Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin menyerahkan bantuan Program Dedikasi Kukar Idaman kepada kalangan petani dalam arti luas. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Sidomulyo Jalan Sakulima RT. 8 Kecamatan Anggana pada hari Selasa, 10 September 2024.

Hadir dalam event tersebut Ketua DPRD Kukar Sementara Farida, beberapa Kepala OPD, Forkopimcam Anggana, Kepala Desa Sidomulyo, KWT Sidomulyo, KTNA Kecamatan Anggana, para penerima bantuan, dan tamu undangan. Event tersebut merupakan salah 1 dari 23 program dedikasi Kukar Idaman yang diperuntukkan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin dalam arahannya menyampaikan bahwa bantuan pertanian dalam arti luas yang didalamnya ada pekerbunan, peternakan, dan perikanan.  “Ini merupakan program khusus yang sudah kami canangkan kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Sudah 2 tahun terakhir ini sudah kami tetapkan beberapa kecamatan prioritas untuk sektor pertanian dalam artian luas, salah satunya adalah Kecamatan Anggana yang sudah menjadi lokus dalam peningkatan sektor pertaniannya,” tuturnya.

“Bukan hanya persawahan dan perkebunan, tetapi juga perikanan serta peternakan. Kita dorong untuk menjadi kekuatan Kukar khususnya untuk sektor perekonomian yang berkelanjutan bagi keluarga-keluarga kita yang ada diseluruh pelosok Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya. Dijelaskannya bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tidak ada habisnya, dan kedepannya bisa membantu perekonomian di Kukar.

“Sektor pertanian adalah sektor yang tidak ada habisnya dan bersifat dapat diperbarui. Diharapkan kedepannya dapat menjadi tumpuan perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini tercatat 25.000 orang nelayan produktif yang masuk dalam program Kukar Idaman,” jelasnya.

Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah melantik 2.300 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap Pertama. P3K yang dilantik terdiri dari Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan upacara Kantor Bupati Kutai Kartanegara pada hari Senin, 9 September 2024.

Hadir dalam event tersebut Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Ketua DPRD Kukar Sementara Farida, Sekda Kukar Sunggono, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, Asisten III Dafip Haryanto, para Kepala OPD Kukar, rohaniawan, dan para tamu undangan.

Baca juga : Asisten 3 Pimpin Rapat Penyusunan Draft Perbup Percepatan Penanganan Stunting

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa menjadi seorang ASN adalah sebuah amanah yang besar. "Saya berharap Bapak/Ibu dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berintegritas. Jauhi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadilah ASN yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati," harapnya.

"Saya yakin, dengan bergabungnya Bapak/Ibu dalam jajaran ASN, akan semakin memperkuat sinergi dan kontribusi dalam membangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang lebih maju dan sejahtera," tuturnya.


Bupati Kukar menegaskan bahwa pencapaian bukan hanya sebagai prestasi di birokrasi, namun yang lebih penting adalah kebahagian rakyat dengan mewujudkan impian dan kebutuhan rakyat seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan. “Ingat, kita bekerja untuk rakyat dan rakyat menunggu hasil kerja kita semua," tegasnya.


"Saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pegawai yang tadinya berstatus tenaga honor, sekarang sudah meningkat menjadi PPPK. Ini merupakan bentuk komitmen kami karena perjuangan Pemkab Kukar untuk mendapatkan kuota sejumlah 2.300 pada tahap pertama ini tidaklah mudah karena berlomba dengan kabupaten/kota se-Indonesia," ujarnya.

Baca juga : Bupati Edi Damansyah : “Desa Harus Lebih Kreatif Dayagunakan Sumber Daya di Desa”


“Pengambilan sumpah dan janji harus tetap dilaksanakan walaupun kondisi hujan seperti ini. Jika tidak dilakukan pengambilan sumpah dan janji, maka Saudara-Saudara tidak akan mendapat haknya," tegasnya.


"Saya ucapkan selamat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan saya ingatkan bahwa pola pikir harus diubah. Jika dulu masih tenaga honor agak sedikit malas-malasan dan sedikit kendor dalam bertugas, dengan berubah statusnya menjadi PPPK, harus diubah dan diperbaiki. Itu saja yang saya titipkan dan yang kedua, tolong dijaga Kukar idaman," pesannya.

Penulis/Fotografer : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Edi Damansyah melaksanakan pengukuhan penambahan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) zona hulu di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuhan berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Kota Bangun pada hari Senin, 9 September 2024.
Hadir dalam event tersebut Wakil Bupati Kukar, Ketua DPRD sementara Kukar, Pimpinan Bankaltimtara Cabang Tenggarong, Camat se-Kabupaten Kukar, dan Forkopimcam Kota Bangun.


Dalam event tersebut Bupati Kukar Edi Damansyan menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan Bupati Kukar kepada perwakilan 8 kecamatan di zona hulu yakni Kecamatan Kota Bangun Darat, Kota Bangun, Tabang, Kembang Janggut, Muara Wis, Muara Kaman, Muara Muntai, dan Kenohan.


Dalam sambutannya Bupati Edi Damansyah menyampaikan, "Memperhatikan penyusunan perencanaan Pembangunan Desa yang telah dilaksanakan oleh Desa, hendaknya Pemerintah Desa beserta BPD dapat melakukan perencanaan program kegiatan prioritas dan strategis yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan, penanganan dan pencegahan stunting, serta pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan desa," ujarnya.


Bupati juga meminta agar Desa juga dapat lebih kreatif dalam mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada di desa. Ditekankannya agar Desa dapat menggunakan dan mengelola sumber daya dengan baik dan produktif agar menghasilkan nilai ekonomis. Tujuannya untuk mendukung peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dan utnuk mendorong pemberdayaan, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan.


Bupati Edi Damansyah berharap hal tersebut dapat membawa manfaat bagi kemajuan serta kemandirian Desa dan Daerah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

Penulis : Heriyanto (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi)
Fotografer : Annisa Noni Fardiah dan Abdilah Amin ( Tenaga Ahli )
Editor : Zainul Effendi Joesoef ( Pranata Humas Ahli Muda )

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mengggelar rapat pembahasan penyusunan draft Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Percepatan Penurunan Stunting. Rapat dipimpin oleh Assisten III Bidan Administrasi dan Umum Pemkab Kukar Dafip Haryanto. Rapat berlangsung di ruang rapat lantai 4 Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah Kukar pada hari Selasa, 10 September 2024.


Draft perbup yang akan diajukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan akan menjadi regulasi bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menjalankan penanganan stunting sesuai dengan target daerah dan target nasional.


“Hal yang penting, seluruh panduan ada regulasi telah dibuat oleh Pemerintah Daerah. Hal ini salah satu yang ditanyakan saat FGD dengan Kemenpan RB,” jelasnya. Diharapkannya dengan adanya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara dapat memberikan landasan hukum yang kuat dalam penanggulangan stunting di Kukar.


Disampaikannya bahwa desain Raperbup menitikberatkan pada tugas serta fungsi OPD dan stakeholders terkait agar dapat konsisten dalam mengentaskan stunting di Kukar. “Dengan demikian penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kukar bisa terarah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dari jajaran OPD hingga ke desa, serta impian Pemkab Kukar dalam menurunkan stunting bisa tercapai maksimal,” harapnya.

Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengukuhkan penambahan masa jabatan 193 Kepala Desa di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Lantai 1 Kantor Bappeda pada hari Jumat, 6 September 2024.

Hadir dalam event tersebut Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Forkopimda Kukar, Ketua DPRD Kukar sementara Farida, Sekda Kukar Sunggono, Ketua TP PKK Kukar Maslianawati Edi Damansyah, Asisten 1 Akhmad Taufik Hidayat, para Kepala OPD Kukar, Pimpinan Bank Kaltimtara Tenggarong, seluruh Kepala Desa dan Ketua PKK se-Kabupaten Kukar.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dalam arahannya menyampaikan bahwa pengukuhan penambahan masa jabatan 193 Kepala Desa se-Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam regulasi tersebut masa jabatan Kepala Desa ditetapkan selama 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

"Dengan momentum penting pada hari ini, semoga menjadi pemicu semangat pengabdian bagi seluruh Kepala Desa dalam bekerja dan berkinerja secara optimal untuk menuju terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat desa di Kabupaten Kutai Kartanegara," tuturnya.

“Hendaknya Pemerintah Desa dapat melakukan perencanaan program kegiatan prioritas dan strategis yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan, penanganan dan pencegahan stunting, serta pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan desa. Saat ini desa juga dituntut untuk lebih kreatif dalam mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada untuk dikelola secara baik dan produktif agar dapat menghasilkan nilai ekonomis. Hal ini dapat digunakan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun dalam mendorong pemberdayaan, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan," jelasnya.

Bupati Kukar berharap, “Peran tugas pokok dan fungsi Kepala Desa se-Kabupaten Kukar dapat dioptimalkan lebih baik lagi serta apa yang belum selesai dikerjakan dapat diselesaikan dan rencana kerja Pemerintah Desa harus terintegrasi dengan baik. Selamat atas pengukuhan penambahan masa jabatan kepada seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat bekerja, tetaplah menjaga amanah dan marwah," pesannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kukar Arianto dalam wawancara menyampaikan bahwa penambahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun sesuai dengan amanat dari Kemendagri. "Di Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi menjadi 2 kloter, yakni yang menjabat sejak tahun 2019 hingga tahun 2025 dan ada yang menjabat mulai tahun 2022 hingga tahun 2028," ujarnya.

"Dengan penambahan masa jabatan selama 2 tahun, otomatis Kades dengan masa jabatan tahun 2019 hingga 2025, maka masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2027. Sedangkan Kades yang menjabat dari tahun 2022 hingga 2028, maka masa jabatannya hingga tahun 2030. 

Dalam diktum perpanjangan tersebut, masa jabatan tersebut berlaku sejak dilantik menjadi Kepala Desa," jelasnya.

Penulis dan Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Rudi Gunawan membuka acara penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong pada hari Selasa, 3 September 2024.

Hasil pemeriksaan hasil kesehatan tersebut dibacakan oleh Komisioner KPU Kukar Muhammad Rahman. Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut menyatakan bahwa ketiga bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Kukar pilkada tahun 2024 dinyatakan memenuhi syarat.

Disampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari persyaratan bakal calon untuk melaju pada tahap berikutnya. Muhammad Rahman menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di RSUd A.M. Parikesit Tenggarong Seberang meliputi pemeriksaan jasmani, rohani, dan penyalahgunaan narkotika.

Ketua KPU Kukar Rudi Gunawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada RSUD A.M. Parikesit Tenggarong Seberang yang telah memperlakukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar dengan baik dan setara. Selanjutnya hasil pemeriksaan kesehatan dari RSUD A. M. Parikesit Tenggarong Seberang tersebut diserahkan Ketua KPU Kukar Rudi Gunawan kepada 3 perwakilan bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Kukar.

Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)


Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Kick Off Stop BABS (Stop Buang Air Besar Sembarangan). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kukar sebagai Kabupaten SBS dan merupakan bagian dari upaya menurunkan prevalensi stunting. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu pada hari Rabu, 4 September 2024.


Hadir dalam event tersebut Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Asisten II Kukar Ahyani Fadianur Diani, Ketua DPRD Kukar Sementara Farida, beberapapejabat dan staf OPD Kukar, Forkopimcam Loa Kulu, Kepala Desa Jembayan, Puskesmas Loa Kulu, Apkesmi Kukar, Pemdes Jembayan, KWT Desa Jembayan, Kader Posyandu, dan para tamu undangan.


Dalam event Bupati Edi Damansyah melakukan peninjauan WC dan melakukan pelepasan balon serta melakukan penandatanganan Komitmen Bersama Kick Off Stop BABS Kabupaten Kukar Tahun 2024.

Kepala Desa Jembayan Erwin dalam sambutannya menyampaikan, “Kami mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak lagi Buang Air Besar Sembarangan, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan pengadaan WC tersebut,” tuturnya.


Plt. Kadis Kesehatan Kusnandar menyampaikan laporan bahwa dari 15 desa yang ada di Kecamatan Loa Kulu, sudah ada 7 desa yang menerapkan program Stop Buang Air Besar Sembarangan. “Sebaik apapun kita memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita guna mencegah stunting, kalau lingkungannya kurang sehat dan tercemar tetap mempengaruhi tumbuh kembang para balita,” ujarnya.


Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dalam arahannya menyampaikan kinerja Dinkes harus terintegrasi dengan beberapa OPD yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Diharapkannya yang sudah dikerjakan ini harus dilaksanakan dengan baik. “Tinggal bagaimana kita mengedukasi dan bersosialisasi dengan masyarakat penerima manfaat, bahkan masyarakat yang bertempat tinggal dipinggir mahakam juga nantinya harus kita beri solusi,” imbuhnya.

“Teman-teman Dinas Perkim infrastrukturnya, dan teman-teman Dinas kesehatan yang menyiapkan serta mengkroscek datanya. Semuanya harus punya perencanaan yang baik. Saat ini Kutai Kartanegara menjadi salah satu dari 5 lokus percepatan Desa SBS di Kalimantan Timur. Harapan saya setelah Kick off pada hari ini, dapat dilakukan langkah-langkah percepatan di desa-desa lain yang menjadi target sasaran desa SBS,” tuturnya.


Bupati Edi Damansyah menyampaikan bahwa data saat ini baru 59 (25%) desa SBS di Kutai Kartanegara. “Target kita pada tahun 2024 ini paling tidak ada tambahan sebanyak 45 desa SBS lagi. Dengan desa SBS maka akan terdapat Kecamatan SBS dan pada tahun 2025 Kutai Kartanegara menjadi Kabupaten SBS yang bebas buang air besar sembarangan,” jelasnya.


Bupati Kutai Kartanegara menegaskan agar setiap pihak selalu melakukan update data. “Tadi setelah saya cek disekitar area WC yang dibangun rumahnya juga dibedah dan diperbaharui, karena ada bedah rumah program penanganan kemiskinan, maka perlu dilakukan update data warga pra sejahtera yang rumahnya tidak layak huni,” tuturnya.


“Kalau diliat yang telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kukar, tidak menutup kemungkinan nanti kedepan, kita bangun setiap 1 rumah bisa kita bangun WC nya. Kita akan kaitkan dengan program bedah rumah yang selama ini kami kerjakan bekerjasama dengan Kodim 0906 Kukar.
Desa Jembayan adalah salah satu lokus terkait dengan penanganan sanitasi BABS. Nanti bisa dievaluasi seperti yang sudah disampaikan ada sebanyak 36 unit WC yang telah dibangun di Kecamatan Loa Kulu,” imbuhnya.

Penulis/Fotografer : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta menggelar kegiatan Lokakarya Implementasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bappeda Kukar pada hari Selasa, 4 September 2024. Lokakarya tersebut dihadiri pejabat dan staf Bappeda, Perkim, Fatayat NU, DPMD, Disdikbud, Disketapang, Tanoto Foundation, Yayasan Cipta, Dinkes, Kemenag, Dinsos, dan DP2KB.


Lokakarya tersebut membahas strategi komunikasi perubahan perilaku (SKPP) dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pertemuan tersebut setiap OPD yang hadir menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam diskusi juga dilakukan monitoring dan identifikasi masalah secara rinci terkait tugas yang telah dilaksanakan Tim Percepatan Penanganan Stunting.


Perwakilan Tanoto Foundation Sandra menyampaikan, "Kami mentracking permasalahan SKPP tahun 2023 yang memang belum optimal. Untuk kegiatan implementasi selanjutnya akan diarahkan kepada OPD. Jika ada kegiatan pelatihan-pelatihan atau komunikasi perubahan pelaku di masyarakat yang memang belum tercover di dalam pemetaan, khususnya dalam rencana aksi daerah, bisa dimasukkan dan nanti akan dianggarkan oleh Bappeda," jelasnya.


Diharapkannya kolaborasi antar sektor di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terus berjalan khususnya untuk kegiatan komunikasi perubahan perilaku. Tujuannya agar angka stunting dapat turun hingga 14% di tahun 2025.

Penulis : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Fotografer : Istimewa

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Dewan Pengurus Cabang  Asosiasi Duta Wisata Indonesia (DPC Adwindo) Kukar melaksanakan Tera Care oleh Taruna Dara Kukar 2024. Kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup sehat dan berperan dalam peningkatan kualitas SDM untuk membangun daerah yang sejalan dengan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Event tersebut berlangsung di Taman Titik Nol Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pada hari Minggu, 1 September 2024.

Hadir dalam event tersebut Plt. Dinas Kesehatan Kukar, Dinas Pariwisata Kukar, Ketua Dewan Pengurus Cabang Assosiasi Duta Wisata Indonesia Kukar, Ketua PPPKMI Kukar, Palang merah Indonesia Cabang Kukar, Jajaran pejabat dan staf Puskesmas Mangkurawang, Taruna Dara Kukar 2024, dan para tamu undangan.

Event tersebut berkaitan dengan Kampanye BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional), DBD (Demam Berdarah Dengue) dan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Kegiatan diawali dengan sosialisasi dan edukasi GERMAS, pemeriksaan kesehatan (cek laboratorium sederhana), gerakan sarapan, makan buah dan aktifitas fisik, dan terakhir permainan ular tangga PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) untuk anak-anak.

Penulis : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Fotografer : Istimewa

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan RI menggelar acara penganugerahan penghargaan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan teladan, dan kader berprestasi Tingkat Nasional tahun 2024.  Event tersebut berlangsung di Swiss Hotel Jakarta PIK Avenue Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, DKI Jakarta pada hari Jumat, 16 Agustus 2024. 

Hadir dalam event tersebut Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Sudoyo, Pejabat Pratama Lingkungan Kementerian Kesehatan, DWP Kementerian Kesehatan, para Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu se-Indonesia, para Dosen Poltakes, Direktur Poltakes, dan para tamu undangan.

Ketua Panitia Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Arianti Anaya dalam laporannya menyampaikan bahwa setelah dimulainya pembukaan pada acara pada 13 Agustus 2024, “Sebanyak 207 peserta yang terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader posyandu se-Indonesia sudah mengikuti berbagai macam acara.  Saya ikut merasa senang bahwa Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin menerima para tamu undangan di Istana Wapres dan mengapresiasi kegiatan tersebut,” tuturnya.

Dalam event tersebut Kabupaten Kutai Kartanegara terpilih dan menerima penghargaan  sebagai Nakes Teladan Nasional 2024 atas nama Putri Rahmah Jamal berasal dari Puskesmas Pembantu Desa Salok Cela Kecamatan Muara Badak Kukar. Sedangkan Kader Berprestasi Nasional 2024 yakni Mahmudah berasal dari Posyandu Dahlia I Desa Mulawarman Puskesmas Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kukar.

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja keras para Nakes pada tahun 2024 patut diapresiasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Saya yakin penghargaan yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu tidak cukup untuk membayar pengabdian di bidang kesehatan,” ujarnya.

“Kita sudah melakukan beberapa informasi dan strategi, yang beberapa diantaranya yakni memberikan beberapa surat tanggal registrasi seumur hidup hanya sekali, dan kita juga telah membuat Surat Izin Praktek menjadi lebih mudah dan gampang. 

“Kesiapan 4,9 Juta tenaga medis menghadapi masa depan adalah sebuah keniscayaan. Bapak dan Ibu yang hadir pada malam penganugerahan ini adalah pilihan yang terbaik, 1 dari 4,9 Juta tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, dan mulai saat ini telah menyandang Predikat Teladan,” imbuhnya.

Diharapakannya melalui acara ini dapat menjadi motivasi bagi para nakes dan kader kesehatan untuk mengabdi serta mengembangkan ilmu pengetahuan serta berinovasi dimasa-masa mendatang. “Selamat kepada para peserta yang telah menerima penghargaan, teruslah konsisten untuk mengabdi kepada masyarkat,” harapnya.

Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar acara Raya Budaya Nuju Erau Adat Kutai 2024 dengan tema "Memajukan Kebudayaan, Mengagungkan Peradaban Nusantara." Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai BSB E-Walk Kota Balikpapan pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Akhmad Taufik Hidayat dan dihadiri pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Ketua DPRD Kukar sementara Farida, Perwakilan Pemerintah Kota Balikpapan, Polres Balikpapan, para pejabat dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Dinas Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kukar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kukar, Sempekat Keroan Kutai, Serikat Budaya Easy Borneo, Taruna Dara Kukar, Sadi Sengkaka Kukar, dan para tamu undangan.

Event tersebut diawali dengan atraksi olahraga tradisional Kutai, puisi berbahasa Kutai, pemutaran film dokumentasi Erau, tarian belian namang suku Kutai adat lawas Kedang Ipil, tarian cahaya Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, orkes Congkil (Keroncong Tingkilan), serta dimeriahkan oleh Icha Jikustik, dan Akbar Haka (Band Kapital).

Asisten I Kukar Akhmad Taufik Hidayat yang membacakan sambutan Bupati Kutai Kartanegara mengajak seluruh masyarakat Kota Balikpapan dan dan masyarakat Kaltim untuk menyaksikan pesta Adat Erau Pelas Benua Tahun 2024. Pesta Adat tersebut akan berlangsung pada tanggal 21 hingga 30 September 2024 di Kota Tenggarong Kabupaten Kukar. “Dalam pelaksanaan Pesta Adat Erau Pelas Benua Tahun 2024 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kota Tenggarong yang ke-242 yang jatuh pada tanggal 28 September 2024," jelasnya.

"Dalam menyambut pelaksanaan Pesta Adat Erau Pelas Benua Tahun 2024, kami menyelenggarakan acara "Nuju Erau Adat Kutai 2024" di Kota Balikpapan. Langkah ini adalah sebagai ajang promosi menampilkan berbagai macam kesenian yang ada di Kukar," ujarnya.

Ditegaskannya bahwa budaya bukan saja berupa warisan masa lalu, tetapi juga sebagai identitas Bangsa Indonesia.

Penulis/Fotografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bawaslu Kukar bekerjasama dengan Diskominfo Kukar menggelar press conference dengan pihak media terkait pelaksanaan Pilkada Kukar Tahun 2024. Press Conference berlangsung di ruang tamu lantai 1 Kantor Komisi Pemilihan Umum Kukar di kawasan Timbau Tenggarong pada hari Rabu, 28 Agustus 2024. 

Ketua Bawaslu Kukar Teguh menyampaikan bahwa Bawaslu telah menyiapkan beberapa perangkat dan SDM dalam proses pengawasan pelaksanaan Pilkada tahun 2024. “Fokus pengawasan Bawaslu dalam tahapan pendaftaran kali ini terkait pengiring dan pendukung salah satu Paslon. Tidak boleh ada unsur pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, PNS, PPPK, TNI, dan Polri yang masih aktif, serta Kepala Desa, atau Perangkat Desa yang ikut mendaftarkan calon Bupati,” tegasnya. 

“Kedua, terkait proses syarat administratif syarat calon dan syarat pencalonan. Bawaslu Kukar memastikan apakah KPU menjalankan regulasi berdasarkan PKPU No.8 dan PKPU No.10 beserta turunannya, dan juknis yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI,” ujarnya.  

Dijelaskannya bahwa dalam setiap proses pengawasan, Bawaslu Kukar melaksanakan pengawasan melekat dan memastikan kelengkapan berkas. “Apabila berkas tidak lengkap, maka akan dikembalikan. Jika dikembalikan, maka akan ada proses perbaikan,” tuturnya. 

“Ketiga, Terkait dengan media, kami sudah berdiskusi dengan Diskominfo Kukar. Kami berharap media tidak melakukan penggiringan opini ke salah satu pihak. Maka dalam proses publikasi dan upload pemberitaan, kami berharap materi publikasi harus setara dan adil, semuanya harus imbang baik dari segi pengambilan gambar, dan video. Jangan sampai ada tidak keseimbangan,” tegasnya.

“Saya berharap teman-teman media dapat berlaku imbang dan adil dalam mengutip dan narasi. Jangan ada yang berat sebelah, menyudutkan, dan merendahkan, agar tidak menggiring opini publik ke salah satu paslon,” jelasnya.

Terkait dengan publikasi tahapan pilkada dan bakal calon dari pentahana, Ketua Bawaslu Kukar Teguh meminta agar pihak media bisa kritis membedakan posisi pentahana sebagai calon dan sebagai Kepala Daerah dalam materi publikasinya. Hal ini ini disampaikan terkait dengan masa kampanye. 

“Kalau berkaitan dengan posisi Paslon pada saat berkampanye, dan berterikatan dengan media berkontrak dengan Pemerintah, dilarang untuk diupload. Jangan sampai terjadi penggunaan fasilitas Pemerintah. Namun jika terkait dengan kegiatan sebagai Kepala Daerah, maka pihak media berkontrak silahkan berkoordinasi dengan pihak Diskominfo Kukar. 

“Maka harapan saya, pihak media harus bisa membedakan dan memisahkan kapasitas Bupati dan Wakil Bupati sebagai Kepala Daerah dan sebagai paslon pada saat kampanye. Jadi pada saat melakukan kampanye, paslon yang menjabat sebagai Kepala Daerah tidak boleh dipublikasikan pada media berkontrak dengan pihak Pemerintah, namun boleh diliput dan dipublikasikan dalam posisi sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan pemerintahan,” tegasnya.