Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Internasional Monetary Fund (IMF) dan Word Bank (WB) megadakan pertemuan musim semi guna membahas isu-isu global seperti oulook perekonomian global, penurunan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan tantangan global yang semakin tinggi didorong oleh perubahan kebijakan perdangangan Internasional yang dilaksanakan pada 22-26 April 2025 di Washington D.C. Amerika Serikat. 

Baca Juga : Dukung Pengembangan SDM, Kemdiktisaintek Permudah Proses Pengakuan Tugas Belajar

Dalam pertemuan tersebut hadir Gubernur Bank Sentral atau Menteri Keuangan dari negara-negara anggota IMF termasuk Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan RI yang memimpin delegasi Republik Indonesia sekaligus mewakili Internasional Southeast Asia Voting Group (SEAVG) pada tahun 2025.

Pada kesempatan tersebut Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan 3 hal penting dalam menghadapi tantangan global. Pertama perlunya peran aktif organisasi internasional terutama IMF agar secara tegas menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana IMF sebagai Lembaga yang mewakili 191 suara kolektif itu memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas, terutama dalam merespon ancaman stabilitas makroekonomi dan sitem keuangan global.

 Kedua, seperti yang telah disuaran pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-12 pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, BI menyampaikan ASEAN  akan berkomitmen terhadap system perdangangan multilateral yang terbuka, inklusif dan rule-based. Kemudia BI menerima dengan baik guidance IMF dalam mendorong intraregeional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan pasar domestik.

Ketiga, BI menyambut dengan baik upaya IMF dalam meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi secara spesifik di negara masing-masing. Pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, yang mana hal tersebut dapat melindungi dari peningkatan guncangan kebijakan global yang tidak terduga. BI juga menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaringan pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), dan reformasi kouta dalam memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai Lembaga berbasisi Kouta.

Merespon kondisi ekonomi global yang terjadi para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara–negara G20 dalam kesempatan ini sepakat untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam menghadapi tantangan global. Negara-negara G20 juga menyampaikan isu dampak tarif Amerika Serikat  terhadap perekonomian dan respon kebijakan yang perlu dilakukan. Memperkuat struktur keuangan internasional melalui reformasi Multilateral Development Bank (MDB) dan peningkatan keberlanjutan tingkat utang serta mendorong pertumbuhan pertumbuhan dan produktivitas di negara berkembang, khususnya di kawasan Afrika.

Hasil dari pertemuan tersebut para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Global Policy Agenda (Agenda Kebijakan Global) IMF yang mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ditengah ketidakpastian global. Untuk itu IMF merekomendasikan 3 kebijakan utama, yaitu menyelesaikan ketegangan perdagangan secepatnya melalui kesepakatan antara negara utama, penurunan hambatan dagang, serta menciptakan sistem stabil dan adil. Memperkuat kondisi fiskal dan moneter, termasuk meningkatkan efisiensi belanja, memastikan independensi bank sentral dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. Terakhir mendorong pertumbuhan jangka Panjang melalui reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam.

Pokok – pokok hasil pertemuan dirangkum dalam IMFC Chair’s Statement yang berisi kondisi perkembangan ekonomi global terkini, respons kebijakan yang diperlukan serta berbagai perkembangan isu terkini IMF yang dapat diunduh pada link berikut: https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/04/25/pr-123-imfc-chairs-statement-fifty-first-meeting-of-the-imfc .

#springmeetings2025

#internasionalsoutheastasiavotinggroup 

#seavg

#imfworldbank2025

#biforglobalresilience

#tantanganglobal2025

#indonesiaatspringmeetings

#g20finance2025

#strongertogether2025

#globalpolicyaction

#tradeforgrowth

#opentradeforall

#biatworldstage

#kebijakanglobal2025

#ekonomiglobal2025

#mendorongpertumbuhanglobal

#bankindonesia

#ipfforstability

#globalfinancialsafetynet

#imfreform2025

#kolaborasiglobal

#suaraindonesiadidunia

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI pada 17 April 2025 resmi menetapkan Keputusan Menteri tentang Pedoman Akselerasi Penetapan Pengakuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian tersebut. Kebijakan ini bertujuan mempercepat proses administratif pengakuan tugas belajar bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan lanjutan namun belum memperoleh persetujuan formal sebelumnya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud perhatian Pemerintah terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia di internal Kemdiktisaintek. "Kami berkomitmen memberikan kepastian status dan pengakuan resmi bagi PNS yang telah menempuh pendidikan tinggi secara mandiri tanpa melalui mekanisme tugas belajar," ujarnya. 

Baca Juga : Wamendagri Tegaskan Revisi UU Pemilu Harus Libatkan Kesepakatan Otonomi Daerah

Program akselerasi ini mencakup beberapa ketentuan utama, antara lain, berlaku untuk PNS yang telah menyelesaikan pendidikan sampai 31 Desember 2024, pendidikan yang diakui harus berasal dari program studi terakreditasi atau berizin resmi, dan pengajuan permohonan dilakukan secara daring melalui laman resmi http://tubel.kemdiktisaintek.go.id/2025. Verifikasi dokumen akan berlangsung hingga akhir tahun 2025, dan surat keputusan akan diterbitkan secara bertahap setelah seluruh proses validasi selesai.

Disampaikannya dokumen yang harus dilengkapi meliputi ijazah terakhir, surat rekomendasi dari pimpinan unit utama atau LLDikti/Perguruan Tinggi Negeri, dokumen kepegawaian, surat penerimaan dari lembaga pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab bermeterai. Ketentuan ini diatur lebih rinci dalam Lampiran II Kepmen Nomor 100/M/KEP/2025.

Jika ditemukan pelanggaran disiplin oleh peserta program, proses akselerasi akan dihentikan sementara hingga proses penjatuhan hukuman disiplin selesai. Untuk menjaga kelancaran dan efektivitas program, Kemdiktisaintek RI akan melakukan monitoring bulanan serta evaluasi menyeluruh terhadap implementasinya.

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Photografer : Istimewa

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa proses revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus didasari prinsip-prinsip fundamental, salah satunya adalah kesepakatan bersama mengenai otonomi daerah. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHT-HAN) Tahun 2025 di Denpasar, hari Jumat, 25 April 2025.

Baca Juga : Mendagri RI Dorong Daerah Perkuat Penggunaan Bahasa Indonesia

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Prama Sanur Bali itu mengangkat tema “Perubahan UU Pemilu Menuju Tata Kelola Pemilu yang Berkepastian dan Berkeadilan” tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting di bidang pemilu dan hukum tata negara. Mereka yang hadir diantaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitriani Ahlan Sjarif. Turut hadir pula Sekretaris Dewan Pembina APHT-HAN Suko Wiyono dan Sekjen APHT-HAN Bayu Dwi Anggono.

Dalam paparannya, Wamendagri RI Bima Arya menekankan bahwa revisi UU Pemilu tak bisa dilepaskan dari pembahasan soal kewenangan antara pusat dan daerah. Menurutnya, pembagian kewenangan merupakan kunci menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan daerah dan efektivitas pemerintahan. 

Diingatkannya agar isu sentralisasi tidak disederhanakan dalam konteks tersebut.

“Jangan disederhanakan bahwa ini hanya soal sentralisasi atau desentralisasi. Yang penting adalah bagaimana kewenangan ini digunakan untuk menciptakan efektivitas dan kesejahteraan,” tegasnya.

Baca Juga : Perkuat Sistem Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan, Inspektorat Kukar Bangun 2 Aplikasi Baru

Momentum Hari Otonomi Daerah yang diperingati pada 25 April turut menjadi pengingat bagi pentingnya evaluasi terhadap penerapan otonomi daerah. Wamendagri RI Bima Arya menekankan bahwa penguatan kapasitas daerah dan penerapan prinsip meritokrasi adalah hal yang mutlak dalam menjalankan otonomi yang efektif.

Lebih lanjut, Wamendagri RI Bima Arya juga menyinggung pentingnya penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu, baik di pusat maupun di daerah. "Bentuk sistem pemilu apa pun akan sulit berjalan baik tanpa kualitas sistem penegakan hukum yang memadai. Oleh karena itu seluruh pihak harus turut berperan serta dalam menciptakan Pemilu yang berkeadilan dan berkualitas," harapnya. 

#revisiundangundangpemilu

#otonomidaerah

#kemendagri

#wamendagribimaaryasugiarto

#pemilu2025

#tatakelolapemilu

#harikotadaerah

#penegakanhukum

#meritokrasi

#asosisihukum

#desentralisasi

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk menyusun program dukungan terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara lebih luas. Dorongan ini disampaikan dalam event Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dan Pencanangan Komitmen Bersama Menjaga Kedaulatan Bahasa Indonesia. Event tersebut digelar di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI di Jakarta pada Hari Jumat, 25 April 2025. 

Baca Juga : Kartanegara Coffee Event 2025, Ajang Barista Lokal yang Menjadi Magnet Nasional

Event tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Pimpinan Komite III DPD RI Jelita Donal, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo Subandi, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin, serta Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin.

Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan, “Kami sepakat dengan topik ini, dan kami akan menyosialisasikannya kepada Kepala Daerah sebagai pemegang otoritas wilayah.” Tito menyoroti masih adanya masyarakat di beberapa daerah yang belum sepenuhnya mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, karena terbiasa menggunakan bahasa daerah setempat. 

“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu dijawab melalui kebijakan dan program strategis di tingkat daerah. Oleh karena itu, penguatan penggunaan bahasa Indonesia dinilai penting sebagai upaya pelestarian identitas bangsa sekaligus memperkuat kedaulatan nasional melalui bahasa,” jabarnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Kemendagri RI akan membantu menyiapkan sistem penganggaran agar program dukungan bahasa Indonesia dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika sudah masuk APBD, maka pelaksanaan program menjadi kewajiban daerah dan akan turut diawasi oleh APIP, BPKP, maupun dari pihak Kemendagri RI. 

Selain dari sisi kebijakan anggaran, Mendagri Tito juga menyebut akan bekerja sama dengan Kemendikdasmen RI dalam menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program. Diusulkannya agar pendekatan program menggunakan metode berbasis penghargaan, seperti pelaksanaan lomba-lomba berbahasa Indonesia.

Mendagri RI juga mengusulkan pemberian penghargaan bagi daerah yang dinilai berhasil dalam menyosialisasikan bahasa Indonesia. “Kalau perlu, kami akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar memberikan insentif fiskal bagi daerah-daerah yang berprestasi dalam menjaga kelestarian dan mengintensifkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa resmi negara,” pungkasnya.

#bahasaindonesia

#kedaulatanbahasa

#gunakanbahasaindonesia

#banggaberbahasaindonesia

#bahasapersatuan

#programbahasadaera

#pemdapedulibahasa

#mendagri

#bahasaadalahidentitas

#indonesiaberbahasabaik

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Abdi,Nisa, Rizka, Firza  (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kegiatan Kartanegara Coffe Event (KCE) Tahun 2025 merupakan ajang kompetisi barista yang awalnya hanya dirancang sebagai seleksi tingkat lokal di Kutai Kartanegara (Kukar). Namun dalam perjalanannya event tersebut menjadi magnet nasional. Antusiasme peserta dari berbagai daerah di Indonesia membuat panitia membuka kompetisi ini menjadi tingkat nasional dan ini terjadi untuk pertama kalinya. Event KCE berlangsung di Kwarcab Pramuka Jl. Awang Sabran Kelurahan Panji Tenggarong Kabupaten Kukar pada hari Kamis, 24 April 2025.

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar Taufiq Zulfian Noor dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan utama dari kompetisi ini adalah untuk memperkenalkan kekayaan rasa kopi lokal serta mendorong lahirnya cita rasa baru yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Baca juga : Bupati Kukar Resmi Buka Kartanegara Coffe Event Tahun 2025

Peserta tidak hanya datang dari wilayah Kutai Kartanegara seperti Tenggarong, Sangasanga, Samboja, Muara Badak, dan sekitarnya, tetapi juga dari berbagai provinsi lain seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Jakarta. “Tadinya ini hanya untuk seleksi daerah, tapi ternyata peminat dari luar daerah juga banyak. Akhirnya kita buka skala nasional, dan luar biasa antusiasmenya,” ujarnya.

Ajang ini menghadirkan 2 juri nasional dan 15 juri lokal yang terdiri dari para ahli barista dan pelaku UMKM kopi. Lebih dari 100 peserta hadir untuk menunjukkan keahlian mereka dalam meracik kopi, sekaligus memperkenalkan cita rasa khas kopi Nusantara, khususnya dari Kukar.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Kukar punya kopi dengan kualitas rasa yang luar biasa, nyaman di lidah, dan layak untuk jadi komoditas unggulan yang bisa dikembangkan secara bisnis,” ungkapnya.

Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Mereka bersatu untuk mendorong pengembangan sektor kopi sebagai salah satu potensi unggulan daerah.

Ajang ini tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga wadah kolaborasi, pertukaran ilmu, dan promosi produk lokal. Diharapkan kegiatan serupa bisa menjadi agenda rutin yang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis komoditas lokal di Kutai Kartanegara dan sekitarnya.

#kce2025

#kartanegaracoffeeevent

#kce2025kukar

#kompetisibaristanasional

#kopinusantara

#baristaindonesia

#kopikukar

#umkmkopi

Penulis/Fotografer: Sephia Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memaparkan pengembangan 2 aplikasi strategis dalam rapat bersama jajaran pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara pada Jumat, 25 April 2025 di Ruang Rapat Diskominfo Lantai 3. Aplikasi yang dibahas adalah Sistem Realisasi Belanja dan SPIP Idaman yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

Baca Juga : Wamendagri RI Bima Arya: “Indonesia bisa lepas dari stagnasi ekonomi”

Pengembangan Sistem Realisasi Belanja muncul sebagai solusi atas permasalahan pencetakan dokumen realisasi yang kerap dilakukan berulang karena kesalahan pengiriman antar bidang. Dalam rapat tersebut pihak Inspektorat mengajukan permintaan subdomain untuk aplikasi ini dan menyampaikan rencana pengujian upload file dan penetration test (pentest) sebelum aplikasi digunakan secara penuh.

Baca Juga : Kades Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang: “Hari Kartini Wujud Simbol Perjuangan Perempuan Indonesia”

Pihak Inspektorat Kukar menjelaskan bahwa SPIP Idaman merupakan sistem administrasi pengawasan yang mendukung kinerja Inspektorat dan mitra. Aplikasi ini dibangun merujuk pada Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2008, yang mengamanatkan pengelolaan keuangan negara harus efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Inspektorat Kukar mencatat level SPIP Kabupaten Kukar berada di skor 3 dari tahun 2021 hingga 2024. Melalui SPIP Idaman, diharapkan skor tersebut dapat meningkat. Pengembangan aplikasi ini juga mencakup digitalisasi pengawasan SPIP dalam jangka pendek, serta pembentukan War Room sebagai upaya menuju Continuous Audit dan Continuous Monitoring di masa depan.

Langkah pengembangan 2 aplikasi ini menunjukkan komitmen Inspektorat Kukar dalam memperkuat tata kelola daerah dan pengawasan internal berbasis digital untuk menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.

#inspektoratkukar

#spipidaman

#sistemrealisasibelanja

#pengawasankeuangan

#digitalisasipengawasan

#kutaikartanegara

#diskominfokukar

Penulis/ Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Tim Penggerak PKK Kecamatan Tenggarong Seberang bekerjasama dengan Pemerintah Desa Mulawarman memperingati Perayaan Hari Kartini yang ke-146 tahun 2025. Perayaan tersebut diwujudkan dengan menggelar lomba menyanyi dengan mengenakan kostum kebaya tradisional. Kegiatan ini berlangsung di BPU Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang  Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis, 24 April 2025.

Baca Juga : Wamendagri RI Bima Arya: “Indonesia bisa lepas dari stagnasi ekonomi”

Hadir dalam event tersebut Camat Tenggarong Seberang Tego Yuwono, Tim Penggerak PKK Kecamatan Tenggarong Seberang, Kepala Desa Mulawarman Mulyono, BPD, LPM, Kepala Dusun, Karang Taruna, Ketua RT. 01-19, PKK Desa Mulawarman, dan tamu undangan.

Kepala Desa Mulawarman Mulyono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam memperingati perjuangan R.A. Kartini. “Hari Kartini bukan hanya menjadi simbol perjuangan perempuan Indonesia dalam mendapatkan hak dan kesetaraan, tapi juga momentum untuk menggali dan melestarikan budaya tradisional seperti kebaya. Melalui kegiatan ini, kami harap masyarakat, khususnya generasi muda, semakin mencintai budaya sendiri dan menghargai perjuangan para pahlawan perempuan,” ujarnya.

Baca Juga : Peringatan Hari Kartini dan Seleksi Lomba HKG Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Disampaikannya bahwa lomba menyanyi ini menjadi ajang bagi para peserta untuk mengekspresikan bakat seni sekaligus untuk menampilkan keindahan busana kebaya sebagai warisan budaya bangsa. “Nilai-nilai perjuangan Kartini dapat terus ditanamkan, terutama di kalangan perempuan khususnya di desa-desa di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang” pungkasnya.     

#kartini

#kartini146

#kartiniindonesia

#kebayaindonesia

#desamulawarman

#kecamatantenggarongseberang

#kabupatenkukar

#diskominfokukar

#kukarkab_official

Penulis/Fotografer : Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kecamatan Marangkayu menggelar kegiatan Peringatan Hari Kartini dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK, serta halal bihalal tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata semangat kolaborasi dalam membangun masyarakat melalui gerakan PKK. Kegiatan berlangsung pada hari Jumat, 25 Mei 2025 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Marangkayu. Dalam kegiatan tersebut seluruh peserta mengenakan kebaya sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya dan simbol perjuangan perempuan Indonesia.

Baca Juga : Wamendagri RI Bima Arya: “Indonesia bisa lepas dari stagnasi ekonomi”

Hadiri dalam peringatan tersebut Ketua TP PKK seluruh desa, Ketua Pokja PKK, serta tokoh-tokoh penting kecamatan. Hadir dalam kegiatan ini Camat Marangkayu A. R. Ambo Dalle, Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua Pokja Kecamatan, dan Kasih Kesra Lili Herlina.

Camat Marangkayu, A. R. Ambo Dalle dalam sambutannya menyampaikan harapan agar kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan untuk terus berperan aktif dalam pembangunan. “Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pembangunan masyarakat, serta menjadi inspirasi bagi kaum perempuan untuk terus berkontribusi, khususnya di Kecamatan Marangkayu,” ujarnya.

Baca Juga : KPU Kukar Laksanakan Rapat Pleno Terbuka Hasil PSU Tahun 2024

Lomba yang diselenggarakan adalah lomba cerdas cermat, penyuluhan pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga, dan parade show kebaya. 

#peringatanharikartini

#harikesatuangerakpkk

#pkkmarangkayu

#kartinimarangkayu

#hkg2025

#seleksilombapkk

#pkkbergerak

#perempuaninspiratif

#gotongroyongpkk

#kebayamodern

#kartinimasaKini

#arisanpkk

#halalbihalalpkk

#pkkkecamatanmarangkayu

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak pemerintah daerah untuk berkontribusi aktif dalam mendukung upaya nasional keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Hal itu disampaikan Wamendagri RI dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2026 di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin pada hari Kamis, 24 April 2025.

Baca Juga : Asisten I Kukar Pimpin Upacara Peringatan Hari Otoda ke-29, Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah

“Presiden sedang berusaha secara maksimal agar Indonesia harus bisa lepas dari stagnasi ekonomi. Banyak negara gagal naik kelas karena struktur ekonominya stagnan. Indonesia sudah berada di level menengah sejak 1985, tapi kita belum bisa melonjak ke atas. Kita harus bekerja keras,” jelasnya.

Baca Juga : Bupati Kukar Dorong Perubahan Pola Tanam, Targetkan 3 Kali Panen Setahun

Dicontohkannya negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Cina yang berhasil mencatat pertumbuhan signifikan dan keluar dari jebakan tersebut, berbeda dengan Indonesia yang dahulu berada pada level ekonomi yang sama. Untuk keluar dari jebakan tersebut, ditekankan tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan signifikan. “Indonesia perlu mencatat pertumbuhan ekonomi 2 digit selama 10 tahun berturut-turut agar mampu naik kelas dan pentingnya investasi di sektor pendidikan sebagai salah satu jalan keluar dari middle income trap,” ujarnya. 

#wamendagriribimaaryasugiarto

#jebakanpendapatanmenengah

#middleincometrap

#pertumbuhanekonomi

Penulis & Photografer : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29 di halaman Kantor Bupati Kukar pada Jumat, 25 April 2025. Upacara dipimpin langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat dan diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kukar.

Dalam upacara tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian . Disampaikannya tentang pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Disampaikannya apresiasi atas kontribusi seluruh elemen bangsa dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Baca Juga : KPU Kukar Laksanakan Rapat Pleno Terbuka Hasil PSU Tahun 2024

Tema yang diangkat dalam peringatan tahun ini adalah “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini menjadi refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis dan konstruktif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Dalam sambutannya, Mendagri RI menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan. Ditekankannya tentang perlunya langkah sinergis dalam berbagai aspek strategis, mulai dari swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, reformasi birokrasi, hingga peningkatan layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kewirausahaan.

Pemerintah Daerah didorong untuk tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan potensi dan kondisi lokal. Hal ini penting agar pembangunan dapat berlangsung secara adil dan merata di seluruh pelosok negeri.

Baca Juga : Bupati Kukar Dorong Perubahan Pola Tanam, Targetkan 3 Kali Panen Setahun

Mendagri RI juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas daerah, baik dari aspek sumber daya manusia, keuangan, maupun kelembagaan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan aparatur, optimalisasi pendapatan daerah, hingga digitalisasi pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.

Di tengah tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini, diingatkan tentang pentingnya koordinasi yang kuat antar tingkatan pemerintahan yang menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap arah pembangunan nasional.

Mengakhiri sambutan, Asisten I Sekretariat Daerah Akhmad Taufik Hidayat mengajak seluruh ASN Kukar untuk menjadikan momen peringatan Hari Otoda ke-29 ini sebagai pijakan dalam memperkuat otonomi daerah yang adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman. Ditegaskannya bahwa sinergi pusat dan daerah adalah fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani dan mensejahterakan rakyat.

#hariotodake29

#asisten1kukar

#otonomidaerah

#pemkabkukar

#asnindonesia

#sinergipusatdaerah

#indonesiaemas2045

#layananpublik

#reformasibirokrasi

#pembangunannasional

#pemerintahanbaik

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan yang disampaikan Kementerian Pertanian. Bupati Kukar Edi Damansyah dalam kunjungannya ke Kelompok Tani Tri Rukun, Kelurahan Maluhu pada tanggal 23 April 2025 menyampaikan pentingnya adaptasi terhadap sistem pertanian baru yang menuntut perubahan pola tanam tradisional. 

Baca Juga : Bupati Kukar Resmi Buka Kartanegara Coffe Event Tahun 2025

Sebelumnya para petani memberikan jeda waktu antara panen dan tanam berikutnya. Kini diharapkan proses tersebut bisa dilakukan secara berkelanjutan tanpa jeda, guna meningkatkan frekuensi tanam dari 2 kali menjadi 3 kali setahun. “Pola kerja petani di Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki jeda tanam, bahkan hingga 6 minggu. Tapi dengan manajemen baru, kita harapkan saat panen dilakukan, persiapan tanam berikutnya bisa dilakukan bersamaan,” ungkapnya.

Baca Juga : Perkuat Sinergi Menuju IKN, Kukar Bahas Evaluasi Tahap II Program Smart City 2024

Bupati Kukar menyampaikan program optimalisasi ini mencakup lahan seluas kurang lebih 2.400 hektare yang dikelola bersama Kementerian Pertanian RI. Selain itu infrastruktur pendukung seperti embung dan saluran irigasi telah dibangun untuk mendukung budidaya padi, jagung, dan hortikultura. 

“Kelompok tani diharapkan dapat meningkatkan hasil panen dari rata-rata 3 ton menjadi 4 hingga 4,5 ton per hektare. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan bibit, pupuk, hingga akses pasar,” tuturnya. Ditekankannya bahwa bantuan diberikan kepada kelompok tani, bukan perorangan, agar manfaatnya bisa dirasakan bersama dan lebih terstruktur. 

Salah satu bentuk dukungan adalah program Kredit Kukar Idaman, pembiayaan tanpa bunga yang dapat dimanfaatkan petani untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti bibit dan pupuk, terutama saat belum menerima bantuan dari dinas terkait. “Kami ingin pendapatan petani meningkat, tidak hanya dari hasil panen, tapi juga dari harga jual yang stabil dan akses pasar yang lebih baik. Program ini harus dijalankan dengan serius,” tambahnya.

Baca Juga : 

Kegiatan ini diakhiri dengan panen jagung manis dan ikan lele dari kolam budidaya milik anggota kelompok tani. Bupati Kukar juga mengajak seluruh pihak termasuk TNI dan Polri untuk bersinergi dalam penguatan sektor pertanian di Kukar. Dengan semangat gotong royong dan penguatan kelompok tani, diharapkan pertanian di Kutai Kartanegara semakin produktif dan menjadi penopang ekonomi rumah tangga masyarakat secara berkelanjutan.

#pertaniankukar

#petanimaju

#petanimandiri

#optimalisasilahan

#kukarbertanimaju

#kreditkukaridaman

#dukungpetanilokal

#pemkabkukar

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar Tahun 2024 tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara tindak lanjut putusan mahkamah Konstitusi (MK) atas perselisihan hasil pemilihan. Rapat tersebut berlangsung di Hotel Grand Elty Kawasan Bukit Biru Tenggarong pada Kamis, 24 April 2025. 

Hadir dalam rapat pleno tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Bawaslu, instansi, lembaga dan unsur masyarakat di Kukar.

Baca Juga : Bupati Kukar Resmi Buka Kartanegara Coffe Event Tahun 2025

Sekda Kukar Sunggono menyampaikan, “Hari ini penyelenggara sudah siap melaksanakan rekapitulasi. Kita harapkan semua pihak bisa menerima apapun hasil yang akan disampaikan karena ini adalah suara kita semua.” 

Baca Juga : Plt. Kepala Bappeda Kukar, “IPM Kukar Mengalami Peningkatan Signifikan”

Ketua KPU Kukar Rudy Gunawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses PSU. “Pagi hari ini kita telah melaksanakan beberapa tahapan. Kami sangat berterimakasih kepada teman-teman semua yang terlibat dalam pelaksanaan PSU di Kukar. Kemarin kita sudah menghadapi berbagai hambatan seperti permasalahan cuaca dengan hujan deras yang mengakibatkan banjir. Kami juga berterimakasih kepada aparat keamanan yang telah mengawal proses PSU ini dengan baik beserta seluruh masyarakat Kukar,” ujarnya.

#rapatplenokukar2024

#psukukar2024

#pemilihanulangkukar

#plenokpukukar

#kpukukar2024

#bupatiwakilbupatikukar

#demokrasiindonesia

#suararakyat

#pilkadadamai

#kukarberdemokrasi

#kukaruntuksemua

#transparansipemilu

#partisipasipublik

#pemilujujuradil