Penulis: Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Kemkomdigi RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan media yang menjunjung tinggi pluralisme, kesetaraan gender, serta keselamatan jurnalis perempuan dalam forum internasional di Paris, Prancis.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya, saat mewakili Indonesia dalam Sidang Biro ke-69 Intergovernmental Council of the International Programme for the Development of Communication (IPDC) yang diselenggarakan UNESCO pada Kamis, 19 Juni 2025 lalu.

Baca Juga : Disbun Provinsi Kaltim Dorong Petani Kakao Naik Kelas Lewat Sekolah Lapang

Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi menyoroti kepedulian Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid terhadap isu-isu gender, khususnya menyangkut perlindungan jurnalis perempuan. “Menkomdigi RI Meutya Hafid adalah mantan jurnalis perempuan yang sangat peduli pada isu-isu gender terutama keselamatan dan perlindungan jurnalis perempuan,” ujarnya.

Lebih lanjut Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi menjelaskan bahwa Indonesia turut memperkuat komitmen tersebut melalui posisi strategis sebagai Wakil Ketua IPDC Regional IV Asia-Pasifik periode 2023–2027. Posisi ini memungkinkan Indonesia berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan komunikasi dan informasi di kawasan, dalam kerangka UNESCO.

Sebagai Wakil Ketua, Indonesia berkontribusi dalam mengevaluasi dan meninjau puluhan proposal proyek sektor informasi dan media yang diajukan untuk pendanaan dari IPDC UNESCO. “Indonesia telah menjalankan tugasnya dengan mengevaluasi 89 proposal proyek yang sudah dilaporkan ke Sekretariat IPDC pada 18 Mei 2025, ditambah 1 proposal susulan dari Mauritius,” jelasnya.

Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi menekankan bahwa fokus utama evaluasi Indonesia adalah memastikan proyek-proyek yang terpilih selaras dengan prinsip kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis, termasuk mereka yang berasal dari komunitas adat dan kelompok rentan lainnya. “Indonesia perlu menyampaikan pandangan kritis atas proposal pembangunan media yang akan memperoleh pendanaan IPDC tahun 2025,” ujarnya.

Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi berpendapat kehadiran aktif Indonesia dalam IPDC UNESCO merupakan wujud nyata dari kepemimpinan global di sektor komunikasi. “Ini mencerminkan komitmen kuat untuk memperjuangkan media yang inklusif, menjamin keselamatan jurnalis perempuan, dan memastikan suara negara berkembang turut menentukan arah kebijakan global,” pungkasnya.

#kemkomdigiri #komdigiri #ipdcunesco #dirjenkmpkemkomdigi #menkomdigi #mediapluralisme #kesetaraangender #keselamatanjurnalisperempuan #perlindunganjurnasilperempuan #kepemimpinanglobal #mediainklusif