Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Kemendagri RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diminta memahami geopolitik nasional serta menerapkan kebijakan yang berpijak pada hukum dan hak asasi manusia (HAM), guna menyelaraskan langkah dengan visi-misi Presiden. Penekanan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) RI Lodewijk Freidrich Paulus dan Wamenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Otto Hasibuan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II yang berlangsung pada hari Selasa, 24 Juni 2025 di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Menurut Wamenko Polkam Lodewijk, pemahaman terhadap arah kebijakan Pemerintah Pusat akan memperkuat sinergi dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional. “Ini harus in line. Dengan demikian capaian bisa bersinergi,” ujarnya. Disampaikan bahwa pembentukan 9 desk dan 1 satuan tugas oleh Kemenko Polkam RI bertujuan untuk mendukung stabilitas nasional. Desk yang dibentuk adalah Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba.

Selain itu, adalah Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring, dan Desk Koordinasi Keamanan Siber dan Perlindungan Data. Adapun satuan tugas yang dibentuk adalah Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme.

Diharapkan para Kepala Daerah dapat mendorong peningkatan investasi daerah guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). “ Kita berharap investasi di daerah bisa ditingkatkan secara optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Wamenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan berbasis HAM dalam setiap kebijakan daerah. “Mulai dari pembuatan keputusan hingga penyusunan peraturan, dan dalam mengambil keputusan, semua Kepala Daerah harus berperspektif HAM,” tegasnya. Ditambahkan bahwa PresidenRI Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap isu HAM yang tercermin dari pembentukan Kementerian HAM secara terpisah dalam Kabinet Merah Putih. Hal ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap HAM di Indonesia. 

#sinergipusatdaerah #kebijakanberbasisham #geopolitiknasional #kepaladaerahberkualitas #pembangunanberdimensiham #retretkepaladaerah2025

#prinsiphamdalamkebijakan