dalam mengembangkan kepercayaan dan pemahaman mengenai kerangka kerja nasional dan sistem sertifikasi kompetensi dari semua negara anggota ASEAN dan untuk menyediakan asas-asas dan protokol untuk mengembangkan proses pengenalan terhadap sistem-sistem ini.

Indonesia sendiri juga memiliki kerangka kualifikasi yang bernama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI merupakan Kualifikasi SDM Indonesia, menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan departemen pendidikan, departemen pelatihan dan pengalaman kerja dalam program pengenalan kemampuan kerja yang sesuai untuk berbagai struktur departemen ketenagakerjaan. KKNI merupakan perwujudan kualitas dan jati diri

bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kejuruan nasional, dan sistem penilaian prestasi belajar nasional. KKNI mencontohkan, ada sembilan jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang produktif. Uraian kualifikasi KKNI di semua tingkatan mempertimbangkan pencapaian pembelajaran yang utuh, yang dapat dihasilkan melalui proses pendidikan, baik formal, informal, informal, maupun pengalaman mandiri yang mampu menyelesaikan pekerjaan berkualitas tinggi. Uraian setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni, serta perkembangan sektor-sektor yang menunjang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, seperti industri, pertanian, kesehatan, dan hukum.

Setelah memasuki dunia kerja terdapat sebuah rumusan untuk mengetahui kemampuan kerja yang kita miliki yang disebut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI dikembangkan melalui konsultasi dengan industri terkait, untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen (penilaian) keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. SKKNI ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Di tempat kerja, kemampuan saja tidak cukup untuk membujuk organisasi untuk mendelegasikan posisi yang lebih tinggi kepada Anda. Inilah sebabnya, tergantung pada bidang Anda, sertifikasi diperlukan untuk membuktikan kompetensi profesional Anda. Sertifikasi profesi itu sendiri adalah suatu keputusan yang diberikan kepada seseorang oleh suatu organisasi profesi sebagai bukti bahwa orang tersebut dapat melakukan suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Ada dua jenis sertifikasi dalam standarisasi profesi IT

1.    Sertifikasi Akademik

Merupakan proses sertifikasi profesional, layanan atau barang untuk kelayakan, kualitas atau standar mereka setelah proses evaluasi standar.

2.    Sertifikasi Profesi

Proses pemberian sertifikat kompetensi untuk profesi/keahlian tertentu, dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi terkait profesi/keahlian tersebut yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya.

Dari dua jenis sertifikasi di atas sertifikasi di bidang IT dibagi lagi menjadi 3 model sertifikasi, yaitu:

 •    Sertifikasi oleh professional society (British Computer Society)

 •    Sertifikasi oleh komunitas (Linux Professional)

 •    Sertifikasi oleh vendor (Oracle, Cisco, Unity, Adobe, Microsoft, dll.)

Perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat memunculkan fenomena-fenomena baru, terutama pada bidang IT yang memudahkan kita dalam melakukan berbagai hal, menyebabkan munculnya bidang IT yang baru yang kemudian memunculkan berbagai macam profesi di bidang IT yang semakin menjurus sesuai dengan keahlian masing-masing sehingga keahlian tersebut banyak diperlukan di perusahaan-perusahaan, organisasi besar dan kecil. banyak perusahaan membutuhkan para pekerja yang berprofesi di bidang IT, untuk menunjang produktivitas perusahaan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melihat dan menentukan kualitas seorang pekerja, yaitu dengan melakukan sertifikasi agar perusahaan bisa memilih berdasarkan kebutuhan dan mengetahui kualitas keahlian dari pekerja. dalam hal ini MEA membuat kerangka standar kualifikasi, kerangka ini berfungsi sebagai pembanding kualifikasi di semua negara anggota dan menciptakan standar sumber daya manusia. ASEAN member state atau yang disingkat dengan AMS menggunakan information a communications technology atau ICT untuk mendukung pembentukan komunitas ekonomi ASEAN. sistem informasi dan keamanan jaringan. ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) adalah kerangka referensi umum yang memungkinkan perbandingan kualifikasi pendidikan di negara-negara anggota ASEAN (AMS) yang berperan. ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of certification merupakan sebuah proyek yang direncanakan dalam program kerja menteri tenaga kerja ASEAN tahun 2010-2015. Indonesia sendiri juga memiliki kerangka kualifikasi yang bernama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI mencontohkan, ada sembilan jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang produktif. Setelah memasuki dunia kerja terdapat sebuah rumusan untuk mengetahui kemampuan kerja yang kita miliki yang disebut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen (penilaian) keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. Di tempat kerja, kemampuan saja tidak cukup untuk membujuk organisasi untuk mendelegasikan posisi yang lebih tinggi kepada Anda. Sehingga sertifikasi profesi menjadi hal penting dalam industri IT, Dimana dapat memudahkan dalam mencari pekerja bagi perusahaan maupun  pekerja yang sedang mencari pekerjaan, sertifikasi juga sangat membantu dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kompetisi para pekerja sehingga produktivitas perusahaan menjadi meningkat.

Penulis

Dafa Yan Wijaya

201910370311125 

Ivan Dwi Nugraha

201910370311018

Muhammad Ridho Abror

201910370311017

Muhammad Zaki Kurniawan

201910370311021

Untuk mendukung dan menyukseskan Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Usaha Memiliki Desa (BUMDes), Pemkab Kukar melaksanakan pelatihan BUMDes yang dibuka langsung Seketaris Daerah (Sekda) Sunggono. Pelatihan bertempat di Hotel Mercur di Samarinda pada hari ini, Rabu (17/11/21). 

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Encek Ahmad Syaifuddin, Wakil Dekan 3 Zainal Abidin dari Universitas Mulawarman dan beberapa orang narasumber.

Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Ahmad Taufik dalam laporannya menyampailan bahwa Pelatihan BUMDes dilaksanakan selama 3 hari ini semenjak tanggal 17 November s/d 19 november 2021. Kegiatan ini terselenggara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kukar bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.

Kegiatan tersebut diikuti 100 orang peserta dari 50 BUMDes se-Kabupaten Kukar dari unsur Ketua dan Seketaris pengurus BUMDes. Disampaikan oleh Asisten I bahwa pelatihan tersebut bertujuan agar program BUMDes bisa mandiri dan berkembang.

Sementara itu Sekda Sunggono yang membacakan sambutan tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan definisi BUMDes seperti yang terdapat pada UU no 6 tahun 2014 Tentang Desa.
Disampaikannya bahwa Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Ditekankan oleh Sekda Sunggono bahwa ada 2 hal yang perlu di garis bawahi, yakni Bumdes sebagai penggerak perekonomian di desa dan sebagai penyedia pelayanan dasar bagi masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya.

"Sebagai sebuah lembaga yang diwajibkan mendapatkan profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya kegiatan yang bersifat lintas desa, perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam pemanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dan lain lain.

Mudahan-mudahan pertemuan ini juga menjadi forum silaturahim, sambil berbagi ilmu untuk mencari jalan keluar permasalahan BUMDes, " harap Sekda Sunggono.

Ditambahkan Sekda Sunggono bahwa pengelolaan BUMDes harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Desa. Diingatkan bahwa BUMDes saat ini memiliki tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi.

Untuk itu, diharapkan kepada pengelola BUMDes untuk dapat membuat diferensiasi produk. Sekda Kukar berharap kepada peserta pelatihan untuk betul-betul dan serius mengikuti pelatihan.

Setelah menyampaikan sambutan Bupati, Sekda Sunggono melakukan pemasangan tanda peserta kepada 2 orang perwakilan peserta Bumdes.

DPMPTSP Kukar hari ini, Selasa (16/11/21) menggelar Expose Mall Pelayanan Publik di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar di Timbau Tenggarong.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah, Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama, Sekretaris Daerah Sunggono, Kepala Dinas DPMPTSP Bambang Arwanto, dan , Pejabat dari instansi vertikal, dan Kepala Dinas yang menjadi pengampu pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam kegiatan tersebut Kadis DPMPTSP Bambang Arwanto menyampaikan institusi-institusi pelayanan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan intansi vertikal yang akan memberikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik yang bertempat di area perkantoran DPMPTSP di kompleks Kantor Bupati Kukar di Jalan Wolter Monginsidi Timbau Tenggarong.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyampaikan rasa gembiranya dengan akan terwujudnya Mall Pelayanan Publik di Kutai Kartanegara. Meski Kukar sebagai Kabupaten pertama di Kaltim yang menerapkan Mall Pelayanan Publik, namun demikian disampaikan juga bahwa Kukar termasuk terlambat dalam mewujudkan Mall Pelayanan Publik yang sudah menjadi keharusan seperti yang terdapat dalam beberapa produk hukum.

Bupati Edi Damansyah berharap agar institusi pengampu pelayanan publik baik pada OPD di Kukar ataupun dari instansi vertikal nantinya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Dengan terintegrasinya pelayanan publik maka diharapkan masyarakat dapat semakin mudah mendapatkan pelayanan dengan efektif dan efisien.

Disampaikan bahwa dalam rapat-rapat dengan Kementerian PAN RB selalu melakukan cross check tentang persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan Mall Pelayanan Publik dan kesiapan instansi pengampu layanan publik baik instansi vertikal ataupun OPD di Pemda.

Bupati Edi Damansyah berharap dengan selesainya peroalan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik pada bulan Desember 2021, maka pada bulan Januari 2022 pelayanan sudah bisa running. Untuk itu Bupati Kukar meminta semua pihak bisa bekerjasama, berkomitmen sesuai tupoksi pelayanan sebagai pengampu pelayanan publik pada masing-masing institusi.

Dalam kegiatan tersebut Sekda Sunggono bertindak sebagai moderator dalam sesi tanya jawab diantara institusi pengampu pelayanan publik.

Ditegaskan oleh Sekda Sunggono dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, bahwa Pemkab Kutai Kartanegara menanggung penuh biaya operasional berkaitan dengan sarana dan prasarana di dalam Mall Pelayanan Publik dan telah dianggarkan dalam APBD. Sedangkan untuk operasional berkaitan dengan tupoksi pelayanan menjadi tanggung jawab penuh masing-masing institusi pengampu pelayanan publik.

Ekspose Mall Pelayanan Publik yang digelar oleh DPMPTSP hari ini dilaksanakan secara hibrid dengan melalui luring di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar dan secara daring via zoom meeting yang diikuti oleh seluruh Kepala OPD, Camat, dan Lurah serta Kepala Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Kabupaten(Pemkab)Kukar mengumumkan bahwa,Penyusunan dan penginputan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab) diperpanjang hingga 03 Desember 2021. Adapun untuk perubahan jadwal verifikasi dari tanggal 06 Desember 2021 s.d 31Desember 2021; Masa perpanjangan waktu penginputan dan jadwal verifikasi didasarkan pada pertimbangan tersendiri.

Dari hasil penyusunan dan penginputan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang semula berakhir pada tanggal 29 Oktober 2021, masih banyak terdapat Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang belum menyelesaikan penyusunan dan penginputan, maka mengacu pada hasil tersebut, disampaikan beberapa hal :

1. Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan pengawasan melalui Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, agar bisa memastikan seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas
serta Pejabat Fungsional (JF) menyelesaikan penyusunan dan penginputan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di masing-masing unit dan sub unit kerjanya;

2. Mematuhi dan memperhatikan perpanjangan waktu penyusunan dan
penginputan yang dimulai sejak tanggal 15 November 2021 s.d 03 Desember 2021;

3. Sesuai dengan perpanjangan waktu penyusunan pada Poin 2, jika Perangkat Daerah belum menyelesaikan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, maka verifikasi dan penetapan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pada data yang terinput dan tersedia di Sistem Informasi Analisis Jabatan dan analisis beban kerja

4. Perencanaan Jabatan Pelaksana agar mempedomani dan mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Rumpun dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana serta dengan mempertimbangkan rutinitas kerja dan target kinerja harian, mingguan dan bulanan atas
beban kerja dari Jabatan Pelaksana.

Untuk koordinasi dan konsultasi terkait dengan Surat ini dapat menghubungi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui Subbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan Sdr. Dendy Irwan Fahriza, S.Sos
(0813 4722 4705) atau Sdri. Selvy Elida Haloho, SE (0878 1041 9000).

Film Perisai Mahakam akan dilaunching di Kecamatan Muara Wis pada awal Desember tahun 2021 nanti. Namun hari ini, Selasa (16/11/21) siswa SMPN 1 Tenggarong perdana menyaksikan thriller film terebut di sekolahnya.

Jalan cerita film Perisai Mahakam berkaitan dengan kultur budaya Kutai. Dalam narasi dialogpun sepenuhnya masih menggunakan bahasa Kutai dan para pemerannya merupakan para putra putri asli Kukar.

Banyak pesan pesan yang disampaikan, terutama berkaitan dengan destinasi wisata, produk UMKM dan lain sebagainya. Diharapkan film Perisai Mahakan dapat menambah daya tarik dan menjadi trending topik di daerah.

Ahmad Zulfiansyah yang merupakan anggota DPRD Kukar sekaligus penggagas pembuatan film Perisai Mahakam mengatakan, langkah pembuatan film tersebut merupakan awal. Diharapkan nantinya seni dan budaya asli Kukar dapat ditampilkan dalam film-film berikutnya.

Ahmad Zulfiansyah mengatakan, "tujuan pembuatan film ini merupakan bentuk apresiasi kepada para atlet kempo, kelompok melenial, dan kelompok seni hadrah. Tujuannya untuk menjual destinasi pariwisata Kukar, olahraga tradisional, serta membangkitkan geliat UMKM yang ada di Kukar," ujarnya.

Ditekankannya bahwa Kabupaten Kukar memiliki banyak keindahan panorama alam yang perlu dieksplorasi. Ahmad Zulfiansyah berharap film Ini bisa menjadi ajang promosi daerah dan menumbuhkan minat bakat menjadi insan perfilman di masa yang akan datang, khususnya di Kukar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar pelatihan Manajemen Kasus bagi Sumber Daya Manusia UPTD PPA, di Hotel Grand Elty Singgasana di kawasan Bukit Biru, Tenggarong hari ini, Senin (15/11/21).

Pelatihan ini dikhususkan untuk petugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan dan petugas di Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Petugas inilah yang bertugas melakukan pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Tujuannya adalah agar kaum perempuan bisa mengungkapkan dan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Petugas ini yang akan menjadi pendamping korban KDRT jika penyelesaian kasusnya hanya bisa diselesaikan ke ranah hukum.

Kepala DPPPA Kukar, Aji Lina Rodiah menyampaikan semua perempuan dan anak-anak bisa terlindungi dengan adanya manajemen pelatihan kasus ini. Oleh sebab itu, Kepala DPPPA Kukar berharap agar semua petugas yang mengikuti pelatihan ini dapat menyimak dan memahami dengan cermat apa yang disampaikan oleh para narasumber.

Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP2KA), Mike Hamsya Erita mengatakan bahwa saat ini terdapat 40 peserta yang mengikuti pelatihan. Sebanyak 11 orang peserta dari UPTD PPA dan 29 berasal dari PATBM.

Dijelaskannya bahwa setiap tahunnya DPPPA menyelenggarakan kegiatan serupa. Namun adanya refocusing anggaran, kegiatan terebut tertunda pada tahun 2021. Tapi berkat adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat, kegiatan ini bisa kembali diselenggarakan.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah hari ini, Senin (15/11/21) melakukan dialog publik melalui Radio LPP RRI Samarinda Pro 1.Frek 97.6 FM dalam siaran Hallo Kaltim. Dialog dipandu host Marga Rahayu, menyapa masyarakat Kalimantan Timur terkait Visi-Misi Kukar Idaman ( Inovatif, berdaya saing, dan mandiri).

Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Kabag Prokompim Ismed menyampaikan rasa bersyukurnya dapat berdialog dengan publik secara langsung. Dalam dialog tersebut materi yang dibahas tentang listrik dan penyedian air bersih di desa dan kelurahan yang masuk dalam skala prioritas Kukar Idaman.

Disampaikan oleh Bupati Edi Damansyah bahwa Kabupaten Kukar yang terdiri dari 18 Kecamatan, 44 Kelurahan, dan 193 Desa. Dalam faktanya belum semua wilayah di Kukar menikmati lisrik. "Ini yang akan kita tuntaskan kedepannya dengan konsep penyediaan listrik tenaga surya atau komunal seperti yang kita lakukan di Muara Enggelam" tekad Bupati Edi Damansyah.

Bupati Kukar berharap, dengan ketersediaan listrik 24 jam maka aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan dapat berjalan. Pelayanan dasar dan hak masyarakat itu yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, dah hal ini sering dikemukakan Bupati Edi Damansyah di banyak tempat dan kesempatan.

Bagitu juga dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Pemkab Kukar gencar melaksanakan program air bersih untuk masyarakat hingga ke desa-desa. Hal ini merupakan komitmen dan menjadi program prioritas agar masyarakat Kukar sejahtera.

Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan bahwa dirinya siap untuk menerima kritikan dan masukan yang bersifat membangun, konstruktif, dan bukan narasi tanpa data. Bupati Edi Damansyah menyampaikan pentingnya memberikan informasi kepada publik tentang apa yang sudah dilakukan Pemkab Kukar.

Bupati Kukar Edi Damansyah berharap masyarakat dapat terlibat aktif dan partisipatif dalam berbagai aktivitas pembangunan daerah. Perlibatan publik dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan, memerlukan peran aktif publik sebagai kontrol. Ditegaskan oleh Bupati Edi Damansyah tentang pentingnya kontrol publik karena masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampak pembangunan baik positif maupun negatif, pungkasnya.

Pemda Kukar menyerahkan tanah hibah secara simbolis kepada Kepala PLN Unit Pelaksana Pelayanan Samarinda guna pembangunan proyek kelistrikan di daerah Kukar. Penyerahan Tanah Hibah tersebut diserahkan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Daerah antara Manager PT PLN Ari Tirtaprawira dan Bupati Kukar Edi Damansyah. Hadir dalam kegiatan tersebut Seketaris Daerah Sunggono, Kepala Dinas Pertanahan, Dinas ESDM, BPKAD dan Camat Kenohan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda pada hari ini, Senin (15/11/21).

Pemkab Kukar menyerahkan tanah hibah di Kecamatan Kenohan dan Muara Muntai untuk pembangungan jaringan listrik dimana beberapa desasaat ini belum sepenuhnya dapat dimasuki jaringan listrik PLN.

Manager PLN Samarinda Ari Tirtaprawira mengatakan bahwa ini merupakan sinergi untuk percepatan penyelesaian proyek desa berlistrik. “Dengan tanah hibah ini rencananya akan segera dibangun jalur jaringan listrik bagi warga disana. Diharapkan bisa energize di tahun 2022 nanti, dan tentunya ini sangat membantu PLN untuk laporan ke Pusat ,sebagai upaya percepatan penyelesaian program listrik desa di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kukar,” ujarnya.

Sementara itu,Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan bahwa Pemkab Kukar siap memberikan dukungan guna mewujudkan listrik untuk masyarakat Kukar khususnya. “Selama ini PLN merespon dengan sangat baik kebutuhan listrik masyarakat. Dan melalui tanah hibah ini kami harapkan dapat membantu PLN dalam mewujudkan listrik untuk warga Kecamatan Kenohan dan Muara muntai yang hingga saat ini belum menikmati listrik dari PLN”, harap Bupati.

Disampaikan pula oleh Bupati Edi Damansyah bahwa pihaknya sangat terbuka dengan diskusi dan sinergi terkait peningkatan layanan kelistrikan di Kabupaten Kukar. “Jika terdapat kendala pada pembangunan proyek kelistrikan, silakan sampaikan kepada kami dan bersama-sama kita acari solusinya demi peningkatan pelayanan bagi masyarakat di Kukar,” tegas Bupati Edi Damansyah.

Penganugaran gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Adji Muhammad Idris oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 dan 110 TK Tahun 2021 Tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dan Tanda Kehormatan Bintang Jasa di Istana Negara Jakarta pada Hari Pahlawan, Rabu 10 November 2021.

Sultan Adji Muhammad Idris adalah cucu menantu dari Sultan Wajo La Madukelleng yang ikut bertempur melawan pasukan VOC ke tanah Wajo, Sulawesi Selatan bersama rakyat Bugis. Sultan Adji Muhammad Idris memerintah pada tahun 1735 hingga tahun 1778 dan merupakan Raja Kutai Kartanegara pertama yang menggunakan nama Islam dan pertama bergelar Sultan semenjak masuknya agama Islam di Kesultanan Kutai Kartanegara pada abad ke-17.

Penyambutan dan upacara Kaseh Selamat atas Anugerah Gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Aji Muhammad Idris berlangsung di Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pada hari Sabtu (13/11/21) didahului konvoi dari unsur pemerintah, orsospol dan masyarakat.

Sekda Sunggono dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun ini di Istana Negara begitu istimewa. "Walaupun beliau telah berpulang, tapi jasa-jasanya dalam berjuang merebut, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap dikenang, " tuturnya.

"Semoga dengan semangat Sultan Adji Muhammad Idris, kita dapat memperkuat semangat generasi Kutai Kartanegara sebagai generasi bangsa yang berkarakter kuat, berpikir positif, bersikap optimis, kreatif dan inovatif, rukun satu sama lain, dan mau melangkah dan bekerja keras bersama. Di Kutai Kartanegara kita hidup nyaman dengan penuh kesyukuran sambil mendayagunakan berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT dengan semangat bersama betulungan etam bisa, " ungkapnya.

Disampaikan bahwa Pemkab Kukar mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus berjuang, bekerja, berkarya menjadi pahlawan bagi diri sendiri, bagi lingkungan, bagi masyarakat maupun daerah Kutai Kartanegara.

Sekda Sunggono mengungkapkan bahwa peran Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dalam tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Kutai Kartanegara begitu besar terutama dalam pelestarian warisan sejarah dan budaya kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia.

Disampaikannya bahwa dalam pembangunan di Kutai Kartanegara, dukungan sektor pariwisata menjadi penting untuk menjadikan daerah Kukar sebagai daerah tujuan wisata baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Kilas balik perjalanan sejarah ini menjadi spirit serta semangat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkannya melalui Program KUKAR IDAMAN.

"Peran Kesultanan Kutai Kartanegara sangat penting sebagai mitra sekaligus sebagai penyeimbang perjalanan pembangunan daerah. Pemerintah dalam menjalankan amanah pembangunan memerlukan saran, pendapat serta pertimbangan, salah satunya tentu dari pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Salah satu dari 23 program Dedikasi adalah penetapan Tenggarong sebagai Kota Warisan Budaya, " ungkap Sekda Kukar Sunggono.

Ditambahkannya bahwa misi Pemerintah daerah melalui Progam KUKAR IDAMAN yang tertuang dalam RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026 adalah Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.

Sementara itu Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Awang Yacoub Luthman mewakili kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Negara yang telah mengukuhkan Sultan Adji Muhammad Idris sebagai Pahlawan Nasional.

"Kami melihat Sultan Adji Muhammad Idris tidak berharap apapun untuk perjuangannya, kami menyebutnya sebagai perjuangan tanpa harga. Tapi kami anak-anak cucunya menilai perjuangan Beliau sangat berharga. Ini yang menjadi simbol di Kaltim, sebagai spirit kita untuk melakukan proses pembangunan di tanah Kutai," pungkasnya.