Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliput)
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
PPemerintah Republik Indonesia (RI) resmi mengumumkan paket stimulus ekonomi baru lewat 8 program akselerasi di tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan pada hari Senin, 15 September 2025.
Keduanya menjelaskan secara rinci arah kebijakan Pemerintah dalam penyaluran bantuan maupun insentif yang diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menko Airlangga menyampaikan adanya program magang yang akan menampung 20 ribu lulusan baru dengan fasilitas uang saku setara UMP selama 6 bulan dengan alokasi anggaran Rp198 miliar.
“Para peserta magang akan di-link and match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri. Penerima manfaat program magang tahap pertama sebanyak 20 ribu orang. Selama proses bekerja akan diberikan uang saku sebesar upah minimum (UMP). Program ini akan berlangsung selama 6 bulan, dan anggarannya yang disediakan sebesar Rp198 miliar,” ujarnya.
“Program akan dilanjutkan dengan perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah yang kemarin sudah diberlakukan untuk sektor padat karya. PPh 21 Ditanggung Pemerintah ini akan dikembangkan pada sektor parawisata seperti dalam industri hotel, restoran, dan kafe dengan target penerima sebanyak 552 ribu pekerja dan akan berlangsung 3 bulan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp120 miliar,” ungkapnya.
Dijelaskan bahwa Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram pada bulan Oktober dan November dengan anggaran Rp7 triliun. Selain itu juga akan disalurkan subsidi iuran JKK dan JKM untuk pekerja informal seperti pengemudi transportasi online, kurir, sopir, hingga tenaga logistik dengan 731 ribu penerima manfaat.
Selain itu juga akan diluncurkan program perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan bunga kredit lebih ringan. Langkah yang dilakukan adalah dengan menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen. Program ini ditujukan untuk pembiayaan perumahan pekerja, termasuk cicilan, uang muka, maupun pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen.
“Dialokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar yang ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan 1000 penerima manfaat, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya. Hal ini merupakan dukungan program Presiden RI untuk menyediakan 3 juta rumah,” jelasnya.
Selanjutnya akan dilaksanakan program padat karya tunai dengan target sebanyak 609.465 penerima manfaat. Program ini akan dijalankan Kementerian PUPR dan Kemenhub dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,5 triliun untuk program KementerPU dan Rp1,8 triliun untuk program Kemenhub.
Disampaikan bahwa Pemerintah juga mempercepat deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 untuk mempermudah informasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Langkah yang akan dilakukan dengan mendorong integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.
Dijelaskan bahwa saat ini Pemerintah mulai menjalankan proyek percontohan untuk pengembangan ekosistem Gig Economy. Langkah yang dilakukan dengan menyediakan fasilitas ruang kerja bersama (coworking space) di Jakarta. “Nantinya program ini akan diperluas ke sejumlah daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, hingga Batam. Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf,” pungkasnya.
#kukaridamanterbaik #diskominfokukar #kukarkab_official #kabupatenkutaikartanegara #stimulus2025 #pemerintah #ekonomiindonesia #airlanggahartarto #bpjs #programkerja #bantuanpangan #magangfreshgraduate
