Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: kementrian Komdigi

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya ketersediaan infrastruktur konektivitas di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), termasuk Papua. “Hal itu adalah bagian dari pertahanan nasional, sebagai langkah strategis menghadapi tantangan geopolitik dan keamanan digital yang semakin kompleks.”  Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pembekalan Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Pasis Dikreg) LXVI Seskoad TA 2025 di Bandung, pada hari Kamis, 7 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri para Perwira Siswa Seskoad, jajaran TNI, dan perwakilan Kementerian Komdigi RI. Menteri Komdigi RI Meutya memaparkan capaian sinergi antara Kementerian Komdigi RI dan TNI yang telah berhasil menghubungkan wilayah-wilayah di Papua dengan konektivitas digital, termasuk dalam menentukan titik strategis pembangunan jaringan dan pengamanan infrastruktur.

“Kementerian Komdigi RI membangun konektivitas di daerah Papua, bekerja sama dengan teman-teman TNI yang bertugas di sana,” ujarnya. Disampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi contoh nyata penguatan pertahanan digital nasional, mengingat ancaman tidak hanya datang dari konflik fisik, tetapi juga dari dunia maya seperti serangan siber, arus data lintas batas, dan hoaks yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan negara. 

"Dalam konflik geopolitik, juga terjadi perang-perang dalam bentuk digital. Itu menggambarkan pentingnya pertahanan digital," jelasnya. Menurut Menteri Komdigi RI pengawalan digitalisasi membutuhkan perpaduan antara keahlian teknologi informasi dan strategi pertahanan militer. "Di situlah pentingnya mengawal digitalisasi. Pengawalan tidak hanya oleh para pakar IT, tapi juga orang yang ahli dalam strategi pertahanan," pungkasnya.

#konektivitas3t #pertahanandigital #meutyahafid #tni #papuaterkoneksi #indonesiamaju #teknologiinformasi #strategipertahananmiliter #strategipertahanan #serangancyber #seskoad #bentengpertahanandigital #geopolitik #pertahanannasional #keamanandigital

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Kemendagri RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih terbentuk di seluruh daerah. Hal ini disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Konsolidasi Satgas Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih yang berlangsung di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar Provinsi Bali pada hari Jumat, 8 Agustus 2025.

Baca Juga : Sekda Kukar Imbau Instansi Dukung Usaha Ekonomi Produktif PEKKA

Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih yang ditetapkan pada 27 Maret 2025. Inpres tersebut diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 yang secara resmi membentuk Satgas Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Keppres tersebut, Satgas dibentuk dalam 3 tingkatan yaitu, Satgas Nasional dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Satgas Provinsi dipimpin oleh Gubernur masing-masing daerah, dan Satgas Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati atau Wali Kota.

Baca Juga : Sekdes Kembang Janggut Nurul Ainani: “Website Desa Akses Informasi Yang Lebih Luas Untuk Masyarakat”

Mendagri RI menyampaikan data perkembangan pembentukan Satgas di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Disebutkan Daerah yang sudah menuntaskan pembentukan Satgas 100 persen, ada yang belum lengkap, bahkan ada yang sama sekali belum membentuk. 

Disebutkan provinsi yang telah membentuk Satgas Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara tuntas 100 persen adalah DIY Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Papua.

Sedangkan provinsi yang belum membentuk Satgas di tingkat kabupaten/kota secara lengkap di antaranya ada Jawa Tengah (10 kabupaten/kota), Sumatera Utara (9), Sumatera Barat (14), Riau (3), Bengkulu (3), Jawa Barat (4), Jawa Timur (5), Nusa Tenggara Timur (7), Maluku (4), Maluku Utara (1), dan Papua Tengah (8), Kalimantan Timur (2), Sulawesi Selatan (10).

Sementara itu, provinsi yang belum membentuk satgas sama sekali baik di provinsi maupun kabupaten/kota adalah Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.

Berdasarkan data tersebut, Mendagri RI menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan pembentukan Satgas di seluruh daerah, terutama jika ada revisi dari laporan sebelumnya. Mendagri RI meminta para Gubernur untuk memastikan seluruh daerah di wilayahnya segera membentuk Satgas sesuai ketentuan. “Saya minta rekan-rekan Gubernur untuk mengecek supaya daerah-daerah Satgas-nya segera dibentuk,” ujarnya.

Mendagri RI Tito Karnavian mendorong agar setelah rapat ini, para Gubernur mengadakan pertemuan lanjutan dengan seluruh Satgas Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta melibatkan para pemangku kepentingan seperti Pertamina, Pupuk, dan PLN yang sudah memiliki person in charge (PIC) masing-masing. Menurutnya, koordinasi yang teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan memastikan Satgas benar-benar berjalan efektif di lapangan.

#kukarkab #diskominfokukar #kukaridamanterbaik #kopdeskelmerahputih #satgaskopdeskel #kemendagri #menteridalamnegeri #titokarnavian #koperasidesa #koperasikelurahan #pemerintahdaerah #rapatkonsolidasi #inpres2025

Penulis/ilustrasi: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-22/DP3A/400.2.1/08/2025 tentang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). SE tersebut ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Direktur Utama RSUD, serta pimpinan BUMN dan BUMD di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Surat Edaran yang ditandatangani secara elektronik pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan, khususnya bagi kelompok perempuan dengan status kepala keluarga. SE tersebut bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif instansi Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan produk dan jasa yang dihasilkan oleh kelompok tersebut.

Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari program nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Program tersebut memberikan pedoman dalam pembangunan industri rumahan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan serta mendukung ketahanan keluarga.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) melalui inisiatif pendirian GERAI BERKAH PEKKA “PIJAR” (Perempuan Inspiratif Jual Asa dan Rasa), yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol RT. 003 Kelurahan Melayu, Tenggarong.

SE tersebut mengimbau agar setiap pengadaan konsumsi, katering, atau produk lain dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dapat melibatkan kelompok PEKKA sebagai penyedia. Kebijakan tersebut merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pendapatan kelompok perempuan kepala keluarga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Instansi-instansi di Pemkab Kukar diimbau untuk menjalin kerja sama langsung dengan kelompok PEKKA dalam penyediaan konsumsi kegiatan resmi pemerintahan seperti rapat, pelatihan, bimbingan teknis, maupun acara-acara lainnya. Dengan demikian, PEKKA diharapkan mampu berkembang menjadi pelaku usaha kecil yang berkelanjutan.

Melalui dukungan kolektif ini, diharapkan pemberdayaan PEKKA tidak hanya membantu penguatan ekonomi keluarga tetapi juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah secara umum.

#pemberdayaanperempuan #usahaekonomipekka #kutaiKartanegara #pemberdayaanekonomi #geraiberkahpekka #pijarpekka #pemkabkukar #perempuankeluaragakepala #ekonomilokal #industrirumahan #sekdakukar #kukarkab #kukaridamanterbaik #diskominfokukar

Penulis/ Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)  

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda) 

Pemerintah Desa Kembang Janggut melaksanakan pelatihan dan pendampingan hari ke-2 pengelolaan website Desa bagi aparatur Desa Kembang Janggut. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Minggu, 10 Agustus 2025. 

Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari, sejak 9 hingga 10 Agustus 2025 ini mengusung tema “Penguatan Kapasitas Digital Aparatur Desa Melalui Pengelolaan Website Desa”. Tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana publikasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2734/Wamen-Komdigi-RI-Nezar-Patria:-%E2%80%9CInvestasi-TIK-Strategi-RI-Percepat-Transformasi-Digital-dan-Pertumbuhan-Ekonomi-Berkelanjutan%E2%80%9D 

Hadir pada pelatihan tersebut Sekretaris Desa Kembang Janggut Nurul Ainani, serta tamu undangan. Materi pelatihan disampaikan oleh narasumber berpengalaman di bidang teknologi informasi, yakni Suwondo, Luthfi, Aizat, Fathur, dan Annisa.

Pada hari kedua, narasumber menyampaikan materi tentang literasi digital dalam pengelolaan media website, strategi keamanan dan pemeliharaan berkala, simulasi pembuatan konten, serta integrasi media sosial seperti Facebook dan Instagram. Peserta juga diajak mempraktikkan pembuatan data geografis desa, cara mengganti kata sandi admin website, pencantuman hashtag pada berita, hingga teknik pembuatan berita yang efektif.

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2733/PP-TUNAS-Resmi-Berlaku,-Pemerintah-Perkuat-Perlindungan-Anak-di-Ruang-Digital 

Sekretaris Desa Kembang Janggut Nurul Ainani berharap kehadiran website desa dapat membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat. “Sebelumnya kita hanya menggunakan akun media yang terbatas. Dengan adanya website ini, kami berharap semua masyarakat bisa mengakses informasi yang ada di Pemerintahan,” ujarnya.

Dijelaskan bahwa ke depan Pemerintah Desa Kembang Janggut akan merangkul seluruh kalangan, khususnya pemuda-pemudi, seperti Karang Taruna dan berbagai lembaga kepemudaan lainnya. Disampaikan rencana lanjutan berupa pelatihan jurnalistik dan fotografi untuk memperkuat keterampilan publikasi desa.

“Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Pemerintah Desa Kembang Janggut optimis bahwa Aparatur Desa akan semakin terampil dalam mengelola website. Semoga dengan adanya website ini dapat memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

#desakembangjanggut #kecamatankembangjanggut #pelatihanwebsite #transparansipublik #pengelolaanwebsite #teknologidigital #desadigital 

#kukaridamanterbaik #diskominfokukar #kukarkab_official #kabupatenkutaikartanegara

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Komdigi RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) RI Nezar Patria membuka Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), pada hari Rabu, 6 Agustus 2025. Dalam konferensi tersebut Wamen Komdigi RI Nezar Patria menegaskan peningkatan investasi di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

“Investasi TIK merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya. Wamen Komdigi RI Nezar menegaskan bahwa TIK kini memegang peranan kunci dalam membuka peluang di sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, logistik, energi, dan pemerintahan. “Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan mesin penggerak utama pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Disampaikan bahwa Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. ”Akselerasi pemanfaatan teknologi digital, khususnya melalui peningkatan investasi TIK, menjadi strategi penting. Peningkatan belanja TIK dapat menyumbang hingga 1 persen poin terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ungkapnya.

Baca Juga : PP TUNAS Resmi Berlaku, Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital

Disoroti potensi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dikemukakan bahwa pemanfaatan AI secara strategis disebut mampu mendorong produktivitas hingga 3,5 persen per tahun.

Untuk mendukung ekosistem digital yang inklusif, Kementerian Komdigi RI terus memperkuat infrastruktur dasar dan mengembangkan teknologi masa depan seperti pelaksanaan program 10.000 Desa Digital, perluasan jaringan Palapa Ring, pembangunan BTS 4G di daerah 3T, pembangunan Pusat Data Nasional, hingga penguatan ekosistem 5G menjadi prioritas. “Visi Indonesia Digital 2045 telah diluncurkan untuk membentuk ekosistem digital nasional yang tangguh dan adaptif, dengan 3 pilar utama yaitu tata kelola digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital,” jelasnya. 

“Saya berharap DTI-CX 2025 dapat wadah pertukaran ide, solusi inovatif, dan kolaborasi strategis yang mampu membuka seluruh potensi transformasi digital Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

#transformasidigital #investasitik #indonesiaemas2045 #digitaleconomy #visiindonesia2045 #teknologiuntukbangsa #ekonomiigital #aiindonesia #pemerataandigital #inovasiteknologi #kukaridamanterbaik #kukarkab #diskominfokukar

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Komdigi RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah RI resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau dikenal sebagai PP TUNAS, sebagai tonggak baru perlindungan anak di ruang digital. “Aturan ini bukan sekadar regulasi, tetapi menjadi fondasi kebijakan nasional untuk memastikan keamanan anak di dunia maya,” ujarnya. 

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI Fifi Aleyda Yahya, dalam acara Membangun Keluarga Digital di Era Streaming, kolaborasi Netflix dan ICT Watch di Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 5 Agustus 2025. “Kami mendorong platform digital yang menyediakan fitur keamanan yang mudah diakses, mulai dari klasifikasi usia hingga kontrol orang tua. Ini bukan fitur tambahan, tapi instrumen utama perlindungan anak,” tuturnya.

Baca Juga : Pemdes Kembang Janggut Gelar Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Website Desa

PP TUNAS mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik menyediakan parental control yang efektif, privasi akun anak yang diatur tinggi secara default, serta larangan pelacakan lokasi dan profiling data anak untuk kepentingan komersial. Dirjen KPM Komdigi RI Fifi mengapresiasi platform digital yang telah proaktif melindungi anak, seperti Netflix yang menyediakan fitur kontrol orang tua dan klasifikasi usia. “Fitur-fitur ini memberi orang tua kendali penuh, sekaligus rasa aman bahwa anak-anak menjelajahi dunia digital yang terlindungi,” jelasnya.

Lahirnya PP TUNAS merupakan respons atas meningkatnya ancaman digital. Data NCMEC mencatat Indonesia berada di peringkat ke-4 dunia untuk kasus pornografi anak. UNICEF bahkan melaporkan 89 persen anak Indonesia mengakses internet rata-rata 5,4 jam per hari, dengan hampir separuhnya terpapar konten seksual.

Disampaikan bahwa sepanjang akhir tahun 2024 hingga pertengahan 2025, Kementerian Komdigi RI telah menangani lebih dari 1,7 juta konten perjudian online dan hampir 500 ribu konten pornografi. Ditegaskan bahwa Pemerintah RI akan mengedepankan pendekatan 3 pilar, yakni regulasi, edukasi, dan kolaborasi. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan inklusif.

“Anak-anak kita tumbuh di dunia di mana layar bisa menjadi guru, sahabat, sekaligus ruang bermain. Platform digital bukan hanya hiburan, tapi juga jendela menuju literasi, budaya, dan interaksi global,” tutupnya.

#pptunas #perlindungananakdigital #keamanansiber #kementeriankomdigi #keluargadigital #parentalcontrol #literasidigital #lindungianak #ruangdigitalaman #indonesiadigital #cerdasbersamainternet #stopkontenberbahaya #edukasidigital #digitalsafety #kolaborasilindungianak

Penulis/Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)  

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda) 

Pemerintah Desa Kembang Janggut melaksanakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan website Desa bagi aparatur Desa Kembang Janggut. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Sabtu, 9 Agustus 2025. 

Pelatihan ini berlangsung selama dua hari, sejak tanggal 9 hingga 10 Agustus 2025,  dengan mengusung tema “Penguatan Kapasitas Digital Aparatur Desa Melalui Pengelolaan Website Desa.” Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana publikasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Baca Juga: https://kukarkab.go.id/berita/2731/Tingkatkan-Kapasitas-Pengurus-RT,-Desa-Semangko-dan-Kersik-Kecamatan-Marangkayu-Kolaborasi-Gelar-Bimtek 

Hadir pada pelatihan tersebut Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kembang Janggut Aslamiah, Sekretaris Desa Kembang Janggut Nurul Ainani, para narasumber, dan tamu undangan.

Materi pelatihan disampaikan oleh narasumber yang berpengalaman di bidang teknologi informasi, yaitu Suwondo, Luthfi, Aizat, dan Fathur. Materi yang dibahas meliputi pengenalan dan dasar-dasar website desa, struktur dan fitur-fitur utama website, serta praktik pengelolaan konten seperti profil desa, berita, agenda, dan halaman beranda.

Baca Juga: https://kukarkab.go.id/berita/2730/Implementasikan-Keamanan-Pelayanan-Kesehatan-dan-Ramah-Lingkungan,---Kukar-Serahkan-256-Alkes-Bermerkuri-pada-DLH-dan-Dinkes-Provinsi-Kaltim 

Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kembang Janggut Aslamiah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, di era digital saat ini, transparansi, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik yang cepat serta tepat merupakan sebuah keniscayaan. "Pemerintah Desa harus adaptif terhadap perkembangan teknologi agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," ujarnya. 

“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif Pemerintah Desa Kembang Janggut yang telah menghadirkan sebuah website desa. Website ini nantinya akan menjadi sarana informasi, komunikasi, dan pelayanan berbasis digital bagi seluruh masyarakat. Website ini bukan hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai jembatan antara Pemerintah Desa dan masyarakat,” tuturnya.

Dijelaskan dengan adanya website desa, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi terkait program desa, peraturan desa, data kependudukan, serta pelayanan administrasi. "Keberadaan website desa dapat mendorong transparansi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa," ungkapnya. 

"Website dapat membantu mempromosikan potensi Desa Kembang Janggut, termasuk wisata dan UMKM yang ada di Pulau Layung Seribu, agar lebih dikenal luas, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional,” harapnya.

Diharapkannya Aparatur Desa maupun masyarakat mampu memanfaatkannya dengan bijak perkembangan teknologi di era digital yang berkembang pesat. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kembang Janggut Aslamiah mendorong agar website desa ini selalu diupgrade baik fitur ataupun contentnya. 

“Saya berharap dengan adanya pelatihan ini, Aparatur Desa Kembang Janggut semakin terampil dalam mengelola website desa. Dengan demikian dapat Pemerintah Desa dapat menghadirkan informasi yang akurat, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

#desakembangjanggut #kecamatankembangjanggut #pelatihanwebsite #transparansipublik #pengelolaanwebsite #teknologidigital #desadigital 

#kukaridamanterbaik #diskominfokukar #kukarkab_official #kabupatenkutaikartanegara

Penulis/Fotografer: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Untuk meningkatkan kapasitas Pengurus RT, Desa Semangko dan Desa Kersik Kecamatan Marangkayu berkolaborasi menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek).  Bimtek Pengurus RT tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Veronica, Samarinda dan berlangsung 7-8 Agustus 2025. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Camat Marangkayu A. R. Ambo Dalle dan Kepala Desa Semangko dan Kepala Desa Kersik Kecamatan Marangkayu. 

Baca Juga: Siswa SMK Negeri 1 Marangkayu Ikuti Program PKL di Pertamina Hulu Kalimantan Timur

Kegiatan bimtek bagi Pengurus RT tersebut merupakan inisiatif bersama dari Pemerintah Desa dan panitia penyelenggara sebagai perwujudan komitmen dalam membangun tata kelola Pemerintahan Desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Para Pengurus RT Desa Semangko dan Desa Kersik Kecamatan Marangkayu mengikuti bimtek dengan penuh antusias dan semangat kolaboratif. 

Baca Juga: Implementasikan Keamanan Pelayanan Kesehatan dan Ramah Lingkungan, Kukar Serahkan 256 Alkes Bermerkuri pada DLH dan Dinkes Provinsi Kaltim

Dalam sambutannya Camat Marangkayu A. R. Ambo Dalle menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan melaksanakan kegiatan strategis tersebut. "Atas nama Pemerintah Kecamatan Marangkayu, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Kepala Desa dan seluruh Panitia yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen kita dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Rukun Tetangga (RT)," ujarnya. 

Camat Marangkayu menegaskan bahwa RT memiliki peran vital sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di tingkat akar rumput. "RT adalah penghubung langsung antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Pengurus RT adalah garda terdepan dalam menyampaikan informasi, menampung aspirasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial di lingkungan masing-masing," lanjutnya.

Camat Marangkayu Ambo Dalle berharap melalui Bimtek tersebut, para pengurus RT pada 2 Desa tersebut dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, khususnya dalam bidang administrasi, pelayanan publik, komunikasi sosial, hingga pelaksanaan tugas kemasyarakatan lainnya. "Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Desa, RT, dan masyarakat, demi mewujudkan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera," pungkasnya.

#kukaridamanterbaik #kukarkab #kecamatanmarangkayu #bimtek #desakersik #desasemangko #kutaikartanegara #kukar #diskominfokukar #masyarakat #informasi #pemerintahkecamatanmarangkayu

Penulis/ Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliput)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar menyerahkan ratusan alat kesehatan (alkes) mengandung merkuri pada DLH dan Dinkes Provinsi Kalimantan Timur. Penyerahan alkes bermerkuri tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari  Kamis, 7 Agustus 2025. 

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian LHK RI dan Kemenkes Republik Indonesia, Tim kerja DLH dan Dinkes Provinsi Kaltim, perwakilan dari 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, termasuk jajaran DLH Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, serta pihak transporter resmi PT Wastek yang ditunjuk langsung oleh KLHK RI sebagai pengangkut limbah berbahaya ke tempat pengolahan akhir. 

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLHK Kukar Akhmad Rifani menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup RI, DLH Provinsi dan Kabupaten, serta Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan Dinkes Kabupaten/Kota se-Kaltim. “Ini adalah momentum puncak dari koordinasi 2 tahun terakhir untuk menarik seluruh alkes bermerkuri dari layanan kesehatan di setiap daerah di Kaltim, khususnya Kukar,” ujarnya.

Baca juga: DLH dan Dinkes Provinsi Kaltim Tarik Ribuan Alkes Bermerkuri untuk Wujudkan Pelayanan Kesehatan Aman dan Ramah Lingkungan

Sanitarian Mahir Dinkes Kukar Dewi Rusmala Sari mengatakan, “Tidak ada masalah dalam pelaksanaannya penarikan alkes bermerkuri. Semua pelayan kesehatan kooperatif. Alkes bermerkuri yang kami tarik antara lain tensimeter berdiri, tensimeter meja, dan termometer, totalnya 256 unit.” 

Baca juga: Diskominfo Kukar Gelar Rapat Persiapan Pawai Pembangunan dan Budaya Sambut HUT RI ke-80 Tahun 2025

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLHK Kukar Akhmad Rifani menghimbau agar semua pihak menjaga agar bahan kimia merkuri jangan sampai mencemari lingkungan. “Momentum ini merupakan bentuk nyata kependulian kita untuk mengamankan alkes yang mengandung merkuri. Jika ada yang tertinggal, mohon diserahkan ke Dinas Kesehatan atau DLHK Kukar,” harapnya. 

#kukarbebasalkesmerkuri #pedulilingkungan #alkesaman2025 #kukarbebasmerkuri #ramahlingkungan #alkesaman2025 #kemenkesri #kementerianlingkunganhidupri #dinkeskaltim #dinkeskukar #pedulilingkungan #penarikanalkesmerkuri #yankesaman

Penulis/ Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliput)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan penarikan alat kesehatan (alkes) yang mengandung merkuri. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna DLH Provinsi Kaltim di Samarinda pada hari Kamis, 7 Agustus 2025. Penarikan ini merupakan aksi serentak yang hanya dilakukan 1 kali untuk seluruh wilayah Kaltim. Tindakan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian KLHK dan Dinkes Republik Indonesia, Tim kerja DLH dan Dinkes Provinsi Kaltim, perwakilan dari 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, termasuk jajaran DLH Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, serta pihak transporter resmi PT Wastek yang ditunjuk langsung oleh KLHK sebagai pengangkut limbah berbahaya ke tempat pengolahan akhir. 

Baca juga: BPN Kaltim dan Pemkab Kukar Dorong Penyelesaian PKKPR Secara Teknis dan Terpadu

Dalam pelaksanaan, DLH Provinsi Kaltim ditetapkan sebagai depo sementara sebelum alkes dikirim ke fasilitas pengolah akhir yang ditentukan oleh KLHK RI. Penarikan ini mencakup 3 jenis alkes yang terbukti mengandung merkuri, yakni termometer raksa, tensimeter raksa, dan amalgam. 

Ketua Tim Kerja Program Kesehatan Lingkungan Dinkes Kaltim (Katimker) Charla Oktavia Sega menjelaskan bahwa kegiatan ini telah direncanakan sejak tahun lalu dan menjadi bagian dari komitmen nasional untuk menghapus penggunaan alkes bermerkuri. "Sebenarnya kegiatan kita hari ini sudah direncanakan sejak tahun lalu. Kami pastikan 10 Kabupaten/Kota di Kaltim untuk mempersiapkan alkes yang akan ditarik. Teridentifikasi 3 jenis alkes yang ditarik: tensimeter, termometer, dan amalgam. Semua mengandung merkuri dan tidak boleh digunakan lagi," ujarnya.

Baca juga: Diskominfo Kukar Gelar Rapat Persiapan Pawai Pembangunan dan Budaya Sambut HUT RI ke-80 Tahun 2025

Ditegaskan meskipun masa transisi telah diberikan, masih ditemukan beberapa fasilitas kesehatan yang enggan menyerahkan alat bermerkuri karena alasan kenyamanan dan akurasi penggunaan. Namun ke depannya, pengawasan akan diperketat. “Pengawasan akan terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, termasuk di rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga layanan kesehatan tradisional. Jika masih ditemukan alat bermerkuri, maka langkah koordinasi lintas sektor harus segera diambil,” tambahnya.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Kaltim untuk bergerak menuju sistem pelayanan kesehatan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Dengan langkah ini, penggunaan alat bermerkuri yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan perlahan akan dihapuskan dari seluruh fasilitas layanan kesehatan di Bumi Etam,” pungkasnya.

#alkesbermerkuri #kaltimbebasmerkuri #lingkungansehat #dinkeskaltim #dlhkaltim #samarinda #kesehatanmasyarakat #stopmerkuri

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliput)

Sumber: Portal Kaltim

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) beraudiensi dengan pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas permasalahan tumpang tindih lahan yang terjadi di wilayah Kukar. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kepala Kanwil BPN Kaltim di Samarinda pada hari Rabu, 6 Agustus 2025.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan BPN Kaltim Bambang Sugeng Prijanto,  jajaran Pemkab Kukar yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Alfian Noor, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kukar Nurul Fajriani.

Pertemuan ini berfokus pada penyelesaian terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Fokus tersebut menjadi bahasan setelah ditemukan kasus tumpang tindih areal permohonan lahan yang diajukan oleh perusahaan swasta. 

Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan BPN Kaltim Bambang Sugeng Prijanto menekankan pentingnya verifikasi teknis yang menyeluruh dan komunikasi intensif antar pemangku kepentingan untuk mencegah kesalahan administrasi sejak awal. "Semoga koordinasi ini bermanfaat dalam menyelesaikan masalah yang ada, serta menghasilkan langkah mitigasi untuk meminimalkan timbulnya masalah serupa di kemudian hari," ujarnya. 

#kukarkab #kukaridamanterbaik #bpnkaltim #pemkabkukar #pkkpr #tumpangtindihlahan #kolaborasipemerintah #investasiaman #pertanahankaltim #lahanberkeadilan #koordinasiteknis