Penulis: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan) 

Fotografer: Muhammad Firza Akbar & Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan) 

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Thauhid Afrilian Noor secara resmi membuka event Grand Final Pemilihan Sadi Sengkaka Duta Budaya Kukar Tahun 2025. Pembukaan event tersebut  ditandai dengan pemukulan gimar di Taman Tanjong Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Sabtu, 24 Mei 2025. 

Hadir dalam event tersebut perwakilan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Forkopimda Kukar, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Farida, beberpa OPD Kukar, Camat Tenggarong Sukono, Keroan Sempekat Kutai, Dewan Juri Sadi Sengkaka 2025, Putra Putri Budaya Indonesia, Kanda Dinda Provinsi Kaltim, Duta Wisata Kukar, dan tamu undangan.

Ketua Pelaksana Kegiatan Hendri Dunan dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan event tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. "Tujuan kegiatan ini untuk melestarikan dan mempromosikan kebudayaan lokal melalui generasi muda yang memiliki minat, bakat, dan kepedulian terhadap budaya daerah," ujarnya. 

Disampaikannya bahwa rangkaian kegiatan berlangsung sejak tanggal 10 hingga 25 Mei 2025 dan diikuti oleh 81 peserta dari 14 Kecamatan se-Kukar. "Pada malam grand final sebanyak 24 finalis dinyatakan lolos proses seleksi administrasi dan wawancara yang berasal dari 9 Kecamatan yakni Muara jawa, Muara Badak, Sangasanga, Loa kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Wis, dan Tabang," jelasnya.

Dijelaskannya bahwa tema event Sadi Sengkaka tahun ini adalah "Aska Niskala Ngehakoni Gawek Tradisi Ngehakoni Malar Budaya", yang artinya capaian makna yang ingin dicapai bersama-sama, sanggup menjangkau tradisi, serta sanggup untuk selalu memperhatikan dan memanfaatkan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Thauhid Afrilian Noor dalam sambutannya menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan capaian untuk menghasilkan generasi penerus terkait dengan budaya. "Pemerintah Kabupaten Kukar juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong jaga kawasan ini, karena kawasan Taman Tanjong adalah salah satu kawasan budaya," tuturnya.

Disampaikannya bahwa event Sadi Sengkaka tahun 2025 ini merupakan role model yang sesuai dengan program Kukar Berbudaya dan Visi Ke 2 Kukar Idaman, yakni menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul, dan berbudaya. Acara tersebut  dimeriahkan dengan Drama Musikal Aksa Niskala dari 24 Finalis Sadi Sengkaka tahun 2025. 

#sadisengkaka2025 #dutabudayakukar
#disdikbudkukar #kukarberbudaya
#pemkabkukar #diskominfokukar
#kukarkab_official

Penulis/Photografer : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korps HMI-Wati (KOHATI), dan Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) Periode 2025–2026 resmi dilantik pada Sabtu malam, 24 Mei 2025, di Pendopo Odah Etam, Tenggarong. Acara pelantikan dengan tema “Ikhtiar HMI untuk Pendidikan Kader Umat dan Bangsa” merupakan bentuk komitmen organisasi terhadap isu pendidikan dan pembinaan kader muda.

Hadir dalam pelantikan tersebut jajaran Forkopimda, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Kesbangpol Kukar Ersi Yanli, pengurus dan presidium MD KAHMI Kukar, presidium FORHATI Kukar, Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Desa PB HMI, Ketua Umum HMI Badko Kaltim-Kaltara, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Baca Juga : Wamendagri RI Bima: “Kopdeskel Merah Putih Harus Berdampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”

Dalam sambutannya Ersi Yanli menyampaikan penghargaan kepada HMI Cabang Kukar atas kontribusinya dalam membentuk pemuda-pemudi Islam Kukar menjadi pribadi yang kritis, tegas, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Disampaikannya bahwa HMI Cabang Kukar telah menjalankan amanah organisasi dengan baik dan turut menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Daerah, saya mendukung penuh program kerja HMI yang hadir di tengah masyarakat. Semangat gotong royong, kolaborasi, dan sinergitas yang dibangun sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan di Kukar,” ujarnya.

Baca Juga : Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh Umumkan Hasil Seleksi Sementara Kepala Sekolah Rakyat

Ditambahkannya bahwa organisasi yang sehat dan unggul tercermin dari kelangsungan proses kaderisasi serta kemampuan berinovasi sesuai AD/ART. "Hal tersebut menjadi modal penting agar organisasi mampu merespons berbagai perubahan zaman dan menjaga eksistensinya di tengah masyarakat," tegasnya. 

Diharapkannya pengurus baru HMI, KOHATI, dan BPL cabang Kukar yang telah resmi dilantik dapat menjalankan program kerja secara Islami, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta bergandengan tangan dengan berbagai elemen untuk mencapai tujuan bersama. Menurutnya, kontribusi organisasi kepemudaan seperti HMI penting untuk membangun SDM unggul di Kukar.

"Semoga pengurus HMI Cabang Kukar yang baru ini bisa menjalankan program-program yang relevan dengan kebutuhan umat, serta bergandengan tangan dengan semua elemen untuk membangun Kukar yang lebih baik,” harapnya.

Sementara itu, Ketua HMI Cabang Kukar periode 2025–2026 Zulhansyah, menyoroti isu pemerataan pendidikan di daerah sebagai latar belakang pemilihan tema pelantikan. Diharapkannya HMI dapat bekerja sama dengan Pemerintah untuk memperjuangkan pendidikan yang merata di Kukar. “Pendidikan adalah hak semua anak. HMI siap berkontribusi untuk mewujudkan akses pendidikan yang adil dan merata,” ujarnya.

#pemkabkukar #hmi #kohati #bplhmi #hmikukar #pelantikanhmikukar #pendidikankader #kaderisasiislam #sdmunggul #pendidikanmerata #sinergipembangunan

Penulis : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Kemendagri RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih harus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikannya pada Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Gampong Bueng Sidom, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh pada hari Kamis, 22 Mei 2025.

Disampaikannya bahwa saat ini Pemerintah berfokus memberdayakan desa, salah satunya melalui program pembentukan Kopdeskel Merah Putih. “Desa memiliki potensi besar di berbagai bidang, seperti pangan, perikanan, kelautan, hingga pengairan. Melalui koperasi ini, diharapkan potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal,” harapnya. 

Baca juga Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh Umumkan Hasil Seleksi Sementara Kepala Sekolah Rakyat

“Saya berharap Koperasi Merah Putih tidak hanya menguntungkan para pengurus, tapi manfaatnya dapat dirasakan oleh warga dan anggotanya. Untuk itu para pengurus Kopdeskel Merah Putih harus menjaga amanah dan bekerja secara profesional, sehingga koperasi benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat maupun anggotanya,” ujarnya. 

Disampaikannya bahwa tidak sedikit desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai upaya menumbuhkan perekonomian masyarakat. Diharapkannya koperasi agar memiliki unit usaha yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing. “Sesuai dengan apa yang bisa dijadikan potensi di sini untuk dikembangkan,” ujarnya.

Diharapkannya keberadaan Kopdeskel Merah Putih akan semakin meningkatkan perekonomian masyarakat desa. “Insya Allah akan dibuat lebih kencang lagi, akan diikhtiarkan lebih efektif dengan pembentukan Koperasi Merah Putih secara serentak,” tuturnya. 

Disampaikan bahwa Pemerintah telah menyiapkan panduan agar pembentukan Kopdeskel Merah Putih dapat berjalan lancar. “Untuk pembuatan akta notaris koperasi, Pemerintah mengarahkan agar proses tersebut dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelasnya. 

“Pemerintah RI menargetkan seluruh Kopdeskel Merah Putih menyelesaikan akta notarisnya paling lambat 31 Mei 2025. Hal ini sejalan dengan rencana peluncuran Kopdeskel Merah Putih secara serentak pada 12 Juli 2025. Kita mendorong pembentukan Kopdeskel Merah Putih sesuai dengan target, dan akan ada mekanisme penyaluran dana kepada Kopdeskel Merah Putih,” tegasnya. 

Baca juga:Pemdes Bukit Pariaman Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pokja RT Tahun 2025

#wamendagriri #kopdeskelmerahputih #masyarakatsejahtera #potensidesa #koperasiprofesional #kud #bumdes #ekonomimasyarakatdesa #pembentukankopdeskelmerahputihserentak #apbd #btt #aktanotariskoperasimerahputih #penyalurandanakoperasimerahputih

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Kemensos RI

Editor :  Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh mengumumkan hasil proses seleksi wawancara bagi Calon Kepala Sekolah Rakyat. Pengumuman tersebut disampaikan di Kantor Kementerian Sosial RI di Jakarta pada hari Kamis, 22 Mei 2025. 

“Dari sekitar 600 pendaftar, hanya 190 kandidat yang berhasil lolos ke tahap wawancara dan akan dipilih sekitar 60-an orang untuk ditetapkan sebagai Kepala Sekolah Rakyat,” ujarnya. Dijelaskannya bahwa para Kepala Sekolah terpilih nantinya tidak langsung bertugas. Mereka akan menjalani pelatihan intensif dan tahap magang di sekolah-sekolah yang mencerminkan karakteristik Sekolah Rakyat. 

“Proses ini merupakan bagian dari upaya pembentukan pemimpin pendidikan yang siap mendampingi siswa-siswa dari latar belakang khusus. Insya Allah pada pertengahan Juli program ini mulai dijalankan. Setelah itu, mereka akan melatih para calon guru yang akan Kita rekrut,” jelasnya.

Diungkapkannya bahwa untuk menjadi Kepala Sekolah Rakyat, kandidat wajib memiliki minimal gelar sarjana. “Selain syarat administratif, terdapat 3 kompetensi utama yang harus dimiliki, yaitu empati sosial yang tinggi karena para Kepala Sekolah akan menangani anak-anak dari kelompok rentan. Kemudian kemampuan sebagai motivator ulung yang mampu membangkitkan semangat dan kepercayaan diri siswa. Terakhir, para kandidat harus memiliki wawasan yang luas agar mampu menuntun siswa tidak hanya bermimpi, tetapi juga berkemampuan dan berkemauan untuk sukses. Selain itu para kandidat harus memiliki self-confidence dan semangat juang. Itu harus dibangkitkan karena Kepala Sekolah harus menjadi petarung bersama anak-anak itu,” jabarnya. 

Disampaikannya bahwa proses seleksi ini akan dilakukan secara daring, mengingat para kandidat berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Para calon Kepala Sekolah yang lolos akan dibahas dan disetujui bersama oleh para Menteri terkait, sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Tahapan perekrutan sumber daya manusia Sekolah Rakyat akan dimulai dari Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan Wali Asrama, Wali Asuh, hingga para Guru. Seluruh tahapan akan diikuti dalam masa pelatihan khusus,” jelasnya. 

#sekolahrakyat

#pendidikanuntuksemua

#pemimpinpendidikan

#seleksikepalasekolahrakyat

#pendidikaninklusif

#anakbangsa

#pendidikanberkeadilan

Penulis: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan) 

Fotografer: KIM Buparja 

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Desa Bukit Pariaman melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pokja RT Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung BPU Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu, 21 Mei 2025.

Hadir dalam event tersebut jajaran Pemerintah Desa Bukit Pariaman, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Lembaga Desa, pengurus Pokja RT. 01-38, Staf Bidang PMD Kecamatan Tenggarong Seberang Suka Made Yanto selaku pemateri pertama, dan Gugus Tugas Kecamatan Syafrudin selaku pemateri kedua, serta para tamu undangan.

Dalam sambutannya Sekretaris Desa Bukit Pariaman Samijan, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta menambah wawasan para pengurus Pokja RT . “Tujuannya agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik dan maksimal di lingkungannya masing-masing,” ujarnya.

Diharapkannya dengan pelatihan tersebut Pokja RT dapat lebih interaktif dalam menanggapi usulan warga, memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana RT (BKKDRT), serta mampu merangkum berbagai kebutuhan di lingkup RT.

#pokjart

#bkkdrt

#pemdesbukitpariaman

#tenggarongseberang

#pemkabkukar

#diskominfokukar

#kukarkab_official

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Komdigi RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Indonesia saat ini tengah mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di Perguruan Tinggi untuk memperkuat inovasi akademik. Teknologi ini dinilai mampu mendukung riset, pengelolaan data, hingga personalisasi proses belajar-mengajar secara lebih efektif.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) RI Nezar Patria menegaskan peran strategis Perguruan Tinggi dalam pengembangan AI di Indonesia. “Kampus dapat menjadi pusat inovasi yang melahirkan terobosan teknologi di masa depan. Perguruan tinggi bisa menjadi motor penggerak inovasi, mulai dari akademik hingga riset yang menghasilkan solusi komputasi unggul,” ujarnya dalam kuliah umum di Telkom University Purwokerto yang digelar virtual dari Jayapura, Papua, pada hari Kamis, 22 Mei 2025.

Dijelaskannya bahwa AI memiliki kemampuan untuk mendukung sistem pembelajaran yang adaptif, seperti personalisasi materi, tutoring cerdas, serta evaluasi berbasis data. Hal ini memungkinkan mahasiswa mendapatkan umpan balik secara real time dan membantu dosen merancang kurikulum yang relevan dan berdampak.

“Learning analytics dan data-driven feedback menjadi kunci dalam mendesain pengalaman belajar yang lebih baik,” ujarnya. Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara signifikan.

Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penyediaan infrastruktur digital, kerangka regulasi, hingga penguatan sumber daya manusia. Pemerintah juga berupaya membangun kolaborasi lintas sektor guna menciptakan ekosistem AI yang berkelanjutan.

Wamen Komdigi RI Nezar mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merampungkan draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengembangan AI yang ditargetkan selesai dalam 2 bulan ke depan. “Semua elemen harus berkontribusi agar AI bisa berkembang optimal di Tanah Air,” tegasnya.

Untuk itu ditekankannya pentingnya sinergi antara dunia pendidikan, industri, komunitas pengembang, dan masyarakat. “Koneksi lintas sektoral ini penting agar inovasi yang lahir di kampus mendapat dukungan kuat dari dunia usaha dan industri,” pungkasnya.

#komdigi #wamenkomdigiri #kecerdasanartifisial #aiindonesia #pendidikantinggi #transformasidigital #learninganalytics #kampuscerdas #teknologiuntukpendidikan

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Kemenaker RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Yassierli menerbitkan Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja. Surat Edaran (SE) ini secara resmi ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2025 di Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan RI menyampaikan bahwa penerbitan Surat Edaran ini dilakukan untuk menghapus praktik-praktik yang merugikan Pekerja dan menegakkan norma ketenagakerjaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia dan diminta untuk diteruskan kepada Bupati/Wali Kota serta pemangku kepentingan terkait di masing-masing wilayah. Surat Edaran tersebut juga ditembuskan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Pimpinan Organisasi Pengusaha, serta Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

Baca Juga : Damkar Matan Kukar: Siaga 24 Jam, Tak Hanya Padamkan Api tapi Juga Selamatkan Warga

Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker RI) Yassierli dalam keterangan pers pada hari Kamis, 22 Mei 2025. Menaker RI menyampaikan bahwa pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah serta dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen yang dimaksud meliputi sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor.  “Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah serta dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, SE tersebut juga mempertegas larangan kepada perusahaan untuk menghalangi atau menghambat pekerja dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. “Setiap pekerja memiliki hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan tidak boleh ada pihak yang menghambatnya,” tegasnya.

Baca Juga : Pemerintah Gandeng Platform Digital Ungkap Pelaku Grup Bermuatan Pornografi

Namun dalam SE tersebut disampaikan pengecualian terbatas yang diatur secara ketat dalam SE tersebut. Penahanan ijazah atau sertifikat kompetensi hanya diperbolehkan jika dokumen tersebut diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan yang dibiayai oleh perusahaan dan disepakati dalam perjanjian kerja tertulis yang sah. Dalam hal ini, pemberi kerja wajib menjamin keamanan dokumen dan bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi.

Menaker RI menyampaikan bahwa langkah ini disambut positif oleh berbagai kalangan, khususnya Serikat Pekerja dan Pemerhati Ketenagakerjaan. “Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk keberpihakan Negara dalam memperkuat perlindungan terhadap Pekerja serta mendorong terciptanya hubungan industrial yang sehat, adil, dan profesional,” pungkasnya.

#kemnaker #suratedaranmenakerri
#laranganpenahananijazah
#perlindunganpekerja
#normaketenagakerjaan
#dokumenpribadipekerja
#tenagakerjaindonesia
#semenakerri2025
#hakpekerja #hubunganindustrial

Penulis : Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Kemendagri 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menginstruksikan seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia untuk segera mempercepat proses penyediaan lahan sebagai dukungan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan pada 22 Mei 2025. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Kemendagri RI dalam rapat Pelaksanaan Program MBG bersama seluruh Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta pada hari Kamis, 22 Mei 2025.

Baca Juga : Pemerintah Gandeng Platform Digital Ungkap Pelaku Grup Bermuatan Pornografi

Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana 2 pekan lalu. Kedua pejabat Tinggi tersebut meminta Pemerintah Daerah untuk mengusulkan maksimal 10 alternatif lokasi lahan yang akan digunakan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program MBG. Sekjen Kemendagri RI

Tomsi menyampaikan bahwa percepatan pengumpulan data ini penting agar pelaksanaan program MBG di berbagai daerah bisa segera berjalan.

Baca Juga : Tingkatkan Pelayanan Publik, BPSDM Kaltim Tingkatkan Kompetensi Lurah

“Data tersebut sangat diperlukan bagi BGN karena dari data-data itu harus dicek lagi, mana yang layak dan mana yang tidak layak,” ujarnya.  Disampaikannya bahwa batasan maksimal 10 lokasi diajukan agar jika satu lokasi tidak memungkinkan, masih tersedia alternatif lainnya. Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya perubahan dan penyesuaian anggaran. Ditegaskannya pentingnya ketersediaan lahan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Disampaikannya bahwa Pemerintah menargetkan 1.542 dapur sudah dapat dibentuk pada Agustus mendatang. “Dapur ini akan menjadi tempat memasak dan distribusi MBG untuk anak sekolah. Lokasi dapur diupayakan sedekat mungkin dengan sekolah. Dicarikan titik yang paling strategis,” tuturnya.

Sementara itu Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo menambahkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar lahan dapur MBG berstatus hak pakai yang dipinjam dari Pemda. Lokasinya pun diharapkan berada dekat dengan sekolah yang mencakup paling tidak 3.000 siswa, dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit. “Artinya lokasi ini kita harapkan jangan jauh dari kelompok sasaran,” ujarnya.

#kemendagri #makangizigratis #kukarkab_official #satuanpelayananpemenuhangizi #mentridalamnegeri #programmbg

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Kemkomdigi RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI menegaskan komitmennya dalam menjaga ruang digital tetap bersih, aman, dan sehat, khususnya untuk generasi muda. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowodi Jakarta pada Kamis 22 Mei 2025. 

Langkah konkrit yang telah dilakukan Pemerintah RI adalah penutupan 6 grup pada media sosial Facebook yang mengandung konten pornografi menyimpang. Langkah tersebut juga disertai dengan ajakan kepada perusahaan digital, khususnya Meta, untuk lebih aktif bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menelusuri dan mengungkap pelaku di balik penyebaran konten tersebut.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta Meta untuk terus memperbarui data dan melakukan pemantauan ketat terhadap potensi munculnya grup-grup serupa pada platform mereka. "Kami telah mengidentifikasi dan memblokir beberapa grup lain dengan muatan serupa, tetapi ini baru awal. Saya sudah instruksikan agar Meta terus memantau dan memperbaharui informasi terkait konten menyimpang ini," ujarnya.

Lebih lanjut ditegaskannya tentang pentingnya keterlibatan aktif penyedia platform digital dalam mengusut dan menyerahkan data pengelola grup kepada pihak berwenang. "Kami mendorong kerja sama penuh dari Meta dan platform lainnya untuk membantu penegakan hukum dengan memberikan data para pengelola konten yang melanggar hukum," katanya.

Menurutnya penyebaran konten semacam ini merupakan tindakan kriminal serius yang merusak moral serta membahayakan anak-anak. "Ini bukan sekadar pelanggaran, tapi kejahatan yang harus ditindak tegas sesuai hukum," tegasnya.

Wamen Komdigi RI Angga juga menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena ini yang dianggap mencederai norma sosial masyarakat. Sebagai langkah preventif, disampaikannya imbauan kepada masyarakat untuk aktif melaporkan temuan konten bermasalah melalui kanal aduankonten.id. "Kami mengajak seluruh masyarakat ikut memantau dan melaporkan jika menemukan grup dengan muatan serupa," tutupnya.

#komdigiri #ruangdigitalaman #indonesiabersihdigital #lawankontennegatif #pengawasanplatformdigital #perlindungangenerasimuda #kejahatansiberindonesia #stoppornografionline

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Pemnprov Kaltim

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) terus menunjukkan keseriusan dalam memperkuat kualitas aparatur ditingkat Kelurahan. Komitmen ini tercermin dengan diselenggarakannya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Lurah se-Kaltim yang telah menjangkau lebih dari 73% dari total 197 lurah yang ada.

Rangkaian pelatihan terbagi dalam 3 angkatan dan mencakup 144 lurah dari berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Pelatihan angkatan pertama digelar pada 6–7 Mei 2025 di BPSDM Kaltim dengan peserta dari Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Paser. Angkatan kedua berlangsung pada 15–16 Mei 2025 di Balikpapan, melibatkan 69 peserta dari 6 daerah yakni Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Bontang. Sementara itu, angkatan ketiga telah dilaksankan pada 21 Mei 2025 di Kutai Kartanegara, dengan peserta dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Bontang.

Baca juga :Pemkab Kukar dan Balai Bahasa Kaltim Tanda Tangani Komitmen Bersama Jaga Kedaulatan Bahasa Negara

Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi menegaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan langkah konkret dalam memperkuat kapasitas Lurah sebagai penghubung utama antara Pemerintah dan Masyarakat. “Lurah adalah ujung tombak pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Mereka harus siap menghadapi tantangan kompleks dari administrasi hingga inovasi teknologi,” ujarnya pada hari Rabu, 22 Mei 2025. 

Dalam pelatihan 2 hari tersebut membekali para Lurah dengan 20 jam pelajaran (JP) dengan topik strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan, kepemimpinan transformasional, hingga pemanfaatan teknologi digital dan pendidikan antikorupsi, serta inovasi pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sekaligus penanggung jawab kegiatan Rina Kusharyanti menjelaskan bahwa materi yang disampaikan telah dirancang agar aplikatif dan relevan dengan tantangan di lapangan. 

Sedangkan Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim Jauhar Effendi mengungkapkan bahwa pelatihan tersebut menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai instansi daerah dengan tujuan untuk memperkaya perspektif dan pengalaman peserta. “Dengan pelatihan tersebut diharapkan para Lurah dapat menjadi agen perubahan di wilayahnya masing-masing, mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah yang inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” harapnya.

Baca juga: Damkar Matan Kukar: Siaga 24 Jam, Tak Hanya Padamkan Api tapi Juga Selamatkan Warga

#lurahhebatkaltim #bpsdmkaltim #pelatihanalurahkaltim #inovasikelurahan #pelayananpublik #transformasidigital #pemberdayaanmasyarakat #pemerintahanefektif #provkaltim

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bersama Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur menggelar audiensi dan silaturahmi sekaligus penandatanganan pernyataan komitmen dalam menjaga kedaulatan Bahasa Negara. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar di kawasan Timbau Tenggarong pada hari Kamis, 22 Mei 2025. Pertemua tersebut sekaligus sosialisasi Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.

Hadir dalam kegiatan ini Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Dafip Haryanto, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Asep Juanda, Kaban Kesbangpol Kukar Rinda Desianti, Kabag Tata Pemerintahan Setkab Kukar Yani Wardana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kukar Aji Ali Husni, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Puji Utomo, Kabid SDM Dinas Pariwisata Kukar Antoni Kusbiantoro, dan Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar. 

Asisten III Dafip Haryanto menyatakan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar harus menjadi standar utama dalam setiap bentuk layanan dan komunikasi pemerintahan. “Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk mendukung penggunaan Bahasa Negara di ruang publik. Ini bukan sekadar persoalan linguistik, tetapi juga bagian dari menjaga jati diri dan kedaulatan bangsa,” ujarnya.

Baca Juga : Wamendagri RI Bima Arya: "Pemda Berperan Penting Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional"

Ditambahkannya bahwa peran Pemerintah Daerah sangat krusial dalam mengawal penggunaan bahasa negara, baik dalam dokumen resmi, papan informasi publik, hingga pelayanan administrasi. “Saya mengapresiasi Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur yang telah proaktif menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pembinaan, pengawasan, dan pelindungan Bahasa Negara,” ungkapnya.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Asep Juanda menekankan bahwa amanat Permen Dikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 mengharuskan setiap instansi Pemerintah menggunakan Bahasa Indonesia secara tertib dan sesuai kaidah, termasuk dalam dokumen layanan publik, produk hukum, hingga komunikasi lisan di lingkungan birokrasi.

“Kami menekankan bahwa Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 memberi ruang lebih tegas bagi Balai Bahasa untuk melakukan teguran dan pembinaan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah. Jika sebelumnya hanya sebatas pemantauan dan koordinasi, kini kami diberikan mandat untuk menegur, baik secara langsung maupun melalui Kementerian,” tegasnya.

Baca Juga : Damkar Matan Kukar: Siaga 24 Jam, Tak Hanya Padamkan Api tapi Juga Selamatkan Warga

Disampaikannya bahwa pengawasan penggunaan bahasa bertujuan meningkatkan kualitas komunikasi, memperkuat identitas nasional, dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Disampaikannya pencapaian besar pada tahun 2023, bahwa Bahasa Indonesia telah diakui sebagai salah satu bahasa resmi di Sidang Umum PBB, serta menjadi bahasa pengantar di lebih dari 56 negara melalui program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing).

Terkait pelestarian bahasa daerah, ditegaskan bahwa pihaknya tidak melarang penggunaan bahasa daerah selama dalam konteks yang tidak resmi. “Kami punya slogan: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Justru kami mendorong pelestarian bahasa daerah melalui komunikasi keluarga dan program revitalisasi,” jelasnya.

Terkait program tersebut, Balai Bahasa telah menyelenggarakan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) yang hingga kini telah melibatkan lebih dari 5 juta partisipan secara nasional sejak 2021. “Puncaknya, pada 25–28 Mei mendatang, Kementerian Dikdasmen RI akan menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional di Jakarta yang diikuti oleh siswa dan pejabat dari seluruh provinsi, termasuk dari Kalimantan Timur,” tambahnya.

“Kami berharap kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, khususnya Pemkab Kukar, dapat menjadi contoh baik dalam implementasi penggunaan Bahasa Indonesia yang berdaulat di wilayah Kaltim. Kami siap memberikan pendampingan, pelatihan, serta asistensi kebahasaan kepada OPD yang membutuhkan,” tutupnya.

Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 dapat diakses pada link berikut:

https://peraturan.bpk.go.id/Details/315669/permendikdasmen-no-2-tahun-2025

#bahasaindonesia #bahasanegara
#permendikbudristeknomor2tahun2025
#balaibahasakaltim #pemkabkukar
#kedaulatanbahasa #revitalisasibahasadaerah
#festivaltunasbahasaibu #sosialisasibahasa
#banggaberbahasaindonesia
#indonesiamaju #kukarberbahasabaik
#asnberbahasaindonesia

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Kartanegara (Damkar Matan Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tidak hanya menangani kebakaran, Damkar Matan Kukar juga aktif dalam berbagai penanganan keadaan darurat non-kebakaran, seperti evakuasi ular, penanganan pohon tumbang, hingga pertolongan sosial.  

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Damkar Matan Kukar Fida Hurasani pada hari Rabu, 21 Mei 2025 di Kantor Dinas Damkar Matan Kukar. Disampaikannya bahwa  seluruh pelayanan diberikan secara gratis tanpa melihat latar belakang masyarakat yang membutuhkan bantuan. Perubahan nomenklatur Damkar Matan Kukar resmi berlaku sejak 2019/2020 seiring dengan perluasan tugas yang diemban. "Prinsip kami, selama itu dalam kemampuan kami, pasti akan kami bantu. Tidak ada istilah pilih-pilih," ujarnya.

Baca Juga : Asisten III Setdakab Kukar Dafip Haryanto: “Keluarga Berkualitas Fondasi Utama Wujudkan Kampung Berkualitas”

Kepala Dinas Damkar Matan Kukar mengungkapkan bahwa saat ini instansinya telah memiliki pos-pos wilayah aktif yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Kukar. Ditambahkanya bahwa keterbatasan armada dan personel masih menjadi persoalan di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Diungkapkannya bahwa Dinas Damkar Matan Kukardidukung peran aktif para relawan yang berjumlah 700 orang yang tersebar di 20 kecamatan, dengan 400 di antaranya telah terdaftar resmi di Kementerian Dalam Negeri RI. Dijelaskannya bahwa para relawan tersebut telah dibekali pelatihan dasar untuk bertindak cepat sebelum petugas resmi tiba di lokasi kejadian.

"Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kami sangat bergantung pada relawan sebagai ujung tombak pertama saat terjadi insiden, terutama di wilayah yang sulit dijangkau," ujarnya. Menurutnya pelayanan Damkar Matan Kukar semakin dipercaya masyarakat berkat kesiapsiagaan 24 jam petugasnya, pelayanan tanpa biaya, dan tanpa birokrasi rumit, serta kesigapan menangani berbagai kasus non-kebakaran. 

Baca Juga : Dorong Ekonomi Warga, Pemdes Loa Raya Gelar Musdes Khusus Bentuk Koperasi Merah Putih

“Kami pernah menangani kasus warga yang hendak mengakhiri hidupnya, penyelamatan hewan, hingga membantu proses evakuasi dalam kasus kriminal. Namun kami tetap berkordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait jika ada sebuah kasus, sehingga tidak menyinggung tupoksi dari instansi tersebut,” tegasnya.

Disampaikannya saat ini terdapat beberapa tantangan teknis, seperti terbatasnya ketersediaan air saat pemadaman. Setiap unit mobil pemadam hanya mampu membawa air 3.500 hingga 14.000 liter yang dapat habis dalam waktu 5 hingga 10 menit. “Strategi pemadaman difokuskan pada pembasahan area sekitar titik api untuk mencegah perluasan kebakaran. Edukasi kepada masyarakat terus dilakukan agar memahami strategi ini dan tidak salah paham,” ujarnya.

Disampaikannya harapan besar untuk pengembangan Damkar Matan Kukar ke depan. “Saya ingin agar rekrutmen personel lebih selektif, memprioritaskan mereka yang benar-benar memiliki jiwa penolong. Selain itu saya menekankan pentingnya menjadikan relawan sebagai cadangan kekuatan yang dapat dilatih menjadi petugas tetap,” harapnya. 

"Kami ingin Damkar Matan Kukar tidak hanya dikenal sebagai pemadam api, tapi juga sebagai sahabat masyarakat dalam setiap kesulitan. Kami ada untuk menyelamatkan, bukan hanya memadamkan," pungkasnya.

Baca Juga : Diskominfo Kukar Persiapkan Pelatihan Konten Kreator

#damkarmatankukar #damkarkutaikartanegara
#pemadamkebakaran #penanganandarurat
#siaga24jam #pelayananpublik
#relawandamkar #pencegahankebakaran
#damkarpedulimasyarakat #sahabatmasyarakat
#kukartanggapdarurat