Diskominfo Kukar menggelar rapat koordinasi penetapan agenda prioritas Pemerintah Daerah pada hari ini, Selasa (26/7/22). Rakor yang digelar di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar membahas potensi isu yang terdapat di media online ataupun pada media sosial. Rakor tersebut merupakan lanjutan dari rapat internal Diskominfo sebelumnya.
Peserta rakor tersebut adalah dari pihak Diskominfo Kukar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai kartanegara. Rakor dihadiri dan dibuka oleh Sekretaris Diskominfo Kukar Solihin yang bertindak sebagai pemimpin rakor, Kabid Pengelolaan Layanan Informasi Publik Diskominfo Surya Admaja sebagai moderator, Sekretaris DPPPA Hero Suprayetno, para pejabat dan staf DPPPA serta pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sub Koordinator Kompim Sekretariat Daerah Dewi Ariani, Sub Koordinator Layanan Hubungan Media Masmun Jaya, Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo / Pranata Humas Ahli Muda Hartono Kusbandi, Sub Koordinator Pengelolaan Opini Publik Diskominfo / Pranata Humas Ahli Muda Zainul Effendi Joesoef, dan staf Bidang PLIP Diskominfo Kukar.
Dalam rapat koordinasi lintas OPD tersebut Sekretaris Diskominfo Kukar menyampaikan pentingnya sinergi dan koordinasi antara Diskominfo dan OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaan isu yang terdapat dalam publikasi media online dan media sosial. Disampaikan oleh Sekdis Kominfo Kukar bahwa Diskominfo Kukar bekerjasama dengan pihak Indonesia Indikator dalam pengelolaan media analytics.
Disampaikannya bahwa kerjasama sewa aplikasi Intelligance Media Analytics dan Intelligance Socio Analytics menghasilkan informasi tentang potensi positif dan negatif dalam publikasi media online ataupun pada media sosial. Dari potensi-potensi tersebut haruslah ditindaklanjuti oleh OPD dan dapat diwujudkan dalam bentuk penetapan agenda prioritas pemerintah daerah dalam waktu cepat.
Kabid PLIP Surya Admaja menyampaikan bahwa baru tahun ini PLIP bekerjasama dengan pihak Indonesia Indikator dalam media analysis. Dari hasil IMA dan ISA diharapkan dapat menjadi perhatian dan kepedulian OPD berkaitan dengan perbaikan pelayanan publik. Dalam waktu dekat akan dibentuk forum komunikasi lintas OPD untuk mengomunikasikan informasi aduan pelayanan publik dan penyelesaiannya.
Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun dari DPPPA menyambut baik tujuan rakor. Dari kedua dinas tersebut menyampaikan bahwa persoalan layanan pada dinas sangat kompleks dengan urusan dan tanggung jawab yang terkait dengan dinas yang lain. Untuk itu perlu forum khusus terkait pengelolaan aduan pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut Sub Koordinator Pelayanan Opini Publik Zainul Effendi Joesoef menyampaikan bahwa telah ada Sk Bupati tentang tim pengelolaan aduan publik kabupaten yang mengatur tentang narahubung dan administrator pengelolaan aduan publik. Disampaikannya dari hasil IMA dan ISA diharapkan dapat menjadi perhatian OPD dalam menyelesaikan aduan publik dan untuk menentukan agenda prioritas Pemda dalam bentuk kebijakan publik.
