Kutai Kartanegara - www.kukarkab.go.id

Bidang Statistik Diskominfo Kukar Gelar Bimtek Dan Pendampingan Pengajuan Rekomendasi Survey Statistik Sektoral Tahun 2022

04 Agt 2022

Bidang Statistik Diskominfo Kukar menggelar Bimtek Dan Pendampingan Pengajuan Rekomendasi Survey Statistik Sektoral Tahun 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Harris Samarinda pada hari ini Kamis hingga Sabtu (4-6/8/22) dan dibuka oleh Plh. Kadis / Sekretaris Diskominfo Kukar Solihin.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Kepala Bidang dan Subkoordinator serta staf Bidang Statistik Diskominfo Kukar. Bimtek dan pendampingan tersebut diikuti peserta dari 21 Organisasi Perangkat Daerah dan 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Sofyan Agus.

Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kukar Asdi dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengumpulan dan pengolahan data agar mutu statistik yang terintegrasi dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

Optimalkan Pengelolaan Aduan Layanan Publik dan PPID, Diskominfo Kukar Studi Tiru Ke Diskominfo Kota Bontang

04 Agt 2022

Untuk mengoptimalkan pengelolaan aduan layanan publik dan PPID, Tim Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP) Kukar melakukan studi tiru ke Diskominfo Kota Bontang pada hari ini, Kamis (4/8/22).

Tim Diskominfo Kukar dipimpin oleh Kabid PLIP Surya Admaja yang didampingi Sub Koordinator Pengelolaan Opini Publik Zainul Effendi Joesoef, Sub Koordinator Layanan Informasi Publik Syamsul, Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik Hartono Kusbandi dan staf PLIP.

Tim Diskominfo Kukar diterima Sekretaris Diskominfo Bontang yang juga menjabat sebagai Plt Kadis Kominfo Kota Bontang Jayadi Pulung didampingi

Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Bontang Iskandar, Kabid Penyelenggaraan E Governmennt Taufiqurrahman, Kabid Persandian Ilham dan para pejabat fungsional Pranata Kehumasan dan staf.

Plt. Kadis Kominfo Kota Bontang dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan berharap pertemuan kali ini untuk dapat sharing pengalaman. Diharapkannya studi tiru tersebut dapat saling memberikan manfaat bagi Kabupaten Kukar dan Kota Bontang.

Kabid PLIP Surya Admaja dalam sambutannya menyampaikan pentingnya dilakukan studi tiru di Diskominfo Kota Bontang yang memiliki prestasi baik di region Kalimantan Timur. Diharapkannya studi tiru tersebut akan memberikan pengetahuan dan pemahaman staf Diskominfo Kukar dalam pengelolaan aduan pelayanan publik dan PPID, penetapan agenda prioritas, dan pranata kehumasan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Studi tiru tersebut diawali dengan pemutaran video profil kota Bontang dan presentasi materi visi dan misi serta program Pemkot Bontang. Selanjutnya pihak tuan rumah menggelar presentasi materi terkait tupoksi dan kegiatannya yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sharing pengalaman masing-masing daerah dalam pelaksanaan tupoksi.

Diskominfo Akan Bangun 9 Penguat Sinyal Di Area Blankspot Di Kukar

04 Agt 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan membangunan 9 repeater atau penguat sinyal di 9 area Blankspot di Kabupaten Kukar. Rencana pembangunan ini merupakan pemenuhan Program Dedikasi Kukar Idaman.

Untuk mewujudkan rencana tersebut digelar rakor pada hari ini, Kamis (4/8/22) di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar. Rapat koordinasi tersebut dipimpin Kabid TIK Ery Haryono dan dihadiri 9 Kepala Desa dari Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman, Desa Salo Cela Kecamatan Muara Badak, Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun, Desa Sebelimbingan Kecamatan Kota Bangun, Desa Wonosari Rimba Ayu 7 Kecamatan Kota Bangun, Desa Long Lalang Kecamatan Kota Bangun, Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai, Desa Tanjung Batuq Harapan Kecamatan Muara Muntai, dan Desa Muara Aloh Kecamatan Muara Muntai.

Kabid TIK Diskominfo Kukar Ery Haryono menyampaikan bahwa maksud dan tujuan rakor adalah untuk membicarakan lahan untuk pembangunan menara, operasional repeater, pengawasan, dan ketersediaan listrik sebaga prasyarat dibangunnya repeater di desa tersebut.

Disampaikan Kabid TIK bahwa desa-desa tersebut saat ini masih berstatus blankspot, namun tidak tercover dalam program Kementerian Komunikasi dan Informatika Pusat dan Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Rudi Irwansyah selaku PPTK menjelaskan kriteria lahan unt pembangunan tower repeater adalah lahan milik desa, tidak bersengketa, dan berada di kawasan pusat pemerintahan desa. Disampaikannya kriteria tersebut didasarkan pertimbangan bahwa repeater yang akan dibangun adalah penunjang kegiatan administrasi dan digitalisasi pelayanan pemerintahan di kantor desa.

Dalam proses diskusi berlangsung, teridentifikasi beberapa permasalah di 9 desa tersebut. Kepala Desa Sebelimbingan Syaukani mengemukakan masalah utama di desanya adalah listrik yang belum menyala 24 jam, meski tiang listrik dari PLN sudah terpasang namun belum teraliri listrik.

Sedangkan di Desa Muara Aloh Kecamatan Muara Muntai, Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman dan lainnya memiliki permasalahan yang sama, yakni terkait luasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan menara repeater.

Sedangkan dari Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Suwandi melaporkan bahwa desanya saat ini sudah mendapatkan sinyal penuh dari salah satu provider yang membangunmenara BTS. Dengan demikian sudah tidak membutuhkan bantuan penguat sinyal dan mempersilahkan untuk dialihkan ke desa lain yang membutuhkan.

Kabid TIK Ery Haryono menyampaikan upaya pembangunan menara repeater tersebut juga untuk mendorong pihak provider untuk mau membangun base tranceiver station (BTS) di desa yang dikategorikan area blankspot.

Diharapkannya kepada pihak desa untuk memahami prosedur pelaksanaan pembangunan repeater di desa masing-masing. Juga diharapkan pihak desa memahami proses pembangunan fisik menara, dan diharapkan tidak menemui kendala yang berarti.

Tingkatkan Kapasitas SDM, Diskominfo Kukar Ikuti Pelatihan Jurnalistik Kehumasan

02 Agt 2022

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan kerjanya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan jurnalistik untuk peningkatan kapasitas ASN Diskominfo. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan kerjasama dengan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia (Puslitbangdiklat RRI) di Jakarta.

Pelatihan tersebut dilaksanakan secara hibrid baik online ataupun offline. Pada hari ini, Rabu (3/8/22) dilaksanakan pelatihan secara online via zoom meeting dan dibuka oleh Kapuslitbag RRI Sulaiman Yusuf beserta jajarannya di Jakarta dan dihadiri Sekretaris Diskominfo / Plh Kadis Kominfo Kukar Solihin, beserta peserta pelatihan di Tenggarong. Dalam sambutannya Kapuslitbag RRI Jakarta Sulaiman Yusuf menggambarkan begitu jauhnya perbedaan tugas dan fungsi kehumasan di era 80an dibanding era sekarang, kini seorang pekerja kehumasan wajib memahami dengan baik cara kerja seorang jurnalis sesuai dengan kaidah jurnalistik yang benar.

Sementara itu, Plh Kadis Kominfo Kukar menyampaikan tentang pentingnya peningkatan kapasitas SDM di era digital. Ditekankannya tentang pentingnya ASN Kukar untuk menghadapi perubahan yang terus menerus baik karena kebijakan pemerintah ataupun dengan status Kukar sebagai bagian dari wilayah IKN Baru.

Sub Koordinator SDKP Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Hermawan menyampaikan pelatihan jurnalistik tersebut dilaksanakan sebagai pelaksanaan amanat tupoksi Diskominfo sebagai Government Public Relations yang tidak lepas dari kegiatan jurnalistik dan kehumasan.

“Peningkatan kapasitas SDM Diskominfo telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Pelatihan ini merupakan pelaksanaan amanat Permenkominfo,: ujarnya.

Materi hari pertama dilaksanakan secara online via zoom meeting dengan materi dasar jurnalistik kehumasan, membuat kalimat efektif dan editing artikel,serta kode etik jurnalistik. Pada hari Jumat tanggal 5 dan hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pelatihan dilaksanakan secara offline / onsite di Jakarta. Pada hari pertama di Jakarta diberikan materi digital public relations, kaidah SEO dalam pembuatan konten media sosial, dan teknik menulis press release dan praktik. Hari kedua dengan materi press conference dan media handling, teknik foto jurnalistik dan praktek, review materi, dan sharing session.

Dinas P3A Kukar Gelar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

02 Agt 2022

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(P3A) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 2-3 Agustus 2022 bertempat di Hotel Singgasana Grand Elty Kawasan Bukit Biru Tenggarong pada hari ini, Selasa (2/7/22).

Kegiatan dengan tema "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono dan dihadiri Kepala Dinas P3A Kukar, Kepala Pengadilan Negeri Tenggarong, Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong, Ibu Bhayangkara Tenggarong, Tim Penggerak PKK Kukar, Dharma Wanita Kukar, tokoh organisasi wanita, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta peserta pelatihan sebanyak 25 orang.

Kepala Dinas P3A Kabupaten Kukar Aji Lina Rodiah dalam laporannya menyampaikan bahwa dasar dari kegiatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Maksud dari kegiatan tersebut merupakan upaya pencegahan dan perlindungan pada perempuan, penyebarluasan informasi, menambah wawasan dan ilmu bagi para aktivis perlindungan perempuan anak dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kukar.

Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada OPD terkait, organisasi, dan para aktivis perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan pelayanan dan pendampingan pada korban KDRT. Dengan demikian maka dapat dicapai sinergi untuk menekan angka korban kekerasan terutama terhadap perempuan.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan yang dibacakan Sekda Kukar Sunggono menyampaikan bahwa KDRT merupakan salah satu masalah global yang berdampak luas terhadap ketidakadilan dan perlakuan yang melanggar nilai kemanusian / hak asasi manusia. KDRT semestinya harus dihindari dan dapat dicegah.

Disampaikannya bahwa jumlah kasus yang dilaporkan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya yang jauh lebih banyak. “Dilingkup rumah tangga, perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang lemah sehingga kerap menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang terjadi bukan hanya berbentuk fisik, tetapi juga kekerasan psikis, sosial, ekonomi, dan seksual,” ujarnya.

Dijelaskannya kejadian KDRT tidak disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan multi faktor. Terdapat keterkaitan yang kuat antara faktor individu, hubungan, lingkungan, maupun masyarakat yang merupakan penyebab terjadinya KDRT.

Sekda Sunggono menegaskan bahwa Pemkab Kukar terus berkomitmen dan bekerja keras dalam mengatasi KDRT. Saat ini Dinas P3A Kukar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan menginovasi program kerja dan kegiatan penyediaan layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak didaerah.

Upaya yang dilakukan adalah pada tindakan pencegahan, penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, dan sarana prasarana pendukung, serta memperkuat jejaring penanganan dan layanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk itu diharapkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. “Kedepan kita harus mampu memberikan perhatian dan reward terhadap semua pihak yang memiliki kepedulian dan perhatian dalam upaya perlindungan perempuan dan anak yang telah menyumbangkan seluruh pemikiran, keahlian, dan keterampilan.

Dalam laporan Dinas P3A menyebutkan angka kejadian KDRT pada bulan Juni-Juni pada semester 1 tahun 2022 sebanyak 38 kasus. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kukar. Bentuk kekerasan yang dialami terbanyak berupa kasus kekerasan seksual yang diikuti dengan kasus penelantaran dan lainya.

Peringati HUT Ke-123 Tahun, Kecamatan Muara Muntai Gelar Festival Budaya

01 Agt 2022

Kecamatan Muara Muntai memeringati HUT ke-123 tahun dengan menggelar festival budaya. HUT di tahun 2022 kali ini mengangkat tema “Menumbuh Kembangkan Kearifan Lokal dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Ekonomi dan Budaya dalam Kemandirian Masyarakat Kukar Menyongsong IKN" dan dibuka oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kukar Akhmat Taufik Hidayat ditandai dengan memukul kentongan di Lapangan Bola Gajah Mada Muara Muntai Ilir pada hari Sabtu (30/7/22).

Asisten I Akhmad Taufik Hidayat yang membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan selamat kepada warga Kecamatan Muara Muntai. Disampaikannya bahwa Muara Muntai merupakan lokasi strategis karena merupakan pertemuan aliran sungai dari Mahakam Ulu dan Mahakam Ilir.

"Lokasi ini menempatkan Muara Muntai menjadi lokasi transit dan perdagangan yang ramai. Bahkan sejak dulu, Muara Muntai memiliki potensi besar, khususnya dari sektor perdagangan dan industri makanan berbahan ikan," jelasnya.

Kepada masyarakat Muara Muntai diharapkan untuk ikut mendukung promosi potensi wisata dan produk UMKM melalui media sosial agar semakin dikenal publik.

Disampaikannya bahwa Pemkab Kukar berkomitmen terhadap pembangunan pariwisata yang ada di seluruh kecamatan di Kukar.

Untuk itu diharapkan sinergi dan kolaborasi Pemerintah Kecamatan, Desa, dan masyarakat lokal untuk membangun BUMDes sebagai lokomotif penggerak ekonomi masyarakat. Dimintanya semua pihak di Kecamatan Muara Muntai untuk fokus terhadap prioritas pembangunan ekonomi dan pariwisata.

“Kami sangat berharap dengan Festival Budaya ini bisa menghidupkan perekonomian Muara Muntai lebih maju lagi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan menghidupkan kembali tradisi leluhur dengan saling bergotong royong satu sama lain," harapnya.

Camat Muara Muntai Murjani dalam sambutannya berharap Festival Budaya Muara Muntai dapat mendukung potensi UMKM untuk berkembang. “Melalui Festival Budaya Muara Muntai ini diharapkan bisa mengenalkan budaya leluhur kepada generasi muda agar tidak lekang oleh zaman,” ujarnya.

Setelah resmi dibuka, kegiatan diawali dengan tausiah dari Habib Ahmad Ghalib Bin Musthafa Al-Aydrus dan pembacaan doa awal Tahun Baru Islam 1444 Hijriah dan pawai taaruf.

Selanjutnya digelar Muara Muntai Ngapeh Bejonoan dari Himpunan Warga Muara Muntai (HWM), pengobatan dan KB gratis, beseprah, pameran UMKM, lomba olahraga tradisional seperti gasing beturai, betisan, tepelan, asen holok, lomba mancing, lomba ces mini dan besar, lomba futsal, sepak bola, bulu tangkis, lomba mewarnai untuk PAUD, lomba menari, lomba menyanyi dan lomba busana muslim.

Mubes Sempakat Tonyooi Benuaq Kaltim VI Dan Mubes I Kepala Adat Besar STB Kaltim Digelar Di Samarinda

30 Jul 2022

Musyawarah Besar VI STB Kalimantan Timur dan Musyawarah Besar I Kepada Adat Besar STB digelar hari ini, Sabtu (30/7/22) di Ruang Kristal 3 Hotel Mercure Samarinda. Mubes dengan tema "Dengan semangat sempekat dayak tonyooi benuaq siap menyambut IKN di Kaltim sebagai IKN Nusantara untuk menuju dayak benuaq maju,bangki,dan berdaulat" dibuka oleh Asisten 1 Provinsi Kaltim Mohammad Jauhar Efendi mewakili Gubernur Kaltim.

Hadir dalam mubes tersebut Anggota DPR RI Zainal Arifin, Bupati Kubar FX Yapan, pejabat Kodam Kaltim, Polres Kaltim, Kaban Kesbangpol Kukar Rinda Desianti, Organisasi PDKT Kaltim,serta seluruh peserta musyawarah STB se Kaltim.

Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutan yang disampaikan Asisten 1 Mohammad Jauhar Efendi menyampaikan pesan kepada pengurus yang baru dilantik, agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab.

"Pelihara selalu integritas dan netralitas untuk mengabdi kepada negara, pemerintah, dan masyarakat. STB harus bersatu padu dan berprestasi. Apa yg dikerjakan hari ini, harus lebih kebaik kedepannya. Berikan pengabdian dan loyalitas sebagai kontribusi untuk daerah

khususnya wilayah Kaltim," ujarnya.

Bupati Kutai Barat sekaligus Ketua Dewan Penasehat STB FX Yapan dalam sambutannya mengatakan bahwa STB dituntut untuk melakukan langkah nyata dalam persatuan Bhinneka Tunggal Ika, mengharmoniskan dan mengikat persaudaraan dalam bingkai gotong-royong.

"Selain itu adalah dapat mengimplementasikan komunikasi organisasi, etika komunikasi aktif dan efektif, membangun rasa memiliki atas paguyuban ini. Boleh berbeda pikiran, pendapat namun dalam visi kita harus satu kata, jangan ada perpecahan, dualisme, pengkotak-kotakan dalam organisasi,” tegasnya.

Diharapkannya Organisasi STB mampu berkontribusi nyata dalam pengkaderan agar dapat melahir putra-putri STB menjadi pegiat ekonomi kreatif, budaya, sosial dan politik di Kaltim. "Dengan demikian kedepan sumbangsih serta dedikasi putra-putri Dayak Tunjung Benuaq dapat dirasakan oleh masyarakat dalam komunitas STB maupun secara luas,” katanya.

Kepala Badan Kesbangpol Kukar Rinda Desianti dalam pernyataannya menyambut baik diadakannya Musyawarah Besar Organisasi Sempakat Tonyooi Benuaq tahun 2022 ini. Diharapkannya STB kedepan dapat mewujudkan sinergitas yang lebih baik sehingga mampu menghasilkan kondusifitas di wilayah Kalimantan Timur dan khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wujudkan Kesepakatan Area Perubahan Diklatpim II, Kadiskominfo Gelar Rapat Terbatas

29 Jul 2022

Untuk mewujudkan kesepakatan area perubahan Diklatpim II, Kadis Kominfo Kukar menggelar rapat terbatas di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar. Rapat tersebut digelar hari ini, Jumat (29/7/22) dipimpin Kadiskominfo Kukar Dafip Haryanto dan dihadiri Sekretaris Diskominfo Solihin, para Kepala Bidang dan Sub Koordinator, serta beberapa orang staf.

Rapat tersebut diawali dengan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi bidang-bidang di Diskominfo terkait tupoksi dan realitas konkrit yang ada di masyarakat. Dari rumusan tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan.

Pertama kurang meratanya jangkauan sinyal telekomunikasi di beberapa wilayah pedesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kedua, masih rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat umum yang berpengaruh pada keberhasilan transformasi digital pemerintahan.

Ketiga, grand design SPBE belum dijadikan dasar pembangunan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mencapai kinerja, yang berakibat belum terlihat perubahan nyata dari penggunaan aplikasi.

Keempat, belum optimalnya Program Satu Data Indonesia dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kelima, terdapat kesenjangan wilayah yang mempengaruhi penyebar luasan informasi pembangunan secara efektif, efisien dan transparan.

Dari 5 hasil identifikasi masalah tersebut, dilakukan reduksi menjadi 3 isu prioritas, yakni pertama, belum optimalnya penyelenggaraan Program Satu Data Indonesia dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kedua, grand design SPBE yang belum menjadi dasar pembangunan aplikasi. Ketiga tentang rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat dalam transformasi digital pemerintahan.

Dalam rapat tersebut Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto memaparkan ruang lingkup diantaranya, tupoksi Diskominfo sebagaimana Visi-Misi Kukar Idaman dan kegiatan yang teranggarkan. Mengakhiri rapat, Dafip Haryanto mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah berkontribusi dalam mengidentifikasi isu-isu krusial agar dapat dirumuskan alternatif solusinya, untuk Kabupaten Kutai Kartanegara yang lebih baik di masa depan.

Kepala Gugus Tugas KLA Sy. Vanesa Vilna : “Dengan Kolaborasi Banyak Pihak, Kukar Raih Penghargaan KLA Peringkat Madya Untuk Ketiga Kalinya”

27 Jul 2022

Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak Peringkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenppa RI). Penghargaan KLA ini merupakan kali ketiga yang diraih Kukar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Plt. Kepala Bappeda / Kepala Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Kukar Sy. Vanesa Vilna mengatakan prestasi tersebut merupakan hasil evaluasi penilaian Kabupaten Layak Anak ( KLA ) oleh pihak Kemenppa RI di Jakarta. “Semoga keberhasilan ini dapat menambah motivasi untuk kita dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Semoga anak-anak di Kukar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Diharapkannya pada evaluasi penilaian Kabupaten Layak Anak ( KLA ) Tahun 2023 Kukar prestasi yang diraih dapat naik menjadi Peringkat Nindya atau Peringkat Utama,” harapnya.

Disampaikan Sy. Vanesa Vilna bahwa prestasi Kota Layak Anak ( KLA ) Kabupaten Kukar untuk ketiga kalinya dapat diraih dengan kolaborasi banyak pihak. Dijelaskannya bahwa prestasi tersebut tidak terlepas dari dukungan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan peran semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD ) yang tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kukar yakni, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kemenag Kukar, Pengadilan Agama Kukar, Dinas Perkim, Bankaltimtara, dan Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kukar, serta Forum Anak Kukar.

Kukar Kembali Terima Penghargaan KLA Peringkat Madya Kemenppa RI

27 Jul 2022

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2022 Tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenppa RI). Penghargaan ini merupakan prestasi untuk yang ketiga kalinya bagi Kukar.

Penganugerahan penghargaan tersebut disiarkan secara langsung melalui Virtual Zoom Meeting bertempat di ruang Vidcom Seketariat Daerah Kabupaten Kukar pada Jumat Malam (22/7/22). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Lina Rodiah beserta Sekretaris Dinas PPPA Hero Suprayetno dan Kabid Pemenuhan Hak Anak Rina Luthfiana beserta jajarannya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bintang Puspayoga dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar penghargaan tersebut dapat menjadi penyemangat daerah untuk lebih melindungi kelompok anak di daerah masing-masing. “Semoga penghargaan ini tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai penyemangat untuk semakin maju dalam memenuhi hak dan melindungi anak di daerah masing-masing,” ujar Menteri PPPA RI.

Menteri PPPA RI berharap Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan prestasi baik, dapat menjadi inspirasi dan membagikan praktik-praktik baiknya bagi daerah lain. “Hal ini sebagai cara untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing serta Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dan Indonesia Emas 2045,” harapnya.

Diharapkannya kehadiran KLA dapat memastikan terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya, serta dapat berpartisipasi aktif menyuarakan aspirasi dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya.

Disampaikan Menteri PPPA RI pemenuhan hak-hak tersebut sifatnya sangat kompleks dan multisektoral sehingga komitmen lintas sektor menjadi hal yang sangat esensial. “KLA hadir setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Perpres tersebut merupakan dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia menjadi lebih kuat. Ini akan memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk berinovasi dan berkreasi agar program KLA dapat berkembang,” ujarnya.

ASN Diskominfo Kukar Ikuti Inhouse Training Pembuatan Video

26 Jul 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Inhouse Training Pembuatan Video bagi ASN di Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut diikuti oleh ASN Diskominfo Provinsi, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Training dengan tema Peningkatan Kompetensi SDM Instansi Pemerintah Dalam Perencanaan dan Pembuatan Konten Media Komunikasi Publik Pemerintah tersebut dibuka Kadis Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal dan digelar di Hotel Selyca Samarinda pada hari Selasa (26/7/22) dengan menghadirkan narasumber Ketua PWI Kaltim Endro S. Efendi dan Yulius Samuel Laurent dari media Disway.

Kadis Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal menyampaikan bahwa perkembangan teknologi berdampak terhadap cara merima informasi. Tuntutan transformasi akan kompetensi dan kemampuan dalam mengadopsi perubahan bagi pelaku media tidak lagi bisa dielakkan. Diharapkan melalui Inhouse traning ini para peserta dapat menyerap ilmu terkait pembuatan video untuk bahan publikasi.

“Teknologi akses internet sudah tersedia dengan perangkat yang semakin canggih, kecepatan juga semakin tinggi sehingga tidak ada masalah dari sisi teknologi. Karena itu perlu peningkatan kualitas SDM dalam proses pembuatan konten di media. Untuk itu diperlukan kolaborasi yang baik antara Kominfo Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk mewujudkannya,” ujarnya.

Diharapkannya melalui Inhouse Training Pembuatan Video ini dapat meningkatkan kualitas konten dan layanan media sosial Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan media di instansi Pemerintah Daerah.

Ketua PWI Kaltim Endro S. Efendi dalam paparannya menyampaikan materi terkait pembuatan video dalam membuat konten positif serta kaidah jurnalistik. Selanjutnya materi pengambilan angle gambar video dalam teknik wawancara yang efektif dan efisien disampaikan oleh Yulius Samuel Laurent yang merupakan jurnalis senior dari Disway.

Sebanyak 4 orang Staf Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara yakni Heriyanto, Agust Wirakusumah, Ema Handayani, dan Rusna Jemain mengikuti pelatihan tersebut. Heriyanto menyampaikan bahwa pelatihan tersebut sangat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan jurnalistik video bagi staf dalam produksi content positif untuk publikasi di media pemerintah.

Diskominfo Kukar Gelar Rakor Penetapan Agenda Prioritas Pemda

26 Jul 2022

Diskominfo Kukar menggelar rapat koordinasi penetapan agenda prioritas Pemerintah Daerah pada hari ini, Selasa (26/7/22). Rakor yang digelar di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar membahas potensi isu yang terdapat di media online ataupun pada media sosial. Rakor tersebut merupakan lanjutan dari rapat internal Diskominfo sebelumnya.

Peserta rakor tersebut adalah dari pihak Diskominfo Kukar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai kartanegara. Rakor dihadiri dan dibuka oleh Sekretaris Diskominfo Kukar Solihin yang bertindak sebagai pemimpin rakor, Kabid Pengelolaan Layanan Informasi Publik Diskominfo Surya Admaja sebagai moderator, Sekretaris DPPPA Hero Suprayetno, para pejabat dan staf DPPPA serta pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sub Koordinator Kompim Sekretariat Daerah Dewi Ariani, Sub Koordinator Layanan Hubungan Media Masmun Jaya, Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo / Pranata Humas Ahli Muda Hartono Kusbandi, Sub Koordinator Pengelolaan Opini Publik Diskominfo / Pranata Humas Ahli Muda Zainul Effendi Joesoef, dan staf Bidang PLIP Diskominfo Kukar.

Dalam rapat koordinasi lintas OPD tersebut Sekretaris Diskominfo Kukar menyampaikan pentingnya sinergi dan koordinasi antara Diskominfo dan OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaan isu yang terdapat dalam publikasi media online dan media sosial. Disampaikan oleh Sekdis Kominfo Kukar bahwa Diskominfo Kukar bekerjasama dengan pihak Indonesia Indikator dalam pengelolaan media analytics.

Disampaikannya bahwa kerjasama sewa aplikasi Intelligance Media Analytics dan Intelligance Socio Analytics menghasilkan informasi tentang potensi positif dan negatif dalam publikasi media online ataupun pada media sosial. Dari potensi-potensi tersebut haruslah ditindaklanjuti oleh OPD dan dapat diwujudkan dalam bentuk penetapan agenda prioritas pemerintah daerah dalam waktu cepat.

Kabid PLIP Surya Admaja menyampaikan bahwa baru tahun ini PLIP bekerjasama dengan pihak Indonesia Indikator dalam media analysis. Dari hasil IMA dan ISA diharapkan dapat menjadi perhatian dan kepedulian OPD berkaitan dengan perbaikan pelayanan publik. Dalam waktu dekat akan dibentuk forum komunikasi lintas OPD untuk mengomunikasikan informasi aduan pelayanan publik dan penyelesaiannya.

Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun dari DPPPA menyambut baik tujuan rakor. Dari kedua dinas tersebut menyampaikan bahwa persoalan layanan pada dinas sangat kompleks dengan urusan dan tanggung jawab yang terkait dengan dinas yang lain. Untuk itu perlu forum khusus terkait pengelolaan aduan pelayanan publik.

Menanggapi hal tersebut Sub Koordinator Pelayanan Opini Publik Zainul Effendi Joesoef menyampaikan bahwa telah ada Sk Bupati tentang tim pengelolaan aduan publik kabupaten yang mengatur tentang narahubung dan administrator pengelolaan aduan publik. Disampaikannya dari hasil IMA dan ISA diharapkan dapat menjadi perhatian OPD dalam menyelesaikan aduan publik dan untuk menentukan agenda prioritas Pemda dalam bentuk kebijakan publik.