Penulis/Photografer : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini dibuktikan melalui Penandatanganan Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah untuk Melaksanaan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MSCP) Tahun 2025 dan sosialisasi Audit Charter Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 6 Agustus 2025, di Ruang Rapat Daksa Arta BPKAD, lantai 3 Gedung D Kompleks Kantor Bupati Kukar di Tenggarong.
Baca Juga : Perkuat Pengawasan Keamanan Pangan Segar, NFA Siapkan Pengawas Pangan dari Seluruh Indonesia
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sekretaris Daerah Sunggono, Asisten III Setda Kukar Dafip Haryanto, Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam event tersebut Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa MSCP adalah sistem yang berfungsi sebagai peringatan dini (early warning system) yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui platform Jaga.ID.
Baca Juga : Siswa SMK Negeri 1 Marangkayu Ikuti Program PKL di Pertamina Hulu Kalimantan Timur
"Melalui kegiatan ini kami berkomitmen untuk melakukan mitigasi risiko korupsi, dan hari ini sejumlah kepala OPD telah menandatangani komitmen itu. Harapan kita, Kukar bisa masuk ke zona hijau sebagai tanda bahwa kita serius dan transparan dalam pengelolaan pemerintahan,” ucapnya.
Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah menambahkan bahwa tahun ini semua Perangkat Daerah di Kukar telah menyusun rencana aksi dan menyatakan kesanggupan untuk menyiapkan dokumen pendukung (eviden) yang diperlukan. “Semua sudah kita petakan. Kepala OPD juga siap menerima sanksi jika tidak memenuhi target. Ini menunjukkan keseriusan kita bersama,” katanya.
Baca Juga : Diskominfo Kukar Laksanakan Uji Konsekuensi Dinas Perkebunan dan Perseroda Tunggang Parangan
"Kita optimis bisa naik ke zona hijau dan bahkan menjadi salah satu yang terbaik di Kalimantan Timur. Semoga ini jadi langkah besar menuju pemerintahan yang bersih dan terpercaya,” harapnya.
Dengan kerja sama yang solid antara Pemerintah Daerah dan KPK, serta dukungan dari seluruh Perangkat Daerah, Pemkab Kukar optimis bisa meraih nilai terbaik.
Sistem Jaga. ID bertujuan untuk menilai efektivitas pencegahan korupsi di suatu daerah dengan sistem data.
Dalam platform Jaga.ID, penilaian dibagi menggunakan skema tiga indikator warna yaitu merah (rendah) dengan skor antara 0 - 72,99, kuning (waspada) dengan skor antara 73 - 77,99, dan hijau (terjaga) dengan skor antara 78 - 100.
#kukarkab #diskominfokukar #kukaridamanterbaik #pemkabkukar #mscp2025 #auditcharter2025 #kepalaopdkukar #komitmenantikorupsi #pencegahankorupsi #jagaid #pemerintahanbersih #tatakelolapemerintahan #kukarbebaskorupsi
