Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Photografer : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan) & Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara menggelar rapat internal dengan agenda bahasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Tabel TC27. Materi bahasan rapat tersebut merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo tahun 2025–2029. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar .di kawasan Timbau Tenggarong pada hari Jumat, 18 Juli 2025. 

Baca Juga : Menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Digitalisasi Program Makan Bergizi Gratis

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Aptika Ery Hariyono dan dihadiri seluruh Kepala Bidang, Kasubag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian, serta pejabat fungsional di lingkungan Diskominfo Kukar. Dalam paparannya Kepala Bidang Aptika menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan setiap indikator dan sasaran program dapat dirancang secara terukur, selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta mempertimbangkan aspek pendanaan jangka menengah.

Baca Juga : Diskominfo dan Bagian Hukum Setdakab Gelar Kick Off Meeting Penetration Testing Sistem JDIH Kukar

Disampaikan bahwa Diskominfo Kukar menunjukkan kesiapan dan respons cepat terhadap permintaan Bappeda untuk menyusun dokumen Ranwal Renstra, meski tenggat waktu cukup singkat. Melalui pembahasan internal ini, diharapkan seluruh tim dapat menyelaraskan tujuan pembangunan informasi dan komunikasi daerah dengan semangat efisiensi dan akuntabilitas.

Dijelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Bupati Kukar terkait penyusunan Ranwal Renstra, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah telah disusun oleh Bappeda berdasarkan cascading dari RPJMD. Namun, OPD masih diberi ruang untuk melakukan penyesuaian selama didukung oleh argumentasi yang kuat. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kukar tersebut, Diskominfo Kukar dibagi menjadi 3 tujuan berdasarkan urusan  yang berbeda-beda yakni, Kominfo, Statistik, dan Persandian.

Untuk urusan Kominfo, tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan digitalisasi tata kelola pemerintahan, dengan indikator Indeks SPBE. Sasarannya mencakup peningkatan pelayanan publik melalui empat domain SPBE serta peningkatan akses informasi bagi masyarakat. Untuk urusan statistik dan persandian, tujuan utamanya tetap sama, dengan indikator masing-masing berupa Indeks Kualitas Data Sektoral dan Indeks Keamanan Informasi.

Rapat ini bertujuan untuk menyatukan pandangan antarbidang dan membangun sinergi untuk menyusun perencanaan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Hasil dari pertemuan ini akan dirangkum dalam dokumen Ranwal Renstra untuk kemudian dibahas lebih lanjut dalam forum bersama narasumber pada pekan depan. Dengan semangat kolaboratif dan visi jangka panjang, Diskominfo Kukar optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang semakin maju dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#diskominfokukar #renstra2025 #iku2025 #transformasidigital #spbe #datasektoral #keamananinformasi #indekskualitasdatasektoral #indekskeamananinformasi #ranwal #renstra #aksesinformasi #rpjmdkukar #indikatorkinerjautama #iku #pelayananpublik

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Pemprov Kaltim

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Korem 091/ASN menyelenggarakan 2nd East Borneo International Taekwondo Championship 2025. Event olah raga tersebut diikuti 920 atlet dari 4 negara dan 15 provinsi di Indonesia. Event tersebut berlangsung di GOR Segiri Samarinda 17 hingga 20 Juli 2025. Kegiatan ini mempertandingkan 2 nomor, yakni Kyorugi dan Poomsae, untuk kategori kadet dan junior.

Hadir dalam event tersebut Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum), Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Kasrem 091/ASN Kolonel Kav. Rahyanto Edy Yunianto, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Kapolres Samarinda, jajaran Forkopimda Provinsi Kaltim, dan pengurus taekwondo dari berbagai daerah.

Gubernur Kaltim Harum dalam sambutannya menyampaikan bahwa kejuaraan ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda, penguatan karakter, serta simbol sinergi antara olahraga dan ketahanan nasional. “Taekwondo mengajarkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ada nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, sportivitas, dan pengendalian diri yang sangat relevan dalam membentuk generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.”

Gubernur mengungkapkan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Kalimantan Timur. Menurutnya ajang internasional  ini menjadi barometer pembinaan atlet di kawasan timur Indonesia. “Ajang ini  juga bermakna dalam membangun semangat persahabatan lintas negara sebagai bagian dari diplomasi olahraga. Melalui kejuaraan ini, kita membangun jaringan olahraga sekaligus menanamkan semangat perdamaian dan persahabatan lintas negara. Ini adalah bentuk nyata kontribusi Kaltim dalam memperkuat diplomasi olahraga internasional,” ujarnya.

Kolonel Kav. Rahyanto selaku panitia menyampaikan, “Kejuaraan ini bukan hanya ajang pembuktian kemampuan, tapi juga mempererat tali silaturahmi antar atlet.” Disampaikannya bahwa event tersebut sekaligus menjadi wadah pembinaan karakter yang menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Kolonel Kav. Rahyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan acara tersebut. "Kami menyadari bahwa kejuaraan sebesar ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan semua pihak," pungkasnya.

#taekwondokaltim #eastborneoopen2025 #kaltimhebat #diplomasiolahraga #generasiprestasi #indonesiaemas2045 #korem091asn #2ndeastborneointernationaltaekwondochampionship 2025. #gorsegirisamarinda #gubernurkaltim #danrem091asn #forkopimdakaltim #walikotasamarinda #sportivitasolahraga #diplomasiolahraga #pembinaankarakter

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Komdigi RI 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Digitalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis dalam upaya menurunkan angka stunting dan menyiapkan generasi unggul menghadapi bonus demografi. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria dalam Talk Show bertajuk “Transformasi Digital, MBG, dan Pengentasan Kemiskinan.” Talk swow tersebut berlangsung di Studio RRI PRO3 Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 15 Juli 2025.

Program ini akan menjangkau sekitar 82 juta anak pada akhir 2025. Intervensi digital atau digitalisasi dalam pelaksanaan MBG adalah keniscayaan,” tegas Wamen Komdigi RI.

“Digitalisasi satu-satunya cara efektif dalam pengelolaan program berskala nasional. Program MBG membutuhkan sistem terintegrasi mulai dari rantai pasok bahan makanan, pengawasan standar gizi, distribusi, hingga pelaporan. Untuk menjamin ketepatan waktu dan kualitas makanan, seluruh proses harus berbasis data yang dikelola secara efisien,” jelasnya. 

“Proses menyiapkan makanan bergizi bukan sekadar memasak dan membagikan. Harus dipastikan bahwa pasokan bahan makanan datang tepat waktu dan memenuhi standar gizi. Itu semua hanya bisa diwujudkan jika sistem pendukungnya berbasis data,” jelasnya.

“Dengan sistem digital, pemantauan terhadap harga bahan pokok, ketersediaan stok, kualitas makanan, hingga waktu pengiriman dapat dilakukan secara real-time. Pendekatan ini diyakini mampu menekan risiko kesalahan, manipulasi, dan pemborosan anggaran,” tuturnya. 

Disampaikannya bahwa koordinasi ekosistem MBG dari hulu ke hilir membutuhkan akses digital yang memadai dan merata. “Dalam 1 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sistem komunikasi harus berjalan optimal agar distribusi makanan bergizi dapat terlaksana secara efisien,” ujarnya. 

“Apabila ada keluhan masyarakat terkait kualitas makanan, sistem pengawasan sudah disiapkan untuk merespons secara cepat,” ungkapnya. Digitalisasi juga akan mencegah manipulasi harga dalam proses pengadaan logistik. Sistem yang terintegrasi secara terbuka memungkinkan transparansi yang lebih tinggi dalam implementasi program.

“Program ini sangat strategis. Meski dimulai agak terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Langkah ini merupakan strategi penting dari Presiden Prabowo untuk memajukan nutrisi anak-anak Indonesia,” tandas Nezar.

Ditegaskan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, pemberian makanan bergizi sejak dini terbukti meningkatkan produktivitas dan kecerdasan anak-anak sebagai calon tenaga kerja unggul.

“MBG akan berdampak pada kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam membangun ekosistem ekonomi, yang nantinya juga akan didominasi oleh ekonomi digital,” tambah Nezar.

Sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045, digitalisasi MBG turut menjamin keadilan akses dan pengawasan publik. Dengan konektivitas yang telah menjangkau 97 persen wilayah berpenghuni, seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama untuk menerima manfaat program ini.

#digitalisasimbg #transformasidigital #atasistunting #bonusdemografi #indonesiaemas2045 #komdigiri #layananpublikberbasisdata #programstrategisnasional #wamenkomdigiri #intervensidigital #makanbergizigratis #mbg #pemanfaatanteknologidigital #digitalisasiprogrammbg #tekanangkastunting #transformasidigital #pengentasankemiskinan #indonesia emas2045 #keadilan akses #pengawasanpublik #pengelolaandatadigital #sistemdigital #cegahmanipulasianggaran #cegahpemborosananggaran #satuanpelayananpemenuhangizi #sppg #ekonomidigital #layananberbasisdata

Penulis : Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer:  Muhammad Firyal Hawari (Tenaga Ahli Video Editor)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar kegiatan Kick Off Meeting Penetration Testing untuk sistem aplikasi/website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat lantai 3 Gedung Diskominfo Kukar di Tenggarong pada hari Kamis, 17 Juli 2025.

Baca Juga : Tingkatkan Kualitas Implementasi PHBS, Pemdes dan PKK Desa Mulawarman Studi Tiru ke Kelurahan Salok Api Darat

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kukar Anggoro, Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Budi Heryudhi, serta para pejabat fungsional dan staf dari Bidang Persandian Diskominfo Kukar.

Kepala Bidang Persandian Anggoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemkab Kukar dalam menjaga keamanan sistem elektronik Pemerintah, khususnya yang langsung bersentuhan dengan layanan publik.

Baca Juga : Dinkes Kukar Akan Laksanakan Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah di Kukar, Cek Penglihatan, Gigi, hingga Status Gizi

"Pengujian keamanan ini merupakan bentuk komitmen kita bersama dalam meningkatkan keandalan dan perlindungan terhadap layanan berbasis elektronik. Kegiatan penetration testing ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan atau kerentanan pada sistem, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat segera dirancang dan diimplementasikan," ujarnya.

Kabid Persandian Diskominfo Kukar Anggoro Prastowo berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kick Off Meeting ini merupakan tahap awal dari proses pengujian keamanan informasi. Selanjutnya akan dilakukan pengujian secara menyeluruh oleh tim teknis. Dalam kegiatan tersebut, tim teknis juga memaparkan rencana dan metode pelaksanaan penetration testing terhadap sistem JDIH.

#persandian #diskominfokukar #kukar_kab #jaringandatainformasihukum #jdihkukar #kukar #keamananinformasi #pemerintahkukar #penetrationtesting #pentest #masyrakatkukar #bidangpersandian #kickoffmeeting #layanandigital

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Kemendagri RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) guna meningkatkan kepercayaan publik. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Polri Tahun 2025 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta pada hari Rabu, 16 Juli 2025.

Baca Juga : Pemdes Bhuana Jaya Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Posyantek Bidang Pertanian Tahun 2025

Hadir dalam acara tersebut Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, serta pimpinan dari bererapa lembaga seperti Komisi Yudisial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Rakorwas ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam pengawasan Polri.

Mendagri RI Tito yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kompolnas, menegaskan bahwa pengawasan internal yang kuat adalah kunci untuk membangun citra positif Polri di mata masyarakat. “Kalau pengawasan internalnya bagus, maka otomatis kepercayaan publik akan tinggi. Karena dianggap satu lembaga bisa mengawasi diri sendiri,” ujarnya.

Baca Juga : Tingkatkan Kualitas Implementasi PHBS, Pemdes dan PKK Desa Mulawarman Studi Tiru ke Kelurahan Salok Api Darat

Dalam paparannya Mendagri RI Tito menyoroti tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang membuat pelaksanaan fungsi kepolisian menjadi lebih kompleks dibandingkan negara-negara daratan seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pengawasan terhadap institusi sebesar Polri menjadi tugas yang tidak mudah.

“Pengawasan tidak lagi hanya dilakukan secara reaktif atas aduan masyarakat, melainkan juga harus bersifat proaktif dan sistematis. Respons cepat terhadap keluhan publik merupakan langkah awal untuk menciptakan image kepolisian yang profesional dan humanis. Sangat penting untuk melakukan respons cepat supaya permasalahan tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Mendagri RI Tito juga mendorong Kompolnas untuk rutin melakukan kunjungan lapangan ke Satuan Kerja (satker) dan Polda guna memastikan kesesuaian antara paparan program dan kondisi di lapangan. “Hal ini penting dalam menilai efektivitas pelayanan publik, pemeliharaan kamtibmas, hingga penegakan hukum oleh kepolisian,” tuturnya.

“Kunjungan ke Satker dan dialog langsung dengan anggota di lapangan akan membantu mengidentifikasi target dan ukuran keberhasilan seperti penurunan angka kejahatan atau kecelakaan lalu lintas. Ini bisa mendorong masing-masing satuan untuk bekerja lebih baik dan menghindari penyalahgunaan wewenang,” pungkasnya.

#kemendagri #wamendagri #pengawasanpolri #kompolnas2025 #mendagrititokarnavian #rakorwaskompolnas #kepercayaaanpublik #reformasipolri #polriprofesional #pengawasanninernal #keamanannasional #pelayananmasyarakat

Penulis: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Pemerintah Desa Mulawarman

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Desa Mulawarman bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Desa Mulawarman melaksanakan studi tiru ke Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pokja IV tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung BPU Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu, 16 Juli 2025.

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2620/Pemdes-Bhuana-Jaya-Gelar-Pelatihan-Peningkatan-Kapasitas-Posyantek-Bidang-Pertanian-Tahun-2025 

Hadir dalam event tersebut Perwakilan Pokja IV Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kecamatan Samboja Barat, Plt. Lurah Salok Api Darat Budiyanto, Tim Penggerak PKK Kecamatan Tenggarong Seberang, Kepala Desa Mulawarman Mulyono, Ketua PKK Desa Mulawarman Eliyah, Perangkat Desa dan Staf, BPD, LPM, Lembaga Desa, Kepala Dusun, Jajaran Puskesmas Pembantu Desa Mulawarman, para Kader Posyandu, PKK Desa Mulawarman, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tamu undangan.

Kepala Desa Mulawarman Mulyono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyambut dengan hangat kunjungan rombongan dari Desa Mulawarman. “Kegiatan ini merupakan langkah penting untuk mendukung peningkatan kapasitas kader PKK khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat. Melalui studi tiru ini, kami berharap para kader PKK Desa Mulawarman dapat belajar langsung dari keberhasilan yang telah dicapai oleh Kelurahan Salok Api Darat dalam penerapan program PHBS,” ujarnya. 

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2619/Plt.-Kadis-UKM-Kukar-Pimpin-Rapat-Persiapan-Peluncuran-Kopdeskel-Merah-Putih-di-Desa-Tanah-Datar-Kecamatan-Muara-Badak 

“Kami berkomitmen untuk membawa semangat dan praktik baik ini ke desa kami, demi menciptakan lingkungan yang sehat dan masyarakat yang sejahtera,” tuturnya. Dijelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan para kader PKK khususnya Pokja IV Desa Mulawarman dalam mengimplementasikan program PHBS di lingkungan masyarakat, dengan mengadopsi praktik baik yang telah diterapkan di Kelurahan Salok Api Darat,” tambahnya.

Plt. Lurah Salok Api Darat Budiyanto dalam sambutannya menyambut positif kegiatan ini dan menyampaikan pentingnya kolaborasi antar wilayah dalam memajukan program pemberdayaan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mulawarman Eliyah menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi pemicu semangat baru bagi seluruh kader untuk terus berinovasi dan bekerja sama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam upaya menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

“Dengan terlaksananya kegiatan studi tiru ini, diharapkan akan tercipta sinergi dan semangat baru dalam membangun masyarakat Desa Mulawarman yang lebih sehat, mandiri, dan berdaya saing, sejalan dengan tujuan besar program PHBS di tingkat desa,” pungkasnya.

Selain sesi dialog dan diskusi, kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan program PHBS yang telah berhasil dijalankan di Kelurahan Salok Api Darat. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi strategis yang menjadi contoh penerapan PHBS, serta sesi tanya jawab interaktif yang melibatkan para kader dari Desa Mulawarman.

#phbs #pustumulawarman #desamulawarman #kecamatantenggarongseberang #pemdesmulawarman #pkkdesamulawarman #posyandu #posbindu #kecamatansambojabarat #kelurahansalokapidarat #pkksambojabarat #pokjaiv #pemkabkukar #diskominfokukar #kukarkab_official

Penulis: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)  

Fotografer: Pemerintah Desa Bhuana Jaya  

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Desa Bhuana Jaya menggelar pelatihan Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung BPU Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang pada hari Rabu, 16 Juli 2025. 

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Staf Bidang PMD Kecamatan Tenggarong Seberang Suka Made Yanto dan dihadiri jajaran Pemerintah Desa Bhuana Jaya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Lembaga Desa, Posyantek Desa Bhuana Jaya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tamu undangan.

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2619/Plt.-Kadis-UKM-Kukar-Pimpin-Rapat-Persiapan-Peluncuran-Kopdeskel-Merah-Putih-di-Desa-Tanah-Datar-Kecamatan-Muara-Badak 

Sekretaris Desa Bhuana Jaya Heriansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Posyantek Desa, khususnya dalam bidang pertanian. “Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang relevan dengan kebutuhan dan potensi desa,” ujarnya.

Staf Bidang PMD Kecamatan Tenggarong Seberang Suka Made Yanto dalam pemaparannya menjelaskan pentingnya memahami peran dan fungsi anggota Posyantek di tingkat desa. “Pengurus Posyantek harus berasal dari unsur masyarakat umum, bukan berasal dari Aparatur Pemerintah Desa, ASN, TNI/Polri, maupun pengurus partai politik. Anggota Posyantek harus berdomisili di desa setempat, memahami adat istiadat masyarakat, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki semangat untuk mengembangkan teknologi tepat guna, serta aktif, kreatif, dan inovatif,” jelasnya.

Baca Juga : https://kukarkab.go.id/berita/2618/DTSEN-Jadi-Fondasi-Penyaluran-Bantuan-Tepat-Sasaran,-Kemendagri-RI-Andalkan-Data-Dukcapil 

Ditegaskannya bahwa peran Posyantek sangat vital dalam mendorong pemanfaatan TTG di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. “Melalui kegiatan ini diharapkan Pemerintah Desa Bhuana Jaya untuk terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan desa, demi mewujudkan desa mandiri, maju, dan berdaya saing,” pungkasnya.

#posyantekbhuanajaya #desabhuanajaya #kecamatantenggarongseberang #ttg 

#pemkabkukar #diskominfokukar #kukarkab_official

Penulis: Hartono Kusbandi (Pranata Humas Ahli Muda)

Fotografer: Andry Pramudya dan Heri Aulia (Tim IKP Diskominfo Kukar)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar Thaufiq Zulfian Noor memimpin Rapat Persiapan Peluncuran Kopdeskel Merah Putih secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Rapat berlangsung di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak pada hari Selasa, 15 Juli 2025. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Tata Pemerintahan Setkab Kukar Yani Wardana serta perwakilan OPD terkait. 

Disampaikan bahwa rapat tersebut untuk membahas agenda dan persiapan peluncuran Kopdeskel Merah Putih secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting. Disampaikan bahwa dalam event tersebut juga akan dilakukan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak. Ditegaskan oleh Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Dijelaskan bahwa peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan sekadar seremoni. “Dalam event tersebut diagendakan Bupati Kukar yang akan didampingi para pejabat terkait, akan melakukan kunjungan dan peresmian gerai layanan keuangan BRILink, unit usaha peternakan ayam petelur, penebaran bibit ikan, hingga peletakan batu pertama pembangunan pasar desa oleh Bupati Kukar,” ujarnya.  

Baca juga: Diskominfo Kukar Ajak Siswa SMPN 6 Tenggarong Melek Media dan Bijak Berinternet

Disampaikan bahwa kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh Camat dan Kepala Desa/Kelurahan, para Pengurus dan Pengawas Koperasi. Dijelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung pada hari Senin, 21 Juli 2025 tersebut  didukung oleh Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kominfo Kukar untuk kelancaran teknis dan logistik acara. 

“Kegiatan ini akan berlangsung di 3 lokasi utama di wilayah Desa Tanah Datar. Lokasi utama di  Balai Pertemuan Kantor Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak. Selain itu juga di Gerai Koperasi dan lokasi usaha, serta area pasar desa yang sedang dibangun,” rincinya. Dalam event tersebut juga diagendakan dialog interaktif antara Bupati dan Kepala Desa/Pengurus Koperasi untuk memastikan pemahaman menyeluruh terhadap visi dan konsep koperasi modern.

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar berharap koordinasi lintas sektor dapat berjalan baik agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan sukses. “Untuk kelancaran lalu lintas, Dishub Kukar akan mengatur lalu lintas di 3 lokasi utama. Dinkes Kukar menyiagakan ambulans untuk antisipasi medis, sementara Diskominfo Kukar memastikan koneksi internet stabil untuk pelaksanaan Zoom Meeting Nasional,” jelasnya. 

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program Pemerintah Pusat yang digagas sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong dan kemandirian, Koperasi Desa/Kelurahan ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar dan untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur dari desa/kelurahan. 

#pltkadiskoperasiukm #kopdeskelmerahputih #presidenri#desatanahdatar #kecamatanmuarabadak #kabagtatapemerintahan #setkabkukar #opdkukar #komitmenpemkabkukar #ekonomikerakyatan #brilink #pasardesatanahdatar #camatmuarabadak #kepaladesakukar #lurahkukar #dishubkukar #dinkeskukar #diskominfokukar #bputanahdatar #geraikoperasi #penguruskoperasi #dialoginteraktif #koperasimodern #koordinasilintassektor #semagatgotongroyong #semangatkemandirian #penggerakekonomidesa #pemberdayaanekonomi #pertumbuhanekonomi #ekonomilokal #indonesiaadilmakmur #koperasipenggerakekonomi

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Puspen Kemendagri RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah RI terus mengakselerasi langkah menuju satu data nasional untuk program-program perlindungan sosial. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dalam mendukung pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Penegasan ini disampaikan Mendagri RI dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa, 7 Juli 2025. Menurutnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri RI menjadi tulang punggung utama dalam proses verifikasi data penduduk yang akan dimanfaatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian teknis terkait.

Baca Juga : Pemerintah Tegas Tertibkan Beras Premium Tak Sesuai Standar

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, serta Ketua DJSN Nunung Nuryantono. Dalam forum tersebut seluruh pihak menekankan pentingnya pembaruan data secara berkelanjutan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, serta jaringan pelayanan Dukcapil di seluruh Indonesia.

Mendagri RI Tito menyampaikan bahwa data Dukcapil tak hanya akurat, tapi juga dilengkapi dengan 3 jenis biometrik meliputi sidik jari, iris mata, dan pengenalan wajah. “Ketiga elemen ini membuat sistem mampu mengenali individu secara unik dan presisi, menjadikannya basis validasi yang tidak bisa dipalsukan. Dukcapil memiliki data kependudukan paling lengkap, mulai dari kelahiran, kematian, hingga perpindahan domisili, dan semuanya terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data ini  jadi fondasi utama memastikan tidak ada data ganda atau penerima fiktif,” ujarnya.

Mendagri RI juga mengungkapkan bahwa sebelum ada DTSEN, banyak data bantuan sosial dikembangkan secara sektoral dan terpisah antar lembaga, seperti oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPJS Kesehatan. “Ini memicu banyaknya tumpang tindih penerima bantuan dan potensi penyalahgunaan. Kini, lewat DTSEN yang dikoordinasikan BPS, Pemerintah menyatukan data tersebut dalam 1 sistem nasional,” tuturnya. 

Baca Juga : Diskominfo Kukar Ajak Siswa SMPN 6 Tenggarong Melek Media dan Bijak Berinternet

“Kemendagri RI berperan penting dalam menyediakan data real-time kependudukan yang kemudian disinkronkan oleh BPS melalui survei lapangan. Data ini menjadi acuan dalam penentuan penerima bantuan sosial termasuk JKN, PKH, hingga subsidi lainnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mempertegas pentingnya validasi terpadu untuk penerima PBI. “Presiden Prabowo ingin satu data. Kalau ada orang miskin yang menerima bantuan kesehatan, maka dia juga harus tercatat sama sebagai penerima subsidi listrik atau bantuan lainnya. BPS menjadi rujukan tunggal agar semua selaras,” jelasnya.

“Dengan sinergi ini, Pemerintah optimistis bahwa program bantuan berbasis data yang akurat akan lebih tepat sasaran dan anggaran negara benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan,” tuturnya. 

#satudatanasional #perlindungansosial #datatepatbantuantepat #integrasidata #kemendagri #dtsen #bantuantepatsasaran #validasidatapenduduk #bps #dukcapil #satudatauntuksemua #jkntepatsasaran

Penulis/Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Penulisan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Untuk mendukung penguatan karakter siswa di era digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sosialisasi bertema Literasi Media dan Bijak Menggunakan Internet dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Tenggarong pada hari Rabu, 16 Juli 2025.

Sosialisasi ini menghadirkan 2 pemateri dari Diskominfo Kukar, yaitu Pranata Humas Ahli Muda Zainul Effendi Joesoef dan Tenga Ahli Peliputan Abdilah Amin. Keduanya memberikan wawasan penting kepada para siswa baru tentang bagaimana menjadi pengguna media dan internet yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab.

Baca juga: Validasi Data PBI JKN Diperkuat, Kemendagri RI Siapkan Dukcapil sebagai Basis Verifikasi

Dalam penyampaian materinya Prahum Ahli Muda Zainul Effendi Joesoef menjelaskan bahwa literasi media bukan sekadar tahu cara menggunakan media, tapi juga memahami isinya secara kritis. Dijelaskan bahwa literasi mencakup kemampuan mengakses berbagai bentuk media, menganalisis pesan yang tersirat dibalik media, serta menyiarkan atau menyebarluaskan pesan secara bijak di berbagai platform digital.

Diingatkan agar para siswa waspada terhadap hoaks, yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu misinformasi karena ketidaktahuan, dan disinformasi dengan motif sengaja menyesatkan dengan tujuan tertentu. 

Baca juga: Pemateri Sosialisasi SPBE Kukar Nanang Ruswianto: “Manajemen risiko, Layanan, dan Aset adalah Acuan Implementasi SPBE”

Tenaga Ahli Peliputan Abdilah Amin mengupas tentang cara bijak menggunakan internet, mulai dari pengenalan apa itu internet, risiko dan bahayanya, hingga tips aman saat berselancar di Internet. “Internet ibarat pisau bermata 2, di satu sisi bisa memberi manfaat besar untuk belajar dan hiburan, tapi di sisi lain bisa membawa dampak buruk jika tidak bijak menggunakannya. “Penting bagi kita untuk tahu apa itu internet, mengenali risikonya, menjaga keamanan saat online, serta selalu beretika dalam berinteraksi digital,” jelasnya.

Abdilah Amin menjelaskan pentingnya para peserta untuk dapat mengambil tindakan yang dapat dilakukan jika menghadapi hal negatif di internet. “Jika terjadi hal buruk, jangan panik. Segera laporkan dan minta bantuan pihak yang tepat dengan bukti dan tetap dalam pendampingan orangtua,” pesannya. 

Kegiatan berjalan lancar dengan gaya penyampaian interaktif dan santai dengan melibatkan siswa secara langsung. Kegiatan ini mendapat respon yang positif dari para peserta. Ketua MPLS SMPN 6 Tenggarong Jaini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Diskominfo Kukar yang telah hadir hadir dan mengisi materi pelatihan. Diharapkan setelah sosialisasi ini, para siswa dapat lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab saat menggunakan media dan internet. 

#literasidigital #bijakberinternet #diskominfokukar #mplssmpn6tenggarong #antihoaks #smp6tenggarong

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : NFA RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA) terus membenahi tata niaga perberasan nasional dengan menekankan pentingnya kualitas dan mutu beras, terutama untuk kategori premium. Upaya ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen agar mendapatkan produk sesuai label dan harga yang ditetapkan. Hal itu disampaikan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi di Kementrian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada hari Selasa, 15 Juli 2025.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa langkah tegas perlu diambil untuk menertibkan produsen yang tidak memenuhi standar mutu beras. Pemerintah telah memberikan waktu 2 minggu kepada para pelaku usaha untuk melakukan evaluasi dan perbaikan atas temuan beras yang tidak sesuai.

“Kalau beras kemasan 5 kilogram, isinya tidak boleh hanya 4,8 kilogram. Ini harus ditertibkan. Menteri Pertanian sudah mengundang NFA, Satgas Pangan Polri, dan Kejaksaan karena ditemukan lebih dari 200 merek beras premium yang tidak sesuai standar pada 2 minggu yang lalu,” ujarnya. 

Menurut Kepala NFA Arief langkah penindakan ini dilakukan untuk melindungi konsumen agar tidak ada lagi yang mendapat beras tidak sesuai dengan labelnya. Ditegaskan bahwa setiap perusahaan harus menjalankan kontrol mutu (quality control) secara ketat, terutama setelah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan sistem.

Pemerintah RI telah menetapkan standar mutu dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras. Penetapan standar mutu dan HET dilakukan dengan tujuan agar para pelaku usaha dapat mengimplementasikan ketetapan tersebut. Saat ini sudah ditetapkan indikator pembeda antara beras medium dan premium melalui jumlah butir patah atau broken. “Standarnya sudah tertuang dalam Perbadan Nomor 2 Tahun 2023. Untuk beras premium, broken maksimal 15 persen dengan HET Rp 14.900 per kilogram di Zona 1,” jelasnya.

Dijelaskan bahwa perbedaan antara beras kepala dan beras pecah menjadi penting dalam proses pencampuran beras. Beras premium diizinkan memiliki broken maksimal 15 persen, dan pencampuran harus disesuaikan dengan standar tersebut agar tidak menyalahi ketentuan.

Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa beras kepala adalah butir yang berukuran lebih besar dari 0,8 hingga 1 kali ukuran butir utuh. sedangkan beras patah berukuran 0,2 sampai kurang dari 0,8 kali butir utuh. Standar lain untuk beras premium meliputi kadar air maksimal 14 persen dan derajat sosoh minimal 95 persen.

“Beras dengan label premium, kandungan beras broken maksimal 15 persen dengan kadar air tidak boleh lebih dari 14 persen. Jika terlalu basah, beras bisa cepat basi. Ini penting demi perlindungan konsumen,” jelasnya. 

Terkait isu beras oplosan, Kepala NFA Arief menegaskan bahwa pencampuran beras SPHP dengan beras lain dan dijual mendekati harga beras premium, merupakan pelanggaran. Disampaikan bahwa beras SPHP mendapatkan subsidi dari negara sehingga tidak boleh disalahgunakan.

Data Panel Harga Pangan NFA per 15 Juli 2025 menunjukkan bahwa harga beras premium di berbagai zona telah melebihi HET. Pada Zona 1, harga rata-rata mencapai Rp 15.390 per kg (3,29% di atas HET), Zona 2 Rp 16.465 per kg (6,92% di atas HET), dan Zona 3 Rp 18.177 per kg (15,04% di atas HET).

#mentripertanian #beraspremium #nfa #badanpangan #ketahananpangan #mutuberas #panganaman #badanpangannasional #hargaecerantertinggi #perlindungankonsumen #berasnasional #satgaspangan #beraskemasan #berasoplosan

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Muhammad Firyal Hawari (Tenaga Ahli Video Editor)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemateri Sosialisasi SPBE Kukar Nanang Ruswianto dari Digitama Consulting menyampaikan bahwa manajemen resiko, manajemen layanan, dan manajemen aset merupakan 3 area utama yang menjadi fokus dan menjadi pedoman dalam evaluasi dan optimalisasi implementasi SPBE di tingkat daerah. 

Hal ini disampaikan dalam Sosialisasi SPBE Kukar Tahun 2025 yang dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dafip Haryanto di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar pada hari Selasa, 15 Juli 2025.

Narasumber dari Digitama Consulting Nanang Ruswianto menyampaikan materi tentang manajemen risiko, manajemen layanan, dan manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Disampaikan bahwa pengelolaan SPBE secara nasional mencakup 8 area utama, dengan manajemen risiko sebagai satu-satunya area yang telah memiliki pedoman nasional, yakni Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020.

“Tiga area utama yang menjadi fokus dalam sosialisasi ini adalah manajemen risiko, manajemen layanan, dan manajemen aset. Ketiganya memerlukan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam evaluasi dan optimalisasi implementasi SPBE di tingkat daerah” ujarnya. Menurutnya meskipun belum seluruhnya memiliki pedoman khusus dari kementerian, manajemen layanan dan manajemen aset dapat mengacu pada standar nasional maupun internasional, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ISO 19770, yang diatur dalam Peraturan Presiden terkait SPBE.

“Untuk mendukung implementasi yang terarah dan mudah diakses, seluruh output dari 3 area tersebut harus dapat divisualisasikan dalam bentuk dashboard. Pendekatan ini bertujuan menggantikan format spreadsheet kompleks yang sulit digunakan sebagai alat pemantauan maupun pengambilan keputusan,” jelasnya. Dikemukakannya bahwa visualisasi melalui dashboard akan mempermudah akses, interpretasi, dan pemanfaatan data oleh OPD maupun pemangku kepentingan lainnya.  

Dijelaskannya, “Output dari masing-masing area pengelolaan adalah manajemen risiko yang berarti pedoman dan daftar risiko yang telah diidentifikasi melalui proses Data Entry Survey (DES). Manajemen layanan merupakan pedoman serta katalog layanan yang mencakup layanan elektronik dan non-elektronik dengan standar pelayanan tertentu. Sedangkan manajemen aset merupakan pedoman dan daftar aset TIK yang digunakan dalam mendukung layanan digital pemerintahan.”

Sosialisasi SPBE ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Diskominfo Kukar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

#spbe #digitalisasipemerintahan #diskominfokukar #manajemenrisiko #manajemenlayanan #manajemenaset #transformasidigital #pemkabkukar #tikspbe #sosialisasispbe