Penulis/Fotografer: Hartono Kusbandi (Prahum Ahli Muda)
Tenggarong – Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah serius dalam memastikan program penanganan stunting benar-benar berjalan efektif. Melalui Forum Group Discussion (FGD) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang digelar pada Kamis (18/9/2025), Inspektorat menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk menguji kualitas pengendalian internal di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pelaksana Harian (Plh) Irban Wilayah II Inspektorat Kukar, Indah Hayati, mengungkapkan bahwa OPD sudah melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan SPIP dengan kertas kerja sebagai alat bantu. Namun, agar hasilnya lebih akurat, Inspektorat hadir melakukan quality assurance sebelum dievaluasi lebih lanjut oleh BPKP.
“FGD ini bukan sekadar forum diskusi, tapi momentum untuk menguji sejauh mana OPD sudah konsisten melaksanakan pengendalian internal, khususnya dalam perencanaan dan realisasi anggaran stunting,” jelas Indah.
Menurutnya, salah satu masalah yang sering muncul adalah adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi belanja OPD. Hal ini membuat efektivitas program penanganan stunting menjadi berkurang. “Masih ada pengeluaran yang tidak relevan dengan kebutuhan penanganan stunting. Inilah yang kami awasi dan koreksi agar ke depan lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Dalam kebijakan pengawasan tahun 2025, SPIP terintegrasi diarahkan pada dua fokus utama: penanganan stunting sebagai sektor wajib, dan pengelolaan keuangan daerah sebagai sektor pilihan. Dengan arah tematik ini, Inspektorat berharap OPD benar-benar memahami peran serta tanggung jawabnya dalam membangun sistem pengendalian internal yang lebih kuat.
Lebih jauh, kolaborasi dengan BPKP juga memperkuat komitmen bahwa pencegahan stunting tidak hanya soal program kesehatan, tetapi juga tentang disiplin perencanaan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi.
“Inspektorat hadir untuk memberikan masukan dan arahan perbaikan kepada OPD agar pelaksanaan program lebih tepat dan sesuai tujuan serta untuk memastikan anggaran publik benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting di Kukar,” tegas Indah.
FGD ini diharapkan menjadi titik balik agar setiap OPD tidak hanya sekadar melaksanakan program, melainkan juga membangun sistem pengawasan internal yang kokoh demi masa depan generasi Kukar yang lebih sehat.
#fgd #inspektoratkukar #kukaridamanterbaik #opdkukar #kabupatenkutaikartanegara #diskominfokukar #stunting #spip
