Mendagri RI Teken Kerja Sama Data Statistik dengan BPS dan Pemda

21 Mei 2025

Diskominfo

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menjalin kerja sama strategis bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Kerjasama tersebut bertujuan untuk penguatan data statistik pembangunan daerah.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta pada hari Rabu, 21 Mei 2025.

Proses penandatanganan ini turut disaksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian/Lembaga, serta pejabat dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kemendagri RI.

Kerja sama tersebut mencakup tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik yang akan digunakan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Kolaborasi ini dinilai penting dalam mewujudkan integrasi data tunggal nasional yang selama ini menjadi fokus pemerintah pusat.

Dalam sambutannya Mendagri RI Tito Karnavian mengapresiasi langkah Menteri PPN/Bappenas yang secara konsisten mendorong integrasi data lintas sektor. Menurutnya, kebijakan berbasis data yang akurat merupakan kunci untuk memastikan program Pemerintah tepat sasaran sekaligus menghindari potensi masalah hukum. "Maka insya Allah keputusannya akan tepat. Tidak saja tepat sasaran, tapi juga untuk menghindari masalah hukum. Karena banyak problem yang muncul karena datanya tidak akurat,” ujarnya.

Selain itu Mendagri RI Tito Karnavian juga menyoroti peran penting BPS yang selama ini mendukung peningkatan layanan administrasi kependudukan. Menurutnya, pembaruan data dukcapil sangat terbantu oleh proses verifikasi yang dilakukan oleh BPS melalui jaringan yang tersebar di daerah.

Mendagri juga menyampaikan bahwa Kemendagri RI terus memperluas layanan perekaman KTP elektronik melalui pendekatan jemput bola yang menjangkau wilayah pedalaman bahkan luar negeri. "Respons positif masyarakat terhadap layanan ini menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendukung pelayanan publik," ujarnya.

Mendagri RI berharap kedepannya kerja sama ini juga akan melibatkan berbagai sektor lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), penyuluh pertanian, dan pendamping keagamaan. "Saya berharap kerja sama di bidang data yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Data yang akurat merupakan dasar kuat dalam penyusunan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, meskipun tiap instansi memiliki cara sendiri dalam pengumpulan data," tuturnya.

“Kita ingin memastikan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan memiliki akses ke data yang benar dan seragam. Dengan begitu, arah kebijakan yang diambil akan lebih tepat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

#kemendagri #bps #bappenas #datastatistik #pembangunandaerah #integrasidata #pemerintahdaerah #sinergiantarlembaga #transformasidigital #datapembangunan