Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberlakukan work from home (WFH) dan work from office (WFO) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mulai besok, hari Rabu 27 januari 2021 dan berlaku hingga 9 Februari 2021.

Keputusan ini tertuang dalam Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-104/BKPSDM/065.11/01/2021 Tentang Evaluasi Dan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Non Aparatur Sipil Negara (NON ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan serta Instruksi Menteri Dalam Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : P-334/DINKES/065.11/01/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Isi Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dengan pemberlakukan sistem kerja 75% Bekerja Dari Rumah (Work From Home) dan 25% Bekerja Dari Kantor (Work From Office). Pengaturan staf yang menjalani WFH dan WFO dilakukan oleh Atasan Langsung masing-masing Perangkat Daerah dan dalam keadaan tertentu atasan langsung dapat menghadirkan staf untuk kepentingan tugas;
2. ASN dan Non ASN berusia diatas 55 tahun tidak diwajibkan bekerja dikantor (WFO) kecuali dalam keadaan sehat dan sangat diperlukan;

3. Selama bekerja dari rumah (Work From Home) maka laporan kehadiran dan hasil pekerjaan disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan selanjutnya akan direkapitulasi oleh petugas dari Bagian Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah;

4. Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat agar dapat mengatur jumlah ASN dan Non ASN yang melaksanakan tugas dikantor sesuai kebutuhan dan prioritas dengan tetap menerapkan dan memperketat protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak);

5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang dalam kondisi sehat tetap bekerja dikantor dengan jam kerja sesuai dengan ketentuan serta wajib menjadi Role Model Penerapan Protokol Kesehatan baik di lingkungan keluarga, kantor dan masyarakat;

6. Untuk keperluan administrasi, koordinasi dan pengiriman berkas diupayakan berupa soft copy dengan memanfaatkan teknologi informasi sedangkan berkas berupa hard copy harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada petugas yang bersangkutan;

7. Selama bekerja dari rumah (WFH), ASN dan Non ASN DILARANG BEPERGIAN KELUAR RUMAH MAUPUN MENGGUNAKAN FASILITAS KEDINASAN kecuali dalam keadaan mendesak seperti memenuhi kebutuhan yang terkait pangan, kesehatan ataupun keadaan mendesak lainnya;

8. Pelaksanaan kegiatan berupa rapat, pertemuan dan pelaksanaan tugas kerja di Kantor harus berpedoman pada Protokol Kesehatan yang ketat dan melakukan pengaturan ulang tata letak ruang kerja serta ruang pertemuan sehingga terdapat jarak yang cukup antar pegawai dan peserta rapat/pertemuan;

9. ASN dan Non ASN tidak diperkenankan makan dan minum secara bersamaan, atau acara lainnya yang mengharuskan membuka masker ataupun menimbulkan kerumunan di kantor;

10.Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tersebut diatas akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11.Pelaksanaan sistem kerja WFH dan WFO tidak boleh mengurangi kewajiban dalam pencapaian sasaran dan target kinerja masing-masing Perangkat Daerah;

12.Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (Work From Home) berlaku mulai tanggal 27 Januari 2021 hingga tanggal 9 Pebruari 2021 dan akan dilakukan evaluasi serta penyesuaian lebih lanjut.