Setelah tertunda satu tahun akibat pandemic covid-19, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke 42 tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 di Kecamatan Muara Badak resmi dibuka Bupati Kukar Edi Damansyah.

Pembukaan MTQ Ke 42 ini ditandai dengan penekanan sirine oleh Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, Dandim 0908 Bontang, Kapolres Bontang, Kepala Kantor Kemenag Kukar H. Mukhtar, Sekda Kukar Sunggono dan Ketua Umum MTQ Ke 42. Berlangsung dilapangan eks Wartel PT. Pertamina Hulu Sanga-sanga yang juga merupakan arena utama lomba MTQ Ke 42, Jum'at (29/10/2021) malam.

Dalam sambutannya Edi Damansyah mengatakan, pihaknya bersyukur pelaksanaan MTQ tahun ini dapat dilaksanakan meskipun ditengah Pandemi Covid-19, dan sesuai data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kukar saat ini cukup terkendali dengan baik, untuk itu kita harapkan perjalanan MTQ kali ini harus terkendali dengan baik, dan harus tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan Covid-19

"Kami atas nama Pemkab Kukar juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih secara khusus kepada umat muslim di Kukar, para alim ulama, ustadz dan ustadzah yang selama ini dengan kegiatan secara swadaya sudah melakukan pengembangan dan pembinaan Al Qur'an di 18 Kecamatan," ungkapnya.

Ia mengaku, pada setiap ajang MTQ yang selalu kami sampaikan dan ingatkan adalah MTQ ini rutin kegiatan dari Pemkab Kukar yang dilaksanakan mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional untuk mengagungkan Al Qur'an, kegiatan rutin ini tentunya harus lebih mendorong semangat kita untuk mengembangkan tilawatil Qur'an di Kabupaten Kukar.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kukar juga menyampaikan, bahwa Pemkab Kukar melalui strategi pembangunan Kukar Idaman, memiliki program Gerakan Etam Mengaji yang salah satu kegiatannya adalah 1 Desa 1 Hafidz Qur'an yang sudah masuk tahun ketiga.

"Dan yang membanggakan pada dua tahun kegiatan ini berjalan kita sudah mampu mencetak 100 orang anak-anak Kukar yang sudah Hafidz Qur'an dan sudah tersebar di Desa-desa diwilayah Kukar. Kegiatan ini salah satu penguatan yang dilakukan Pemkab Kukar bersama seluruh elemen muslim di Kukar," terangnya.

Sementara itu, Camat Muara Badak yang juga sebagai Ketua Umum MTQ Ke 42 Tingkat Kabupaten Kukar Arfan menuturkan, bahwa tahun lalu merupakan kesedihan bagi kami khususnya masyarakat Kecamatan Muara Badak, selain karena sudah 18 tahun ditunggu-tunggu MTQ kembali dilaksanakan di Muara Badak dan telah dipersiapkan dengan matang harus tertunda karena pada saat itu melonjaknya angka kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Muara Badak.

Tentunya ini kehendak dari yang maha kuasa dan harus diterima dengan sabar," katanya.

Namun lanjutnya, seiring berjalannya waktu di tahun 2021 ini kami bersyukur kasus Covid-19 di Muara Badak melandai hanya sisa dua orang saja dan masuk zona hijau, Pemkab Kukar kembali menetapkan Kecamatan Muara Badak menjadi tuan rumah dan melanjutkan penyelenggaraan MTQ Ke 42 tingkat Kabupaten Kukar yang sempat tertunda.

"Tentu ini menjadi kebahagiaan bagi masyarakat Muara Badak, dan di momen MTQ ini kita bisa bersilaturahmi dengan Bupati Kukar, Wakil Bupati, unsur Forkopimda Kukar, Kepala OPD dan tamu Allah dari 18 Kecamatan yang akan berlomba memuliakan kitab suci Al Qur'an dengan harapan dapat berjalan lancar, aman, sehat dan sukses, tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," paparnya.

Ia menambahkan, pada pelaksanaan MTQ Ke 42 di Muara Badak ini dilaksanakan selama sepekan sejak tanggal 28 Oktober sampai 3 November 2021. Ada 9 arena untuk 23 Cabang lomba yang tersebar di 5 Desa. Jumlah keseluruhan peserta kafilah dan official terdiri atas 1.174 orang dari 18 Kecamatan yang ditempatkan di 81 rumah pemondokan yang juga tersebar di 5 Desa yakni di Desa Badak Baru, Gas Alam, Tanjung Limau, Muara Badak Ulu dan Muara Badak Ilir, dan yang mengikuti 23 Cabang lomba sebanyak 653 orang.

Dan seluruh peserta, kemudian panitia yang terlibat dalam kegiatan ini telah di vaksin dan telah tes antigen, sehingga kita harapkan pelaksanaan MTQ di tengah pandemi ini dapat berjalan lancar," tutupnya

Untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan dalam bidang perumahan melalui Kredit Perumahan Rakyat Generasi Milenial (KPR GenMe). Statement tersebut disampaikan Bupati Edi Damansyah di Pelataran Pasar Mangkurang Tenggarong, hari ini, Kamis (28/10/21)

Dalam sambutannya saat melaunching KPR GenMe, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan, perlu bagi generasi milenial untuk mulai memikirkan memiliki hunian. KPR GenMe memberikan tawaran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan uang muka 0 %, dengan cicilan hanya 1 jt an hingga fasilitas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program ini berangkat dari realitas semakin tingginya harga rumah setiap tahunnya dan menyulitkan kalangan milenial untuk memiliki rumah. Sayangnya, kenaikan harga rumah ini tidak sebanding dengan kenaikan pemasukan yang diperoleh oleh kaum milenial. Selain itu, suku bunga kredit yang tinggi juga menjadi alasan banyak penghasilan anak muda tidak mencukupi untuk membeli rumah meski dengan cara KPR.

Kemudahan yang ditawarkan oleh Pemkab Kukar yang bekerjasama dengan Bank Kaltimtara adalah dengan mempertimbangkan para pekerja informal yang sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman KPR karena tidak memiliki pendapatan tetap. “Kita menjembatani anak-anak milenial dengan pekerjaan informal dengan perbankan melalui gemar menabung. Dengan demikian pihak bank bisa melihat kemampuan membayar teman-teman milenial,” ujar Bupati Kukar.

Disampaikan Bupati Edi Damansyah, bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli rumahkarena harga rumah terus mengalami kenaikan setiap tahun dan tidak sebanding dalam kecepatan untuk menabung.

"Jadi jangan pernah berpikir nabung terlebih dahulu baru membeli rumah, program ini membeli rumah sambil menabung. Kalau mau beli rumah bagi milenial, saat ini waktunya karena ada program subsidi dari pemerintah daerah Kukar.

Dengan Kukar Idaman melalui Program KPR GenMe, kaum milenial bisa memiliki rumah dengan harga, cicilan dan bunga yang rendah. Bahkan bunganya diberikan fix (tetap) sampai masa kredit selesai,” tutup Bupati Edi Damansyah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Bank Kaltimtara malakukan penandatangan Mou Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah (ETPD ) yang terintegrasi untuk mendorong penguatan perekonomian daerah.

Penandatangan Mou dilakukan langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Direktur Utama Bank Kaltimtara M.Yamin disaksikan Wakil Bupati Kukar Rendi Sholihin, Ketua DPRD Kukar Rashid, Ketua Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Kaltim Made Yoga Sudharma, dan Kepala Bank Indonesia (BI) wilayah Kaltim Hendrik Sudaryanto. MoU tersebut dilakukan di Pelataran Pasar Mangkurawang, Tenggarong pada hari ini, Kamis (29/10/21)

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar ETPD secara lebih luas dapat memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel yang terbuka untuk peningkatan layanan publik.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan ETPD merupakan jawaban dari kondisi semakin tingginya kebutuhan Pemda untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, dan untuk mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemda dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance.

Pemkab Kukar dan Bank Kaltimtara terus mendukung dan mengembangkan program ETPD ini. Harapannya adalah dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan perluasan akses keuangan, namun di sisi masyarakat juga meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran.

Bupati Kukar menyampaikan bahwa selama ini penerapan digitalisasi transaksi keuangan daerah telah berdampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19. Diharapkan percepatan dan perluasan digitalisasi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.

“Implementasi ETPD di Pemkab Kukar sendiri sebenarnya sudah dilakukan, seperti SP2D Online dan Sistem Keuangan Desa (Siskudes),” tutup Bupati Edi Damansyah.

Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah melantik pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Pendopo Bupati Kukar, Kamis (28/10/21).

Pengurus di tingkat kecamatan yang dilantik dari Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Loa Kulu, dan Loa Janan. Selanjutnya secara bertahap kecamatan lainnya akan segera dilakukan pengukuhan di kecamatan yang lain.

Bupati Edi Damansyah berharap kehadiran FKDM ini dapat membantu mencegah konflik di Kukar. Diharapkan jika ada potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka FKDM bisa menyampaikan informasi tersebut kepada aparat terkait. “Potensi gangguan harus dideteksi dengan baik dan dikoordinasikan dengan aparat di wilayah kecamatan agar penanganannya lebih cepat,” Harap Bupati Edi Damansyah.

Bupati Kukar mengatakan terbentuknya FKDM Ini juga bagian dari optimalisasi forum-forum bentukan pemerintah. Bupati Kukar mengatakan,”Ini semua tidak lepas dari peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kukar. Karena optimalisasi forum ini tidak hanya sebatas bentukan pemerintah saja, melainkan forum yang dibentuk oleh masyarakat juga,” ujarnya.

“Selain menjaga keamanan, ketenteraman, dan kondusifitas daerah, saya juga berharap yang lebih besar, misalkan nanti ada program pemberdayaan masyarakat mereka bisa terlibat di situ,” harap Edi.

Bupati Edi Damansyah menekankan pentingnya mewaspadai persoalan penguasaan lahan, terkait ekploitasi baru bara. Dalam hal ini pro kontra di tengah masyarakat pasti terjadi. Karena ada yang mau menjual lahannya, ada juga yang tidak. Oleh sebab itu, berkaitan dengan permasalahan seperti ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan unsur Forkopimda.

“Kita tidak boleh kalah dengan premanisme, kita berikan perlindungan kepada masyarakat. Kalau berbicara Kamtibmas, peran masyarakat itu sangat menentukan, dan selama ini itu sudah terbangun dengan baik di Kukar, saya berharap ini bisa dijaga dengan baik,” pungkasnya.

Tim Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur hari ini Kamis (28/10/21) mendatangi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara di Bukit Biru, Tenggarong. Tim tersebut melakukan visitasi dan monitoring dan evaluasi kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur.

Hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Khaidir dan Erni Wahyuni dan staf Komisi Informasi Elly Akbar, Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto, Sekretaris Diskominfo Solihin, Kabid PLIP Aji Mohd. Decki Ismail, Kasi Layanan Informasi Publik Syamsul, Kasi Pengelolaan Informasi Publik Hartono Kusbandi, Kasi Pengelolaan Opini Publik Zainul Effendi Joesoef, dan Staf Bidang PLIP.

Tujuan visitasi dan monev Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tersebut adalah untuk menilai kesesuaian jawaban dari questioner berkaitan dengan pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai kartanegara yang telah disampaikan. Kegiatan tersebut adalah bagian dari penilaian dalam penganugerahan panji keberhasilan sebagai agenda tahunan peringatan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur.

Kadis Kominfo dalam sambutannya menyampaikan harapannya bahwa esensi dari pertemuan tersebut adalah bukan untuk dapat memenangkan panji keberhasilan, tapi untuk dapat menjadi evaluasi dan mendengar saran untuk memperbaiki kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten dan OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Komisioner KI Erni Wahyuni menyampaikan bahwa tujuan visitasi adalah untuk melakukan check dan recheck dari jawaban questioner yang sudah diterima Tim Penilai dari Komisi Informasi. Disampaikannya harapan bahwa seluruh Badan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara mampu memahami, melaksanakan, dan mematuhi regulasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagai implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.

Sedangkan Komisioner KI Muhammad Khaidir menyampaikan harapannya agar edukasi dan sosialisasi tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan lebih merata pada seluruh Badan Publik. Komisioner KI Muhammad Khaidir dalam kesempatan tersebut banyak membahas tentang isi halaman PPID Kabupaten pada website Pemerintah Daerah Kukar.

Kabid Pengelolaan Layanan Informasi Publik Aji Mohd. Decki Ismail memberikan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Tim Penilai tentang lokasi informasi pada website PPID. Disampaikannya bahwa Tim PPID Utama Diskominfo akan mengintegrasikan informasi yang tersebar pada halaman website OPD ke halaman PPID pada website PPID Kabupaten.

Kasi Pengelolaan Opini Publik Zainul Effendi Joesoef menyampaikan pentingnya pengelolaan arsip baik manual dan digital pada setiap Badan Publik dalam kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Tujuannya adalah memberikan kemudahan akses informasi bagi publik sebagai upaya mewujudkan demokratisasi di bidang informasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 oleh Pemkab Kutai Kartanegara digelar di halaman Kantor Bupati pagi tadi, Kamis (28/10/21) diikuti seluruh pejabat dan staf Sekretariat Daerah. Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam pidatonya Wabup Rendi Solihin mengatakan bahwa upacara kali ini digelar dalam kondisi pandemi covid-19. Diingatkannya agar semua pihak tetap menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 meskipun PPKM di Kukar dan nasional menurun.

Disampaikan Wabup Rendi Solihin bahwa saat ini Indonesia berada pada kondisi bonus demografi dengan posisi 60 persen. Penduduk Indonesia banyak didominasi oleh kaum milenial. Berkaitan peringatan Sumpah Pemuda ke 93, Wabup Rendi Solihin mengatakan, “Pemuda diharapkan dapat diandalkan untuk membantu pemulihan ekonomi Kukar, umumnya untuk Bangsa Indonesia,”

Disampaikannya agar para pemuda Kukar bisa keluar dari zona nyamannya agar bisa tumbuh dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Jika pemuda bisa berinovasi dan berusaha untuk lebih kreatif lagi, maka keberhasilan yang akan diraih, nantinya akan membantu membangkitkan dan memajukan Kukar. “Ke depan, pemuda harus bisa berinovasi untuk membantu ekonomi keluarga, khususnya pelaku-pelaku UMKM di Kukar yang sebagian besar kalangan pemuda,” tandasnya

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara meluncurkan program pembiayaan melawan rentenir melalui Kredit Pelaku Usaha Kecil dan Menengah baik yang sudah berjalan maupun yang baru akan berjalan yang dikenal dengan Kredit Kukar Idaman.

Dalam kegiatan tersebut hadir Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur(Kaltim) Made Yoga Sudharma,Kepala Bank Indonesia wilayah Kaltim Hendrik Sudaryanto, Wakil Bupati Kukar Rendi Sholihin, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Direktur BPD Kaltimtara M.Yamin, Kepala OPD, dan Anggota Forkopimda Kukar. Kegiatan dihelat di pelataran Pasar Mangkurawang, Tenggarong pada hari ini, Kamis (28/10/21).

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan bahwaselama ini tidak dapat dipungkiri keberadaan rentenir sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan modal mendesak yang serba praktis, mudah, dan cepat, tapi ada resiko yang ditanggung oleh masyarakat.

"Di satu sisi rentenir sangat membantu dan dibutuhkan masyarakat. Namun di sisi yang lain, rentenir sangat sangat memberatkan, mencekik leher, hal ini terjadi terus menerus dan menjadi dilema di tengah kehidupan masyarakat," ungkap Bupati Kukar Edi Damansyah.

Bupati Edi Damansyah berharap program itu dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang jitu bagi masyaraka. Tujuannya untuk membantu dan mendorong kebangkitan usaha mikro kecil dan menengah yang sangat dibutuhkan di tengah perekonomian yang sulit di masa pandemi ini. Dengan hadirnya program Kredit Kukar Idaman diharapkan dapat menyelamatkan masyarakat Kukar dari jeratan rentenir.

Bupati Kukar berharap dengan hadirnya program Kredit Kukar Idaman akan memudahkan dan memberikan keleluasaan dan menguntungkan masyarakat ekonomi lemah yang memiliki usaha.

"Dalam masa pandemi Covid-19 diperlukan terobosan untuk bisa membantu usaha mikro agar bisa bertahan bahkan kalau memungkinkan terus berkembang. Pemkab Kukar dan Bank Kaltimtara Tenggarong, serta Otoritas Jasa Keuangan Kaltim mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mendorong recovery ekonomi di Kukar. Kita dorong pengembangan usaha mikro Kecil dan menengah melalui program Kredit Kukar Idaman ini, yaitu kredit dan pembiayaan melawan rentenir di Kukar," pungkasnya.

Pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) sebagai Program dari Badan Pusat Statistik kembali digelar. Kali ini di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu pada hari ini, Kamis (28/10/21). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kukar Asdi yang sekaligus membuka kegiatan tersebut, Kepala BPS Kukar Srie Sis Sugianto, Kabid P3D Bappeda Herry Bachrin, Kades Sungai Payang dan jajarannya, serta Tim BPS Kukar.

Dalam sambutannya Kepala Bidang Statistik mewakili Kadis Kominfo menyampaikan tentang peran Dinas Kominfo Kukar dalam penerapan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Kabid P3D Bappeda Herry Bachrin menyampaikan paparan tentang pemanfaatan sistem informasi satu data Kukar. Sedangkan Kepala BPS Kukar Srie Sis Sugianto menyampaikan materi tentang pengenalan BPS dan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). Sedangkan dari Tim BPS Kukar menyampaikan materi tentang menejemen data statistik, diseminiasi data, dan rencana aksi tindak lanjut.

Desa Cantik adalam program dan merupakan bentuk tanggung jawab BPS dalam melakukan pembinaan statistik sektoral. Hal ini merupakan implementasi UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa. Desa cantik berfokus untuk mempersiapka aparatur desa agar lebih paham statistik. Pihak BPS berharap nantinya akan ada komunitas-komunitas cinta statistik yang lahir di desa-desa. Pembinaan dan pendampingan BPS terhadap aparatur desa adalah langkah awal dalam pengenalan Desa Cantik ini. Untuk sampai saat ini, BPS telah memilih 100 desa yang menjadi tempat pilot program Desa Cantik.

Alumni AKABRI Angkatan 90 menggelar vaksinasi untuk pelajar di SMPN 1 Tenggarong pada hari Selasa (26/10/21). Hadir alumni dalam kegiatan tersebut, yaitu Kapolda Kaltim Irjen Pol. Drs. Herry Rudolf Nahak, M.Si. Jajaran pejabat yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama, Komandan Kodim 0906/KKR Letkol Inf Charles Alling dan Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kukar Harjerin.

Kegiatan tetsebut merupakan kerjasama antara Pemda Kukar, Polres Kukar dan Kodim 0906. Kapolda Kaltim mengerahkan unsur Polres di seluruh Kaltim untuk mengejar vaksinasi agar herd immunity tercapai dan kehidupan warga normal kembali dan agar Kukar Masuk PPKM Level 1.

Vaksinasi massal untuk para pelajar bertujuan agar para siswa dapat bersekolah normal kembali yakni melalui pembelajaran tatap muka (PTM). Di beberapa kecamatan sekolah tatap muka sudah dimulai, walau masih ada pembatasan jumlah siswa di kelas dan jam belajar.

Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Harjerin mengatakan bahwa hingga saat ini capaian vaksinasi pelajar di seluruh Kukar mencapai 40 persen. Sementara guru-guru sudah mencapai 90 persen.

Dari fakta tersebut maka upaya vaksinasi pelajar terus digencarkan, agar pembelajaran tatap muka bisa berlangsung disemua sekolah dan herd immunity atau kekebalan kelompok bisa tercapai.

"Kami berterima kasih kepada semua pihak, Polres, Kodim dan lembaga lain yang peduli menyelenggarakan vaksinasi bagi pelajar. Semoga siswa-siswi kita bisa kembali sekolah tatap muka," ujarnya.

Dalam vaksinasi tersebut sebanyak 548 dosis vaksin jenis sinovac disuntikkan kepada para pelajar, diantaranya sekitar 110 pelajar SMP Negeri 1, juga pelajar dari MTs dan sekolah lainnya.

Dalam kegiatan tersebut Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama menjelaskan, sebanyak 548 dosis adalah kegiatan lanjutan yang dilakukan Polres Kukar bersama jajaran Kodim 0906/KKR.

Kapolres sempat menyampaikan situasi di Kabupaten Kutai Kartanegara di mana statusnya sudah PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 2. Untuk mengubah menjadi PPKM level 1, maka harus memperbanyak vaksinasi.

Saat ini di Kabupaten Kukar beberapa kecamatan seperti Tabang dan Muara Muntai pertemuan tatap muka sudah berlangsung sejak awal Oktober 2021. Di beberapa desa dengan siswanya yang sedikit, tidak dilakukan pembatasan jumlah siswa di dalam kelas.

Bupati Edi Damansyah beberapa waktu lalu meninjau langsung kegiatan sekolah tatap muka yang berlangsung di Muara Muntai. Bupati berpesan meski sudah melakukan pembelajaran tatap muka, diharapkan para siswa dan guru harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak saat berada di dalam kelas maupun lingkungan sekolah.

Kementerian Menkopolhukum RI dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa melakukan uji Sahih hasil kajian kebijakan secara virtual. Rapat Koordinasi Uji Sahih tersebut bi Kesatuan Bangsa di 34 Provinsi seIndonesia.

Rakor dengan tema "Kebebasan Berpendapat, Berkumpul dan Berserikat Dalam Rangka Kesatuan Bangsa" diikuti Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kukar di Ruang Vidcon Kantor Bupati di Tenggarong hari, Rabu (27/10/21). Hadir Asisten 1 Sekretariat Daerah Akhmad Taufik Hidayat, Kepala Dinas Kesbangpol Rinda Desianti, Kabag Hukum Purnomo dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Slamet Raharjo.

Rakor tersebut dipandu moderator Dosen Fakultas Hukum Brawijaya Muchmad Ali Safa'at dengan narasumber Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H. M.Hum. yang pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi periode 2003 hingga 2008 dan tahun 2015 hingga 2020.

Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD dalam sambutannya menyampaikan bahwa jaminan atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi setiap orang atas kebebasan mengeluarkan pendapat secara konstitusional dimuat dalam Pasal 28E ayat (3) j.o. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Dikemukakan bahwa kebebasan bukan tanpa batasan, karena setiap hak asasi yang dijamin secara konstitusional pemanfaatannya dibatasi dengan undang-undang serta wajib dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasi orang lain seperti yang terdapat pada Pasal 28J UUD 1945.

Kedua substansi pada dua kalimat sebelumnya merupakan salah satu alasan bahwa Indonesia menerapkan sistem demokrasi konstitusional (constitutional democracy). Demokrasi bukan dalam arti tanpa batasan, tetapi diimplementasikan dengan beberapa pengecualian berdasarkan ketentuan konstitusi atau peraturan perundang - undangan.

Konstitusi Indonesia menjamin warganya menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sejauh tidak menebar fitnah dan melanggar hukum.

Menkopolhukam Mahfud MD berharap dengan dilakukannya Rapat Koordinasi Uji Sahih ini akan memunculkan ide-ide baru, sehingga bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bersama.

Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara melakukan pembinaan Desa / Kelurahan Cinta Statistik (Desa Cantik). Kegiatan berlangsung di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan hari ini Rabu (27/10/21).

Pembinaan Desa Cantik dibuka oleh Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto dan menghadirkan narasumber Kepala BPS Kukar Srie Sis Sugianto dan Kabid P3D Bappeda Saiful Bahri.

Kepala BPS Kukar Srie Sis Sugianto mengatakan target Desa Cantik Kukar untuk tahun 2021 adalah 4 desa cantik yang terdiri dari 2 desa dan 2 kelurahan. Dikemukakannya bahwa syarat Desa Cantik adalah minimal berstatus desa berkembang, memiliki sinyal telpon dan koneksi internet yg baik.

Menanggapi persyaratan itu Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto menanggapi positif dan berjanji akan memberikan dukungan untuk memfasilitasi jaringan telekomunikasi.

Pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih belum memenuhi target yang diharapkan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan Kondisi ini disikapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan membentuk Forum Germas.

“Secara khusus di Kukar sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam tataran regulasi bahwa dasar pelaksanaan Germas sudah cukup jelas namun dalam tataran pelaksanaan masih belum sesuai target yang diharapkan,” kata Sunggono, saat Pembentukan Forum Germas, Selasa (26/10).

Sunggono menjelaskan, pelaksanaan Germas bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat, menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular, serta mengurangi beban finansial masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.

Menurutnya, implementasi Germas pada prinsipnya adalah melakukan pembangunan berwawasan kesehatan. Sunggono meminta seluruh pemangku kebijakan dapat menjadikan kesehatan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Lebih lanjut, Sunggono berharap kegiatan advokasi dan pembentukan Forum Germas dapat mendesain intervensi untuk mengintegrasikan pelaksanaan Germas di Kukar.

“Saya berharap dapat ditetapkan indikator dan target secara terukur dan sistematis agar keberhasilan pelaksanaan Germas di Kutai Kartanegara dapat terukur,” pungkasnya.