Kutai Kartanegara - www.kukarkab.go.id

Diskominfo Kukar Koordinasi dan Konsultasi Cloud Pelayanan PDN dan Implementasi SPLP Pada Kementerian Kominfo RI

25 Mar 2023

Dinas Komunikasi Dan informatika Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Kominfo Republik Indonesia di Jakarta tentang Cloud Pelayanan Pusat Data Nasional dan Implementasi Sistim Penghubung Layanan Pemerintah. Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023. Tim Diskominfo Kukar dipimpin oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Ery Hariyono dan didampingi Prakom Ahli Muda Rudi Irwansyah, Analis Infrastuktur Adi Listiono, dan Tenaga Ahli Jaringan Reo Ramalika Ramadhan. Tim Diskominfo Kukar diterima Tim Teknis Pusat Data Nasional Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI Ari Setiawan dan Tim Teknis SPLP Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Ichwanul Muslimin.

Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Diskominfo Kukar Ery Hariyono menyampaikan Pemkab Kukar telah berinvestasi Infrastruktur Existing Data Center dan masih membutuhkan pemanfaatan fasilitas Cloud Pemerintah/ VPS (Virtual Private Server) melalui layanan Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Kemen Kominfo RI. Ery Hariyono menjelaskan bahwa keamanan server Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah ditarik penempatannya ke Data Center Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ery Hariyono menyampaikan bahwa Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan reviu atas penyediaan infrastruktur Pusat Data Nasional pada Kabupaten Kukar. Selain itu disampaikan bahwa Diskominfo Kukar telah mendampingi Tim Kemenko Polhukam R I terkait perencanaan pembangunan Pusat Data Nasional di wilayah Kukar.

Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1038/Surat-Edaran-Bupati-Kukar-Tentang-Kegiatan-Masyarakat-di-Bulan-Ramadhan-1444-H

Ery Hariyono menyampaikan Kukar telah memiliki akun Sistim Penghubung Layanan Pemerintah . “Kami sudah memiliki akun dan mendapatkan bimbingan teknis. Kami berharap SPLP menjadi jembatan data dan sudah masuk di aplikasi-aplikasi pusat seperti data kependudukan dan data kepegawaian,” ujarnya. Ery berharap akun cloud Pusat Data Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara dapat segera aktif.

Tim Teknis Pusat Data Nasional Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Republik Indonesia Ari Setiawan menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pusat Data Nasional merupakan mandat Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Direktif Presiden dalam upaya percepatan Transformasi Digital Indonesia. Ari menjelaskan bahwa layanan Pusat Data Nasional (PDN) meliputi layanan cloud pemerintah berupa penyediaan IaaS, PaaS, SaaS, SECaaS, BaaS, Cloud Computing, Colocation, Network, Perubahan Spesifikasi dan Domain Name Server (DNS) yang diberikan kepada pengguna.

Ari Setiawan menjelaskan dengan digunakannya layanan Pusat Data Nasional oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, akan meningkatkan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Disampaikannya bahwa kedepan Data Center Daerah perlahan lahan akan dimigrasikan ke Pusat Data Nasional.

Tim Teknis SPLP Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI Ichwanul Muslimin menyampaikan bahwa Diskominfo Kukar sudah mengoperasikan aplikasi SPLP, membuat Enterprise Service Bus (ESB), Application Programming Interface (API) Manager dan kebutuhan data seperti data kependudukan dan data kepegawaian.

Penulis : Adi listiono (Analis Infrastuktur)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Prahum Ahli Muda)

60 Persen Kebutuhan Ikan Kaltim Disuplai Dari Kukar

24 Mar 2023

Sektor perikanan masih jadi sektor unggulan yang kini dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bahkan masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Yakni masuk dalam program pengembangan pertanian berbasis kawasan di Kukar.

Dijelaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar, Muslik, angka produktifitas sektor perikanan mencapai 200 ribu ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan Kukar saja, juga memasok kebutuhan perikanan Kaltim. Yakni mencapai 60 persen produksi Kaltim.

“Makanya tidak salah ketika bapak bupati punya keinginan menjadikan Kukar ini bagian dari lumbung pangan Kaltim. Dari segi pangan sektor protein hewani ini, sudah jauh melampaui kebutuhan kita di Kukar itu sendiri,” ujar Muslik, Jumat 24 Maret 2023.

Dengan potensi Sungai Mahakam di Kukar, memang Muslik tidak menampik daerah hulu Mahakam menjadi salah satu pemasok besar sektor perikanan. Yakni hasil perikanan dari Danau Jempang, Danau Semayang Dan Melintang. Belum lagi Sungai Belayan di daerah Tabang yang terdapat ikan tebelaq, ikan endemik yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan cukup tinggi harga jualnya.

“Memang daerah kita di hulu itu ada Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Wis , Kenohan dan Muara Muntai ini merupakan sentra produksi ikan jenis air tawar,” lanjut Muslik.

Untuk 6 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Anggana, Sangasanga, Muara Jawa dan Samboja. Menjadi sentra perikanan hasil laut di Kukar saat ini. “6 kecamatan ini adalah sentra perikanan laut,” tutup Muslik.

Masmun Jaya Pranata Humas Diskominfo Kukar

Surat Edaran Bupati Kukar Tentang Kegiatan Masyarakat di Bulan Ramadhan 1444 H

24 Mar 2023

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menerbitkan Surat Edaran Nomor : B-722/KESRA/BINTAL/065.11/03/2023 Tentang Kegiatan Masyarakat Selama Bulan Suci Ramadhan 1444 H / 2023 M Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Surat Edaran bertanggal 20 Maret tersebut ditandatangani secara elektronik di Tenggarong dan ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Para Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa , Pelaku Usaha/Pengelola Tempat Hiburan/Karaoke/Kebugaran/ Ketangkasan, Pelaku Usaha/Pedagang Kuliner, dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. SE tersebut ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kukar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kukar, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Dalam SE tersebut disampaikan 10 point, yakni :

1. Diharapkan kepada masyarakat muslim selama Bulan Suci Ramadhan untuk meningkatkan dan menggalakkan kegiatan ibadah sosial keagamaan sebanyak- banyaknya dan menjaga ketentraman dengan saling menghormati antar pemeluk agama.

2. Menghimbau pembatasan aktivitas masyarakat di sepanjang turapan pada saat pelaksanaan sholat tarawih.

3. Untuk pelaksanaan Bergerakan Sahur, dihimbau dimulai pada pukul 03.00 WITA dan pelaksanaan Tadarus yang menggunakan pengeras suara luar dibatasi sampai pukul 22.00WITA, sedangkan aktifitas tadarus selanjutnya menggunakan pengeras suara dalam.

4. Menghimbau agar menghormati umat islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa dengan pembatasan aktivitas makan dan minum pada siang hari (waktu berpuasa) di lokasi restoran/rumah makan, angkringan, cafe, pedagang kaki lima (PKL) selama Bulan Suci Ramadhan 1444 H/2023 M. Penjualan makanan dan minuman diutamakan dengan cara dibungkus/dibawa pulang ke rumah (take away), dan apabila restoran/rumah makan, angkringan, cafe, pedagang kaki lima (PKL) tetap menjajakan dagangannya di siang hari maka wajib menutup tempatnya dengan kain/tenda.

5. Menutup tempat hiburan musik seperti tempat Karaoke, Panti Pijat di area hotel, penginapan maupun sejenisnya, penutupan dilakukan dari tanggal 21 Maret 2023 (tiga hari sebelum memasuki Bulan Ramadhan) dan buka kembali pada tanggal 25 April 2023 (tiga hari setelah Hari Raya Idul Fitri).

6. Pembatasan jam operasional pada tempat-tempat Arena Ketangkasan dan Kebugaran seperti tempat Billiard,Warnet dan Gym/Fitness diijinkan buka pada pukul 11.00 Wita dan tutup pada 17.00 Wita dan dibuka kembali pada pukul 21.00 Wita dan tutup pada pukul 24.00 Wita. Khusus gym/fitness dihimbau agar memisahkan jam aktivitas antara pengunjung laki-laki dan wanita.

7. Pelaksanaan Car Free Day (CFD) selama bulan Ramadhan ditiadakan.

8. Menghimbau kepada pemilik kos-kosan, penginapan dan hotel, agar lebih selektif saat menerima tamu, guna mencegah merebaknya kegiatan mesum dan prostitusi terselubung.

9. Melarang para pelaku usaha atau masyarakat untuk membuat, memproduksi, memperjual belikan, menyalakan dan menggunakan bunga api (petasan dan sejenisnya) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.

10. Terkait masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di sekitar lingkungan tempat tinggal, kepada seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan kegiatan berkumpul (berkhalawat) antara dua orang berlainan jenis yang bukan muhrimnya pada lokasi tertentu atau pada tempat-tempat gelap yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Penulis / Editor : Zainul Effendi Joesoef (Prahum Ahli Muda)

Anggaran Pilkada 2024 Disepakati Kabupaten dan Kota Se-Kaltim

24 Mar 2023

Rapat pembahasan pendanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, dipimpin langsung Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni, berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Jumat 24 maret 2023.

Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim HM Syirajudin, Kepala BPKAD Kaltim Fahmi Prima Laksana, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Rudiansyah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Hari Dermanto, dan Sekretaris Daerah Kukar Sunggono.

Rapat Pembahasan Pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah, sesuai amanat pasal 166 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - undang bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD masing-masing.

"Mengingat pemungutan suara Pilgub dilaksanakan serentak pada waktu bersamaan dengan PilBup/PilWali, maka akan dilakukan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota," Papar Sri Wahyuni mengawali sambutannya.

Adapun usulan anggaran kebutuhan pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota mengacu pada Keputusan KPU Nomor 543 tahun 2022 tentang standar dan petunjuk teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium.

Kebutuhan pendanaan Pilkada Serentak tahun 2024 Prov Kaltim. KPU Kaltim Membutuhkan Rp. 300.915.284.605 Miliar, Bawaslu Kaltim Rp. 134.008.662.000 Miliar dengan total Rp. 434.923.946.605 Miliar.

Dengan rincian 0.33% Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan, 50.44% Honorarium Badan Adhoc, 44.23% Tahapan persiapan pelaksanaan dan 5% Oprasional dan administrasi perkantoran.

"Pilkada 2024 menjadi bagian prioritas yang harus dilaksanakan di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Karena Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 Nopember 2024 wajib didukung dan disukseskan pemerintah daerah," tegas Sri Wahyuni.

Sementara, potensi sumber pendanaan Pilkada serentak tahun 2024 adalah Bagi Hasil Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasionalisasi dari sisa lelang dan SiLPA tahun 2023 dan Belanja Tak Terduga (BTT).

"Saya berharap dengan rapat ini ada kesepakatan terkait pendanaan, karena ada kewajiban kita untuk mengalokasikan 40% pendanaan ini pada anggaran perubahan 2023 kemudian sisanya akan dialokasikan ditahun 2024," jelas Sekprov Kaltim Sri Wahyuni.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono, untuk wilayah Kukar terkait pendanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, hal itu sudah di rumuskan dan dihitung.

“Namun dari perhitungan itu tetap diusulkan ke Provinsi sehingga menjadi kesepakatan bersama untuk Kabupaten/Kota se-Kaltim, dan kami di Kukar segera akan menganggarkan pada ABPD Perubahan tahun 2023, 40% dan 60% di APBD Murni tahun 2024,” ucap Sunggono

Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar

Tahun 2023 DKP Kukar Memberi Bantuan Untuk Sekitar 9 Ribu Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

24 Mar 2023

Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara (DKP Kukar), menyiapkan anggaran senilai Rp 219 miliar untuk tahun 2023.

Digelontorkan untuk pemberian bantuan yang bermanfaat langsung bagi para nelayan dan pembudidaya ikan di Kukar. Baik itu berupa sarana dan prasarana yang disasar kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).

Besaran anggaran sendiri diutarakan langsung oleh Kepala DKP Kukar, Muslik. Dimana dijelaskan olehnya, sudah masuk dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026. Yakni menyasar 25 ribu dari 35 ribu nelayan dan pembudidaya ikan di Kukar. Dalam tiap tahunnya menyasar 5 ribu nelayan dan pembudidaya ikan.

“Target kita di 2022 itu 5 ribu (nelayan dan pembudidaya ikan) ternyata bisa melampaui sampai 8.066 orang yang kita fasilitasi,” ujar Muslik saat dikonfirmasi, Jumat 24 Maret 2023.

Program yang masuk dalam pengembangan pertanian berbasis kawasan yang didalamnya ada sektor perikanannya. Jika melihat progres pemberian bantuan yang melampaui target tiap tahunnya, termasuk tahun 2023. Muslik yakin merampungkan pemberian bantuan kepada 25 ribu nelayan dan pembudidaya ikan di Kukar, rampung 2024 mendatang.

Muslik pun menargetkan di tahun 2023 akan menyasar sekitar 9 ribu nelayan dan pembudidaya ikan yang mendapatkan dampak manfaatnya secara langsung.

“Harapan kita di 2024 itu sudah sekitar realisasikan yang menjadi target bapak bupati. Tidak berhenti hanya kepada fasilitasi itu tetapi bagaimana manfaatnya, bagaimana fasilitasi ini betul-betul bisa meningkatkan produksi ini yang kita harapkan,” lanjutnya.

Dilanjutkan oleh Muslik, anggaran tahun 2023 ini meningkat hingga hingga Rp 61 miliar. Dimana pada tahun 2022 lalu, DKP Kukar menggelontorkan anggaran senilai Rp 158 miliar dengan berhasil menyampaikan bantuan kepada 8.066 orang nelayan dan pembudidaya ikan di Kukar.

Berdasarkan data dari Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Nelayan Kecil, DKP Kukar, Asli Husaini, untuk bidangnya mendapatkan bagian anggaran senilai Rp 83 miliar untuk 2023 ini. Diantaranya mesin ketinting sebanyak 968 unit, mesin diesel sebanyak 782 unit, cool box 1.250 buah, perahu fiber 333 unit, kawat tempirai 15.980 rol, gill net 1.700 buah, tramel atau rengge sebanyak 1.500 set, dua unit kapal nelayan dan fursen 2 unit.

“Untuk prasarananya, berupa dermaga TPI Anggana dan Samboja, pembangunan TPI Samboja dan pembangunan pabrik es TPI Samboja, juga beberapa pelatihan kepada nelayan,” ujar Asli Husaini.

Sementara untuk tahun 2022 lalu, bidangnya menyalurkan sebanyak 6.728 unit bantuan sarana alat tangkap ikan. Berupa pengadaan gill net sebanyak 1.250 unit, mesin diesel dan ketinting sebanyak 1.337 unit, pengadaan perahu fiber dan nelayan sebanyak 127 unit, kawat tempirai dan rengge sebanyak 4.070 unit, dan cool box sebanyak 10 buah. Dengan nominal nilai anggaran di bidangnya mencapai Rp 26 miliar.

“Menyasar 118 KUB tersebar di 18 kecamatan,” tutupnya.

Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar

Di Bulan Ramadan, ASN Kukar Masuk Kerja Pukul 8.30 WITA

23 Mar 2023

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menerbitkan Surat Edaran Nomor : B - 731/ORG/065.11/03/2023 Tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah / 2023 Masehi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Surat Edaran yang ditandatangani secara elektronik di Tenggarong pada tanggal 21 Maret 2023 tersebut ditujukan kepada Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Direktur RSUD, serta Direktur BUMD se Kabupaten Kutai Kartanegara. Surat Edaran tersebut diberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB di Jakarta dan Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.

Dalam Surat Edaran tersebut disampaikan 4 point, yakni pertama, jam kerja Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah / 2023 Masehi ditetapkan minimal 32,5 Jam per minggu. Pada hari Senin hingga Kamis ASN Kukar bekerja mulai pukul 08.30 hingga pukul 16.00 WITA dan pada hari Jum’at mulai pukul 08.30 hingga 11.00. WITA.

Kedua, SE tersebut juga menyampaikan ditiadakannya apel pagi dan tetap dilakukan presensi.

Ketiga, Bupati Kukar menginstruksikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah/Staf Ahli/RSUD/BUMD/ dan Kecamatan untuk memastikan pelaksanaan jam kerja dan tercapainya kinerja organisasi yang dipimpinnya.

Keempat, Bupati Kukar menginstruksikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Umum dan/atau 6 (enam) hari kerja, agar dapat menyesuaikan jam kerja di lingkungan kerjanya. Tujuannya agar perubahan jam kerja selama bulan Ramadhan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Penulis / Editor : Zainul Effendi Joesoef (Prahum Ahli Muda)

Bupati Kukar Resmikan Lorong Pasar Ramadan di Masjid Agung.

23 Mar 2023

Lorong Pasar Ramadan yang diinisiasi Ikatan Remaja Masjid, Masjid Agung akan berlangsung selama Bulan Suci Ramadan 2023.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah meresmikan langsung keberadaan Lorong Pasar Ramadan di halaman Masjid Agung Sultan Sulaiman, Tenggarong. Lorong Pasar Ramadan ini menyediakkan jajanan khas tradisional untuk berbuka puasa, dan kuliner lainnya. Termasuk juga menjual kain dan pakaian untuk ibadah.

“Nanti rangkaian kegiatan di lorong akan berlangsung sampai bulan suci Ramadan usai,” kata Edi, Kamis 23 maret 2023. Kegiatan ini dirangkai dengan festival habsi, begeraan sahor, dan lomba busana muslim modern, menyatu dalam rangkaian Irma Ramadan Fair 2023.

“Saya mengapresiasi kegaiatan ini karena ada inisiatif dan keinginanan dan terencana. Karena usaha itu, pemerintah kabupaten, dinas pariwisata, dan kecamatan Tenggarong membantu memfasilitasi,” ucapnya.

Edi berharap, komunitas-komunitas yang ada di Tenggarong dan Kukar khususnya bisa memiliki keinginan serta tekad yang kuat untuk memulai usaha. Ia ingin, kegiatan usaha berbasis masjid bisa terus ditekuni.

Jika demikiam, Edi optimis masjid-masjid di Kukar bisa berkembang. Untuk itu, Irma harus berperan aktif. Khususnya para alim ulama, ustaz dan takmir masjid.

“Semoga kegiatan ini memberikan dampak pada generasi muda, saya apresiasi karena mampu meningkatkan penjualan UMKM dengan fasilitas komunitas,” ujarnya.

Masmun jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar

Kukar Akan Bentuk Klinik dan Mewadahi Komunitas UMKM di Seluruh Kecamatan

23 Mar 2023

Puluhan ribu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tersebar di Kutai Kartanegara membentuk komunitas untuk memudahkan komunikasi.

Kini sudah terbentuk kelompok atau komunitas di sejumlah kecamatan. Salah satunya melalui grup Komunikasi Whatsapp.

Kabid Pemberdayaan UKM, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kukar, Dianto Raharjo menjelaskan tujuan membentuk komunitas tersebut untuk memudahkan pendataan pelaku UMKM di setiap kecamatan. Hanya saja, belum seluruh kecamatan terbentuk.

“Ada sebagian yang belum dan akan kami fasilitasi. Tujuannya untuk mendata sekaligus bersinergi guna mengetahui kebutuhan dan pelatihan apa yang belum kami lakukan,” katanya.

Selain itu, DiskopUKM Kukar telah menghadirkan klinik UMKM di Toko UKM Center Idaman, tepatnya di Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu. Keberadaan klinik tersebut sebagai wadah konsultasi bagi pelaku UMKM, baik terkait izin usaha maupun akses permodalan.

Terutama akses perbankan melalui Program Kredit Kukar Idaman serta informasi tentang berbagai pelatihan yang digelar oleh DiskopUKM. “Jadi warga Loa Kulu tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan informasi pelatihan,” ujarnya.

Hanya saja, klinik UMKM baru berada di Kecamatan Loa Kulu. Pihaknya berencana akan membuka klinik-klinik di kecamatan lainnya. “Loa Kulu merupakan project pertama. Insya Allah tahun ini ada beberapa kecamatan yang akan kami bentuk klinik UMKM,” tutupnya.

Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar

Diarpus Kukar Audit Kearsipan Internal Diskominfo Tahun 2023

23 Mar 2023

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kegiatan Audit Kearsipan Internal Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar. Kegiatan audit berlangsung di Ruang Rapat Kantor Doskominfo di Jalan Pahlawan 1, Kawasan Bukit Biru Tenggarong pada Selasa, 21 Maret 2023.

Kegiatan audit kearsipan tersebut dipimpin Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, dan Pemanfaatan Kearsipan Diarpus Marhaini yang didampingi Sub koordinator Pembinaan kearsipan Hendro Sugiarto, Pengelola Data Marliyana, Pengadministrasi Umum Dediya Nur, Pengolah Data Junaid Noor, dan Pengadministrasi Muhammad Junaidi.

Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, dan Pemanfaatan Kearsipan Diarpus Kukar Marhaini Marhaeni menyampaikan bahwa audit kearsipan pada OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan implementasi Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan.

Marhaeni menyampaikan apresiasi pada Tim Pengelola Arsip Diskominfo Kukar yang telah mengola arsip dengan baik. “Hal ini menunjukkan komitmen Tim Diskominfo Kukar terhadap pengelolaan arsip internal untuk memenuhi standard pengarsipan. Capaian Diskominfo semoga dapat menjadi motivasi dan support untuk terus meningkatkan kinerja, sehingga ke depan bisa meningkatkan prestasi,’’ ujarnya.

Sekretaris Diskominfo Solihin mengapresiasi Tim Pengarsipan Diskominfo Kukar atas upaya pengelolaan arsip internal. Apresiasi juga disampaikan kepada Tim Audit Diarpus Kukar atas saran, rekomendasi, dan dukungan kepada Tim Pengelola Arsip Diskominfo Kukar. “Semoga audit arsip ini dapat menjadi pendorong semangat, peningkatan kualitas, dan kinerja ASN Diskominfo Kukar khususnya Tim Pengelola Arsip Diskominfo,” ujarnya.

Diakhir kegiatan Subkoordinator Pembinaan Kearsipan Hendro Sugiarto menyampaikan hasil audit kearsipan pada Diskominfo Kukar. Disampaikannya perlu perbaikan dalam pengelolaan arsip yang harus mengacu pada tata naskah dinas, pentingnya membuat daftar arsip, dan penyusutan arsip berupa pemindahan dan pemusnahan arsip inaktif.

Hendro Sugiarto berharap penyampaian hasil audit kearsipan tersebut agar petugas arsip dapat memperbaiki pengelolaan arsipnya sesuai dengan rekomendasi Tim Diarpus Kukar. “Tertib arsip menjadi indikator yang sangat penting dalam akuntabilitas kinerja birokasi,” tuturnya.

Penulis : Heryanto

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Prahum Ahli Muda)

Bimtek Aplikasi Srikandi di Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa

22 Mar 2023

Bimbingan Teknis Aplikasi Srikandi digelar di Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa pada hari Selasa, 21 Maret 2023 di Kantor Kelurahan Dondang. Bimtek dengan sasaran Admin, Pencatat Surat, dan Pengelola Arsip serta seluruh ASN di Kelurahan Dondang.

Bimtek tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa dan PT. Alwi Dongdang Jaya serta Diskominfo Kukar sebagai narasumber.

Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1029/Produk-BUMDes-Sumber-Purnama-Masuk-Toko-Retail-dan-Perbelanjaan-Modern

Lurah Dondang Edy Kasianto menjelaskan bahwa tujuan Bimtek tersebut untuk percepatan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Dijelaskannya

bahwa peserta Bimtek Aplikasi Srikandi adalah seluruh ASN Kelurahan Dondang. Edy Kasianto berharap setelah mengikuti bimtek, ASN Kelurahan Dondang dapat menjalankan Aplikasi Srikandi dan menjadi kelurahan pertama di Kukar yang menerapkan aplikasi tersebut.

Penulis / Editor : Zainul Effendi Joesoef (Prahum Ahli Muda)

Kesbangpol Kukar Gelar Forum Perangkat Daerah Bahas Pemilu Pilkada.

22 Mar 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kukar menggelar Forum Perangkat Daerah, Selasa 21 Maret 2023 di ruang Rapat Kantor Kesbangpol Kukar, Tenggarong.

Kegiatan dipimpin langsung Kepala Badan Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti dengan dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan lainya.

Rinda mengatakan forum PD ini tindak lanjut dari sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

Renja perangkat daerah merupakan turunan dari rencana kerja pembangunan daerah atau disebut juga dengan rencana pembangunan tahunan daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh UU nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional.

Proses penyusunan RKPD Kukar berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui mekanisme forum musrenbang yang dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah dan konsultasi publik RKPD serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kaltim dan Pemerintah Pusat.

RKPD 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kukar 2021-2026, telah ditetapkan tema pembangunan di 2024 yaitu ‘Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan. “Hari ini kita telah berada pada tahapan forum perangkat daerah, ” katanya.

Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar

Produk BUMDes Sumber Purnama Masuk Toko Retail dan Perbelanjaan Modern

22 Mar 2023

Badan Usaha Milik Desa Sumber Purnama kecamatan Loa Kulu, kini tengah mengembangkan usaha dengan memasok beras hasil produksinya ke toko retail dan pusat perbelanjaan modern.

BUMDes ini fokus bergerak di sektor hilirisasi pertanian guna memaksimalkan pengembangan usahanya. BUMDes Sumber Purnama ditunjang alat Rice Milling Unit, dengan kapasitas produksi satu ton gabah per satu jam.

Selain itu Bumdes ini juga memiliki alat dryer atau pengering gabah hasil panen, yang didapat dari bantuan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, senilai kurang lebih Rp1,8 miliar, dengan kapasitas 10 ton gabah tiap kali beroperasi.

“Dryer itu pengadaannya akhir tahun lalu dan kami mulai menggunakan bulan Februari lalu. Jadi masyarakat kami tidak perlu lagi menjemur,” kata Kepala Desa Loh Sumber, Sukirno.

Dengan alat teknologi pengeringan gabah itu, BUMDes Sumber Purnama sudah mencakup beberapa gabungan kelompok tani dari beberapa desa dan kelurahan seperti Desa Loh Sumber sendiri, Desa Sungai Payang, Kelurahan Bukit Biru, hingga Desa Rapak Lambur.

Dalam waktu empat hari, BUMDes kami mampu memproduksi beras hingga 10 ton. Dihitung dari dua hari masa pengambilan gabah dari para petani, satu hari proses pengeringan gabah dengan dryer, satu hari proses penggilingan gabah dengan RMU.

Untuk pemasarannya sendiri, BUMDes ini menyasar toko retail dan perbelanjaan modern di Kota Balikpapan dan Samarinda. Sementara untuk kebutuhan Kukar, akan mengirim ke Kecamatan Kembang Janggut, Sangasanga dan Muara Badak. Bahkan sudah ada kios tersendiri menjual produk Bumdes Purnama.

Untuk diketahui produk Bumdes Sumber Purnama menyediakan beras dengan kemasan 3, 5, 10 dan 25 kg dengan merk Beras Cap Tugu.

Masmun Jaya : Pranata Humas Diskominfo Kukar