Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Banjir melanda sejumlah titik di Kecamatan Tenggarong sejak Selasa subuh 27 Mei 2025 akibat fenomena alam hujan deras yang mengguyur sepanjang malam serta meluapnya Sungai Mahakam. Genangan air yang cukup tinggi menyebabkan sejumlah akses jalan digenangi air dan menghambat aktivitas warga. 

Baca juga : Resmi Menjadi PPPK, Pegawai Honorer Diskominfo Kukar Kenang 18 tahun Masa Pengabdian

Sejumlah pemukiman masyarakat di Kota Tenggarong dan sekitarnya juga terdampak banjir. Selain itu juga terjadi pohon tumbang yang memperparah kondisi dan menimbulkan potensi bahaya bagi warga.

Kasi Pemadaman dan Investigasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar Matan) Kukar Mukhsin menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evakuasi warga sejak pagi hari. “Kami dari Damkar Kukar telah melakukan beberapa evakuasi di titik-titik yang warga tidak bisa bergerak dengan menyiapkan mobil pemadam hingga perahu karet untuk menjangkau lokasi-lokasi terdampak,” ujarnya.

Baca juga: Bidang Persandian Diskominfo Kukar Ikuti Pelatihan IT Governance dan Artificial Intelligence

Dijelaskannya bahwa banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sejak dini hari dan kondisi Sungai Mahakam yang meluap sehingga tidak mampu menampung debit air yang terus bertambah. Situasi diperburuk oleh sistem drainase yang kurang optimal di sejumlah wilayah.

Hingga saat ini Disdamkar Matan Tenggarong telah menyiagakan tim dan peralatan di beberapa titik kritis. Disdamkar Matan Kukar juga melakukan patroli dan penyisiran untuk memastikan tidak ada warga yang terjebak. “Kedalaman air di beberapa lokasi telah mencapai 50–70 cm, khususnya di simpang Jalan Jelawat dan Jalan Naga serta di Jalan Tambak Rel.  Akibatnya kendaraan bermotor untuk sementara tidak dapat melintas. Diimbaunya agar warga Tenggarong dan sekitarnya untuk tetap waspada terhadap banjir susulan dan hewan liar serta tidak memaksakan diri melintasi area banjir.

Baca juga : Diskominfo Kukar Laksanakan Pemusnahan Arsip

#banjirtenggarong #damkarmatantenggarong #mahakammeluap #sigaphadapibanjir #awasbanjir #damkarmatankukarsiaga

Penulis : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Tim Bidang Persandian Diskominfo Kukar

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti Pelatihan IT Governance With COBIT 2019 + AI Strategies And Policies. Pelatihan berlangsung di Hotel Harper Malioboro Kota Yogyakarta mulai tanggal 20 hingga 22 Mei 2025. Pelatihan nasional tersebut diikuti 12 orang yang terdiri dari 6 PNS dan Tenaga Teknis Bidang Persandian Diskominfo Kukar. Pelatihan dengan narasumber dari Inixindo Yogyakarta tersebut berlangsung secara tatap muka dengan metode pemaparan materi, diskusi kelompok, dan studi kasus. 

Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kukar Anggoro Prastowo menyampaikan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman staf Bidang Persandian tentang pentingnya tata kelola teknologi informasi yang efektif dan terukur dengan mengacu pada kerangka kerja COBIT 2019 yang menjadi standard global. “Diharapkan melalui pelatihan ini Staf Bidang Persandian dapat memahami konsep-konsep utama COBIT 2019. Selain itu peserta pelatihan diharapkan dapat memahami prinsip tata kelola, komponen sistem, cara menilai, dan meningkatkan kapabilitas proses TI dalam organisasi pemerintahan maupun swasta,” ujarnya. 

Kabid Persandian Anggoro Prastowo menjelaskan bahwa pelatihan tersebut juga mengangkat isu strategis terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan implementasinya dalam perumusan kebijakan secara tepat dalam lingkungan organisasi. “Kami berharap melalui pelatihan ini para peserta memperoleh wawasan praktis tentang dampak AI terhadap tata kelola TI serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengintegrasikan AI secara aman, etis, dan sesuai regulasi,” tuturnya. 

Baca juga: Diskominfo Kukar Laksanakan Pemusnahan Arsip

“Dengan kombinasi materi teoritis dan studi kasus, Kami berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Bidang Persandian Diskominfo Kukar dalam menghadapi tantangan transformasi digital yang semakin kompleks. Kami sungguh berharap pengetahuan dan praktek yang didapatkan dalam pelatihan ini dapat diimplementasikan di lingkungan kerja sehingga tercipta sistem keamanan informasi yang kuat dan efektif,” tambahnya.   

Pada hari pertama pelatihan disampaikan materi tentang Governance, COBIT 2019 menjawab tantangan digital, tata kelola TI yang selaras dengan strategi bisnis, penyelarasan dengan design toolkit, dan workshop pemanfaatan desain Toolkit COBIT 2019. Pada hari kedua disampaikan materi optimalisasi komponen governance untuk keunggulan TI, peluang dan tantangan implementasi, strategi dan perencanaan penerapan AI, dan kerangka regulasi dan etika AI. 

Pada hari ketiga disampaikan materi manajemen kinerja COBIT 2019 meliputi perspektif capability vs maturity, mengukur dan mengelola performa sesuai standar COBIT 2019, panduan praktis dan sistematis bagi organisasi dalam penerapan tata kelola TI perusahaan, pendekatan implementasi COBIT, keterkaitan antara COBIT Design Guide dan COBIT Implementation Guide, serta persiapan dan pelaksanaan examination, dan diakhiri dengan awarding hasil pelatihan. 

#bidangpersandian #diskominfokukar #pelatihanitgovernancedanartificialintelligence 

#itgovernancewithcobit2019strategiesandpolicies #kotayogyakarta #inixindoyogyakarta 

#tatakelolateknologiinformasi #cobit2019 standard global #dampakai #tatakelolati #integrasiai #peningkatankapasitassdm #sistemkeamananinformasikuatdanefektif 

#strategibisnis #toolkitcobit2019 #komponengovernance #keunggulanti #perencanaanpenerapanai #regulasietikaai #cobitdesignguide #cobitdesignguide #cobitimplementationguide

Penulis : Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Tim Peliputan Diskominfo

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna dan yelah melampaui jangka waktu penyimpanan (retensi) dengan metode dicacah. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Selasa, 27 Mei 2025 di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar.

Baca Juga : Resmi Dilantik PPPK, Pegawai Honorer Diskominfo Kukar Kenang 18 Tahun Masa Pengabdian

Kegiatan pemusnahan arsip dimulai pukul 13.30 WITA hingga selesai dengan disaksikan oleh Kepala Inspektorat, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, seluruh Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Kasubbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemusnahan dilakukan dengan disaksikan langsung oleh para pihak terkait guna memastikan seluruh prosedur dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga : Pengangkatan PPPK Dinas Transnaker Kukar, Momen Bersejarah bagi Pegawai Honorer

Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar menjelaskan bahwa pemusnahan arsip merupakan  implementasi manajemen kearsipan yang tertib dan sesuai ketentuan. Dijelaskannya bahwa 

pemusnahan arsip dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan tidak memiliki nilai guna, baik dari segi administratif, hukum, maupun informasi, serta telah melewati masa retensi yang ditentukan dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA). "Tujuannya adalah untuk mengurangi penumpukan arsip, menyederhanakan sistem penyimpanan, dan menjaga efisiensi serta efektivitas pelayanan pemerintahan," jelasnya. 

Baca Juga : Bupati Kukar Edi Damansyah Lantik 3.870 PPPK Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kukar Solihin berharap kegiatan ini dapat   mendorong budaya tertib arsip di lingkungan Pemerintahan Daerah dan memperkuat kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan benar. Diharapkannya seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pengelolaan arsip secara profesional dan berkelanjutan.

#diskominfokukar #kutaiKartanagera

#pemusnahanarsip #tertibarsip 

#arsipdaerah  #kukar_kab

#pengelolaanarsip #pemerintahdaerah

#penghapusandokumen

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan) 

Fotografer: Kemenkes RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) secara resmi mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Pengumuman tersebut disampaikan dalam kegiatan diseminasi yang digelar di Auditorium Siwabessy, Gedung Kemenkes RI di Jakarta pada hari Senin, 26 Mei 2025.

Hadir dalam kegiatan yang digelar secara hibrid secara luring dan daring melalui kanal media sosial youtube, Menkes RI Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan dari Bappenas, BKKBN, BPS, BRIN, dan Sekretariat Wakil Presiden. Sementara dari Pemerintah Daerah, tampak Kepala Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta perwakilan BPS daerah. 

Turut hadir perwakilan dari mitra pembangunan internasional seperti WHO, UNICEF, World Bank, dan Nutrition International, bersama para akademisi dan praktisi dari tim pakar SSGI, AIPTKMI, serta konsorsium survei yang terdiri dari PT. Sucofindo dan Lembaga Survei Independen Nusantara. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh 1.150 peserta. 

Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut dan menegaskan pentingnya menjaga momentum penurunan yang telah diraih. Survei nasional yang menjadi rujukan utama dalam percepatan penurunan stunting ini mencatat penurunan prevalensi stunting nasional dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen di tahun 2024. “Target kita tahun lalu adalah 20,1 persen, dan alhamdulillah hasil survei menunjukkan 19,8 persen. Artinya, kita berhasil melampaui target sebesar 0,3 persen,” ujarnya.

Menkes RI juga menyampaikan bahwa Pemerintah RI berkomitmen kuat untuk mencapai target prevalensi stunting nasional sebesar 14,2 persen pada 2029, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).“Target ini tidak mudah, tapi cukup menantang untuk dikejar. Kita harus menurunkan sekitar 7,3 persen dalam 5 tahun. Itu butuh kerja keras bersama,” tegasnya.

Baca Juga : Bupati Kukar: "Program dan Kegiatan KONI Kukar Harus Sejalan Dengan Pemda"

Menkes menyoroti adanya 6 Provinsi dengan jumlah balita stunting tertinggi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten. Menurutnya, intervensi masif di wilayah-wilayah ini akan sangat berpengaruh terhadap capaian nasional. “Dari 6 provinsi ini bisa kita turunkan 10 persen, maka secara nasional kita bisa turun 4–5 persen. Karena 50 persen anak stunting ada di 6 daerah ini,” katanya.

Menkes juga menekankan pentingnya intervensi sejak masa kehamilan, terutama bagi remaja putri dan ibu hamil. Upaya ini dilakukan melalui pengukuran lingkar lengan atas dan kadar hemoglobin (Hb), distribusi tablet tambah darah, serta suplementasi mikronutrien. “Stunting itu terjadi bukan setelah lahir, tapi bahkan sejak dalam kandungan. Maka intervensi kepada ibu hamil sangat penting,” ujarnya.

Diungkapkannya upaya perbaikan mutu pengukuran di Posyandu juga terus diperkuat melalui distribusi 300 ribu alat antropometri. Ditekankannya bahwa Program ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan (PMT), serta imunisasi pun menjadi bagian penting dalam strategi nasional penurunan stunting. Ditegaskannya bahwa penurunan angka stunting tahun ini pada target 18,8 persen. 

Sementara itu, Kepala BKPK Kemenkes RI  Asnawi Abdullah menyampaikan bahwa hasil SSGI 2024 menunjukkan progres signifikan menuju target jangka panjang prevalensi stunting nasional sebesar 5 persen pada 2045. “Alhamdulillah, SSGI 2024 telah terlaksana dengan sangat baik dan menghasilkan data status gizi mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat kebijakan berbasis data,” terangnya. 

Kepala BKPK Kemenkes RI menambahkan bahwa hasil survei SSGI 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mencegah sekitar 337 ribu balita dari risiko stunting yang melampaui target tahunan RPJMN sebesar 325 ribu balita. Meski demikian diingatkannya bahwa tantangan besar masih membayangi, khususnya terkait disparitas prevalensi antarwilayah dan kelompok sosial ekonomi.

“Misalnya, pada kelompok pendapatan sangat rendah, angka stunting jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Ini menjadi catatan penting untuk penajaman intervensi,” jelasnya.

Baca Juga : Bank Indonesia Perluas Sistem Pembayaran Digital QRIS ke Tingkat Internasional

SSGI 2024 dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan dukungan penuh dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, serta mitra pembangunan internasional seperti WHO, SEAMEO RECFON, dan Prospera. Seluruh hasil survei ini telah dikompilasi dalam sebuah buku yang dapat diakses publik melalui laman resmi BKPK Kemenkes RI, sebagai bentuk transparansi dan komitmen dalam mendukung pemanfaatan data kesehatan secara luas.

“Tujuan utama diseminasi ini adalah agar data SSGI dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, evaluasi program, dan identifikasi wilayah prioritas. Semoga hasil ini semakin memperkuat intervensi yang berdampak nyata bagi bangsa,” ujarnya.

Materi selengkapnya bisa diakses di:
https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/diseminasissgi2024

#ssgi2024 #aksicegahstunting
#datauntukaksi #kesehatananakbangsa
#indonesiabebasstunting
#bersamaturunkanstunting
#intervensiberkelanjutan #kemenkesri
#bkpkkemenkes #anaksehatindonesia

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan) 

Ilustrasi: Bank Indonesia

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bank Indonesia (BI) resmi mengumumkan perluasan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke tingkat internasional. Perluasan ini dilakukan melalui kerja sama strategis dengan berbagai Negara. Kini QRIS dapat digunakan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga lintas negara. Hal ini memungkinkan warga Indonesia melakukan transaksi di luar negeri cukup dengan memindai QR tanpa harus menukar mata uang asing.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta pada Ajang Digiwara Award 2025 di Bintaro Jaya Xchange Mall 2 di Jakarta pada hari Jumat, 24 Mei 2025. Disampaikannya bahwa perluasan QRIS antarnegara ini juga didorong oleh kolaborasi kuat antara bank sentral ASEAN, yakni Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT). 

Kerja sama ini bertujuan memperkuat integrasi sistem keuangan regional dan menjadi tonggak penting dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN dan peran Jepang sebagai Co-Chair ASEAN+3 tahun 2023. Dijelaskan oleh Deputi BI bahwa implementasi QRIS antarnegara merupakan wujud nyata upaya mewujudkan sistem pembayaran lintas batas yang cepat, murah, transparan, dan inklusif, sebagaimana diamanatkan dalam G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Saat ini, QRIS antarNegara telah aktif digunakan di Thailand, Malaysia, dan Singapura. 

Deputi Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa wisatawan Indonesia yang mengunjungi 3 negara tersebut sudah dapat bertransaksi menggunakan aplikasi pembayaran lokal mereka, seperti aplikasi mobile banking atau dompet digital dalam negeri. "Nilai transaksi yang dilakukan akan otomatis terkonversi dari mata uang asing ke Rupiah secara langsung di dalam aplikasi,”ungkapnya.

"QRIS juga akan segera hadir di Jepang dan China. Uji coba sistem atau sandbox dengan Jepang telah dilakukan sejak 15 Mei 2025 dan berjalan dengan baik.  Peluncuran resmi layanan QRIS outbound di kedua Negara ini dijadwalkan pada Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2025," tambahnya.

Dijelaskannya bahwa saat ini tengah dilakukan  upaya kerja sama dengan India, Korea Selatan, dan Arab Saudi. "Dengan India, komunikasi intensif tengah dilakukan untuk menyiapkan integrasi sistem. Untuk Korea Selatan, proses finalisasi sedang berlangsung di level industri. Sementara di Arab Saudi dilakukan upaya kerjasama dengan Otoritas Moneter Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umrah. kerja sama diarahkan khusus untuk memfasilitasi jemaah haji dan umrah asal Indonesia," ujarnya. 

#qrisantarnegara #bayarpakaiqris
#qrisgoglobal #qrislintasnegara
#qrisdiluarnegeri #bayarpakairupiah
#digitalpayment #pembayarandigital
#bankindonesia #biqris
#jajanpakaiqris #rupiahmendunia
#liburantanpatukaruang #scanbayarberes
#makinudahdenganqris #qrispakaiaja
#belanjagakpakeribet #ekonomidigitalindonesia

Penulis/Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)  

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menghadiri pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kutai Kartanegara Masa Bakti 2023-2027. Kegiatan tersebut berlangsung di  Pendopo Odah Etam di Tenggarong pada hari Senin, 26 Mei 2025. 

Baca juga : https://kukarkab.go.id/berita/2349/Resmi-Menjadi-PPPK,-Pegawai-Honorer-Diskominfo-Kukar-Kenang-18-tahun-Masa-Pengabdian 

Hadir dalam event tersebut Forkopimda Kukar, Sekda Kukar Sunggono, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Dafip Haryanto, Kepala Dispora Kukar Aji Ali Husni, Pejabat dan Staf Dispora Kukar, Camat Tenggarong Sukono, Ketua Koni Provinsi Kaltim Rusdiansyah Aras, seluruh Ketua dan Anggota Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten Kukar, serta tamu undangan.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dalam sambutannya menegaskan bahwa KONI memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di Kukar. "Pembinaan olahraga tidak hanya bertujuan mencetak atlet berprestasi, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan memiliki daya saing," ujarnya. 

Baca juga : https://kukarkab.go.id/berita/2350/Plh.-Kapuspen-Kemendagri-RI:-%E2%80%9COrmas-Tidak-Berwenang-Jalankan-Fungsi-Penegak-Hukum 

"Program dan kegiatan KONI Kukar haruslah sejalan dengan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai OPD pengampu urusan keolahragaan, serta sebagai mitra yang baik untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam memajukan olahraga," tuturnya.

Dijelaskannya bahwa Kutai Kartanegara memiliki banyak potensi di bidang olahraga dengan kehadiran para atlet muda berbakat yang perlu dibina secara berkelanjutan. "Saya yakin, dengan semangat gotong royong dan kerjasama yang solid, kita akan mampu membawa Kutai Kartanegara meraih prestasi yang lebih tinggi di dunia olahraga, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan ucapan selamat kepada Chairil Anwar selaku Ketua KONI Kukar terpilih masa bakti 2023–2027 beserta seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja, selamat mengabdi, dan teruslah membawa semangat perubahan. Semoga kepercayaan dan amanah ini dapat diemban dengan semangat serta tanggung jawab yang tinggi, demi kemajuan olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara yang kita cintai ini," pungkasnya.

#konikaltim #konikukar
#organisasicaborolahraga
#disporakukar #pemkabkukar
#diskominfokukar #kukarkab_official

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi yang menjadi tugas aparat penegak hukum. Pernyataan ini merujuk pada Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang melarang Ormas melakukan kegiatan penegakan hukum.

Plh. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri RI Aang Witarsa Rofik menekankan bahwa tindakan seperti penyelidikan, penangkapan, penyitaan, pemaksaan, dan penggeledahan merupakan kewenangan eksklusif lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan. “Ormas tidak dapat mengambil alih atau menjalankan fungsi-fungsi tersebut,” tegasnya pada hari Sabtu, 24 Mei 2025 di Jakarta.

Baca Juga : Resmi Menjadi PPPK, Pegawai Honorer Diskominfo Kukar Kenang 18 tahun Masa Pengabdian

Diasampaikannya bahwa pelibatan Ormas dalam kegiatan di luar batas kewenangannya, berpotensi menimbulkan keresahan publik dan konflik di masyarakat. “Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dan pembinaan diperlukan untuk memastikan Ormas tetap bergerak dalam kerangka hukum yang berlaku,” tegasnya. 

Diimbaunya agar para Kepala Daerah untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas Ormas di wilayah masing-masing. Diharapkannya agar Pemerintah Daerah tidak ragu mengambil tindakan terhadap Ormas yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plh. Kapuspen Kemendagri RI Aang Witarsa Rofik mengajak Ormas agar tetap berfokus pada fungsi utamanya, yakni mendukung pembangunan sosial dan memperkuat nilai-nilai masyarakat tanpa menyimpang dari tujuan pendiriannya. “Kegiatan edukatif, sosial, budaya, serta pelibatan publik secara konstruktif dinilai lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap Ormas dapat menjadi mitra strategis Pemerintah, bukan sebagai pengganti aparat hukum, tetapi sebagai pelaku pembangunan yang aktif dan positif di tengah masyarakat,” harapnya.

Diharapkannya keberadaan Ormas dapat semakin mempererat persatuan bangsa, menjaga ketertiban umum, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan negara. “Dengan menjalankan peran yang sesuai, Ormas dapat menjadi pilar penting dalam memperkuat demokrasi dan ketahanan sosial di Indonesia,” ujarnya. 

#kemendagri #mendagriri
#kapuspen #ormas
#ketertibanumum #keamananwilayah
#ketahanansosial #perkuatdemokrasi
#penegakanhukum

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut Mendagri, program ini merupakan wujud nyata dari amanat konstitusi untuk memanfaatkan kekayaan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri RI  dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun Anggaran 2025. Rakor tersebut berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di  Jakarta pada hari Jumat, 23 Mei 2025.

Baca Juga : Bupati Kukar Edi Damansyah Lantik 3.870 PPPK Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024

Pada kesempatan itu, Mendagri RI juga mendorong Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang memperjelas status Program 3 Juta Rumah sebagai Program Strategis Nasional (PSN). "Dengan status tersebut, seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung dan menjalankan program tersebut tanpa multitafsir. “Harus jelas bahwa ini Program Strategis Nasional, agar semua Pemda turut mendukung. Inpres bisa memperkuat itu,” ujar Mendagri RI.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat akses kepemilikan rumah yang layak bagi rakyat kecil.

Baca Juga : Pengangkatan PPPK Dinas Transnaker Kukar, Momen Bersejarah bagi Pegawai Honorer

Dari 509 daerah di Indonesia, tercatat 492 daerah telah menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) untuk membebaskan BPHTB dan retribusi PBG. Dari penerbitan perkada, diharapkan  17 daerah lainnya untuk segera menyelesaikan regulasi tersebut. 

Daerah-daerah tersebut antara lain: Kabupaten Lombok Tengah, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara, Mamuju Utara, Pulau Morotai, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Supiori, Pegunungan Arfak, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Yahukimo, Maybrat, dan Sorong Selatan.

Mendagi RI juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah wajib melaksanakan program strategis nasional. Jika tidak, Kepala Daerah berpotensi menerima sanksi, termasuk sanksi pemberhentian. “Ini bukan sekadar program, tapi amanat undang-undang. Program strategis nasional adalah program unggulan Presiden RI yang wajib didukung,” tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait juga menyatakan komitmennya untuk mempercepat realisasi program perumahan dengan mengedepankan keadilan sosial dan efisiensi birokrasi. ditekankannya tentang  pentingnya kerja sama lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemda, perbankan, dan swasta untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kepemilikan rumah.

“Di level Kementerian, Saya merasakan betul bantuan Bapak Mendagri RI yang telah mengirimkan orang-orang terbaiknya. Saya ingat pada bulan November, Pak Prabowo manggil saya untuk membuat karpet merah bagi rakyat kecil, ini sejarah !” tandasnya.

#kemendagri #mendagri #pemerintahpusat #pemda #tigajutarumah #programstrategisnasional #flpp2025 #rumahuntukrakyat #kolaborasipusatdaerah

Penulis : Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Tenaga Ahli Peliputan Diskominfo

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Sebuah momen bersejarah terjadi di Stadion Aji Imbut Kecamata Tenggarong Seberang hari ini, Senin 25 Mei 2025. Puluhan pegawai honorer Dinas Transnaker Kukar resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024. Acara yang berlangsung penuh haru ini dihadiri langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah.

Baca Juga : Bupati Kukar Edi Damansyah Lantik 3.870 PPPK Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024

Dalam sambutannya Bupati Edi Damansyah menyampaikan ucapan selamat  kepada PPPK yang baru dilantik. “Pelantikan ini PPPK ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan penataan tenaga Non ASN yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan bulan Mei 2025 sebanyak 13.828 orang, dengan rincian 10.813 PNS dan 3.015 PPPK. Dengan tambahan 5.776 formasi PPPK tahun ini, total ASN Kukar akan mencapai sekitar 19.604 orang,” jelasnya. 

Dari Dinas Transnaker Kukar pegawai honorer yang kini resmi menyandang status ASN melalui jalur PPPK, di antaranya: Febi Syaputra  (mengabdi selama 12 tahun), Yuliana Asyih (19 tahun), Rina Marlina (17 tahun), Andre Lukman Hakim (17 tahun), dan Imelda Hardianti (9 tahun). Pengabdian panjang para pegawai ini akhirnya mendapat pengakuan yang layak. Suasana haru menyelimuti prosesi pelantikan tersebut. 

Salah satu perwakilan pegawai Imelda menyampaikan rasa syukur atas pengangkatan ini. “Kami sangat berterima kasih kepada Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah. Sudah lama sekali saya mengabdi dan bekerja, akhirnya bisa diangkat menjadi Apratur Sipil Negara. Semoga ke depannya pengabdian kami bisa menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya. 

Baca Juga : Kadis Disdik Kukar: "Sadi Sengkaka Adalah Role Model Pelajar dan Angkat Nilai Budaya Daerah"

Pelantikan ini menjadi bukti nyata bahwa dedikasi dan kesetiaan dalam bekerja akan berbuah manis. Pengangkatan ini pun menjadi langkah lanjutan bagi para PPPK untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kutai Kartanegara.

#pengangkatanpppk #pppk2024

#distransnakerkukar #

#asnbaru #pengabdianpegawai #pppkdistransnaker #kukarlantikpppk

#honorermenjadiasn  #kukar_kab

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Tim Peliputan Diskominfo Kukar 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah resmi melantik 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024. Pelantikan berlangsung di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang pada Senin, 26 Mei 2025. 

Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan bahwa proses pengangkatan PPPK ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan penataan tenaga Non ASN yang ada. “Jumlah ASN di Kukar hingga bulan Mei 2025 tercatat sebanyak 13.828 orang dengan rincian 10.813 PNS dan 3.015 PPPK. Dengan tambahan 5.776 formasi PPPK tahun ini, total ASN Kukar akan mencapai sekitar 19.604 orang,” jelasnya. 

Pada tahap pertama kali ini, 3.870 PPPK yang dilantik terdiri atas 441 tenaga pendidik, 199 tenaga kesehatan, dan 3.230 tenaga teknis. Bupati Edi Damansyah menjelaskan bahwa kontrak kerja PPPK ditetapkan selama 1 tahun, yakni dari 1 Maret 2025 hingga 28 Februari 2026. “Evaluasi kinerja akan menjadi dasar perpanjangan kontrak hingga 5 tahun ke depan. Apabila kinerja PPPK produktif, terampil, dan kreatif, akan dilakukan perpanjangan kontrak. Tapi kalau malas-malasan dalam bekerja, kami tidak segan-segan memberikan hukuman, bahkan bisa diberhentikan,” tegasnya.

Bupati Kukar menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah juga terus berupaya menyelesaikan status peserta seleksi dari kategori R2 dan R3, yaitu eks Tenaga Honorer Kategori II dan tenaga non-ASN yang telah terdata dalam sistem Pemerintah. “Kami sudah bersurat ke Kemenpan RB dan BKN agar penetapan status R2 dan R3 bisa dipercepat dan kewenangan penempatan diserahkan ke daerah,” ujarnya. Sementara itu, bagi tenaga non-ASN yang belum terakomodir dalam seleksi karena kendala masa kerja atau instansi tempat bekerja, Pemkab Kukar menawarkan solusi melalui perekrutan sistem outsourcing.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah juga menekankan pentingnya partisipasi PPPK dalam program Gerakan Etam Mengaji (GEMA). “Salah satu tugas kinerja PPPK adalah mengikuti program Gerakan Etam Mengaji. Saya harap para ASN menjadi pelopor gerakan ini,” ucapnya. Bupati Edi Damansyah juga mengingatkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk menjaga kedisiplinan ASN dan tidak mengizinkan PPPK menggadaikan SK mereka ke bank.

Bupati Kukar berharap seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK dapat bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. “Semoga semua pengabdian kita selaku ASN menjadi nilai ibadah dan membawa manfaat bagi daerah kita tercinta,” tutupnya.

#pelantikanpppkta2024 #pppkkukar #asnberakhlak #gerakanetammengaji #gemakukar #pemkabkukar #transformasiasn

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan) 

Fotografer: Annisa Noni Fardiah & Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan) 

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Implementasikan Program "Kukar Berbudaya", Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Grand Final Pemilihan Duta Budaya Kukar Sadi dan Sangkaka Tahun 2025. Acara ini berlangsung di kawasan budaya Taman Tanjong Tenggarong pada hari Sabtu malam, 24 Mei 2025. 

Hadir dalam event tersebut perwakilan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Forkopimda Kukar, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Farida, beberpa OPD Kukar, Camat Tenggarong Sukono, Keroan Sempekat Kutai, Dewan Juri Sadi Sengkaka 2025, Putra Putri Budaya Indonesia, Kanda Dinda Provinsi Kaltim, Duta Wisata Kukar, dan tamu undangan.

Ketua Pelaksana Hendri Dunant menjelaskan bahwa event tahun ini mengangkat tema "Aska Niskala Ngehakoni Gawek Tradisi Ngehakoni Malar Budaya" yang berarti capaian makna bersama dalam menjangkau, menjaga, dan memanfaatkan tradisi serta budaya. Dijelaskannya bahwa event tersebut berlangsung sejak tanggal 10 hingga 25 Mei 2025 dan diikuti oleh 81 peserta dari 14 kecamatan se-Kukar. Setelah melalui proses seleksi administrasi, wawancara, dan berbagai sesi pembekalan, terpilih 24 finalis dari 9 kecamatan yang berkompetisi di malam puncak. 

Baca Juga : Kadis Dikbud Kukar Buka Grand Final Sadi Sengkaka 2025

Kepala Disdikbud Kukar dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan sarana strategis dalam menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda sekaligus memperkuat karakter mereka di tengah tantangan zaman. Menurutnya, Sadi dan Sangkaka merupakan role model dari pelajar yang tidak hanya cerdas dan berprestasi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai budaya daerah. 

“Program ini relevan dengan visi ke-2 Kukar Idaman, yakni membentuk sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul, dan berbudaya. Saya mengajak masyarakat untuk menjaga kawasan budaya Taman Tanjong sebagai ruang publik yang mendidik sekaligus memuliakan budaya lokal,” ujarnya.

Ketua Panitia Rendy Pangestu menjelaskan bahwa rangkaian acara akan ditutup dengan pengumuman para pemenang yang disampaikan pada puncak Grand Final Sadi dan Sangkaka 2025. "Dalam malam puncak tersebut, sebanyak 12 finalis dinobatkan sebagai pemenang, terdiri dari Juara Utama, Juara Wakil I dan II, serta pemenang kategori khusus seperti Best Performance, Sadi & Sangkaka Berbakat, Favorit, dan Intelegensia," jelasnya.

Baca Juga : Wamendagri RI Bima: “Kopdeskel Merah Putih Harus Berdampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”

Untuk Juara Utama diraih oleh Nazwa Kirana Firdaus dari Kecamatan Sangasanga dan Andi M. Adelia Aska Naraya dari Kecamatan Muara Badak. Juara Wakil I diraih oleh Reisya Nabilla Septi Ramadhani dari Kecamatan Tenggarong dan M. Fikri Nur Rahman dari Kecamatan Muara Wis. Sementara Juara Wakil II disematkan kepada Citra Cahaya Anggraini dari Kecamatan Tenggarong dan Alfin Maulana Ardani dari Kecamatan Sangasanga.

Untuk kategori khusus, penghargaan Best Performance diraih oleh Gresia Natasia Langi dari Kecamatan Tenggarong dan Alfarizi Bambang Subagia dari Kecamatan Loa Kulu. Sadi dan Sangkaka Berbakat diberikan kepada Norbertha Tresti dari Kecamatan Tabang dan Ananda Saputra Alfarizi dari Kecamatan Tenggarong. 

Predikat Sadi dan Sangkaka Favorit diraih oleh Sheila Aisyah Febriyasa dan Ridho Aliyya Ananda, keduanya dari Kecamatan Tenggarong. Terakhir, kategori Intelegensia dimenangkan oleh Vilent Likawati dan Reinhard Mahardiva Reisa dari Kecamatan Tenggarong.

Peraih predikat Juara Utama Andi M. Adelia Aska Naraya mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Andi menilai ajang ini sangat berkesan dan telah memperluas pemahamannya terhadap budaya lokal. 

"Gelar ini bukan sekadar penghargaan, tapi amanah besar yang harus kami emban. Kami berkomitmen untuk terus berkembang, menjaga budaya Kutai Kartanegara, dan siap menghadapi tantangan ke depan, termasuk mempertahankan predikat juara di tingkat provinsi melalui latihan intensif dan persiapan yang matang dalam segala aspek," tegasnya. 

Baca Juga : Pengurus HMI Cabang Kukar Periode 2025–2026 Resmi Dilantik, Siap Kolaborasi Bersama Pemda

#sadisengkaka2025 #dutabudayakukar
#kukarberbudaya #pemkabkukar
#disdikbudkukar #generasiberbudaya
#karakterpelajardaerah #kukaridaman
#askaniskala #budayakutai
#dutabudaya #finalsadisengkaka