TENGGARONG- Lewat platform digital e-Commerce, para pelaku UMKM di Kukar bisa memajukan usaha mereka.

Apalagi di tengah masa pandemi covid-19 seperti sekarang, berbagai sektor usaha mengalami kemandekan.

Sehingga pelaku UMKM bisa memanfaatkan e-Commerce untuk meningkatkan kegiatan usaha mereka.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) kembali menggelar  Bimtek Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Bimtek kali ini mengusung tema  "Citzen Journalism (konten video positif) dan anti hoaks, serta Manfaatkan Plaform Digital Majukan Usaha UMKM (e-Commerce) di Gedung Balai Pertemuan Umum Kantor Camat Samboja, Sabtu (17/10/2020).

Menghadirkan narasumber Bahteramsyah (Kadis Kominfo), Ardhika Hadisaputra (PT Icon), Wahyudi, seorang penggiat dan pelaku e-Commerce, serta Awaluddin Jalil dan Fairus pembuat konten video.

Tujuan bimtek ini untuk pengembangan bisnis dalam rangka memajukan UMKM di era industri 4.0. Kegiatan yang dihadiri Camat Samboja Ahmad Nurkhalis, Emiliani yang mewakili KIM Samboja, dan beberapa Kelompok KIM dan komunitas pelaku UMKM se-Kecamatan Samboja.

Kepala Dinas Kominfo Kukar Bahteramsyah dalam pemaparannya mengatakan, KIM memiliki peran strategis dalam upaya menjawab tantangan zaman karena KIM sebagai komunitas masyarakat informasi yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat, khususnya Indonesia.

Dengan KIM, masyarakat yang sadar informasi diharapkan dapat berperan menjadi fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (top down) atau antara masyarakat dan pemerintah (bottom up).

"KIM sebagai mitra informasi, berperan aktif mendistribusikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif yang bermanfaat untuk menopang aktivitas mereka,” katanya.

Bahteramsyah berharap dan mengajak peserta bimtek KIM agar memahami aturan main informasi dan transaksi elektronik (ITE). “Hati-hati menggunakan jari kita. Mari kita bareng-bareng menjadi pelopor penggunaan medsos yang bijak,” katanya di depan anggota KIM dan komunitas se-Kecamatan Samboja.

Sementara Wahyudi yang merupakan penggiat dan pelaku pemasaran digital  mengatakan, tentang era industri 4.0 dan seputar pelaksanaan program Smart City di Kukar agar peserta Bimtek KIM lebih semangat untuk beralih ke dunia digital dalam menjalankan usaha mereka.

“Dengan adanya pelaksanaan program Smart City di Kukar ini diharapkan produk-produk lokal dapat dikenal luas ke seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.

Ardhika Hadisaputra, Manager Pemasaran dari PT Icon, salah satu perusahaan penyedia solusi infrastruktur teknologi informasi (TI), memaparkan bidang TI bagaimana cara mendorong investasi infrastruktur demi memaksimalkan perkembangan bisnis digital agar pelaku UMKM bisa memanfaatkan secara maksimal dalam menawarkan produknya secara online.

Camat Samboja Ahmad Nurkhalis mengimbau peserta Bimtek agar menggunakan media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan menyebarkan konten-konten positif. Sayangnya, beberapa pihak memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang mengandung konten negatif.

“Jika hal tersebut dibiarkan, maka dikhawatirkan akan membahayakan generasi muda. Menyadari hal tersebut, sudah banyak kelompok yang secara proaktif mengajak masyarakat agar lebih cerdas menggunakan media sosial untuk mengurangi penyebaran hoax,” tuturnya.

Ahmad Rianto, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik yang bertindak sebagai moderator menambahkan, harus ada upaya lintas sektoral untuk membanjiri internet dan media sosial dengan konten-konten yang positif.

“Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk penangkalan terhadap maraknya penyebaran konten negatif. Artinya, KIM harus didorong untuk memproduksi dan membagikan konten positif di akun yang mereka miliki,” bebernya.

Pembicara selanjutnya, Kasi Sumber Daya Komunikasi Publik, Hermawan, S.Hut sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bimtek KIM mengatakan, pelaksanaan Bimtek KIM yang digelar di Kecamatan Samboja merupakan yang ke-4 kalinya dari target 7 Bimtek KIM di tahun 2020.

Dari 4 kecamatan yang sudah melaksanakan Bimtek KIM di antaranya, Kecamatan Tenggarong, Sangsanga, Anggana, dan Samboja, menyusul berikutnya Tenggarong Seberang, Muara Badak dan Muara Muntai. Hermawan berharap semoga pelaksanaan Bimtek KIM ini bisa berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. (*)

TENGGARONG- Pasa masa relaksasi kebiasaan baru (New Normal), kasus positif covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Bahkan, kasus covid-19 juga menyasar pada Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dua orang ASN di lingkungan Pemkab Kukar diketahui terkonfirmasi positif covid-19.

Sehingga Bupatii Kukar Edi Damansyah mengeluarkan edaran yang ditujukan buat seluruh ASN dan non ASN.

Pada Selasa (4/8/2020) kemarin, Bupati Kukar Edi Damansyah langsung mengeluarkan surat edaran dengan Nomor: P-2040/BKPSDM/065.11/08/2020 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai ASN dan non ASN dalam adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi Virus Corona ( covid-19 ) di Kukar.

Dalam edaran yang ditandatangani langsung Bupati Kukar Edi Damansyah itu, sebagaimana diketahui dalam masa relaksasi pembatasan sosial, telah terjadi peningkatan kasus covid-19 yang cukup signifikan di Kutai Kartanegara.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara nomor B-1600/ BKPSDM/065.11/05/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan penyesuaian.

Dalam edarannya, Edi Damansyah menegaskan, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan penularan covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka kepada seluruh penyelenggara pemerintahan sebagaimana tersebut di atas agar segera menyusun penyesuaian sistem kerja, di antaranya melakukan pengaturan ulang (rekayasa) tata letak ruang kerja dan ruang pertemuan sehingga terdapat jarak antar meja pegawai.

Kemudian mengupayakan terjadinya pertukaran udara alami dalam tempat kerja serta mengurangi penggunaan pendingin ruangan.

“Melakukan pembatasan jumlah pegawai yang beraktivitas, disesuaikan dengan luas dan kapasitas ruangan kerja,” ucapnya dalam edaran tersebut.

Selain itu, Edi juga meminta adanya pengaturan jadwal dan waktu kerja pegawai secara bergantian dengan sistem shift. Shift I masuk pagi mulai pukul 07.30–12.00 WITA melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) dan siang mulai pukul 12.00–16.00 WITA melaksanakan tugas kedinasan di rumah (Work From Home/WFH)

Sedangkan untuk shift dua, pada pagi hari mulai pukul 07.30–12.00 WITA melaksanakan tugas kedinasan di rumah (Work From Home/WFH) dan siang hari mulai pukul 12.00 – 16.00 WITA melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO)

“Pengaturan pegawai sesuai dengan jadwal dan waktu kerja tersebut diatur secara berjenjang oleh atasan langsung,” tulisnya pada edaran itu.

Sementara itu, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/ WFO) dengan sistem pelaporan kehadiran dilakukan secara manual yang dilaporkan kepada atasan langsung, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh petugas dari Sub Bagian Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah.

Lalu, ia juga meminta sistem kerja lebih mengutamakan pertemuan atau rapat melalui media virtual dan sarana komunikasi lainnya.

Namun, jika harus dilakukan pertemuan atau rapat dengan tatap muka, maka wajib membatasi dan mengurangi lamanya waktu rapat dengan jumlah peserta maksimal 30 persen dari kapasitas ruangan dengan tetap menggunakan masker, face shield, dan memastikan diterapkannya physical distancing (jaga jarak).

Bahkan, ia juga meminta tidak melakukan aktivitas makan dan minum dalam proses pertemuan atau rapat. Walaupun menyediakan konsumsi pertemuan atau rapat, harus disediakan dalam kemasan dan dibagikan pada saat selesai rapat.

“Menghindari aktivitas bersama yang mengharuskan membuka masker seperti makan dan minum,” tuturnya.

Edi juga menambahkan, para ASN juga mencatat data interaksi kontak dengan rekan kerja setiap hari yang dimasukkan dalam Laporan Kerja Harian untuk memudahkan kegiatan tracing kontak apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif dan bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang pelayanan, penyesuaian sistem kerja diatur oleh masing- masing Pimpinan Unit Kerja.

“Surat Edaran ini berlaku sejak 5 Agustus 2020 dan akan dilakukan peninjauan ulang yang disesuaikan dengan perkembangan kasus covid-19,” ucapnya dalam edaran tersebut. (*)

Dalam rangka kebijakan tata kelola Satu Data Indonesia(SDI) di Pemkab Kukar, Dinas Komunikasi dan Informatika kukar,Melalui bidang Statistik, bersama Badan Pusat Statistik(BPS) Kukar Menggelar acara Rapat Rilis data statistik pembangunan bertempat di ruang rapat Lt. 3 gedung Diskominfo Kukar. Senin (7/12/2020).

Acara yang dibuka langsung oleh Kadis Kominfo Bahteramsyah diikuti oleh pejabat struktural Diskominfo kukar dan 15 OPD dilingkungan Pemkab kukar menghadirkan narasumber dari BPS Kukar Yuda Satia Isnanta,SST. Kasi Integrasi Pengolahan Diseminasi Statistik(IPDS) didampingi Sri Sis Sugianto yang mewakili Kepala BPS Kukar.

Bahteramsyah dalam sambutannya menyampaikan Tujuan kegiatan rapat ini adalah untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap data statistik sektoral di lingkungan Pemkab Kukar, kemudian tercapainya persepsi persepsi dalam pengolahan data statistik yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Kukar, serta data tersedianya yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara itu, narasumber Yuda Satia Isnanta dari BPS Kabupaten Kukar menjelaskan tentang peningkatan kualitas data melalui prinsip Satu Data Indonesia(SDI) syarat data yang berkualitas konsisten, valid, akurat, terkini serta aspek lainnya. Selain itu terkait prinsip satu data berdasarkan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), bahwa data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi standar data, dengan metadata, menggunakan kode referensi dan atau data induk, memenuhi kaidah interoperabilitas data.

Disebutkan Yuda, regulasi terkait statistik selain Undang-Undang dan Perpres yaitu Peraturan BPS 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Keputusan Kepala BPS nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, Keputusan Kepala BPS nomor 6 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar, Keputusan Kepala BPS nomor 7 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral, Keputusan Kepala BPS nomor 8 tahun 2000 tentang Tata Cara pemberitahuan Survei Statistik Khusus.

Dijelaskan Yuda, bahwa yang dimaksud Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Adapun tujuan SDI memberikan acuan pelaksanaan dan baru bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan , mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan diakses Serta Mudah Dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat Dan Daerah ,sebagai dasar dasar Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Dan Pengendalian Pembangunan , mendorong Keterbukaan Data Transparansi Dan sehingga tercipta Perencanaan dan perumusan kebijakan Pembangunan Yang Berbasis Data. pungkasnya.

(tim-pkp)

Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut e-government. Melalui e- government pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud.

Berangkat dari hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara, Melalui Bidang E-Government, melakukan kegiatan Penilaian dan Standarisasi E-Government Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Kartanegara bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Selasa(1/12/2020)

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua (2) hari dibuka secara langsung oleh Asisten III Administrasi Umum Setkab Kukar Mohammad Irfan Prananta yang mewakili Plt Bupati Kukar Chairil Anwar, acara pembukaan dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Kab. Kukar Bahteramsyah beserta seluruh Pejabat struktural Diskominfo Kukar dan 15 OPD yang diundang pada hari pertama. Dari 58 Organisasi Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada kesempatan ini ada 30 Perangkat Daerah yang diundang untuk pemetaan Standarisasi E-Government, dengan pertimbangan bahwa ke-30 Perangkat Daerah ini telah memiliki dan mengoperasikan aplikasi pendukung kinerja terutama yang berkaitan dengan layanan publik di lingkungan kerja masing-masing.

Mohammad Irfan Prananta juga menambahkan, Kegiatan ini ditujukan untuk menilai 5 ( lima ) dimensi/aspek implementasi unsur e-Government berupa Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan. Penilaian akan dilakukan oleh Asesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim, Inspektorat Provinsi Kaltim dan Universitas Mulawarman tuturnya.

,"Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government disebutkan bahwa Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu :
a. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif
b. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. pungkasnya.

Diakhir sambutannya Mohammad Irfan Prananta berharap agar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesegera mungkin dapat menerapkan E-Government terutama untuk bidang pelayanan yang berbasis teknologi sehingga layanan menjadi lebih cepat, transparan dan yang paling utama adalah dapat memutus mata rantai yang dapat merugikan negara, tutupnya.

Sementara itu Kadis Kominfo Kukar Bahteramsyah dalam sambutannya mengatakan, tujuan Pelaksanaan dari Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi performa pengembangan dan implementasi e-Government di tingkat Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dimana pada hari pertama akan dilakukan penilaian kepada 15 OPD dan pada hari kedua untuk 15 OPD lainnya.

Selanjutnya berdasarkan , aturan e-Government yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang ,tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2009 tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Surat Edaran Bupati NomorB-795/DISKOMINFO/555/03/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerapkan e-Government dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan layanan publik dengan melakukan pembangunan infrastruktur TIK dan mengembangkan berbagai aplikasi dan inovasi.katanya
Dalam Kegiatan Penilaian dan Standarisasi E-Government Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, sebagai tim Asesor diantaranya adalah : Edi Santoso, S.P dari Inspektorat Propinsi Kalimantan Timur, Nadia Paramitha Nazmah, S.T dari Diskominfo Propinsi Kalimantan Timur dan Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom dari Universitas Mulawarman.

Bahteramsyah berharap, target yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah hasil Penilaian dari Tim Asesor berupa Rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara baik dalam menyusun kebijakan maupun dalam perencanaan dan penganggaran belanja TIK sehingga investasi dan implementasi TIK menjadi lebih efektif dan efisien harapnya.

Pimpinan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DMI berlangsung selama dua hari pada Sabtu(21/11/202) hingga Minggu(22/11/2020), bertempat di Hotel Grand Elti Singgasana Tenggarong.

Turut hadir dan memberikan kata sambutan Plt Bupati Kukar H.Chairil Anwar.dalam sambutannya, mengatakan bahwa penyelenggaraan Rakerda DMI bertujuan untuk membahas program kerja selama lima tahun ke depan, masa khidmat 2020-2025 “Khususnya peran DMI sebagai pusat pengembangan umat,” tuturnya

“Melalui Rakerda ini, kita mengoptimalkan peran DMI sehingga dapat memberdayakan masjid sebagai sentra pembinaan umat. Seperti yang telah dilakukan Rasulullah pada jamannya, yaitu berbagai kegiatan diselenggarakan di mesjid, termasuk kegiatan sosial lainnya,” papar Chairil

,"Menurutnya, saat ini masjid hanya berfungsi sekedar sebagai tempat ibadah saja. Namun dengan program-program yang disepakati dalam Rakerda ini, maka fungsi masjid menjadi lebih optimal sebagai pusat kegiatan umat Islam. “Misalnya masjid menjadi pusat kegiatan sosial.

“Harapannya, kesalehan ritual dan sosial jama’ah masjid dapat kita tingkatkan. Takmir masjid juga harus mengelola anggaran masjid dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat,” ujarnya.

Chairil berharap Dewan Mesjid bersama para takmir mesjid ini,ikut membantu program dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam hal peningkatan kesadaran serta turut berperan dalam membangun,termasuk dibidang kesehatan,pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi umat khususnya untuk masyarakat sekitar mesjid.Jadi anggaran masjid, harus benar-benar dikelola dengan baik sehingga bermanfaat untuk pemberdayaan umat. “ harapnya.

Chairil menambahkan,Dalam menyusun program, DMI harus senantiasa dapat mengairahkan umat, situasional dan kondisional.Takmir masjid hendaknya terus meningkatkan kemampuan, baik ilmu dan intelektualnya maupun perkembangan kemajuan teknologi,” jelasnya.

,"Menurutnya, DMI juga memiliki tugas penting untuk turut menjaga kerukunan umat di Kukar bersama elemen-elemen masyarakat lainnya. “Masjid adalah rumah ibadah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat,” pungkasnya.

Adapun Ketua DMI Kukar mengungkapkan ada sekitar 1500 mesjid dan mushola dikukar,yang harus di kelola dengan baik,jalin terus komunikasi internal dewan mesjid baik ketingkat daerah terutama ranting.Rakerda DMI yang berlangsung selama dua hari ini juga membahas program-program DMI masa khidmat 2020-2025,” jelasnya,

(tim-pkp)

Kukar – Pasca dilantik sebagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kukar periode 2020-2025, Ahmad Atau Daeng Lompo langsung tancap gas, warga Kecamatan Muara Badak ini kepada kaltimnews.co mengatakan jika dirinya dan pihaknya kini tengah men ysun sebuah strategi dalam memajukan sejumlah objek wisata di Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimanatan Timur (Kaltim).

“Kita mengetahui Kukar sebenarnya merupakan gudangnya distinasi wisata, namun selama ini kurang terjamah ataupun terperhatikan, oleh karena itu kehadiran Putri merupakan salah satu daya lecut dalam meningkatkan sektoril ini,” ujar pemilik Pantai Panrita Lopi ini kepada kaltimnews.co, Minggu (22/11/2020) malam.

Mengingat akan hal tersebut kata dia diperlukan kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun warga Kukar.

“Sejauh ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah membangun komunitas yang di sebut Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kami melihat hal ini meruepakan peluang kolaborasi yang ideal dalam mewujudkan tujuan Putri kedepan,” sebut Daeng Lompo,

Kerjasama yang disebutkanannya itu lebih kepada kolaborasi kata dia, mengingat selama ini KIM yang di bentuk oleh Diskominfo bertujuan untuk memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat Kukar.

“Putri Sebagai  wadah perhimpunan, tentunya perlu kolaborasi dari KIM, yang sejatinya di bentuk dari dan oleh masyarakat, kami berharap nantinya kedepan KIM dan Putri dapat bergandengan tangan mewujudkan pembangunan ekonomi di Kukar, baik dari sisi pariwisata maupun mutiplyer efek dari dampak Wisata yang telah berkembang, hal ini penting karena satu dengan lainnya akan saling berhubungan mengingat ekonomi warga sekitar tempat wisata otomatis akan terdongkrak dengan peningkatan pengujung wisata,” jelasnya.

Oleh karenanya dirinya berencana akan membuat MoU dengan Diskominfo Kukar terkait hal tersebut.

“Kami berencana untuk itu, membuat MoU dengan Diskominfo Agar bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan KIM, semoga semuanya berjalan dengan baik, mengingat keberadaan KIM yang notabene memilik peran yang kuat karena di dalamnya terdapat Sumber Daya Manusia ( yang memiliki daya saing yang cukup handal,” tutupnya (*)  

Kukar – Pemerintah Daerah (Pemda) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Staf ahli pembangunan dan perekonomian Kukar, Kaltim, Wicaksono Soebagio, memberikan apresiasi dan penghargaan dan ucapan selamat atas terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kukar periode 2020-2025.

Menurutnya kehadiran Putri di Kukar akan dapat mengembangkan segala potensi taman rekreasi yang terdapat di 18 kecamatan di Kukar.

“Kita mengetahui Kaltim akan ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru. Oleh karena itu sebagai calon IKN Kukar tentunya harus siap khususnya di sektor wisata, mengingat akan banyak orang yang datang dan membutuhkan tempat liburan,” kata Wicaksono kepada kaltimnews.co Minggu (22/11/2020).

“Oleh karena itu saya atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar mengucapkan apresiasi kepada Putri semoga apa yang di cita citakan dapat bejalan baik dan terlaksana hingga mewujudkan kukar sebagai surga wisata di dunia,” tambahnya.

Seperti diketahui besama pada Selasa, (17/11/2020) kamarin, DPC Putri Kukar resmi dibentuk, acara yang dilehat di Pendopo Bupati Kukar, Tenggarong tersebut dirangkai dengan pelantikan Ahmad atau Daeng Lompo sebagai  Ketua DPC Putri Kukar, hadir dalam acara ini yakni Ketua Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Putri Kaltim, Dian Rosita.

Owner Panrita Lopi Beach yang dihubungi media ini mengatakan, jika sebenarnya Kukar punya segalanya. mulai dari hutan, sungai, maupun pantai.

“Kukar punya segalanya, kita hanya harus menggarapnya menjadi suatu lahan yang potensial, karena tanpa kita bertindak semua itu hanya akan menjadi sia-sia,” kata Daeng Lompo.

Menurut Daeng Lompo, potensi wisata di Kukar sangat potensial, maka tidak mungkin Kukar bisa menjadi surga wisata bagi dunia.   

“Akan kita sampaikan ke publik dan dunia, bahwa Kukar adalah surga wisata,” ujarnya.

Untuk mencapai kesana kata dia, tentu bukanlah hal yang udah oleh karenanya DPC Putri Kukar dibawah komandonya tentu harus bekerja keras untuk menyampaikan potensi destinasi wisata yang terdapat di bumi yang dikenal sebagai Kota Raja tersebut. Oleh karenanya dirinya berharap kedepan adanya kesinambungan Kerjasama antara Putri dengan pihak pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan sektor wisata, mengingat sector ini merupakan salah satu sector yang akan meberikan imbas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sektor Pariwisata merupakan salah satu sector ekonomi yang bisa memberikan kontribusi lebih kepada daerah, kita mengetahui bahwa Sektor ekonomi tidak terbaharukan seperti Migas lambat laun akan habis, oleh kerenannya kami sadar sebelum hal itu habis kami harus bergerak dalam memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah di Kukar khususnya dari sektor pariwisata,” terangnya. (*)

Kukar – Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (Putri) Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi dilantik di Pendopo Bupati Kukar, Tenggarong, pada Selasa, (17/11/2020) lalu.

Pembentukan Putri di Bumi Kutai Kartanegara ini dinilai sebagai bentuk Apresiasi bagi para pelaku taman rekreasi di Kukar.

Sejauh ini terdapat setidaknya 18 destinasi yang tergabung dalam Putri, yang kedepan akan terus ditambah dan dikembangkan.

Dalam acara tersebut tanpil sebagai Ketua Dewan perwakilan Cabang (DPC) Putri Kukar, Ahmad atau yang kerap disapa Daeng Lompo.

Owner Panrita Lopi Beach yang dihubungi media ini mengatakan, jika sebenarnya Kukar punya segalanya. mulai dari hutan, sungai, maupun pantai.

“Kukar punya segalanya, kita hanya harus menggarapnya menjadi suatu lahan yang potensial, karena tanpa kita bertindak semua itu hanya akan menjadi sia-sia,” kata Daeng Lompo.

Menurut Daeng Lompo, potensi wisata di Kukar sangat potensial, maka tidak mungkin Kukar bisa menjadi surga wisata bagi dunia.   

“Akan kita sampaikan ke publik dan dunia, bahwa Kukar adalah surga wisata,” ujarnya.

Untuk mencapai kesana kata dia, tentu bukanlah hal yang udah oleh karenanya DPC Putri Kukar dibawah komandonya tentu harus bekerja keras untuk menyampaikan potensi destinasi wisata yang terdapat di bumi yang dikenal sebagai Kota Raja tersebut. Oleh karenanya dirinya berharap kedepan adanya kesinambungan Kerjasama antara Putri dengan pihak pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan sektor wisata, mengingat sector ini merupakan salah satu sector yang akan meberikan imbas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sektor Pariwisata merupakan salah satu sector ekonomi yang bisa memberikan kontribusi lebih kepada daerah, kita mengetahui bahwa Sektor ekonomi tidak terbaharukan seperti Migas lambat laun akan habis, oleh kerenannya kami sadar sebelum hal itu habis kami harus bergerak dalam memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah di Kukar khususnya dari sektor pariwisata,” teranganya.

“Berikan kami kesempatan untuk bekerja, kami akan bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas, dan Insnya Allah Kami akan buktikan kukar bisa menjadi surga wisata dunia,” pungkasnya. (*)

Kukar – Perstasi gemilang Kembali diperlihatkan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim). Adalah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kukar Martina Yulianti, berhasil terpilih dan masuk 10 besar Anugerah ASN 2020.

Martina Yulianti masuk bersama 9 peserta lainnya dalam Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Teladan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia (RI).

“Ya Alhamdulillah bisa masuk masuk tahap kedua. Meskipun nantinya aka nada serangkaian tahap lagi seperti presentasi, wawancara, dan observasi lapangan melihat kebenarannya seperti apa,” kata Martina Yulianti kepada kaltimnews.co, Minggu (22/11/2020).

Yuli sapaan akrabnya mengungkapkan, jika ini merupakan kali perdana bagi dirinya terpilih sebagai salah satu nominasi Anugerah ASN 2020. “Saya terkejut sekaligus bangga, karena meraih predikat 10 besar nominasi Anugerah ASN 2020 bukanlah tujuan utama saya dalam berkeja sebagai abdi negara,” ujarnya.

“Namun Syukur Alhamdulillah saya bangga bisa membawa nama Kukar. Inikan penghargaan untuk ASN yang memberi manfaat nyata bagi organisasi dan bagi masyarakat, terimakasih doanya semoga bisa lanjut ke tahap berikutnya. Amin,” imbuh Yuli.

Diketahui Plt. Direktur RSUD A.M Parikesit Tengarong ini menjadi 1 dari 10 nominator Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Teladan Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2020 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Dalam data yang diterima media ini, dewan juri telah menetapkan 30 nomine Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2020 yang akan menjalani wawancara sebagai tahapan seleksi selanjutnya. Sebelumnya, 100 nomine telah melewati seleksi tahap II dan akhirnya terpilih 30 nomine untuk seluruh kategori.

“Masing-masing kategori menyisakan 10 nomine untuk mengikuti tahapan wawancara bersama dewan juri yang akan dilakukan secara daring,” ujar Plt. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Teguh Widjinarko di Jakarta, seperti dirilis laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Daftar nomine yang lolos seleksi tahap II tersebut tercantum dalam Pengumuman No: 196/SM.99/2020 tentang Hasil Seleksi Tahap II Anugerah ASN Tahun 2020. Pengumuman tersebut memuat nomine dari ketiga kategori, yakni PPT Teladan, PNS Inspiratif, dan The Future Leader.

Ketiga puluh nomine akan dihubungi oleh masing-masing narahubung sesuai dengan kategori mengenai permintaan kelengkapan data untuk kebutuhan wawancara. Dalam pengumuman yang ditandatangani pada 27 Oktober 2020 tersebut juga disampaikan bahwa tahapan wawancara sebagai seleksi tahap III akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan alur penyelenggaran kegiatan Anugerah ASN Tahun 2020.

Teguh selaku Ketua Panitia Seleksi Anugerah ASN 2020 kembali menegaskan bahwa keputusan akan hasil seleksi adalah tetap dan tidak dapat diubah.

“Keputusan Panitia Seleksi Anugerah ASN Tahun 2020 bersifat final,” tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Dewan Juri Anugerah ASN 2020 Helmy Yahya berpesan kepada para nomine bahwa komunikasi berperan penting dalam tahapan wawancara. Salah satu poin untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang adalah bagaimana kemampuan komunikasi yang dimilikinya.

Dengan kemampuan komunikasi yang baik, maka para nomine dapat menampilkan pesan yang dibawanya. Dirinya menyampaikan bahwa data dari para nomine telah ada, tinggal bagaimana penyampaiannya.

“Siapkan diri, siapkan presentasi dan materi yang harus disampaikan. Buatlah dewan juri terpukau,” ujar Helmy Yahya.

Tahap wawancara dengan dewan juri direncanakan akan dilakukan pada November 2020. Sebelumnya, seleksi tahap II telah berlangsung selama tujuh hari terhitung sejak 20 Oktober 2020, dimana dewan juri mendalami persona nomine melalui portofolio dengan menilai empat instrumen penilaian, yakni inspirasi, inovasi, dampak, dan kepemimpinan. Setelah tahap wawancara, nantinya akan dipilih 15 nomine untuk seluruh kategori. Kemudian di acara puncak, akan dipilih tiga terbaik untuk masing-masing kategori. (*)

Kukar – Sejumlah doa terus menglir kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) Martina Yulianti yang kini masuk dalam 10 nominasi Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) 2020 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB-RI).

Pasalnya Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Aji Muhammad (AM) Parikesit Tenggarong ini merupakan satu satunya perwakilan Kaltim dalam ajang bergengsi tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono misalnya kepada media ini ikut mendoakan yang terbaik bagi keberhasilan Martina Yulianti dalam ajang nominasi Anugerah ASN 2020 oleh Kemenpan RB tersebut.

“Iya sekarang tahap kedua, kita berdoa sama-sama mudahan bisa terus melaju di babak ketiga.

Menurutnya ke ikut sertaan Yuli sapaan akrab Martina Yulia tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Kukar pada khususnya.

“Tentunya kita bangga ada ASN kita yang mendapat apresiasi dari Kemenpan RB,” ucapnya.

Sunggono menegaskan, dirinya merasa bangga dan penilaian yang dilakukan dan disematkan kepada Martina Yulianti adalah sesuai dengan fakta di lapangan.

“Karena keberadaannya menginspirasi semua orang, bidang kesehatan itu bisa maju seperti saat ini, kami harapkan mudahan bisa menjadi contoh untuk ASN lain,” tegasnya.

“Bisa menjadi role model bagi ASN yang lain, bisa menginspirasi orang-orang disekitarnya supaya organisasinya bisa lebih baik,” tutup Sunggono. (*)

Kukar – Saat ini sejumlah mesjid hanya berfungsi sekedar sebagai tempat ibadah saja. Namun sebenarnya keberadaan masjid bukan hanya sebatas itu melainkan juga sebagai pusat kegiatan Sentra kegiatan ummat Islam, Demikian yang di sampaikan Plt Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) dalam sambutannya pada acara pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sabtu(21/11/202).

Acara yang berkhir Minggu(22/11/2020) ini digelar di Hotel Grand Elty Singgasana, Bukit Biru Tenggarong.

“Melalui Rakerda ini, kita mengoptimalkan peran DMI sehingga dapat memberdayakan masjid sebagai sentra pembinaan umat, termasuk kegiatan sosial lainnya,” ujar Chairil Anwar.

Dalam kesempatannya Chairil berharap DMI bersama para takmir masjid nantinya dapat ikut berperan dalam peningkatan kesadaran, membangun untuk segala bidang seperti kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi umat minimal masyarakat sekitar mesjid.

“Dalam menyusun program, DMI harus senantiasa dapat menggairahkan umat, baik dalam situasional dan kondisional, begitu pula para takmir masjid hendaknya terus meningkatkan kemampuan intelektualnya dalam berbagai bidang termasuk perkembangan dan kemajuan teknologi. Disamping itu yang paling terpenting menjaga kerukunan umat dengan semua elemen masyarakat lainnya,” jelasnya. (*)

Kukar – Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) kini memang tengah berbenah diri dalam meningkatkan sektoril pariwisatanya, dalam meujudkan itu tentunya dibutuhkan peran berbagai pihak termasuk diantaranya peran Teruna Dara Kukar maupun Putri Pariwisata Kukar.

Hal ini diungkapkan Plt Kepala Dinas Pariwisata Kukar, Aprilian Noor, Minggu (22/11/2020) malam.

“Peran para finalis pada gelaran Pemilihan Teruna Dara yang kami helat pada Sabtu (14/11/2020) malam lalu kami harapkan melahirkan SDM yang bisa ikut mempromosikan pariwisata Kukar dimata para wisatawan lokal mapun nasional,” ujarnya.

Aprilian Noor menyebutkan meskipun pelaksanaan pemilihan tersebut dilakukan ditengah pendemi Covid-29 namun pelaksaannya terbilang sukses. “Hal ini berkat semua pihak yang menggelar acara pemilihan tersebut dengan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan Covid-19,” katanya.

Menurutnya terdapat 20 finalis yang masuk dalam Grand Final, dalam acara yang di helat di Grand Elty Singgasana tersebut megahadirkan 3 Dewan juri seperti Fauzan Noor, Akbar Hakka,Dwi Arum Meynina. Yang melahirkan Galan Dwi Prihanata dan Alvionita Budiaris sebagai pasangan Teruna Dara Kukar 20202. Serta Ratu Hester sebagai Putri Pariwisata Kukar 2020.

"Kendati demikian bukan berarti para finalis yang masuk dalam Grand final gagal, tetapi mereka adalah putra putri terbaik yang memiliki tugas untuk mempromosikan seluruh distinasi wisata Kukar,” terangnya. (*)