Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rakor dan Evaluasi Kegiatan PPID Pelaksana Sekretariat Daerah. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat lantai 2 Sekretariat Daerah Gedung Kantor Bupati Kukar di jalan Wolter Monginsidi No. 1 Timbau, Tenggarong pada pagi tadi, Jumat (03/12/21).
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Diskominfo Kukar Solihin, Kabag Prokompim Ismed, Kabid PLIP Diskominfo Aji Mohd Decki Ismail, Kasubag Komunikasi Pimpinan Bagian Prokompim Dewi Ariani, 3 Kasubag dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana di Sekretariat Daerah, 1 orang Kasubag pada Bagian Umum, dan Kasi Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Zainul Effendi Joesoef, dan para staf Sub Bagian Kompim pada Bagian Prokompim Sekretariaat Daerah.
Dalam kegiatan tersebut dibahas tentang kondisi eksisting pelaksanaan PPID, permasalahan, alternatif solusi, rencana aksi kegiatan di tahun 2022, dan komitmen bersama antara pihak PPID Kabupaten (Diskominfo) dan PPID Pelaksana Sekretariat Daerah untuk pelaksanaan dan bimbingan teknis kegiatan PPID.
Tim Diskominfo menyampaikan pentingnya kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penataan arsip, pengategorian informasi, dan penentuan masa retensi arsip, serta mengidentifikasi informasi yang dikecualikan pada OPD / Badan Publik. Dengan demikian akan dapat diproduksi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan efektif dan efisien sebagai pelaksanaan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam kegiatan tersebut Tim Diskominfo menyampaikan pentingnya koordinasi diantara PPID Pelaksana di OPD dan PPID Kabupaten. Ditekankan pentingnya komunikasi dalam penyelesaian permohonan informasi, keberatan, dan sengketa informasi, dan tahap persidangan. Disampaikan juga pentingnya memperhatikan detail penanganan berkaitan dengan waktu dan jawaban, serta administrasi dari tahapan permohonan, keberatan, dan sengketa serta dalam persidangan sengketa informasi publik.
Tim Diskominfo menyampaikan pentingnya para ASN dan Badan Publik untuk memahami spirit UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai buah dari gerakan reformasi yang menghendaki demokratisasi di bidang informasi dan pentingnya mengakomodasi partisipasi dan kontrol publik dalam pelaksanaan kegiatan Badan Publik.
