Bupati Kutai Katanegara Edi Damansyah mengeluarkan Surat Edaran, Nomor : B-1350/TAPEM/OTDA/065.11/07/2021 tentang ,Pedoman Pelaksanaan dan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun(HUT)Ke 76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021,di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Surat edaran ini ditujukan kepada,Forum Koordinasi Pimpinan(Forkopimda) Daerah Kab. Kutai Kartanegara, Kepala organisasi perangkat daerah(OPD), Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, Camat ,Lurah/Kepala Desa ,Pimpinan Perusahaan/BUMD/BUMN ,Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dan Seluruh Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara.Selasa (03/08/2021)

Adapun ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan HUT RI ke 76 dalam surat edaran ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan masing– masing :
- Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-462/M/S/
TU.00.04/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021 perihal Partisipasi
Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan
Republik Indonesia.
- Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-564/M/S/
TU.00.04/07/2021 Tanggal 28 Juli 2021 perihal Pedoman Peringatan Hari
Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2021.

Di dalam Surat Edaran ini, tertuang sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan dan kegiatannya diantaranya,
- Mengibarkan Bendera Merah Putih serta membuat dan memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya secara serentak di lingkungan masing-masing sejak tanggal 1 Agustus s.d 31 Agustus 2021, menggunakan desain logo Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pedoman dapat diunduh melalui website Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui www.setneg.go.id.
- Tema Nasional Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021, yaitu : “INDONESIA TANGGUH, INDONESIA TUMBUH”.
- Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain/tampilan website/media sosial, tayangan pada media televisi dan online, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk souvenir/merchandise, media publikasi cetak dan elektronik, dan lain - lainnya.Pengimplementasian agar dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.
- Menyelenggarakan program, kegiatan, publikasi, baik secara daringmaupun luring untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19.

Jadwal pelaksanaan kegiatan Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara,Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 maka penyelenggaraan
Upacara di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara diatur sebagai berikut :
- Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera secara luring hanya dilaksanakan pada :
- Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara bertempat di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Pukul 09.00 Wita dan 16.30 Wita), dan Tingkat Kecamatan bertempat di Lapangan Upacara Kecamatan masing-masing (Pukul 07.30 Wita dan 16.00 Wita).Pelaksanaan upacara secara luring menyesuaikan dengan
perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di wilayah masing-masing,Serta wajib melakukan pembatasan jumlah peserta upacara sesuai kapasitas lapangan upacara dan penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Apabila tidak memungkinkan dapat melakukan upacara secara Virtual.

- Seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa mengikuti rangkaian kegiatan Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara secara Virtual (link aplikasi virtual akan diinformasikan lebih lanjut).Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat.

Pada tanggal 16 Agustus 2021 agar masyarakat Kutai Kartanegara mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden Republik lndonesia melalui berbagai kanal media (televisi, radio, platform Rumah Digital
lndonesia dan media daring lainnya).
Pada tanggal 17 Agustus 2021, pukul 11.17 wita s.d. 11.20 wita (selama 3 menit), segenap masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menghentikan aktivitasnya sejenak : - Seluruh masyarakat Kutai Kartanegara berdiri tegap pada saat lagu
lndonesia Raya berkumandang, secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok Kecamatan/Kelurahan/Desa.Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan .Jajaran TNI dan Polri di setiap Kecamatan/Kelurahan/Desa agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal tersebut di wilayahnya masing-masing, antara lain dengan memperdengarkan sirene atau
suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu lndonesia Raya berkumandang dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan covid 19

Mulai tanggal 1 Agustus 2021 masyarakat Kutai Kartanegara dapat mengakses platform Rumah Digital lndonesia ( www.rumahdigitalindonesia.id ). Rumah Digital lndonesia akan menayangkan rangkaian Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Rl Tahun 2021, beragam pertunjukan seni, panggung hiburan, permainan khas kemerdekaan, pasar digital produk usaha mikro, kecil dan menengah
unggulan, dan lainnya yang dikemas secara digital.

Hari ini Senin (08/02), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar kegiatan Bimbingan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis untuk para pejabat eselon dan staf pengelola kearsipan Diskominfo Kukar. Kegiatan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi zoom meeting dibuka oleh Kepala Bidang E-Government Hendra Wardana mewakili Kepala Diskominfo.

Nara sumber kegiatan tersebut adalah Roni Fadillah dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nara sumber menjelaskan tentang klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip dan sistem keamanan dan akses arsip serta penanggung jawab arsip di OPD. Roni mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung terciptanya pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien.

Setelah nara sumber memberikan pemaparan dengan menampilkan matrik, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kasi Pengelolaan Opini Publik Zainul Effendi Joesoef menyampaikan perlunya integrasi regulasi dalam penyusunan matriks pengelolaan kearsipan. Disampaikannya bahwa kegiatan PPID dan Satu Data Indonesia Kabupaten sangat tergantung dari penataan arsip dan klasifikasi informasi publik seperti yang dimaksud dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan Perpres tentang Satu Data Indonesia.

Ditekankan oleh Zainul sangat penting bagi OPD yang menjadi leading sektor untuk dapat mengategori informasi dan melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan seperti yang diatur dalam perundang-undangan.

Dari penataan arsip dan pengategorian informasi yang baik, maka setiap OPD dan Badan Publik dapat membuat Daftar Informasi Publik yang dipublikasikan di media konvensional ataupun media online yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan hak informasi publik.

Diakhir kegiatan tersebut Roni mendorong Diskominfo Kukar untuk lebih baik dalam mengelola arsip. Dikatakannya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar siap membantu Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunannya sehingga dapat terciptanya pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien. Roni menyambut baik gagasan yang disampaikan Kasi POP Diskominfo untuk bekerjasama dalam sosialisasi pengelolaan kearsipan pada OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengimbau seluruh lembaga negara, para menteri hingga kepala daerah untuk memasang dan mengibarkan Bendera Merah Putih mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2020. Pemasangan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

“Memasang dan mengibarkan bendera merah putih di antara umbul-umbul serentak mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2021,” kata Pratikno dalam Surat Edaran mengenai partisipasi peringatan HUT RI ke-75.

Hal ini sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Nomor B-446/M/S/TU.00.04/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal Penyampaian Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021.

Kemudian, menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-462/M/S/TU.00.04/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Partisispasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021.

“Adapun Sub tema adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,

#indonesiatangguh
#indonesiatumbuh
#taatprokes
#taataturanpemerintah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)) Kutai Kartanegara membuka pendaftaran untuk petugas pelacak kontak atau contact tracer guna membantu penanganan Covid-19 di kukar. Pengumuman tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kukar Martina Yulianti bernomor: B-3654/DINKES/SKRT-KEPEG/800/065.20/07/2021, pada hari Jumat(30/7/2021). 

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi, yakni, 
-Minimal lulusan SMA,
-Mampu mengoperasikan Microsof office(excel dan word)
-Aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan atau kepemudaan(diutamakan)
-Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
-Memiliki kendaraan pribadi
-Dapat meluangkan waktu untuk menjadi tenaga/tracer kasus covid-19.

Ini merupakan rekrutmen pertama khusus tenaga tracer penanggulangan covid-19 di kukar,Contact tracer adalah pelacak kontak yaitu petugas yang mencari orang-orang yang terkait dengan pasien terinfeksi Covid-19. Para contact tracer akan ditempatkan di puskesmas-puskesmas yang ada di kabupaten kutai kartanegara.

Batas pendaftaran para calon peserta paling lambat tanggal 2 Agustur 2021.Lamaran diantar langsung ke Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan (Dinkes)kukar.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab) kukar mengganti istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 4.

"Perubahan istilah tersebut adalah bentuk yang tidak dapat terelakkan dalam perubahan kebijakan sehingga menghindari kesalah pahaman yang ada dari bentuk kebijakan sebelumnya,Senin(26/7/2021)

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4
di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh satgas penanganan covid 19 terhitung mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai
batas waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil evaluasi setiap 7 hari .

Segala ketentuan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) yang diatur pada Surat Edaran Bupati sebelum ini selanjutnya mengikuti
semua ketentuan yang diatur dalam Surat edaran ini.

PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan dan disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil assesment atau penilaian.
Adapun penetapan level diwilayah berpedoman pada Indikator Penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi covid-19 seperti yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,Dalam upaya pencegahan dan pengendalian lonjakan kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten kutai Kartanegara dalam Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada kegiatan masyarakat .

Untuk itu Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengeluarkan surat edaran nomor: B-1331/DINKES/065.11/07/2021
tentang Pemberlakuan pbatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4,dalam upaya pencegahan dan pengendalian lonjakan kasus corona virus disease (COVID-19)
di wilayah Kukar dengan mempertimbangkan masing-masing : Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2021 Tanggal 20 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 .

Surat edaran ini dibuat untuk menindak lanjuti:
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2021 Tanggal 25 Juli 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus
Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro
Diperketat untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease-2019 di Provinsi
Kalimantan Timur;

Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/3582/D.Kesra tanggal 9 Juli 2021
perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Bupati Nomor : B-1159/
DINKES/ 065.11/06/2021 Tanggal 24 Juni 2021 dan Nomor : B-1285/DINKES/
065.11/07/2021 Tanggal 9 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian lonjakan kasus Corona
Virus Disease (COVID-19) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gedung Putri Karang Melenu atau lebih dikenal dengan sebutan gedung PKM, kini tengah dipersiapkan untuk menampung pasien Covid 19, Semoga usaha pemerintah ini mampu minimal mengurangi problem kurangnya ruang perawatan di RSU AM.Parikesit yang sudah penuh dalam beberapa haribterakhir. Mari sahabat, kerabat dan handai taulan serta kita semua senantiasa mematuhi protokol
Kesehatan yg ditetapkan yakni 5M
Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan bagi yang tengah terbaring sakit diangkat penyakitnya

jagakesehatan
#selalutaatprokes
#ikutiaturanpemerintah

Kaltimtoday.co, Tenggarong – Warga yang terpapar Covid-19 yang menjalani perawatan isolasi mandiri (isoman) susah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan aktivitas terbatas dan tak bisa kemana-mana, sehingga berdampak pada perekonomian.

Salah satu dampak yang dirasakan betul berada di Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kukar. Setidaknya jumlah warga yang menjalani Isoman mencapai sekitar 200 orang, namun hingga kini terus berkurang.

Salah satu yang berperan penting yakni Lurah Sangasanga Dalam, Mulyadi. Lantaran dirinya sering menerima laporan warganya yang isoman kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Dari kondisi itu, saya berkoordinasi sejumlah pihak agar bersama-sama mendirikan dapur umum khusus pasien isoman,” tutur Mulyadi.

Dia menambahkan, awal pendiriannya merupakan murni inisiatif masyarakat yang secara sukarela memberikan sumbangan sesuai kemampuan. Modalnya hanya Rp 1 juta.

Warga mengirimkan makanan dari dapur umum untuk mereka yang menjalani isolasi mandiri di RT 18 Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga. (Istimewa)
Sedangkan peralatan memasak pinjam posko pemadam kebakaran Sangasanga Dalam. Supaya cepat terealisasi dan diketahui masyarakat banyak, spanduk dapur umum isoman dipasang dini hari.

Kendati, pihaknya tidak memikirkan adanya bantuan besar datang dari sejumlah pihak. Karena yang dia pikirkan harus ada dulu dapurnya serta memenuhi kekurangan secara perlahan-lahan.

“Sekarang banyak masyarakat mulai berdatangan memberikan sumbangan dengan jenis makanan sesuai anjuran medis di puskesmas. Bahkan para pedagang sayur dan lauk sering berikan diskon sebagai bentuk kontribusi mereka,” jelasnya.

Tak sekadar memberikan sumbangan, tak sedikit masyarakat turut menyumbangkan tenaganya untuk masak makanan yang diperlukan. Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, dibuatkan jadwal sedemikian rupa serta melibatkan unsur dari pramuka, karang taruna, LPM, dan RT.

“Keinginan masyarakat saling membantu sangat tinggi, bahkan mereka selalu menanyakan apa lagi yang diperlukan. Gotong royong seperti ini sangat bermanfaat sekali membantu sesama,” pungkasnya.

Menindaklanjuti Surat Edaran Seketaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono, Nomor:B-1282/TAPEM/OTDA/065.11/07/2021.Tentang evaluasi kedua pelaksanaan apel pagi dan apel gabungan bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten(Pemkab)Kutai Kartanegara.

Mengingat adanya peningkatan jumlah kasus COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta bertambahnya varian baru virus SARS Cov 2 yang sangat mudah menular dan berpotensi terjadinya penularan kasus dalam jumlah besar pada saat yang bersamaan.

Perubahan kedua pelaksanaan apel pagi dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 08.00 wita secara Virtual (daring) dengan pengaturan:
- Bagi Pejabat Struktural yang dalam kondisi sehat dan melaksanakan Work From Office (WFO) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Nomor : B-1165/BKPSDM/065.11/06/2021 melaksanakan apel pagi
secara virtual (daring) di ruang kerja masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- Bagi Seluruh ASN dan Non ASN yang melaksanakan Work From Home(WFH) wajib mengikuti apel pagi secara virtual (daring) di
rumah/kediaman masing – masing.
- Pakaian yang dikenakan pada saat Apel Pagi yaitu pakaian yang berlaku pada hari itu ( ASN : PDH Warna Coklat Khaki dan Non ASN : Putih Hitam )
- Setiap Perangkat Daerah memaksimalkan kapasitas kuota Daring ( Zoom Meeting ) menyesuaikan dengan jumlah ASN dan Non ASN masing – masing Perangkat Daerah.
- Saat Apel Pagi berlangsung, Petugas dan Para Peserta Apel Pagi (Seluruh ASN dan Non ASN) mengikuti dengan sikap berdiri

Pelaksanaan Apel Gabungan Se-Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan secara Virtual (Daring) yang dilaksanakan pada tanggal 17 di setiap bulannya pada pukul 08.00 wita yang diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator/Eselon III dengan
mengenakan seragam KORPRI.

Teknis pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Gabungan secara Virtual (daring) dengan pengaturan:
- Pemimpin Apel dan Penghormatan kepada Pembina Apel ditiadakan.Seluruh ragkaian kegiatan apel dipandu oleh Pembawa Acara/MC secara Virtual (Daring). Susunan rangkaian kegiatan Apel secara Virtual (Daring)tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.
- Untuk memelihara dan meningkatkan Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air, diwajibkan mendengarkan/menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, mendengarkan pembacaan Teks Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 serta Visi Misi Kukar Idaman pada pelaksanaan Apel yang dilakukan
secara Virtual (daring) dengan tidak menghidupkan suara / mute voice zoom meeting.
- Pembacaan Teks Pancasila dan Arahan disampaikan oleh Pembina Apel (Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator/Eselon III yang ditunjuk) secara Virtual (daring) di ruang kerja masing-masing dengan dipandu oleh Pembawa Acara/MC Apel.
- Petugas Pembaca Teks Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pembaca Visi Misi Kukar Idaman dan Petugas Pembaca Doa dibacakan oleh Pejabat Pengawas/Eselon IV secara Virtual (daring) di ruang kerja masing-masing dengan dipandu oleh Pembawa Acara/MC Apel (dijadwalkan secara bergiliran).
- Sebelum pelaksanaan apel agar Pembina, Petugas dan Pembawa Acara/ MC Apel memberikan keterangan/menuliskan selaku Pembina, Petugas dan Pembawa Acara/MC Apel pada tampilan layar zoom meeting dan
menghidupkan suara/unmute voice zoom meeting atau pengaturannya dilakukan oleh operator/host sesuai susunan rangkaian kegiatan apel.

Sekretaris Perangkat Daerah melalui Pejabat yang membidangi urusan umum/kepegawaian bertanggungjawab untuk memastikan kesiapan perangkat zoom meeting, kelengkapan apel pagi (naskah/teks yang akan dibacakan) danmenjadwalkan petugas Apel terdiri dari Pembina Apel, Petugas Pembaca UUD Negara RI 1945, Petugas Pembaca Visi Misi Kukar Idaman, Pembaca Do’a dan Pembawa Acara/MC serta Peserta Apel secara Virtual (Daring)

Untuk meningkatkan Capaian Program Kinerja Pemerintah Daerah maka Kepala Perangkat Daerah melaksanakan rapat internal dengan seluruh ASN / Non ASN di masing – masing perangkat daerah secara Virtual (daring) setelah pelaksanaan apel pagi dan atau pada hari yang di tentukan bersama di masing – masing Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan apel secara tertulis kepada
Sekretaris Daerah melalui masing-masing Asisten yang membidangi Perangkat
Daerah setiap minggunya disertai dengan dokumentasi pelaksanaan

Pelaksanaan Surat Edaran ini merubah surat edaran sebelumnya dan berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021 serta akan dievaluasi sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono menginstruksikan kepada para ASN Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan update atau pemutakhiran data ASN secara digital melalui aplikasi mysapk BKN versi 2021 yang dapat diakses pada website BKN https://mysapk.bkn.go.id.

Instruki ini disampaikan Sekda Sunggono kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat dalam klasifikasi Penting dengan Nomor : B-1253/BKPSDM/PPI.2/864.2/7/2021 Tentang Pemberitahuan Pemutakhiran Data Mandiri ASNdan PTT Non ASN secara elektronik Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 .

Disampaikan oleh Sekda Kukar bahwa instruksi ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kepala BKN Nomor : 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN secara Elektronik Tahun 2021 yang didasarkan pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820.

Sekda Kukar menjelaskan bahwa tujuan dari pemutakhiran data mandiri ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN secara elektronik adalah untuk memperoleh data yang akurat, terkini dan terintegrasiyang mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Ditegaskan oleh Sekda Kukar bahwa jadwal pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASNdan PTT Non ASN tahun 2021 berlangsung pada bulan Juli 2021. Sedangkan untuk usul pemutakhiran data hingga bulan Oktober 2021dan dapat diperpanjang sesuai hasil monitoringdan evaluasi. Untuk proses verifikasi dan persetujuan data dilakukan sampai akhir bulan Januari 2022 dan dapat diperpanjang sesuai hasil monitoring dan evaluasi.

Diingatkan oleh Sekda Kukar Sunggono bahwa instruksi ini membawa konsekuensi sanksi seperti yang tertuang pada Keputusan Kepala BKN Nomor : 87Tahun 2021 bahwa ASNdan PTT Non ASN yang tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. Jika pejabatPembina Kepegawaian tidak menyelesaikan verifikasi data sampai batas waktu yang ditentukan, maka PejabatPembina Kepegawaian akan mendapat teguran tertulis dari BKN.

Kadis Dukcapil Kukar Muhamad Irianto dalam surat bernomor P-908/Capil.2/800/VII/2021 menyampaikan pengumuman kepada seluruh Camat di Kabupaten Kutai Kartanegara perihal legalisir KTP elektronik dan Dokumen Kependudukan. Dalam surat tersebut point penting yang disampaikan adalah bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Dokumen Kependudukan dalam format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik tidak lagi memerlukan pelayanan legalisir.

Disampaikan bahwa hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Surat Kepala Dinas Dukcapil Nomor 470/222/Capil.2/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 Perihal Legalisir Dokumen Kependudukan dan Surat Nomor 471/572/Capil.2/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan. Muhamad Irianto mengatakan hal ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan menghindarkan terjadinya maladministrasi penerbitan dokumen kependudukan dan pemutusan jaringan pelayanan administrasi kependudukan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan beberapa poin berikut :

1. Legalisir atas fotokopi dokumen Pencatatan Sipil dan fotokopi dokumen pendaftaran penduduk dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumentasi dengan basis Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan

2. Legalisir ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil atau Kepala Bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara atau pejabat Pencatatan Sipil di UPT Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Untuk legalisir Dokumen Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dapat dilakukan sepanjang membawa aslinya dan sesuai dengan database kependudukan pada UPTD Disdukcapil yang berkedudukan di UPTD Dukcapil Muara Badak: meliputi Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Marang Kayu. UPTD Dukcapil Muara Jawa: meliputi Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Sanga Sanga dan Kecamatan Samboja. UPTD Dukcapil Kota Bangun: meliputi Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Muara Wis. UPTD Dukcapil Kembang Janggut: meliputi Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Tabang dan Kecamatan Kenohan.

4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Dokumen Kependudukan dalam Format Digital dan sudah ditandatangani secara elektronik TIDAK MEMERLUKAN pelayanan legalisir.

5. Apabila ada warga/masyarakat yang datang ke Kantor Camat setempat dan memerlukan layanan legalisir dokumen kependudukan, maka diharapkan kepada para Camat dan jajarannya untuk membantu menyebarluaskan informasi tersebut diatas kepada masyarakat terkait layanan legalisir dokumen kependudukan ke UPTD Dukcapil terdekat.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah hari Jum'at (25/06) kembali menerbitkan Surat Edaran yang memperpanjang lagi masa kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemkab Kukar sebagai dampak meningkatnya kasus positif COVID-19 dalam sepekan terakhir.