Penulis/Fotografer: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliput)
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memantau progres pembangunan yang telah dijalankan selama 6 bulan pertama. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 1 Bappeda Kukar, pada hari Senin, 22 Juli 2025.
Rapat dihadiri Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekretaris Daerah Sunggono, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Agenda ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi dan mempercepat target pembangunan daerah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa rapat ini merupakan kegiatan wajib sebagai bentuk kontrol atas pelaksanaan rencana dan realisasi pembangunan. "Rapat Koordinasi Pengendalian Semester Pertama ini dilakukan untuk mengevaluasi capaian dari perencanaan dan realisasi pembangunan, baik pendapatan maupun belanja. Saat ini, keduanya masih di kisaran 30 persen, sehingga perlu percepatan,” jelasnya.
Meski Kukar tengah mengalami defisit, Bupati Aulia menegaskan bahwa belanja untuk kebutuhan masyarakat dan pemenuhan janji politik tetap aman. “Untuk kebutuhan masyarakat, belanja untuk memenuhi janji-janji politik yang sudah dilaksanakan, tidak terganggu. Jadi kita akan melakukan efisiensi di wilayah-wilayah belanja yang memang belum terlaksana," ujarnya..
Untuk memperkuat kekuatan fiskal daerah, Kukar fokus mencari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita telah sampaikan untuk melakukan identifikasi potensi pendapatan di masing-masing OPD. Itu nanti yang coba kita ramu,” jelasnya. “Sebagaimana yang saya sampaikan, 2 saja rumusnya kalau meningkatkan pendapatan, orang harus datang ke KUKAR, barang di KUKAR harus keluar,” ungkapnya.
Pemkab akan menggenjot pendapatan dari retribusi daerah, dana bagi hasil, dan sumber sah lainnya agar ketergantungan pada dana pusat dapat dikurangi secara bertahap, “Kita dorong OPD untuk identifikasi potensi pendapatan. Kita ingin kembali ke target awal, PAD Kukar di atas Rp1 triliun,” tegasnya.
#evaluasipembangunankukar #rapatkoordinasikukar #kukarfiskalkuat #padkukarbangkit #bappeda2025 #ekonomikukar
