Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan) 

Fotografer: Kemenkes RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) secara resmi mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Pengumuman tersebut disampaikan dalam kegiatan diseminasi yang digelar di Auditorium Siwabessy, Gedung Kemenkes RI di Jakarta pada hari Senin, 26 Mei 2025.

Hadir dalam kegiatan yang digelar secara hibrid secara luring dan daring melalui kanal media sosial youtube, Menkes RI Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan dari Bappenas, BKKBN, BPS, BRIN, dan Sekretariat Wakil Presiden. Sementara dari Pemerintah Daerah, tampak Kepala Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta perwakilan BPS daerah. 

Turut hadir perwakilan dari mitra pembangunan internasional seperti WHO, UNICEF, World Bank, dan Nutrition International, bersama para akademisi dan praktisi dari tim pakar SSGI, AIPTKMI, serta konsorsium survei yang terdiri dari PT. Sucofindo dan Lembaga Survei Independen Nusantara. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh 1.150 peserta. 

Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut dan menegaskan pentingnya menjaga momentum penurunan yang telah diraih. Survei nasional yang menjadi rujukan utama dalam percepatan penurunan stunting ini mencatat penurunan prevalensi stunting nasional dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen di tahun 2024. “Target kita tahun lalu adalah 20,1 persen, dan alhamdulillah hasil survei menunjukkan 19,8 persen. Artinya, kita berhasil melampaui target sebesar 0,3 persen,” ujarnya.

Menkes RI juga menyampaikan bahwa Pemerintah RI berkomitmen kuat untuk mencapai target prevalensi stunting nasional sebesar 14,2 persen pada 2029, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).“Target ini tidak mudah, tapi cukup menantang untuk dikejar. Kita harus menurunkan sekitar 7,3 persen dalam 5 tahun. Itu butuh kerja keras bersama,” tegasnya.

Baca Juga : Bupati Kukar: "Program dan Kegiatan KONI Kukar Harus Sejalan Dengan Pemda"

Menkes menyoroti adanya 6 Provinsi dengan jumlah balita stunting tertinggi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten. Menurutnya, intervensi masif di wilayah-wilayah ini akan sangat berpengaruh terhadap capaian nasional. “Dari 6 provinsi ini bisa kita turunkan 10 persen, maka secara nasional kita bisa turun 4–5 persen. Karena 50 persen anak stunting ada di 6 daerah ini,” katanya.

Menkes juga menekankan pentingnya intervensi sejak masa kehamilan, terutama bagi remaja putri dan ibu hamil. Upaya ini dilakukan melalui pengukuran lingkar lengan atas dan kadar hemoglobin (Hb), distribusi tablet tambah darah, serta suplementasi mikronutrien. “Stunting itu terjadi bukan setelah lahir, tapi bahkan sejak dalam kandungan. Maka intervensi kepada ibu hamil sangat penting,” ujarnya.

Diungkapkannya upaya perbaikan mutu pengukuran di Posyandu juga terus diperkuat melalui distribusi 300 ribu alat antropometri. Ditekankannya bahwa Program ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan (PMT), serta imunisasi pun menjadi bagian penting dalam strategi nasional penurunan stunting. Ditegaskannya bahwa penurunan angka stunting tahun ini pada target 18,8 persen. 

Sementara itu, Kepala BKPK Kemenkes RI  Asnawi Abdullah menyampaikan bahwa hasil SSGI 2024 menunjukkan progres signifikan menuju target jangka panjang prevalensi stunting nasional sebesar 5 persen pada 2045. “Alhamdulillah, SSGI 2024 telah terlaksana dengan sangat baik dan menghasilkan data status gizi mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat kebijakan berbasis data,” terangnya. 

Kepala BKPK Kemenkes RI menambahkan bahwa hasil survei SSGI 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mencegah sekitar 337 ribu balita dari risiko stunting yang melampaui target tahunan RPJMN sebesar 325 ribu balita. Meski demikian diingatkannya bahwa tantangan besar masih membayangi, khususnya terkait disparitas prevalensi antarwilayah dan kelompok sosial ekonomi.

“Misalnya, pada kelompok pendapatan sangat rendah, angka stunting jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Ini menjadi catatan penting untuk penajaman intervensi,” jelasnya.

Baca Juga : Bank Indonesia Perluas Sistem Pembayaran Digital QRIS ke Tingkat Internasional

SSGI 2024 dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan dukungan penuh dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, serta mitra pembangunan internasional seperti WHO, SEAMEO RECFON, dan Prospera. Seluruh hasil survei ini telah dikompilasi dalam sebuah buku yang dapat diakses publik melalui laman resmi BKPK Kemenkes RI, sebagai bentuk transparansi dan komitmen dalam mendukung pemanfaatan data kesehatan secara luas.

“Tujuan utama diseminasi ini adalah agar data SSGI dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, evaluasi program, dan identifikasi wilayah prioritas. Semoga hasil ini semakin memperkuat intervensi yang berdampak nyata bagi bangsa,” ujarnya.

Materi selengkapnya bisa diakses di:
https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/diseminasissgi2024

#ssgi2024 #aksicegahstunting
#datauntukaksi #kesehatananakbangsa
#indonesiabebasstunting
#bersamaturunkanstunting
#intervensiberkelanjutan #kemenkesri
#bkpkkemenkes #anaksehatindonesia