Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah membuka Rapat Koordinasi Lurah dan Kades, dan Sosialisasi Penataan Desa tahun 2022 pada hari ini, Senin (21/3/22) di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Kukar di Tenggarong.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Seketaris Daerah Kukar Sunggono, Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Kukar Aryanto , para Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kukar.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, pemberdayaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dikemukakan Bupati Edi Damansyah bahwa otonomi daerah telah memunculkan berbagai macam keberhasilan pembangunan sebagai buah beragam inovasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah. Namun pada sisi lain, Pemerintah Daerah masih menghadapi persoalan belum optimalnya pemenuhan kesejahteraan, sarana dan prasarana publik yang belum memadai, serta belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

"Jika dianalisa lebih mendalam, persoalan - persoalan tersebut terkait dengan fungsi-fungsi dasar tata kelola, seperti kejelasan peran dan tanggung jawab institusi, pembuatan kebijakan, fungsi pelayanan publik, koordinasi antar-institusi dan antar-sektor, kapasitas institusi dalam melaksanakan keputusan, serta transparansi pengelolaan anggaran dan aliran keuangan," ujar Bupati.

Bupati Edi Damansyah menilai banyaknya permasalahan tata kelola merupakan pertanda mendesaknya perbaikan tata kelola pemerintahan. Bupati berharap kegiatan yang digelar akan menghasilkan rumusan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kelurahan dan Desa agar masyarakat dapat segera merasakan efek pembangunan berdasarkan Program Kukar Idaman.

Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan, "Kajian administrasi dan teknis pemekaran di 17 desa telah selesai. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembentukan desa-desa baru. Batas kelurahan dan desa di Kecamatan Tenggarong dan Tabang telah selesai, sehingga tidak ada permasalahan / konflik berkaitan dengan batas wilayah kelurahan dan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara," jelas Bupati.

Bupati Kukar berpesan setelah penadatanganan rekomendasi pemekaran desa sebagai tindaklanjut proses pemekaran desa, perlu dilakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, inovasi kelurahan, pembuatan profil desa dan kelurahan (Prodeskel).

Bupati menekankan bahwa hal tersebut penting untuk kajian arah pembangunan kelurahan dan desa. "Optimalisasi potensi yang ada, untuk dapat dikembangkan melalui bumdes maupun kegiatan ekonomi kreatif," pesannya.

Bupati menekankan agar pelaksanaan program bantuan Rp. 50 juta/RT di Kelurahan untuk segera dirumuskan dan dilaksanakan sesuai dengan agenda. "Harus diawasi pelaksanaannya sehingga tidak terjadi permasalahan akuntabilitas, tepat sasaran sehingga maksud dan tujuan kegiatan ini sesuai dengan perencanaan, dan tercapai outcome, yakni kesejahteraan masyarakat.

Bupati Kukar berharap, momentum kegiatan ini dapat menjadi langkah maju dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menghadirkan layanan yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Bekerjalah dengan baik, penuh dengan integritas, loyalitas, dan profesional terhadap tupoksi. Kerja ikhlas dan kerja tuntas, sehingga visi dan misi Kukar Idaman menuju masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia dapat terwujud," pesan Bupati.

Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Kukar Aryanto menyampaikan bahwa rakor yang digelar hari ini merupakan kolaborasi Bagian Pemerintahan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya penataan pemekaran 17 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain membahas hasil kajian usulan pemekaran 17 desa, juga dibahas tentang penetapan batas desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tabang.

Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Kukar Aryanto menjelaskan, 17 desa yang diusulkan untuk dimekarkan adalah Desa Kembang Janggut, Lamin Telihan , Kedang Ipil , Kedang Murung, Tunjungan, Tanjung Harapan, Bangunrejo, Jembayan, Sungai Payang, Jonggon, Batuah, Purwajaya, Sepatin, Muara Badak Ulu, Saliki, Tanjung Limau, dan Jantur.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengharapkan Kadin Kukar menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Hal tersebut disampaikan dalam Pelantikan Dewan Pengurus Kadin Periode 2021-2026 pada hari ini, Sabtu (19/3/22) di Pendopo Odah Etam, kawasan Panji, Tenggarong.

Bupati Edi Damansyah menyampaikan bahwa saat ini tuntutan publik bukan hanya pada tata kelola pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan istilah Good Governance. Namun publik juga menuntut untuk menerapkan tata kelola pihak swasta/ perusahaan/korporasi yang dikenal dengan  

Good Corporate Governance. 

Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan berdasarkan peraturan perundang - undangan dan nilai etika usaha.

Dengan demikian korporasi tidak hanya berjalan sendiri, melainkan ada pihak-pihak atau stakeholders lainnya yang harus turut diperhatikan keberadaannya, yakni masyarakat umum dan Pemerintah.

Bupati Kukar menyampaikan bahwa penerapan Good Corporate Governance tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada prinsip-prinsip utama yang harus diimplementasikan yaitu transparansi, independensi, responsibilitas, akuntabilitas, serta kewajaran, dan kesetaraan.

"Saya berpesan agar pengurus KADIN  sungguh-sungguh mau dan mampu menerapkan semua prinsip itu dengan sebaik-baiknya. Seluruh pengurus dan anggota KADIN Kukar harus menjadi pelopor terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik," ujar Bupati Kukar.

Ditekankannya agar pengusaha - pengusaha yang tergabung di dalam KADIN Kukar, memiliki independensi yang tinggi. profesional dan mandiri dalam setiap menjalankan usahanya. Ditegaskannya agar pengusaha yang tergabung di KADIN Kukar, tidak menjadi beban Pemerintah Daerah, apalagi memanfaatkan kedekatan hubungan pengurusnya dengan pejabat pemerintah daerah. Para pengusaha harus menjadi contoh teladan untuk mewujudkan pengusaha-pengusaha yang akuntabel. 

Disampaikkan Bupati Kukar bahwa  dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara jelas dan tegas, menginginkan bahwa pelaksanaan pembangunan diselenggarakan dengan cara kolaboratif. 

Filosofi pembangunan Kukar Idaman secara eksplisit menyatakan bahwa upaya menciptakan daya saing dan kemandirian daerah harus didasari semangat kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

Oleh karena itu, upaya-upaya strategis untuk dapat memulihkan kondisi perekonomian kita yang sedang terpuruk tersebut, harus dilakukan dengan segera dan dengan cara-cara yang sistematis dan terukur. Dalam konteks itu, maka saling bekerjasama, saling bergandengan tangan, saling bersinergi, atau saling berkolaborasi, merupakan jawaban yang paling tepat untuk dapat dengan segera mengatasi hal-hal tersebut.

Bupati Edi Damansyah menyampaikan pesan berkaitan dengan IKN baru. "IKN telah ada di depan mata kita. Segala situasi dan kondisi terkait kepindahan IKN ke tempat kita, akan menjadi peluang sekaligus tantangan yang luar biasa besar.  

Suka tidak suka, kompetisi yang ketat akan dihadapi oleh para pengusaha lokal kita di IKN nanti," ujar Bupati. 

Bupati Edi Damansyah berpesan, KADIN Kukar harus menjadi organisasi ini yang mampu mempersiapkan seluruh anggotanya untuk menjelma menjadi pengusaha-pengusaha yang mandiri, profesional, produktif dan inovatif. Dengan demikian Kadin Kukar akan mampu berkiprah dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha, terutama bagi para pengusaha lokal

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menghadiri acara Pelantikan Dewan Pengurus Kamar Dagang (Kadin ) Cabang Kukar masa bakti tahun 2021 - 2026 yang digelar hari ini, Sabtu (19/3/22) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.

Dalam Pelantikan bertema “Peran Pengusaha Lokal Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 dan Pembangunan IKN” tersebut hadiri Ketua DPRD Kukar beserta jajarannya, jajaran Forkopimda Kukar , SKK Migas Distrik Kalimantan , Ketua Kadin Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala OPD di Pemkab Kukar.

Dalam sambutannya Bupati Kukar Edi Damansyah mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua Kabupaten Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dan seluruh Dewan Pengurus KADIN Kutai Kartanegara periode 2021-2026 yang telah dilantik atau dikukuhkan. Bupati berharap pengurus Kadin Kukar mampu mengemban amanah organisasi dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, dan sejujur-jujurnya. 

Bupati Edi Damansyah menyampaikan bahwa KADIN sebagai ruang berhimpun para pengusaha, tidak bisa lepas dari tanggung jawab bersama untuk  memulihkan kondisi perekonomian kita saat ini. KADIN harus ambil bagian, bahkan jika perlu menjadi pilar utama dalam rangka pemulihan ekonomi negara atau daerah.

"Saya mendorong KADIN Kabupaten Kukar untuk responsif dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Kolaborasikan dan sinergikan semua potensi yang dimiliki oleh KADIN Kukar dengan semua stakeholders yang sama-sama menginginkan kemajuan dan kebaikan bagi Kukar tercinta ini," harap Bupati Edi Damansyah. 

Ketua Kadin Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, Kadin Kukar konsisten akan terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Daerah  dan seluruh pemangku kepentingan, serta menjalin kerja sama strategis untuk memajukan perekonomian daerah dan nasional. 

Disampaikannya bahwa Dewan Pengurus Kadin Kukar bertekad untuk bersama-sama menjalankan program Kadin dalam menggerakkan roda perekonomian daerah Kukar.

Aulia Rahman Basri sebagai Ketua Umum Kadin Kukar dan Dewan Pengurus Kadin Kukar periode 2021-2026 telah ditetapkan ssebagai hasil  musyawarah pada tanggal 29 November 2021.

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegarav menggelar Rapat Koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jahetan Layar pada hari Kamis (17/3/22) di ruang rapat Kantor Kecamatan Anggana. 

Hadir dalam rakor tersebut Seketaris Kecamatan Anggana Eka Isnawati dan  Ketua KIM Jahetan Layar Syam Sanubari beserta anggota. Tim Diskominfo dipimpin oleh Pranata Humas Ahli Muda Hermawan didampingi Staf Heriyanto, Agust Wirakusumah, Erwinsyah, dan Rusna Jemain.

Hermawan menyampaikan bahwa rakor dengan pihak Kecamatan Anggana terkait monitoring Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan persiapan Bimtek. Sedangkan dengan pihak KIM Jahetan Layar untuk meminta saran dan masukan untuk penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemangku Kepentingan.

Hermawan menyatakan penyusunan Perbup dengan melibatkan stakeholders terkait, merupakan upaya pengembangan dan pemberdayaan khususnya pada KIM dalam diseminasi informasi publik terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah. 

Dalam sambutannya Seketaris Kecamatan Anggana Eka Isnawati memberikan dukungan dan menyambut baik rencana Diskominfo Kukar menggelar pelaksanaan Bimtek untuk anggota KIM Jahetan Layar Anggana dan siap memfasilitasi tempat pelaksanaannya. 

Ketua KIM Jahetan Layar Kecamatan Anggara Syam Sanubari mengusulkan agar dalam pelaksanaan bimtek ada materi tentang public speaking. “Para peserta bimtek perlu dibekali dengan kemampuan pengetahuan public speaking yang baik agar lebih terampil dalam menyampaikan gagasannya,” ujarnya.

Disampaikan oleh Syam bahwa nama KIM Jahetan Layar diinspirasi dari nama negeri

yang dipimpin  Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti dengan Permaisuri Putri Karang Melenu yang merupakan bagian dari histori Kesultanan Kutai Kartanegara. Wilayah Negeri Jahetan Layar merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Anggana pada saat ini. 

KIM Jahetan Layar sebagai komunitas telah ada sejak awal 2019 dan terbentuk ecara resmi pada bulan Februari 2020. Dalam kiprahnya KIM Jahetan Layar aktif memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Anggana. KIM tersebut menjadi sarana penyaluran kreatifitas dan inovasi bagi pemuda, tokoh perempuan dan anak-anak.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah beserta jajaran Forkopimda Kukar dan perusahan pengolahan minyak kelapa sawit melakukan pengawasan distribusi minyak goreng di Kecamatan Tenggarong. Kegiatan tersebut dilaksanakan siang tadi, Kamis (17/3/2022) di halaman parkir Kantor Camat Tenggarong.

Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan arahan dari Pemerintah Pusat bahwa Pemerintah Daerah wajib mengawasi, mengawal, dan memastikan distribusi minyak goreng. Tujuannya agar tidak terjadi kelangkaan dan harga tinggi. Kebijakan pemerintah langsung direspon positif oleh PT Tritunggal Group yang beroperasi di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada tahap awal PT Tritunggal Group mengalokasikan pasokan sebesar 16000 liter untuk Kecamatan Tenggarong. Selanjutnya akan terus berproses ke kecamatan lain seperti Anggana dan Samboja. “Kemarin sudah kami usulkan lagi untuk wilayah Kecamatan Marangkayu. Disana ada perusahaan produsen minyak goreng selain PT Tritunggal Group, yakni PT Kutai Refinery Plant  dan PT Rajawali untuk membantu distribusi minyak goreng,” ujar Bupati Edi Damansyah.

“Kami menyadari bahwa upaya ini masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta dari pihak BPS  sudah menghitung jumlah kebutuhan minyak goreng dalam satuan rumah tangga pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelas Bupati Kukar.  

Bupati Kukar Edi Damanyah menyampaikan bahwa kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Kukar secara bertahap berangsur bisa terpenuhi. “Hari ini sebanyak 16.000 liter minyak goreng disalurkan. Memang penyalurannya ini masih terbatas. Dalam distribusi juga melibatkan unsur Forkompinda seperti Satgas Pangan di Polres, Camat, Lurah hingga RT. Hal ini dilakukan karena kita masih dalam situasi pandemi Covid-19,” ungkap Bupati. 

Bupati Kukar berharap dengan adanya distribusi yang lakukan oleh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Kukar, tidak ada lagi antrian. “Mengenai harga tetap berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Saya mohon kerjasama terutama para Camat dan Kapolsek, Danramil, para Lurah, RT di lingkungan masing-masing untuk menyampaikan kepada masyarakat,” jelas Bupati. 

Ditegaskan Bupati Edi Damansyah, “Saya minta kepada seluruh jajaran, jangan ada oknum yang main-main dengan persoalan ini. jangan ada oknum yang mengambil keuntungan dalam di situasi seperti sekarang ini !” 

Bupati Kukar Edi Damansyah sangat berterima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya PT Tritunggal Group. 

“Kami menghimbau dan meminta kepada perusahaan kelapa sawit, khususnya yang sudah mempunyai pabrik CPO di Kabupaten Kutai Kartanegara,  agar memberikan partisipasi dan kerja bersama. “Saat berada di Kecamatan Kota Bangun, tepatnya di Desa Loleng , Saya sudah bertemu dengan salah satu perusahaan sawit. Saya minta  perusahaan harus ambil peran dalam situasi ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan minyak goreng di Kabupaten Kutai Kartanegara,”pungkasnya. 

Pada Senin depan Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Kepala Dinas Perkebunan akan mengundang 16 dari 40 perusahaan pemilik pabrik CPO yang aktif di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bupati Edi Damansyah berharap kerjasama pihak perusahaan dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Diskominfo Pemkab Kutai Kartanegara Rabu pagi tadi (16/3/22) menggelar Rakor dengan beberapa OPD membahas penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rakor yang digelar oleh Forum Koordinasi Perangkat Daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 4 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah.  

Dijelaskan oleh Kadi Kominfo Kukar Dafip Haryanto bahwa FKPD dalam aktifitasnya adalah melaksanakan diskusi dengan perangkat daerah terkait untuk melakukan sinergisitas program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja, serta menyelaraskan usulan hasil musrenbang RKPD kecamatan.

“Pada hari ini kita undang beberapa kecamatan yang sudah memasukkan hasil input SIPD  terhadap hasil musrenbang kecamatan. Diskusi pagi tadi melakukan validasi dan menajamkan indikator RKPD tahun 2023. Dari hasil diskusi juga dilakukan klarifikasi beberapa usulan dari Desa melalui hasil musrembang Kecamatan yang akan dicover Diskominfo di tahun 2022,” jelas Kadis Kominfo Kukar. 

Dari rakor FKPD tadi pagi disampaikan oleh Kadis Kominfo bahwa kegiatan yang belum teranggarkan di tahun 2022, disepakati akan  dimasukkan dalam usulan tahun 2023 sesuai hasil musrembang kecamatan. “Dari klarifikasi dihasilkan kesepakatan dan dihasilkan rumusan, dan dibuat berita acara yang ditandatangani bersama,” jelas Kadis Kominfo Kukar. 

Juga disampaikannya bahwa Diskominfo Kukar telah bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam penugasan operator  seluler dan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam  program internet desa yang dilaksanakan di tahun 2002. 

Sub Koordinator Perencanaan Pengembangan Pemerintah dan Aparatur Bappeda Dayang Siti Dahlia mengatakan keberadaan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) sangat penting. Dijelaskannya Rakor FKPD sebagai media baru bagi perangkat daerah merupakan proses untuk menyepakati dokumen perencanaan di daerah, khususnya rancangan rencana untuk tahun 2023. 

Dijelaskannya kegiatan FKPD yang dilaksanakan di Diskominfo Kukar membahas dan menyepakati usulan-usulan dari hasil musrenbang kecamatan yang ditujukan ke diskominfo. Dayang Siti Dahlia berharap hasil pembahasan dalam  rakor RKPD yang telah disepakati dapat menjadi bahan untuk penyempurnaan dokumen LKPD 2023 dan selanjutnya akan dibahas pada musrenbang LKPD tingkat Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Studi Komparatif Penilaan Kinerja Perangkat Daerah ke Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Pemkab Kukar dipimpin Sekretaris Daerah Sunggono diikuti oleh Plt. Kepala Bappeda Sy Vanesa Vilna, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Saiful Bahri, Sub Koordinator Perencana Muda Bappeda Ferdian Nur, Analis Pembangunan Nopianda, Analis Program Teddy Irawan,  Fifin Indera Yani, Dandi Irawan dari Bagian Organisasi Setkab Kukar, dan Fedlandy dari Diskominfo Kukar. Rombongan diterima oleh Kepala Bappeda Provinsi DIY Beny Suharsono  didampingi Kepala Bidang Pengendalian Suwantoro di ruang rapat A Bappeda DIY pada hari Senin siang (14/3/22).

Sekda Kukar Sunggono mengatakan tujuan studi komparatif merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah. Dalam arahannya Bupati Edi Damansyah meminta kepada Sekda Sunggono  untuk memastikan kinerja OPD Kutai Kartanegara kedepan kinerjanya bisa lebih terukur. Disampaikan Oleh Sekda Sunggono bahwa Bupati sering mengingatkan bahwa mungkin saja OPD  sudah merasa bekerja, tapi belum berkinerja. 

Kepala Bappeda Provinsi DIY Beny Suharsono menyampaikan beberapa aspek yang dievaluasi dalam akuntabilitas kinerja, antara lain adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja.

Dijelaskannya bahwa inti akuntabilitas kinerja antara lain adalah kinerja yang berorientasi hasil (outcomes), ada keselarasan-memiliki sebab akibat (causality) dan sinergitas (aligment), ada ukuran kinerja yang terukur dan relevan, dan ada target kinerja yang terukur dan logis. Ditekankannya bahwa "Performance Based Organizations" (organisasi disusun berdasar kinerja yang ingin dicapai) adalah merupakan hal yang penting.

Dalam event tersebut Sekda Sunggono berharap kepada Tim Kukar peserta  kegiatan studi komparatif agar nantinya dapat ikut membantu merumuskan rencana kebijakan penilaan kinerja perangkat daerah. “Hal itu penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan kita on the track sesuai dengan ketentuan, termasuk memastikan bahwa target capaian kinerja OPD itu bersesuaian dengan RENSTRA dan RKPD," ujar Sekda Sunggono. Ditegaskannya bahwa OPD adalah bagian penting untuk pencapaian target kinerja kepala daerah yang sudah membangun janji dan komitmen dengan masyarakat.

Sementara itu Plt. Kepala Bappeda Sy Vanesa Vilna meminta sharing dari Bappeda DIY mengenai titik-titik kritis antara perencanaan dan penganggaran di Pemda DIY. Disampaikannya usai melalukan Studi Komparatif Penilaan Kinerja Perangkat Daerah, Pemkab Kukar akan membentuk tim penyusun rencana kebijakan. Tujuannya agar perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA dan RKPD sesuai dengan RPJMD.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rakor Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan tindak lanjut usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Rakor tersebut dilaksanakan pagi ini Rabu (16/3/22) di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo di jalan Pahlawan 1, Bukit Biru – Tenggarong .

Rakor dipimpin oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara Dafip Haryanto. Rakor tersebut menghadirkan narasumber Sub Koordinator Seksi Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur Bappeda Kukar Dayang Siti Dahlia. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris dan para Kabid, pejabat fungsional Diskominfo, pimpinan / pejabat dari OPD seperti Bappeda, DPMPD, Kecamatan Sebulu, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Kenohan, Anggana, dan Loa Kulu.

Dalam sambutannya Kadis Kominfo menyampaikan pentingnya forum ini karena membahas point-point penting perencanaan program pembangunan yang diusulkan pada musrenbang kecamatan yang akan diselaraskan dengan rencana kerja OPD.

Ditekankannya bahwa perencanaan pembangunan daerah harus terstruktur, sistematis, mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Karenanya harus dilaksanakan secara gabungan oleh beberapa perangkat daerah dibawah koordinasi Bappeda. Tujuannya untuk menyelaraskan usulan hasil musrenbang kecamatan dengan OPD yang merupakan pemilik tupoksi agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling mendukung.

Sub Koordinator Seksi Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur Bappeda Kukar Dayang Siti Dahlia dalam paparannya menyampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah untuk menyelaraskan program /kegiatan / Sub Kegiatan OPD dengan usulan program dari kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan. Kedua, untuk mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, serta mengacu pada target kinerja RPJMD tahun 2021 – 2026. Ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD dengan OPD lainnya untuk  optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Keempat, untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing OPD, dan hasil forum OPD menjadi pemutakhiran rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas didalam musrenbang RKPD tingkat Kabupaten.

Dalam forum tersebut pihak kecamatan menyampaikan point-point penting yang perlu dibahas bersama Bappeda berkaitan dengan RPJMD dan Diskominfo sebagai OPD yang memiliki tupoksi dalam bidang komunikasi dan informatika. 

Bidang Statistik Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rapat Koordinasi Tata Kelola Statistik Sektoral pada hari ini, selasa (14/3/22) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, jalan Pahlawan 1 kawasan Bukit Biru,Tenggarong. 

Rakor tersebut dipimpin Kadiskominfo Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto dan dihadiri pimpinan / pejabat OPD  Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan para pejabat struktural dan fungsional Diskominfo Kukar. Rakor tersebut menghadirkan Statistisi Pertama Pemerintah Kota Samarinda Bambang Deni Ariyanto sebagai narasumber. Bidang Persandian dan Statistik Pemerintah Kota Samarinda memiliki predikat terbaik dalam tata kelola statistik sektoral di Kalimantan Timur.  

Kadiskominfo Kukar Dafip Haryanto dalam sambutannya berpesan agar rakor ini dapat diikuti dengan baik oleh para peserta, sharing pengalaman dan pengetahuan, dan diharapkannya dapat menghasilkan perbaikan cara kerja dalam tata kelola statistik sektoral di Diskominfo Kukar. 

Statistisi Pertama Pemkot Samarinda Bambang Deni Ariyanto dalam paparannya menyampaikan terdapat beberapa syarat dan pendukung dalam mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral. Syarat dan pendukung tersebut diantaranya adalah regulasi yang jelas, SDM yang berkualitas, kolaborasi dengan OPD lain, dan dokumentasi. Dijelaskannya bahwa kita tidak mungkin bisa bekerja tanpa panduan regulasi yang jelas, SDM yang berkualitas dalam pengelolaan data, keterlibatan OPD lain seperti BPS, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah lainmya, serta tim media yang kuat.

Bambang Deni Ariyant menekankan pentingnya kerja sama yang solid dan koordinasi yang baik. “Dengan demikian kita tidak hanya mampu menyajikan data sektoral yang baik, bahkan juga bisa melakukan kegiatan survey untuk kebutuhan lain, sebagaimana yang saat ini telah kami lakukan di Kota Samarinda,” pungkasnya.

Kelangkaan minyak goreng dipasaran saat ini menjadi penyebab keresahan masyarakat di Indonesia, termasuk bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi rencana tindak lanjut terkait kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rakor tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seketaris Daerah pada pagi tadi, Senin (14/3/22). 

Rakor tersebut dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Wiyono dan dihadiri para Pimpinan OPD yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kukar, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Satgas Pangan Polres, dan PT. Bulog Samarinda .

Dalam arahannya Asisten II Wiyono menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mencari solusi dan gerak cepat dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. "Kondisi kelangkaan minyak goreng yang terjadi ini bukan hanya di Kukar, namun juga nasional. Diharapkannya masyarakat tidak panik dalam menyikapinya. Saat ini  Pemkab Kukar berupaya maksimal untuk mencari solusi mengatasi kelangkaan minyak goreng dan terus memonitornya. Informasi yang didapat, memang tidak ada distribusi dari pabrik, sehingga terjadi kekosongan produk di pasaran. 

Asisten II Wiyono menyampaikan untuk menyikapi kondisi tersebut diharapkan masyarakat untuk tertib dalam antrian. Kepada para pedagang diingatkan untuk tidak melakukan penimbunan ataupun menaikkan harga diluar kewajaran karena akan dilakukan tindakan tegas oleh aparat. Untuk itu Pemkab Kukar bersama tim Satgas Pangan Polres Kutai Kartanegara akan melakukan sidak ke lapangan. Pemkab Kutai Kartanegara juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur dan PT. Bulog Samarinda. 

“Dengan ini saya tegaskan, jangan ada yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadhan, ada kemungkinan kebutuhan pangan yang lain juga akan mengalami kenaikan harga. Untuk ituPemkab Kutai Kartanegara bersama pihak terkait akan menggelar operasi pasar. Untuk itu saya berharap semua pihak terkait dapat berperan dalam  menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga apapun yang menjadi masalah dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Asisten II Wiyono.

"Kemajuan teknologi terutama di sektor informatika dan komunikasi, memaksa kita  melakukan trasformasi digital. Jika tidak, kita akan semakin terpinggirkan".  Kalimat tersebut disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Wiyono usai membuka Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) di Hotel Grand Elty Singgasana Jalan Pahlawan di kawasan Bukit Biru, Tenggarong pada  hari ini, Sabtu (12/3/22).

Disampaikannya bahwa kegiatan ekonomi saat ini tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu pelaku ekonomi harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya sehingga pengelolaan menjadi lebih baik, modern, dengan jangkauan pemasaran yang lebih luas.

Dalam diskusinya dengan Sub Koordinator Balai BPSDMP Kominfo Banjarmasin Syrifuddin, Asisten II  Wiyono berharap pelaksanaan pelatihan DEA bisa dilaksanakan di beberapa titik kecamatan. Hal ini didasarkan pada realitas luas wilayah dan tersebarnya penduduk di kecamatan - kecamatan. Dengan pelaksanaan di kecamatan - kecamatan, maka  akan mempercepat distribusi ataupun pemerataan peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dikemukakannya bahwa peningkatan kualitas SDM dibidang digital di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejenis dengan program pelatihan DEA, sudah terkonsep di RPJMD yang terintegrasi dengan program Smart City.

Dijelaskannya bahwa dalam program Smart City terdapat 6 pilar yang terkait dengan digitalisasi. Salah satu pilarnya Smart Economy berkaitan dengan digital entrepreneurship. Ditekankannya dengan pengetahuan digital entrepreneurship, maka pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi akan membantu pemasaran dan mempermudah  mekanisme pembayaran. "Dengan sistem  digital ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi para pelaku usaha mikro  dan menengah di Kabupaten Kukar," harapnya. 

Asisten II Wiyono menyampaikan akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD dan pihak terkait untuk dapat memenuhi  target dalam pelaksanaan Program DEA Kementerian Kominfo RI sebanyak 500 orang. Asisten II Wiyono bahkan berharap bisa mendapatkan kuota yang lebih banyak. 

Wiyono menyampaikan bahwa Pemkab Kutai Kartanegara akan segera berkoordinasi dengan pihak Balai BPSDMP Kominfo Banjarmasin untuk pelaksanaan kelas lainnya yang menyasar ASN , calon tenaga kerja lulusan sekolah kejuruan,  universitas, tenaga pendidik, serta komunitas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai target yang tercantum pada MoU.

Asisten II Wiyono menyampaikan, "Kegiatan yang dilakulan Kementerian Kominfo RI  melalui Balai BPSDMP Kominfo Banjarmasin ini kita harus cepat kita ambil untuk menyongsong  Ibu Kota Negara baru. Kalau kita lambat bergerak, tentunya kita akan semakin tertinggal karena akan banyak orang hadir ke sini dengan kompetensi yang cukup tinggi. Kita harus mempersiapkan SDM unggul untuk bisa bersaing," pungkasnya.

Sebanyak 70 orang digipreneurs Kukar  mengikuti Digital Entrepreneurship Academy (DEA) di Tenggarong mulai hari ini hingga besok (12-13 Maret 2022). Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Elty Singgasana di Bukit Biru, Tenggarong membahas tentang pengelolaan keuangan secara digital dengan menghadirkan instruktur dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika  RI melalui Balai Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP KOMINFO) Banjarmasin bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. 

Sub Koordinator Penelitian pada Balai  BPSDMP Kominfo Banjarmasin Syarifuddin menyampaikan bahwa maksud pelatihan DEA adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia bertalenta digital dan mempersiapkan SDM yang unggul dalam mendukung program Indonesia Digital 2024.

Disampaikannya bahwa pelatihan DEA adalah untuk membantu pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan secara digital dan melakukan kegiatan impor dan ekspor dengan melakukan pemasaran melalui media. Hal itu didasarkan dari realitas perkembangan bisnis online yang sangat pesat di Indonesia dan pemanfaatan media sosial sebagai salah satu potensi penggerak roda ekonomi oleh perusahaan.

Syarifuddin mengatakan dengan kurikulum materi pelatihan pengelolaan keuangan secara digital dalam program DEA ini, diharapkan peserta dapat memahami dasar digital marketting , pengetahuan akses modal dan dapat memahami mekanisme Digipreneur Naik Kelas dan Go Global. 

Secara historis Program Digital Talent Scholarship (DTS) dari Kementrian Kominfo RI  ini mulai dilaksanakan sejal tahun 2018 dan berfokus pada angkatan kerja.  Pada tahun 2020 mulai berfokus kepada masyarakat dan pelaku usaha.