Penulis: Sephia Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sejak 10 Februari 2025 sebagai bentuk hadiah ulang tahun bagi masyarakat. Program dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia tersebut menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk deteksi dini berbagai penyakit yang dapat dicegah.  

Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas dr. Maria Endang Sumiwi menjelaskan bahwa Program CKG merupakan langkah preventif terhadap berbagai penyakit umum di Indonesia. Pemeriksaan ini mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia, dengan berfokus pada 3 skema pelaksanaan CKG ulang tahun, CKG sekolah, dan CKG khusus ibu hamil dan balita. 

 Disampaikannya bahwa Program CKG ulang tahun sudah dimulai sejak 10 Februari 2025 dan bisa dilakukan hingga akhir April 2025 yang mencakup pemeriksaan bagi anak usia 0-6 tahun serta masyarakat 18 tahun ke atas di Puskesmas dan klinik mitra. Masyarakat dapat mengakses layanan ini dalam rentang 30 hari setelah ulang tahun mereka. 

Dirjen KPK Kementerian Kesehatan RI mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini bukan hanya saat merasa sakit, tetapi sebagai langkah pencegahan. "Jangan menunggu hingga mengalami gangguan kesehatan. Program ini tidak hanya ditujukan bagi mereka yang sakit, tetapi bagi semua orang agar dapat memantau kesehatannya lebih awal dan mencegah penyakit sejak dini," jelasnya.

Baca juga: Pererat Silaturahim, Pemerintah Kecamatan Marangkayu Gelar Buka Bersama

Dirincikannya jenis pemeriksaan yang tersedia meliputi skrining hormon, penyakit jantung bawaan, gizi, pendengaran, penglihatan, tekanan darah, serta risiko stroke, kanker, dan kesehatan mental bagi orang dewasa dan lansia.  

Untuk mempermudah akses, masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, yang memungkinkan pendaftaran tanpa antre di Puskesmas. Alternatif lainnya adalah pendaftaran melalui WhatsApp (081110500567) dengan fitur chatbot yang akan memandu pengguna.  

Program CKG berlaku secara nasional mencakup wilayah perkotaan maupun daerah terpencil sebagai upaya untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan yang sama. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui hotline Halo Kemenkes (1500-567), SMS (081281562620), atau email kontak@kemkes.go.id.

#cekkesehatangratis

#programcekkesehatangratis

#ckgulanhtahun

#ckgsekolah 

#ckgkhususibuhamildanbalita

#kadopemerintahuntukmasyarakat

#satusehat

#kemenkesri

Penulis : Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)  

Fotografer : Istimewa

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kecamatan Marangkayu menggelar acara buka puasa bersama. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Acara yang berlangsung di halaman Kantor Camat Marangkayu pada hari Kamis, 13 Maret 2025. 

Hadir dalam acara tersebut Kapolsek Marangkayu AKP Risal, Camat Marangkayu Ambo Dalle, Kasi Kesra Lili, Kepala UPT Pendidikan Marangkayu Sugianto, serta seluruh staf Kantor Kecamatan dan masyarakat Marangkayu. 

Camat Marangkayu Ambo Dalle dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara buka puasa bersama tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi semua pihak. "Acara buka bersama ini menjadi momen yang sangat berarti bagi kita semua. Dengan berbuka puasa bersama, kita dapat berkumpul, saling berbagi kebahagiaan, dan meningkatkan keakraban di antara kita," ujarnya.

Camat Marangkayu Ambo Dalle berharap  melalui acara berbuka bersama, tali silaturahim antar aparat pemerintahan dan masyarakat dapat semakin erat. "Saya berharap, acara buka bersama ini dapat mempererat tali silaturahim dan memperkuat rasa kekeluargaan yang telah terjalin di antara kita, serta membawa berkah bagi seluruh peserta yang hadir. Semoga acara ini menjadi sarana untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan yang suci ini," tuturnya.

Acara diakhiri dengan doa bersama untuk kelancaran ibadah puasa serta harapan agar seluruh kegiatan di bulan Ramadan dapat berjalan dengan baik. Camat Marangkayu Ambo Dalle juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, serta selamat menikmati hidangan yang telah disajikan.

#silaturahimmarangkayu

#bukapuasabersama #ramadanbersama

#kecamatanmarangkayu #kebersamaandiramadhan

#uptpendidikanmarangkayu #marangkayuberkah

#silahturahimramadan #kecamatanmarangkayu

Penulis : Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotogrfer : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliput)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) merilis Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025. Hal tersebut disampaikan pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah pada hari Selasa, 18 Maret 2025. 

Perbup ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur pemberian THR dan gaji ketiga belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, serta Penerima Tunjangan tahun 2025.

Dijelaskan dalam Perbup tersebut, THR dan gaji ketiga belas diberikan kepada PNS, calon PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Bupati dan Wakil Bupati, serta pimpinan dan anggota DPRD. Namun, adanya pengecualian bagi PNS dan calon PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh instansi penugasan.

Komponen THR dan gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam satu bulan. Diterangkan lebih lanjut bahwa Guru yang tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan tunjangan profesi guru yang diterima selama 1 bulan.

Bagi Bupati dan Wakil Bupati, tunjangan yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan THR dan gaji ketiga belas sesuai dengan akumulasi uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.

THR dan gaji ketiga belas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan dengan ketentuan tertentu berdasarkan masa kerja. PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun menerima THR dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai dengan jumlah bulan bekerja, mengacu pada besaran penghasilan satu bulan yang diterima. 

PPPK yang memiliki masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025 tidak mendapatkan THR, dan bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum 1 Juni 2025, gaji ketiga belas tidak diberikan. 

Selain itu, pemberian THR dan gaji ketiga belas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga telah diatur dengan ketentuan tertentu. CPNS menerima 80 persen dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, serta tunjangan tambahan penghasilan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan ketentuan bagi penerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas yang berhak menerima lebih dari satu kali pembayaran. Jika terdapat penerima yang memenuhi syarat untuk menerima lebih dari satu THR dan gaji ketiga belas, maka hanya satu pembayaran dengan nilai terbesar yang diberikan. 

Apabila terjadi kelebihan pembayaran akibat penerimaan lebih dari satu THR dan gaji ketiga belas, maka kelebihan tersebut dianggap sebagai utang dan wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme pencairan THR dan gaji ketiga belas dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri, sedangkan gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2025. 

Jika pembayaran belum dapat dilakukan sesuai jadwal, maka pencairan akan dilakukan setelah tanggal yang ditentukan. Besaran pembayaran didasarkan pada penghasilan yang diterima pada bulan Februari untuk THR dan bulan Mei untuk gaji ketiga belas.

Dalam peraturan ini juga diatur bahwa THR dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain, namun tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku dan pajak tersebut ditanggung oleh Pemda. Jika terdapat penerima yang berhak atas lebih dari satu THR dan gaji ketiga belas, maka hanya pembayaran dengan nilai terbesar yang diberikan. Kelebihan pembayaran yang terjadi wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Sebagai bentuk pengendalian internal, Kepala SKPD bertanggung jawab dalam memastikan pembayaran THR dan gaji ketiga belas dilaksanakan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur hal serupa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

#thr2025  #gajike13tahun2025

#pemkabkukar  #kebijakankeuangan 

#aparaturnegara #asn

#pppk #cpns

#transparansianggaran #peraturanbupati  #kutaikartanegara

Penulis: Sephia Caesaia Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menyelenggarakan Sidang Isbat untuk menetapkan awal Syawal 1446 H pada 29 Maret 2025 yang bertepatan dengan 29 Ramadan 1446 H. Sidang akan berlangsung tertutup di Kantor Pusat Kemenag RI di Jakarta. Sidang Isbat Utama dijadwalkan berlangsung pukul 18.45 WIB secara tertutup, diikuti dengan konferensi pers oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar untuk mengumumkan hasil sidang.

Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad menjelaskan bahwa Sidang Isbat merupakan prosedur rutin yang dilakukan setiap tahun pada 29 Sya'ban untuk menetapkan awal Ramadan, 29 Ramadan untuk awal Syawal, dan 29 Zulkaidah untuk awal Zulhijjah. "Kami akan menggelar sidang isbat awal Syawal pada 29 Maret 2025," ujarnya dalam rapat persiapan di kantor Kemenag pada Selasa, 18 Maret 2025.

Baca juga: Laksanakan Putusan MK, Mendagri RI Dorong Pemda Perkuat Koordinasi dan Intensifkan Persiapan PSU

Dijelaskannya bahwa Rukyatul Hilal akan dilaksanakan pada 33 titik di seluruh Indonesia, dengan satu lokasi di setiap provinsi kecuali Provinsi Bali. "Di Bali bertepatan dengan perayaan Nyepi, sehingga kami menghormati tradisi setempat dengan tidak menggelar rukyat di sana," jelasnya.

Sidang isbat akan diawali dengan Seminar Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB. Seminar tersebut akan menghadirkan perwakilan Duta Besar negara sahabat, ahli falak, organisasi masyarakat Islam, serta instansi terkait seperti LAPAN, BMKG, BRIN, dan Planetarium Bosscha.  

#idulfitri1446h #kemenagri

#sidangisbatawalsyawal

#rukyatulhilal #ramadan1446h

#harirayaidulfitri2025 #lapan

#bmkg #brin #planetariumbosscha

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Photografer : Istimewa

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi yang kuat Pemerintah Daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri RI di Jakarta, terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang dan PSU terhadap hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Rakor berlangsung pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

Rakor dihadiri Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, serta perwakilan dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan pejabat Kemendagri. Secara virtual rakor diikuti para Kepala Daerah. 

Dalam kesempatan tersebut Mendagri menegaskan bahwa Pemda yang akan melaksanakan PSU harus memastikan kesiapan teknis dan administrasi berjalan optimal. Selain Pemda, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan seperti TNI dan Polri juga diminta untuk meningkatkan koordinasi guna menjamin kelancaran proses PSU.

Rakor tersebut dilaksanakan karena Kemendagri RI memiliki peran penting dalam memastikan kesiapan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan menjaga stabilitas keamanan serta politik. Oleh karena itu Mendagri RI mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk bekerja sama secara maksimal agar PSU berjalan dengan baik dan sesuai aturan. "Kami sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi. Kami juga menyediakan desk di sini. Kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar, insyaallah," ujar Mendagri RI.

Lebih lanjut Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa penyelenggara PSU harus memiliki kesamaan visi dalam pelaksanaan tahapannya. Ditekankannya pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat karena masih terdapat polarisasi politik di beberapa daerah yang dapat mempengaruhi jalannya PSU.

Baca juga: Kegiatan Prasiaga TK IT Bunayya Marangkayu “Sehari Bersama Ustadzah”

Mendagri meminta Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi kecurangan, khususnya praktik politik uang yang rentan terjadi selama PSU. Sementara itu, Pemda diimbau untuk memastikan kesiapan anggaran, dan TNI-Polri diminta menjaga stabilitas keamanan agar PSU berlangsung aman dan lancar.  “Tolong TNI, Polri, BIN betul-betul menjaga keamanan dan  situasi, supaya semua berlangsung aman, lancar, tidak ada masalah,” tutupnya.

#putusanmahkamahkonstitusiri

#kemendagrirepublikindonesia

#mendagrimuhammadtitokarnavian 

#pemungutansuaraulang

#psu #rakorpilkadadanpsu 

#pilkadaserentaktahun2024 

#kpu #bawaslu #dkpp #tni

#polri #bin

#stabilitaskeamanan #kepaladaerah

#nphd #monev

Penulis: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

TK IT Bunayya Kecamatan Marangkayu menggelar kegiatan Prasiaga “Sehari Bersama Ustadzah.” Kegiatan tersebut dihadiri Kasi Kesra Kecamatan Marangkayu Lili, Kepala Sekolah TK Bunayya Endang, serta para ustadzah dan guru yang turut mendampingi anak-anak selama acara.

Dalam sambutannya Kasi Kesra Kecamatan Marangkayu Lili mewakili Bunda PAUD Kecamatan menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan ini. Dijelaskannya bahwa kegiatan "Sehari Bersama Ustadzah" merupakan salah satu program Pramuka di tingkat PAUD yang bertujuan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh baik fisik, mental, maupun sosial. 

Baca juga: Sertijab dan Pengantar Purna Bakti Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong 

“Kegiatan ini juga dianggap sebagai pendidikan non-formal yang sangat bermanfaat bagi anak-anak. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Prasiaga di antaranya adalah berbaris, permainan edukatif, berkemah, latihan rutin, penempuhan SKU/SKK, persari, pesta siaga, dan mengenal lingkungan sekitar. Semua kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan anak-anak dalam berinteraksi, mengasah keterampilan sosial, serta membentuk karakter dan keterampilan generasi muda,” tuturnya. Diharapkannya kegiatan Prasiaga dapat membentuk pribadi anak-anak yang disiplin, kreatif, dan peduli terhadap sesama serta menumbuhkan rasa cinta kepada alam dan bangsa.

Dalam sambutannya Kepala TK Bunayya Kecamatan Marangkayu Endang mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Marangkayu yang selalu mendukung program PAUD yang bermanfaat bagi perkembangan anak-anak di TK IT Bunayya. “Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas, penuh semangat, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” harapnya. 

Baca juga: Pawai Tarhib Kecamatan Muara Badak Sambut Bulan Ramadhan 1446 H 

#prasiagabersamaustadzah #tkbunayya #seharibersamaustadzah #kegiatanpramukapaud

#membangungenerasimuda #tumbuhkembanganak #kesrakecamatanmarangkayu

#kecamatanmarangkayu #kutaikartanegara

Penulis/Fotografer : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Jabatan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong diserahterimakan dari Husni Thamrin kepada Auliya Zulfahmi. Sertijab yang disaksikan Kakanwil DitjenPAS Kaltim Hernowo Sugiastanto tersebut sekaligus sebagai pengantar purna bakti Husni Thamrin yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi selama 32 tahun sebagai Pegawa Negri Sipil (PNS). Acara sertijab berlangsung  di Aula Dispora Kompleks Stadion Aji Imbut pada hari Kamis, 27 Febuari 2025.

Baca juga: Pawai Tarhib Kecamatan Muara Badak Sambut Bulan Ramadhan 1446 H 

Hadir dalam sertijab tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rektor Unikarta Tenggarong, dan para tamu undangan LPKA.

Husni Thamrin dalam sambutan perpisahan menyampaikan kebanggaan dan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk menjalankan amanah sebagai Kepala LPKA Kelas II Tenggarong. “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pegawai LPKA Tenggarong yang telah menerima saya dengan baik. Kita bekerja dengan maksimal untuk meningkatkan kapasitas, sarana, dan prasarana untuk menjadi lebih baik, dan tentunya berkat kerja kita bersama,” ucapnya.  

Kakanwil DitjenPAS Kaltim Hernowo Sugiastanto menyampaikan, “Lapas anak berbeda dengan lapas dewasa dari berbagai segi pembinaan. Saya ucapkan selamat datang kepada Kepala LPKA Kelas II Tenggarong yang baru Bapak Auliya Zulfahmi dan keluarga. Semoga  yang sudah dilakukan oleh Bapak Husni Thamrin bisa di lanjutkan dan lebih baik lagi. Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Husni Thamrin yang telah bekerja dengan dedikasi yang baik. 

Baca juga: Asisten I Kukar Buka Workshop Pengawasan Kearsipan Internal 2025 

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kukar Ahyani Fadianur Diani menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas pengabdian luar biasa dari Husni Thamrin Beliau yang telah membawa perubahan yang signifikan dalam pelayanan pembinaan anak di LPKA Kelas II Tenggarong. “Kepada Bapak Husni Thamrin,  saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di LPKA Kelas II Tenggarong. Bapak telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembinaan dan pengembangan LPKA Kelas II Tenggarong,” ungkapnya. 

Acara berlangsung meriah dengan persembahan tarian suku Dayak dan tari Jepen yang ditampilkan oleh warga binaan anak. Acara dilanjutkan dengan memberikan selamat dan makan bersama yang diiringi live music. Acara tersebut berlangsung dengan rasa kekeluargaa yang erat dari keluarga besar LPKA Kelas II Tenggarong.

Baca juga: GOW Kukar Laksanakan Muskab V 

#serahterimajabatan #purnabakti #lpkakelas2tenggarong

#kepalalpka #pengabdian32tahun #kakanwilditjenpas

#penghargaanpns #kukar #pendidikananak #pembinaananak

Penulis: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menyambut bulan suci Ramadan 1446 H, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar melaksanakan Pawai Tahrib. Pawai diikuti sebanyak 5.120 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, siswa TK hingga SMA. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis, 27 Februari 2025. Rute pawai dimulai dari depan Bank KaltimTara Badak Baru, dan berakhir di Badak 1 Ujung Desa Gas Alam dengan jarak sejauh 2 hingga 3 Kilometer.

Hadir dalam event tersebut Kepala Seksi Sarpras PSPSMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kukar Mujahidin, Camat Muara Badak Arpan, Forkopimcam Muara Badak, UPT Pelayanan Pendidikan, Kepala Desa se-Kecamatan Muara Badak, Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan dan para pelajar se-Kecamatan Muara Badak, tokoh agama dan para peserta pawai.

Baca juga: Dinsos Kukar Gelar Pelatihan Ground Checking DTSEN PPKH 

Kepala Seksi Sarpras PSPSMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kukar Mujahidin sekaligus selaku Ketua Gerakan Etam Mengaji Kabupaten Kukar menyampaikan, “Pawai Tahrib bertujuan untuk memberikan pengumuman bahwa sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini sejalan dengan amanah Program Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

”Kami berharap Pawai Tahrib ini dapat memperkenalkan tradisi umat Islam di tengah masyarakat yang selalu berusaha menjaga harmoni, toleransi, kekompakan, saling bekerjasama, dan memiliki semangat perjuangan . Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang makin sejahtera dan berbahagia,” harapnya.

Baca juga: Asisten I Kukar Buka Workshop Pengawasan Kearsipan Internal 2025 

#gema #gerakanetammengaji #muarabadak #pawaitahrib

#diskominfokukar #kukarkab_official #badakbaru  #badak1ujung  #desagasalam

Penulis/Fotografer: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Pelatihan Ground Checking Data Tunggal Ekonomi Sosial Nasional (DTESN) bagi Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH). Pelatihan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan Pendamping PKH dalam melakukan verifikasi serta validasi data sosial dan ekonomi Masyarakat tersebut berlangsung di Aula Dinas Sosial Kukar pada hari Kamis, 27 Februari 2025. Pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelatihan nasional yang sebelumnya diadakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI pada 26 Februari 2025. 

Hadir sebagai peserta pelatihan tersebut Kepala Bidang Lintas Jaminan Sosial (Linjamsos) beserta jajaran Staf Bidang Linjamsos, JF Pekerja Sosial Ahli Muda, Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH), dan seluruh Pendamping PKH. 

Baca juga: Asisten I Kukar Buka Workshop Pengawasan Kearsipan Internal 2025 

Plt. Kepala Dinsos Kukar Yuliandris menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam penerapan DTESN sebagai basis data tunggal yang menggantikan berbagai sumber data sebelumnya seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), dan Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi). “Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTESN akan menjadi satu-satunya referensi dalam program bantuan sosial dan kebijakan pembangunan mulai tahun ini,” tegasnya.

Plt. Kepala Dinsos Kukar menekankan bahwa Pendamping PKH sebagai garda terdepan dalam verifikasi data sosial, memiliki peran penting dalam memastikan validitas data di lapangan. “Pendamping PKH akan menggunakan aplikasi SIGMA untuk mengecek variabel DTSEN seperti kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, akses listrik dan air bersih dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Kukar, terdapat lebih dari 78 Pendamping PKH yang masing-masing menangani rata-rata 359 keluarga dengan target verifikasi 12 keluarga per hari. Verifikasi ini harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan agar bansos tahap ke-2 dapat sepenuhnya menggunakan DTESN,” tuturnya. 

Untuk memastikan proses ground checking berjalan efektif, Plt. Kepala Dinsos Kukar menjelaskan bahwa pembagian wilayah dilakukan secara proporsional sesuai dengan lokasi tempat tinggal atau penugasan pendamping PKH. Diharapakannya Pendamping PKH aktif dalam berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinsos Kukar untuk menjamin sinkronisasi data yang lebih baik. Ditegaskannya bahwa DTESN tidak hanya digunakan untuk program kesejahteraan sosial, tetapi juga menjadi dasar dalam berbagai kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: GOW Kukar Laksanakan Muskab V 

Terkait mekanisme bagi warga yang belum terdata dalam DTESN tetapi memenuhi kriteria penerima bansos, dijelaskan,  “Bagi warga yang memang layak mendapatkan bantuan PKH,  dapat mengajukan diri melalui Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel). Setelah itu, data mereka akan diverifikasi lebih lanjut sebelum ditetapkan oleh pemangku kebijakan,” ujarnya. Ditegaskannya bahwa DTESN tidak hanya digunakan untuk program kesejahteraan sosial tetapi juga menjadi dasar dalam berbagai kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pelatihan tersebut, Plt. Kepala Dinsos Kukar berharap seluruh pendamping PKH di Kutai Kartanegara mampu menjalankan tugas dengan lebih optimal dan profesional. “Saya berharap ground checking bisa dilakukan seobjektif mungkin sehingga semua KPM layak mendapat bantuan PKH,” tutupnya.

Baca juga: Susun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pilbup 2024, KPU Kukar Gelar FGD 

#dinsoskukar #pelatihandtesn #pendampingpkh #p3ke #pkh

#bansostepatsasaran  #verifikasidata #dtesn2025 #kesejahteraansosial 

#pengentasankemiskinan #datatunggalnasional #groundchecking

Penulis & Fotografer: Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat, resmi membuka kegiatan Workshop dan Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal. Acara dengan tema "Kearsipan yang Berkelanjutan untuk Masa Depan yang Terbaik" tersebut berlangsung di Hotel Grand Fatma, Tenggarong pada hari Kamis, 27 Februari 2025.

Baca juga: GOW Kukar Laksanakan Muskab V 

Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Kepala Pusat Akreditasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar Aji Lina Rodiah, Kepala Unit Kearsipan OPD, serta perwakilan BUMD dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kukar, dan Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA) secara daring.

Kegiatan diawali dengan penyerahan penghargaan Pengelolaan Kearsipan Berkinerja Baik kepada 15 Perangkat Daerah dan 3 kecamatan di Kukar. Selain itu juga dilakukan penyerahan penghargaan Arsip Statis Non Pemerintahan ke Lembaga Kearsipan Daerah kepada BUMD PDAM Tirta Mahakam Tenggarong.

Dalam sambutannya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kukar Akhmad Taufik Hidayat menekankan pentingnya pengelolaan arsip yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. “Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk yang berperan penting dalam sistem pemerintahan. Pengawasan kearsipan juga menjadi bagian dari evaluasi reformasi birokrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019,” ujarnya. 

“Dengan adanya audit dan pengawasan kearsipan, kita berharap tercipta budaya tertib arsip yang berkesinambungan. Pengelolaan arsip yang baik juga dapat mendukung akuntabilitas pemerintahan dan menjaga memori kolektif bangsa,” jelasnya. Asisten I Sekretariat Daerah Kukar menyampaikan apresiasi kepada Perangkat Daerah dan BUMD Tirta Mahakam yang telah aktif dalam pengelolaan arsip, termasuk penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah.

Baca juga: Susun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pilbup 2024, KPU Kukar Gelar FGD 

Kepala Diarpus Kukar Aji Lina Rodiah menyampaikan bahwa pengawasan kearsipan internal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. "Pada tahun 2024, Kukar mendapatkan peringkat ke-51 dari 376 kabupaten/kota se-Indonesia dalam penilaian kearsipan oleh ANRI. Jumlah OPD yang mendapatkan kategori memuaskan juga meningkat dari 2 OPD pada 2023 menjadi 17 OPD pada 2024," jabarnya.

Ditegaskannya bahwa seluruh instansi di Kukar perlu melaksanakan pengawasan kearsipan internal pada tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2020 dan Surat Edaran ANRI Nomor 1 Tahun 2020. Selain itu diingatkannya bahwa  pengelolaan arsip aktif di setiap unit pengolah (central file) harus dipersiapkan dengan baik agar pencatatan dokumen tahun anggaran berjalan lebih sistematis.

Baca juga: Pemerintah Akan Gelar Operasi Pasar Pangan Murah Jelang Ramadan 1446 H 

Workshop diikuti oleh 120 peserta dari berbagai perangkat daerah dan UPPA secara luring maupun daring. Kegiatan berlangsung selama 1 hari dengan materi yang berfokus pada pengawasan sistem kearsipan internal dan pengelolaan arsip aktif. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pembiayaan APBD Tahun 2025 melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar selaku Lembaga Kearsipan Daerah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan kearsipan di Kukar semakin baik dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Baca juga: Khotmil Qur'an Antarkan Purna Tugas Kabag Perencanaan dan Keuangan Setkab Kukar 

#workshoppengawasankearsipaninternal #unitpengolahpenciptaarsip

#uppa #arsipnasionalrepublikindonesia #anri #dinaskearsipandanperpustakaankukar

#diarpuskukar #lembagakearsipandaerah

Penulis dan Fotografer: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Ahyani Fadianur Diani membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) V Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kutai Kartanegara. Kegiatan dengan tema “Kita Sinergikan Peran Perempuan yang Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut resmi dibuka pada hari Kamis, 27 Februari 2025 di Pendopo Wakil Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong. 

Baca juga: Susun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pilbup 2024, KPU Kukar Gelar FGD 

Asisten II Kukar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran aktif GOW dalam mengonsolidasikan organisasi wanita di Kukar dan mendorong pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. "GOW Kukar telah berkontribusi besar dalam membina, mendampingi, serta menggalang persatuan organisasi wanita di Kukar. Peran aktif ini penting untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya

“Melalui berbagai program kerja yang telah dijalankan, GOW Kukar terus berupaya memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan daerah. Hal ini diwujudkan dalam berbagai inisiatif, seperti pendampingan organisasi wanita, advokasi hak-hak perempuan, serta pelatihan keterampilan dan peningkatan ekonomi berbasis komunitas,” tuturnya.

Lebih lanjut Asisten II Kukar menegaskan bahwa penyelenggaraan Muskab GOW V ini menjadi momentum penting dalam menentukan kepemimpinan baru dan menyusun program kerja yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. “Pemerintah berharap GOW Kukar terus memperkuat sinergi dan adaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” harapnya.

Acara ini dihadiri Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, pengurus GOW Kukar, serta para Ketua Organisasi Wanita se-Kutai Kartanegara. Muskab V GOW Kukar diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Baca juga: Khotmil Qur'an Antarkan Purna Tugas Kabag Perencanaan dan Keuangan Setkab Kukar 

#gabunganorganisasiwanitakukar #gowkukar #sinergimenujumasadepanberkualitas

#muskabvgowkukar #organisasiwanitakukar #perempuanberkualitas #indonesiamaju2025

Penulis/Fotografer: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Untuk menyusun Laporan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Focus Group Discussion (FGD). FGD berlangsung di Kantor KPU Kukar di kawasan Timbau Tenggarong pada hari Kamis, 27 Februari 2024. Hadir dalam FGD tersebut Komisioner KPU, Sekretaris KPU, perwakilan Kodim 0906 KKR, Polres Kukar, Polres Bontang, Lapas Tenggarong, Kesbangpol, Disdukcapil dan pihak media. 

Baca juga: Pemerintah Akan Gelar Operasi Pasar Pangan Murah Jelang Ramadan 1446 H 

FGD dibuka dan dipimpin oleh Ketua KPU Kukar Rudi Gunawan dan didampingi para Komisioner, Sekretaris KPU, para pejabat dan staf KPU Kukar. Dalam sambutannya Ketua KPU Kukar Rudi Gunawan menyampaikan dalam penyusunan laporan evaluasi diperlukan masukan dan tanggapan dari para undangan terkait logistik, teknis penyelenggaraan, dan hukum dan pilkada secara umum. Disampaikan bahwa terkait pelaksaan Pemungutan Suara Ulang hasil putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu akan dilaksanakan dalam waktu 60 hari. 

Baca juga: Khotmil Qur'an Antarkan Purna Tugas Kabag Perencanaan dan Keuangan Setkab Kukar 

Komisioner KPU Kukar Wiwin menyampaikan meskipun di Kabupaten Kutai Kartanegara akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, namun evaluasi merupakan agenda yang harus dilaksanakan serentak oleh seluruh KPU di Indonesia. “Kami berharap seluruh stakeholders yang hadir dapat menyampaikan evaluasi dan saran dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 silam. Semoga hasil evaluasi ini dapat menjadi langkah yang lebih baik dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang dan pilkada-pilkada mendatang,” tuturnya.  

Baca juga: Wakil Rektor III Lantik Pengurus UKM Pers Mahasiswa Unikarta 

Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar Zainul Effendi Joesoef menyampaikan saran agar KPU Kukar dapat lebih intens dalam mempublikasikan kegiatan, jadwal, dan regulasi terkait pilkada pada media yang dikelola KPU Kukar. “Informasi dari media KPU menjadi rujukan utama dan memiliki legitimasi tinggi bagi publik,” ujarnya. Disarankannya agar KPU Kukar juga lebih intens dalam memproduksi press release resmi dan menggelar press conference dengan pihak media dan pihak terkait agar dapat mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan terkait kepentingan publik dalam pilkada Kukar. 

Baca juga: Desa Loa Duri Ilir Duduki Peringkat ke-23 Desa Cantik Tingkat Nasional 

Perwakilan Kesbangpol Kukar Yenli menyampaikan apresiasi atas tingginya tingkat partisipasi publik dalam pilkada. Meski belum mencapai target nasional sebesar 77%, partisipasi dalam pilkada Kukar sebesar 71% jauh meningkat dibanding pilkada sebelumnya. 

Dari Rutan Tenggarong menyampaikan kurangnya kartu pemilih untuk penghuni lapas. Disampaikannya bahwa pihak Lapas Tenggarong selalu mengupdate data penghuni lapas pada setiap minggu. Dijawab oleh Ketua KPU, bahwa hal itu terkait waktu penetapan sedangkan penghuni lapas sangat fluktuatif. Untuk itu akan dilakukan koordinasi yang lebih intens terkait data penghuni lapas dan waktu penetapan yang akan menentukan alokasi kartu suara. 

Kabag Ops. Polres Kukar Roganda menghimbau agar seluruh pihak yang berkaitan dengan media untuk dapat mendukung legitimasi KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum agar partisipasi publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar dapat tetap tinggi. Diharapkan pihak media dan warga menyampaikan informasi obyektif dan dapat mendinginkan suasana pilkada di Kukar. 

Perwakilan dari Kodim 0906 KKR menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk keamanan, kelancaran mulai sebelum hingga selesai penyelenggaraan pilkada Kukar agar suasana tetap kondusif. “TNI selalu siap, kami berharap semua pihak dapat bekerjasama dalam menyukseskan pilkada Kukar,” tuturnya. 

Baca juga: Diskominfo Kukar Laksanakan Pelatihan Keamanan Sistem Informasi Bagi Tenaga Teknis OPD 

#laporanevaluasipelaksanaanpilbup2024  #kpukukar #fgd

#komisionerkpu #pemilihansuaraulang #putusanmahkamahkonstitusi

#hakinformasipublikpilkada #tingkatpartisipasi