Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bersama Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur menggelar audiensi dan silaturahmi sekaligus penandatanganan pernyataan komitmen dalam menjaga kedaulatan Bahasa Negara. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar di kawasan Timbau Tenggarong pada hari Kamis, 22 Mei 2025. Pertemua tersebut sekaligus sosialisasi Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.

Hadir dalam kegiatan ini Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Dafip Haryanto, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Asep Juanda, Kaban Kesbangpol Kukar Rinda Desianti, Kabag Tata Pemerintahan Setkab Kukar Yani Wardana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kukar Aji Ali Husni, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Puji Utomo, Kabid SDM Dinas Pariwisata Kukar Antoni Kusbiantoro, dan Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar. 

Asisten III Dafip Haryanto menyatakan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar harus menjadi standar utama dalam setiap bentuk layanan dan komunikasi pemerintahan. “Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk mendukung penggunaan Bahasa Negara di ruang publik. Ini bukan sekadar persoalan linguistik, tetapi juga bagian dari menjaga jati diri dan kedaulatan bangsa,” ujarnya.

Baca Juga : Wamendagri RI Bima Arya: "Pemda Berperan Penting Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional"

Ditambahkannya bahwa peran Pemerintah Daerah sangat krusial dalam mengawal penggunaan bahasa negara, baik dalam dokumen resmi, papan informasi publik, hingga pelayanan administrasi. “Saya mengapresiasi Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur yang telah proaktif menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pembinaan, pengawasan, dan pelindungan Bahasa Negara,” ungkapnya.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Asep Juanda menekankan bahwa amanat Permen Dikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 mengharuskan setiap instansi Pemerintah menggunakan Bahasa Indonesia secara tertib dan sesuai kaidah, termasuk dalam dokumen layanan publik, produk hukum, hingga komunikasi lisan di lingkungan birokrasi.

“Kami menekankan bahwa Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 memberi ruang lebih tegas bagi Balai Bahasa untuk melakukan teguran dan pembinaan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah. Jika sebelumnya hanya sebatas pemantauan dan koordinasi, kini kami diberikan mandat untuk menegur, baik secara langsung maupun melalui Kementerian,” tegasnya.

Baca Juga : Damkar Matan Kukar: Siaga 24 Jam, Tak Hanya Padamkan Api tapi Juga Selamatkan Warga

Disampaikannya bahwa pengawasan penggunaan bahasa bertujuan meningkatkan kualitas komunikasi, memperkuat identitas nasional, dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Disampaikannya pencapaian besar pada tahun 2023, bahwa Bahasa Indonesia telah diakui sebagai salah satu bahasa resmi di Sidang Umum PBB, serta menjadi bahasa pengantar di lebih dari 56 negara melalui program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing).

Terkait pelestarian bahasa daerah, ditegaskan bahwa pihaknya tidak melarang penggunaan bahasa daerah selama dalam konteks yang tidak resmi. “Kami punya slogan: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Justru kami mendorong pelestarian bahasa daerah melalui komunikasi keluarga dan program revitalisasi,” jelasnya.

Terkait program tersebut, Balai Bahasa telah menyelenggarakan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) yang hingga kini telah melibatkan lebih dari 5 juta partisipan secara nasional sejak 2021. “Puncaknya, pada 25–28 Mei mendatang, Kementerian Dikdasmen RI akan menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional di Jakarta yang diikuti oleh siswa dan pejabat dari seluruh provinsi, termasuk dari Kalimantan Timur,” tambahnya.

“Kami berharap kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, khususnya Pemkab Kukar, dapat menjadi contoh baik dalam implementasi penggunaan Bahasa Indonesia yang berdaulat di wilayah Kaltim. Kami siap memberikan pendampingan, pelatihan, serta asistensi kebahasaan kepada OPD yang membutuhkan,” tutupnya.

Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 dapat diakses pada link berikut:

https://peraturan.bpk.go.id/Details/315669/permendikdasmen-no-2-tahun-2025

#bahasaindonesia #bahasanegara
#permendikbudristeknomor2tahun2025
#balaibahasakaltim #pemkabkukar
#kedaulatanbahasa #revitalisasibahasadaerah
#festivaltunasbahasaibu #sosialisasibahasa
#banggaberbahasaindonesia
#indonesiamaju #kukarberbahasabaik
#asnberbahasaindonesia

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Kartanegara (Damkar Matan Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tidak hanya menangani kebakaran, Damkar Matan Kukar juga aktif dalam berbagai penanganan keadaan darurat non-kebakaran, seperti evakuasi ular, penanganan pohon tumbang, hingga pertolongan sosial.  

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Damkar Matan Kukar Fida Hurasani pada hari Rabu, 21 Mei 2025 di Kantor Dinas Damkar Matan Kukar. Disampaikannya bahwa  seluruh pelayanan diberikan secara gratis tanpa melihat latar belakang masyarakat yang membutuhkan bantuan. Perubahan nomenklatur Damkar Matan Kukar resmi berlaku sejak 2019/2020 seiring dengan perluasan tugas yang diemban. "Prinsip kami, selama itu dalam kemampuan kami, pasti akan kami bantu. Tidak ada istilah pilih-pilih," ujarnya.

Baca Juga : Asisten III Setdakab Kukar Dafip Haryanto: “Keluarga Berkualitas Fondasi Utama Wujudkan Kampung Berkualitas”

Kepala Dinas Damkar Matan Kukar mengungkapkan bahwa saat ini instansinya telah memiliki pos-pos wilayah aktif yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Kukar. Ditambahkanya bahwa keterbatasan armada dan personel masih menjadi persoalan di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Diungkapkannya bahwa Dinas Damkar Matan Kukardidukung peran aktif para relawan yang berjumlah 700 orang yang tersebar di 20 kecamatan, dengan 400 di antaranya telah terdaftar resmi di Kementerian Dalam Negeri RI. Dijelaskannya bahwa para relawan tersebut telah dibekali pelatihan dasar untuk bertindak cepat sebelum petugas resmi tiba di lokasi kejadian.

"Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kami sangat bergantung pada relawan sebagai ujung tombak pertama saat terjadi insiden, terutama di wilayah yang sulit dijangkau," ujarnya. Menurutnya pelayanan Damkar Matan Kukar semakin dipercaya masyarakat berkat kesiapsiagaan 24 jam petugasnya, pelayanan tanpa biaya, dan tanpa birokrasi rumit, serta kesigapan menangani berbagai kasus non-kebakaran. 

Baca Juga : Dorong Ekonomi Warga, Pemdes Loa Raya Gelar Musdes Khusus Bentuk Koperasi Merah Putih

“Kami pernah menangani kasus warga yang hendak mengakhiri hidupnya, penyelamatan hewan, hingga membantu proses evakuasi dalam kasus kriminal. Namun kami tetap berkordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait jika ada sebuah kasus, sehingga tidak menyinggung tupoksi dari instansi tersebut,” tegasnya.

Disampaikannya saat ini terdapat beberapa tantangan teknis, seperti terbatasnya ketersediaan air saat pemadaman. Setiap unit mobil pemadam hanya mampu membawa air 3.500 hingga 14.000 liter yang dapat habis dalam waktu 5 hingga 10 menit. “Strategi pemadaman difokuskan pada pembasahan area sekitar titik api untuk mencegah perluasan kebakaran. Edukasi kepada masyarakat terus dilakukan agar memahami strategi ini dan tidak salah paham,” ujarnya.

Disampaikannya harapan besar untuk pengembangan Damkar Matan Kukar ke depan. “Saya ingin agar rekrutmen personel lebih selektif, memprioritaskan mereka yang benar-benar memiliki jiwa penolong. Selain itu saya menekankan pentingnya menjadikan relawan sebagai cadangan kekuatan yang dapat dilatih menjadi petugas tetap,” harapnya. 

"Kami ingin Damkar Matan Kukar tidak hanya dikenal sebagai pemadam api, tapi juga sebagai sahabat masyarakat dalam setiap kesulitan. Kami ada untuk menyelamatkan, bukan hanya memadamkan," pungkasnya.

Baca Juga : Diskominfo Kukar Persiapkan Pelatihan Konten Kreator

#damkarmatankukar #damkarkutaikartanegara
#pemadamkebakaran #penanganandarurat
#siaga24jam #pelayananpublik
#relawandamkar #pencegahankebakaran
#damkarpedulimasyarakat #sahabatmasyarakat
#kukartanggapdarurat

Penulis/Fotografer : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Hadir dalam Musdes tersebut Perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara Abdul Azis, Kades Loa Raya Martin, dan para pejabat desa dan masayarakat. Dalam musdes yang berlangsung dialogis tersebut tersebut, perwakilan Diskop UKM Kukar Abdul Ajis menyampaikan penjelasan teknis mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan koperasi. 

Baca Juga : Wamendagri RI Bima Arya: "Pemda Berperan Penting Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional"

Kepala Desa (Kades) Loa Raya Martin menyampaikan bahwa pendirian Koperasi Merah Putih ini bertujuan untuk mengembangkan sektor-sektor usaha lokal untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. “Koperasi Merah Putih ini tidak bersaing dengan BUMDes yang sudah ada, justru akan saling mendukung dalam memajukan usaha masyarakat desa. Musyawarah ini akan merumuskan jenis-jenis usaha yang paling potensial untuk dijalankan bersama dalam kerangka koperasi,” ujarnya.

Baca Juga : Harga dan Pasokan Pangan Terkendali, NFA Optimistis Hadapi 2025

Diharapkannya koperasi ini dapat menjadi solusi dalam mengakses pinjaman usaha, termasuk kemungkinan dana dari Dana Desa maupun skema pembiayaan lainnya. "Melalui pembentukan Koperasi Merah Putih, diharapkan mampu membangun ekonomi yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh warga," tutupnya.

#desaloarayaberkembang

#ekonomidesa

#gotongroyong

#koperasiuntukrakyat

#umkmdesa

#pembangunandesa

#koperasiindonesia

#desamandiri

#gawaldiloaraya

Penulis/Fotografer: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi dengan agenda pelaksanaan pelatihan untuk institusi eksternal dan internal. Rakor berlangsung di ruang rapat Kantor Diskominfo Kukar di Kawasan Timbau Tenggarong pada hari Kamis, 22 Mei 2025. Rakor dipimpin Kabid IKP Sofyan Agus dan diikuti oleh Pranata Humas, Pejabat Fungsional, Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, dan staf Bidang IKP. 

Baca Juga : Sekda Kukar Sunggono Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-117 Tahun 2025

Kepala Bidang IKP Sofyan Agus menyampaikan bahwa rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan pelatihan dari beberapa institusi eksternal/vertikal dan internal. Dalam arahannya Kabid IKP Agus Sofyan menyampaikan pentingnya menyusun program pelatihan secara sistematis dan aplikatif. “Saya minta agar pelatihan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi memiliki tahapan yang jelas mulai dari pengenalan, praktik, hingga evaluasi hasil peserta,” ujarnya.

Baca Juga : Asisten III Kukar dalam Workshop Kearsipan: “Maksimalkan Arsip Digital dan Aplikasi Srikandi”

Dalam rakor tersebut dihasilkan bahwa materi pelatihan adalah Dasar Jurnalistik, Foto Jurnalistik, Infografis, Videografis, dan Public Speaking. Rapat tersebut juga membahas teknis pelaksanaan seperti jumlah peserta pelatihan yang ideal, durasi pelatihan, narasumber, hingga kebutuhan sarana pendukung seperti ruang pelatihan yang memadai dan aplikasi desain grafis yang akan digunakan dalam pelaksanaan pelatihan. 

Kabid IKP berharap pelatihan yang dilaksanakan Diskominfo Kukar akan mampu meningkatkan kapasitas para peserta dalam memproduksi konten informasi yang berkualitas dan komunikatif pada berbagai platform media. Ditekankannya pentingnya 

kehadiran pendamping teknis saat pelatihan berlangsung. “Narasumber akan didampingi oleh Tenaga Ahli Diskominfo Kukar agar peserta dapat memahami materi dengan baik,” ujarnya.

Disampaikannya bahwa pelatihan yang akan dilaksanakan merupakan wadah bagi para ASN dan Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis Diskominfo untuk menyalurkan kemampuan serta menambah pengalaman yang berkontribusi pada pengembangan kompetensi. Diharapkannya hasil rakor dapat segera ditindaklanjuti dan dipersiapkan dengan matang. “Mari Kita tunjukkan bahwa kita siap dan mampu menjadi mitra strategis dalam penguatan kapasitas sumberdaya manusia di Kukar,” pungkasnya. 

#pelatihanjurnalistik #desaigngrafis #kontenkreatif #diskominfokukar #bidangikp#komunikasipublik #dasarjurnalistik #infografis #videografis #publicspeaking #peningkatankompetensi #pelatihankonten

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Rilis Pers Kemendagri RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi pada hari Rabu, 21 Mei 2025.

Dalam sambutannya Wamendagri RI Bima Arya menyampaikan pentingnya kontribusi yang kuat dari Pemdadalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dalam 5 tahun ke depan. "Jika kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka Pemerintah Daerah juga harus memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi," ujarnya.

Ditambahkannya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan berkelanjutan merupakan prasyarat penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Ditekankannya pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu tujuan utama kebijakan otonomi daerah. Menurutnya, kapasitas fiskal daerah yang kuat mencerminkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan PAD yang lebih besar dibandingkan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sebaliknya, jika PAD masih lebih kecil dari dana transfer, berarti kapasitas fiskalnya masih perlu diperkuat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pentingnya efisiensi anggaran dalam meningkatkan efektivitas belanja daerah. Diingatkannya agar Pemda melakukan realokasi anggaran dari kegiatan yang tidak substantif menuju program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Efisiensi anggaran adalah memindahkan belanja dari hal-hal yang tidak produktif ke arah yang memberikan manfaat nyata,” tuturnya.

Wamendagri RI Bima Arya mengimbau agar proses efisiensi dilakukan secara terkoordinasi, baik secara internal maupun dengan Pemerintah Pusat. Ditegaskannya bahwa seluruh penyesuaian anggaran perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, terutama RPJMD, agar program yang dirancang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Tentu perlu komunikasi dan koordinasi yang baik. Setiap penyesuaian anggaran sebaiknya dilakukan setelah menyelaraskan dengan RPJMD agar tidak terjadi ketidaksinambungan dalam pelaksanaan program,” tegasnya.

Menutup arahannya, Wamendagri RI mengingatkan pentingnya Pemda dalam menerjemahkan arahan Presiden RI, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menekankan bahwa substansi pembangunan yang utama adalah memastikan masyarakat dapat hidup layak. “Arahan Presiden RI sangat sederhana namun filosofis, rakyat harus bisa makan, sehat, sekolah, dan bekerja,” pungkasnya.

#wamendagri #ekonomidaerah #rpjmd2025 #pembangunannasional #indonesia2045 #efisiensianggaran #sinergipusatdaerah #kemendagri

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menjalin kerja sama strategis bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Kerjasama tersebut bertujuan untuk penguatan data statistik pembangunan daerah. 

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta pada hari Rabu, 21 Mei 2025.

Proses penandatanganan ini turut disaksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian/Lembaga, serta pejabat dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kemendagri RI. 

Kerja sama tersebut mencakup tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik yang akan digunakan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Kolaborasi ini dinilai penting dalam mewujudkan integrasi data tunggal nasional yang selama ini menjadi fokus pemerintah pusat.

Dalam sambutannya Mendagri RI Tito Karnavian mengapresiasi langkah Menteri PPN/Bappenas yang secara konsisten mendorong integrasi data lintas sektor. Menurutnya, kebijakan berbasis data yang akurat merupakan kunci untuk memastikan program Pemerintah tepat sasaran sekaligus menghindari potensi masalah hukum. "Maka insya Allah keputusannya akan tepat. Tidak saja tepat sasaran, tapi juga untuk menghindari masalah hukum. Karena banyak problem yang muncul karena datanya tidak akurat,” ujarnya.

Baca Juga : Harga dan Pasokan Pangan Terkendali, NFA Optimistis Hadapi 2025

Selain itu Mendagri RI Tito Karnavian juga menyoroti peran penting BPS yang selama ini mendukung peningkatan layanan administrasi kependudukan. Menurutnya, pembaruan data dukcapil sangat terbantu oleh proses verifikasi yang dilakukan oleh BPS melalui jaringan yang tersebar di daerah.

Mendagri juga menyampaikan bahwa Kemendagri RI terus memperluas layanan perekaman KTP elektronik melalui pendekatan jemput bola yang menjangkau wilayah pedalaman bahkan luar negeri. "Respons positif masyarakat terhadap layanan ini menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendukung pelayanan publik," ujarnya. 

Mendagri RI berharap kedepannya kerja sama ini juga akan melibatkan berbagai sektor lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), penyuluh pertanian, dan pendamping keagamaan. "Saya berharap kerja sama di bidang data yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Data yang akurat merupakan dasar kuat dalam penyusunan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, meskipun tiap instansi memiliki cara sendiri dalam pengumpulan data," tuturnya. 

“Kita ingin memastikan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan memiliki akses ke data yang benar dan seragam. Dengan begitu, arah kebijakan yang diambil akan lebih tepat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

#kemendagri #bps #bappenas #datastatistik #pembangunandaerah #integrasidata #pemerintahdaerah #sinergiantarlembaga #transformasidigital #datapembangunan

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Badan Pangan/NFA RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa ketersediaan dan harga bahan pangan pokok nasional dipastikan dalam kondisi aman dan stabil hingga akhir 2025. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada Senin, 19 Mei 2025.

Kepala NFA Arief menyampaikan bahwa proyeksi ketersediaan pangan nasional berada pada level yang mencukupi. “Distribusi berbagai komoditas strategis berjalan lancar, menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas pangan. Selain itu ketersediaan pangan nasional sampai 2025 dalam kondisi aman dan cukup. Harga pangan pun secara umum stabil,”ujarnya.

Disampaikannya beberapa komoditas utama yang menjadi fokus pengendalian harga, diantaranya jagung pipil kering, ayam hidup (livebird), beras medium, dan minyak goreng rakyat Minyakita. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani bahkan telah melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Ditegaskannya bahwa harga gabah sudah di atas HPP, maka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) perlu segera digulirkan,” jelasnya.

Dijelaskannya bahwa penyerapan jagung oleh Bulog masih tergolong rendah, baru mencapai 30,24 ribu ton atau sekitar 3 persen dari target. “Untuk itu diperlukan percepatan serapan untuk menjamin ketersediaan pakan ternak dan menjaga kestabilan harga ayam hidup, guna mencegah turunnya populasi ayam di pasar,” jelasnya. 

Untuk menjaga stabilitas pangan, NFA juga telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di lebih dari 3.000 titik wilayah Indonesia dengan bekerja sama dengan Dinas Pangan Daerah dan para Kepala Daerah. ”Realisasi penyerapan gabah setara beras telah mencapai 2,183 juta ton, ditopang oleh panen raya di berbagai daerah. Sedangkan stok beras di Bulog tercatat sebesar 2,1 juta ton, ditambah 19,8 ribu ton cadangan komersial dan SPHP sebesar 181.173 ton,” jabarnya. 

Berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi pangan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan mengapresiasi peran aktif Pemerintah. Disampaikannya upaya dari Pemerintah tersebut menghasilkan tren penurunan harga sejumlah komoditas, termasuk bawang putih dan cabai rawit.

“Sebanyak 65 persen daerah mengalami penurunan harga cabai rawit. Meski masih di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), trennya terus membaik. Harga telur ayam ras juga dilaporkan mulai membaik, sedangkan harga bawang merah telah turun meski sedikit di atas HAP,” tuturnya.  

“Dengan langkah-langkah intervensi yang terkoordinasi dan aktif, Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pangan nasional hingga akhir tahun,” pungkasnya. 

#stabilitaspangan

#ketahananpangan

#panganaman2025

#inflasiterkendali

#hargapanganstabil

#gerakanpanganmurah

#bulog

#nfa

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Kemkomdigi RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong penguatan kepemimpinan digital di tubuh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) melalui Program Digital Leadership Academy (DLA). Program dengan tema “Smart Digital Broadcaster: Optimalisasi Ekosistem Penyiaran Multiplatform LPP RRI” tersebut resmi dibuka pada hari Senin, 19 Mei 2025 di RRI Multiplatform Broadcast Center, Depok, Jawa Barat. 

Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat transformasi penyiaran nasional dengan membekali para pemimpin RRI dari seluruh Indonesia dengan keterampilan strategis di era digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria menekankan bahwa pelatihan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan digital di lingkungan RRI. Menurutnya, program DLA dapat menjadi bekal yang kuat bagi RRI untuk terus beradaptasi dan menjaga relevansinya sebagai media publik. 

"Kami berharap pelatihan ini bisa jadi momen penting untuk peningkatan keterampilan dan kesiapan para pemimpin RRI dalam menghadapi tantangan digital," harapnya. Wamen Nezar menilai bahwa penguasaan teknologi digital oleh RRI akan membuka peluang inovasi yang lebih luas, sehingga mampu menjangkau audiens secara lebih efektif. "RRI sudah menunjukkan langkah maju dalam transformasi digital. Untuk bersaing di lanskap media yang semakin kompleks, kreativitas dan inovasi perlu terus ditingkatkan," tambahnya.

Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menyampaikan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan sangat penting untuk menghadapi perubahan besar yang melanda industri penyiaran. Ditegaskannya bahwa RRI merupakan bagian dari ekosistem digital nasional dan harus siap menghadapi transformasi tersebut. "Program ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga perubahan cara berpikir agar RRI bisa bertahan dan unggul di era disrupsi. Saya berharap program DLA mampu memperkuat posisi RRI sebagai media publik yang inovatif, inklusif, dan adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman," harapnya.  

#digitalleadership #rri2025 #transformasidigital #dla2025 #penyiarandigital #smartbroadcaster #kemkomdigiri #rridankemkomdigiri #kepemimpinandigital #programdigitalleadershipacademy #dla #rriungguleieradisrupsi #rrimediapublik #rriinovatifinklusifadaptif #rrimultiplatformbroadcastcenter #lembagapenyiaranpublik #lpprri

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) RI mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menyusul peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara Asia, seperti Singapura, Thailand, dan Hong Kong. Kenaikan kasus tersebut terjadi di tengah tingginya mobilitas masyarakat, termasuk warga Indonesia yang berencana bepergian ke luar negeri dalam waktu dekat. Imbauan ini disampaikan oleh Kemenkes RI dalam keterangan pers di Jakarta pada hari Senin, 19 Mei 2025.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan hingga pekan ke-19 tahun 2025, situasi penyebaran COVID-19 di Indonesia masih berada dalam kategori aman. “Di tengah dinamika global, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi di Indonesia tetap aman. Surveilans penyakit menular termasuk COVID-19, terus kami perkuat, baik melalui sistem sentinel maupun pemantauan di pintu masuk negara,” ujarnya.

Baca juga : Kemendagri RI Dorong Pemda Sukseskan Program Sekolah Rakyat

Dijelaskannya bahwa lonjakan kasus COVID-19 di Singapura masih mengikuti pola musiman yang lazim terjadi setiap tahun. Varian virus yang beredar merupakan turunan dari subvarian JN1 yang berdasarkan data terkini, tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan gejala. “Kami sampaikan kepada masyarakat tidak perlu panik, namun pentingnya agar tetap waspada. Kami memastikan agar langkah-langkah deteksi dini, pelaporan, dan kesiapsiagaan terus kami jalankan untuk menjaga situasi nasional tetap aman,” tuturnya.

Hingga saat ini Kemenkes RI belum memberlakukan pembatasan perjalanan internasional. Namun, pengawasan di pintu-pintu masuk negara diperketat melalui mekanisme SatuSehat Health Pass (SSHP). “Belum ada larangan bepergian ke luar negeri. Namun, kami mengimbau untuk lebih waspada, terutama jika bepergian ke negara yang sedang mengalami lonjakan kasus,” tegasnya.

Kepala biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan situasi di negara tujuan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Diharapkannya agar masyarakat menunda perjalanan jika tidak mendesak atau dalam kondisi kurang sehat. Selain itu diingatkannya agar masyarakat untuk tetap melengkapi vaksinasi booster COVID-19, terutama bagi lansia, penderita komorbid, dan mereka yang belum menerima dosis penguat.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan penerapan protokol kesehatan dasar, seperti mencuci tangan 6 langkah, menggunakan masker saat mengalami gejala batuk dan pilek. Bagi yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan,” pungkasnya. 

#waspadacovid19 #kemenkesri
#jagakesehatan #lindungidiridansesama
#boosterlagiyuk #covid19update
#waspadacovid19 #cegahcovid19
#sehatbersama #kasuscovid19

Penulis: Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Rilis Pers Puspen Kemendagri

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kesiapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan program tersebut.

Hal itu disampaikan Mendagri RI usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta pada hari Selasa, 20 Mei 2025. "Salah satu tugas Kemendagri RI adalah menjembatani keterlibatan Pemda, mengingat pelaksanaan Sekolah Rakyat erat kaitannya dengan wilayah dan otoritas daerah," ucapnya.

Baca Juga : Sekda Kukar Sunggono Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-117 Tahun 2025

Mendagri Tito menjelaskan bentuk keterlibatan Pemda mencakup penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, perizinan, serta penyediaan akses jalan, air, listrik, dan sumber daya manusia (SDM). Namun untuk teknis pelaksanaan program ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan arahan Presiden RI bahwa Pemerintah Pusat menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat. Dalam pelaksanaannya akan digunakan skema bottom-up, di mana Pemda dapat mengajukan usulan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya. 

Selanjutnya usulan tersebut akan diverifikasi lebih lanjut oleh Kemendagri, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan pihak lain yang berkaitan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. “Misalnya tanahnya minimal 5 hektare dengan status clear and clean, tidak ada masalah, tidak dalam sengketa dan ada akses jalan, air, listrik,” rincinya. 

Disampaikannya bahwa Kemendagri RI akan mengadakan rapat teknis dan menyosialisasikan kriteria pendirian Sekolah Rakyat kepada seluruh Pemda. Selain itu, pihaknya juga akan menerbitkan Surat Edaran sebagai instrumen resmi untuk mendorong dukungan daerah terhadap program tersebut.

Sementara itu Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI Juri Ardiantoro menyatakan optimisme terhadap keberhasilan program ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan langkah Pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. “Program ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, agar dapat berjalan dengan sukses,” pungkasnya.

#presidenri #kemendagriri
#sukseskanprogramsekolahrakyat
#pembangunan200sekolahrakyat
#programnasional #wamensesnegri
#pendidikanberkualitas
#pendidikanuntukkeluargamiskinekstrem
#dukungsekolahrakyat

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu tidak boleh semata-mata digerakkan oleh kepentingan politik. Menurutnya revisi UU Pemilu harus dilandasi oleh kerangka akademis dan konstitusional demi memperkuat demokrasi Indonesia ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan Wamendagri RI dalam diskusi publik bertajuk "Revisi Paket RUU Pemilu" yang digelar di Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, pada hari Senin, 19 Mei 2025.

Hadir dalam diskusi tersebut sejumlah tokoh penting seperti Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Titi Anggraini dari Perludem, dan Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia.

Baca juga:Sekda Kukar Sunggono Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-117 Tahun 2025

“Semakin besar ruang partisipasi publik, semakin berkualitas pula undang-undangnya. 

Sangat penting untuk melibatkan para pakar dan pegiat demokrasi dalam proses perumusan RUU agar penyusunan dilakukan berdasarkan data dan kajian konstitusional yang matang. Harus menggunakan orang-orang yang menekuni empirical studies, maka UU yang akan dihasilkan berdasarkan data-data perspektif konstitusi yang sangat penting,” ujarnya. 

Dijelaskannya bahwa sistem pemilu Indonesia merupakan salah satu yang paling kompleks di dunia, hasil adopsi dari berbagai model demokrasi global. “Kita harus mampu menjaga keseimbangan antara demokrasi, stabilitas pemerintahan, dan persatuan nasional,” tuturnya. 

Disampaikannya bahwa Indonesia punya track record 6 pemilu nasional yang damai. “Kini saatnya kita selaraskan demokrasi dengan governability dan unity,” tambahnya.

Ditekankannya bahwa arah sistem pemilu harus kompatibel dengan visi besar Indonesia Emas 2045 dan target masuk 5 besar ekonomi dunia. “Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu harus disiapkan secara serius dan menyeluruh,” tegasnya. 

Baca Juga: Rayakan Halaman ke-23, Menteri Ekraf RI Tekankan Literasi sebagai Fondasi Kreativitas Bangsa 

#demokrasiberkualitas #ruupemilu2025 #bimaarya #reformasipemilu #indonesiaemas2045 #partisipasipublik #pemiluadil #pemilubersih #konsolidasidemokrasi #wamendagribicara

Penulis : Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Video Editor/Tim Peliputan 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di kawasan Timbau Tenggarong pada hari Selasa, 20 Mei 2025. Peringatan dengan tema “Menuju Kebangkitan Nasional yang Bersahaja, Berpihak, dan Berkelanjutan” dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono. Hadir dalam upacara tersebut jajaran Forkopimda, serta seluruh pejabat dan staf dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga : Asisten III Kukar dalam Workshop Kearsipan: “Maksimalkan Arsip Digital dan Aplikasi Srikandi”

Dalam Peringatan Harkitnas tersebut, Sekda Kukar Sunggono membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Disampaikannya bahwa peringatan Harkitnas bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan menjawab tantangan zaman, mulai dari disrupsi teknologi hingga kedaulatan digital.

Baca Juga : Rayakan Halaman ke-23, Menteri Ekraf RI Tekankan Literasi sebagai Fondasi Kreativitas Bangsa

"Pada 117 tahun lalu, Budi Utomo menyalakan api perubahan. Kini, kebangkitan itu harus kita teruskan dengan keberanian menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," ujarnya. 

Disampaikannya pentingnya posisi Indonesia dalam kancah global, dengan tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. “Dalam situasi geopolitik dunia yang semakin dinamis, Indonesia berkomitmen menjadi mitra dialog yang dipercaya oleh berbagai negara,” tuturnya. 

Pada sektor kesejahteraan rakyat disampaikan bahwa dalam 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah program prioritas telah diluncurkan. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau lebih dari 3,5 juta anak, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang telah dinikmati oleh lebih dari 777.000 masyarakat.

Baca Juga : Sekda Kukar Sunggono Himbau Masyarakat Gunakan Aplikasi Mobile JKN

Pemerintah juga mendorong transformasi digital melalui pembangunan pusat-pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital. Salah satu langkah konkret adalah pendirian AI Centre of Excellence di Papua. Di bidang perlindungan anak, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS).

Baca Juga : Pemkab Kukar Gelar Rakor Pembentukan Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah

Menutup sambutan, Sekda Sunggono menyampaikan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari 8 misi besar (Asta Cita) yang menjadi arah baru kebangkitan nasional. “Tujuannya jelas, membangun masa depan yang adil, merata, dan berpihak pada rakyat. Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional ke-117. Mari kita jaga semangat ini seperti akar pohon, tak selalu terlihat namun kokoh menopang kehidupan bangsa,” pungkasnya.

Upacara diakhiri dengan doa lintas agama dan refleksi kebangsaan yang menggugah semangat seluruh peserta untuk terus melangkah menuju Indonesia yang lebih kuat, adil, dan beradab.

#harkitnas117 #harikebangkitannasional

#kebangkitannasional2025 #indonesiabangkit

#kutaiterkini #kabupatenkutaikartanegara

#semangatkebangkitan #berpihakberkelanjutan

#pemkabkukar