Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bagi usaha-usaha pariwisata yang ada di Kecamatan Kota Bangun dan sekitarnya, bertempat diruang terbuka kedai kopi sebelah kantor camat Kota Bangun. Dalam sosialisasi tersebut, dihadiri seluruh pelaku usaha pariwisata kecamatan Kota Bangun dan sekitarnya. Hadir sebagai narasumber dalam pelaksanaan tersebut Plt Kepala Dinas Pariwisata Pemkab Kukar Tauhid Aprilianur,dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Kukar diwakili Kabid Pelayanan Harjani. Selasa(1/12/2020).
Saat membuka kegiatan Sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Kecamatan Kota Bangun Tauhid Aprilianur, menyampaikan beberapa hal mengenai TDUP ini merupakan sebagai tindak lanjut atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan khususnya pasal 15 ayat 1 dan 2 dalam,ayat itu menyebutkan bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaptarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau pemerintah daerah.
Pemkab Kutai Kartanegara sendiri telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Dan pada tahun 2018, terbit lagi peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwsata. Bahwa sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata agar memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha. Kemudian dengan adanya TDUP ini akan mampu menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal – hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata, serta meningkatkan daya saing usaha pariwisata khususnya di Kukar. tuturnya.
Sementara itu Harjani dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatakan, Kami didukung aplikasi OSS yang berlaku nasional guna memudahkan proses perizinan, bahwa sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata agar memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku usaha, Kemudian dengan adanya TDUP ini akan mampu menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal – hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata, serta meningkatkan daya saing usaha pariwisata khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. katanya.
(tim-pkp)