Plt. Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Wiyono menyambut kunjungan kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin . Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji yang didampingi anggotanya Baharuddin Demu dan Ali Hamdi.
Kunjungan kerja ke daerah pemilihan Dapil IV Kukar tersebut terkait pembahasan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada hari Rabu, 6 Desember 2023.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa Pimpinan OPD yakni Dinas pertanian dan Peternakan, Dinas PU, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan BPKAD Kukar.
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1522/Sekda-Kukar-Sunggono-Sematkan-Pin-Pada-Pengurus-APSAI-Kukar
Dalam pertemuan tersebut Plt. Asisten II Wiyono menyampaikan bahwa nilai bankeu yang berasal dari provinsi Kaltim relatif lebih kecil jika dibandingkan Kabupaten / Kota lainnya. “Kendalanya kemungkinan dari menu yang disiapkan belum ada. Selain itu dalam Pergub juga membatasi nilai bantuan, sehingga tidak banyak," tuturnya.
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1521/Berdayakan-SDM,-Pemdes-Bukit-Pariaman-Tenggarong-Seberang-Gelar-Pelatihan-KIM
"Kalau berbicara mengenai kebutuhan, kita banyak kekurangan. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi masih banyak mengingat luasnya wilayah yang ada di Kukar. Penetapan Kukar sebagai salah satu daerah lumbung pangan masih berhadapan dengan persoalan irigasi, akses, konektivitas, dan peningkatan ekonomi lainnya,” jabarnya.
Plt. Asisten II Wiyono menjelaskan bahwa meningkatkan produktivitas petani menjadi salah satu konsen dari Kabupaten Kukar. “Hal ini merupakan target dari RPJMD, yaitu memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menyampaikan bahwa Bantuan Keuangan untuk Kukar tahun 2023 terbilang paling kecil diantara kabupaten/ kota lainnya di Kaltim, yakni hanya sebesar Rp 38 Miliar. "Kondisi ini perlu diperhatikan oleh 11 Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar. Nilai yang harusnya didapat untuk Kukar bisa di atas Rp 100 Miliar dari pokok-pokok pikiran mereka. Namun faktanya Bankeu yang diterima Kabupaten Kutai Kartanegara hanya Rp 38 Miliar di tahun 2023 dan Rp 56 Miliar pada tahun 2024 nanti.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji berpesan kepada rekan-rekan Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar agar kedepannya lebih banyak pokok-pokok pikiran yang digelontorkan ke Kabupaten Kukar.
“Saya sudah sampaikan agar Bappeda Kukar untuk tahun anggaran 2025 mendatang agar lebih intens berkomunikasi dengan para wakil rakyat di Karang Paci khususnya dari Dapil Kukar. Dengan demikian kami lebih mudah untuk memasukkan pokok-pokok pikiran sesuai dengan aspirasi masyarakat dari hasil Reses masuk ke Kukar," pungkasnya.
Penulis : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
