Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Photografer : Istimewa

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi yang kuat Pemerintah Daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri RI di Jakarta, terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang dan PSU terhadap hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Rakor berlangsung pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

Rakor dihadiri Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, serta perwakilan dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan pejabat Kemendagri. Secara virtual rakor diikuti para Kepala Daerah. 

Dalam kesempatan tersebut Mendagri menegaskan bahwa Pemda yang akan melaksanakan PSU harus memastikan kesiapan teknis dan administrasi berjalan optimal. Selain Pemda, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan seperti TNI dan Polri juga diminta untuk meningkatkan koordinasi guna menjamin kelancaran proses PSU.

Rakor tersebut dilaksanakan karena Kemendagri RI memiliki peran penting dalam memastikan kesiapan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan menjaga stabilitas keamanan serta politik. Oleh karena itu Mendagri RI mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk bekerja sama secara maksimal agar PSU berjalan dengan baik dan sesuai aturan. "Kami sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi. Kami juga menyediakan desk di sini. Kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar, insyaallah," ujar Mendagri RI.

Lebih lanjut Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa penyelenggara PSU harus memiliki kesamaan visi dalam pelaksanaan tahapannya. Ditekankannya pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat karena masih terdapat polarisasi politik di beberapa daerah yang dapat mempengaruhi jalannya PSU.

Baca juga: Kegiatan Prasiaga TK IT Bunayya Marangkayu “Sehari Bersama Ustadzah”

Mendagri meminta Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi kecurangan, khususnya praktik politik uang yang rentan terjadi selama PSU. Sementara itu, Pemda diimbau untuk memastikan kesiapan anggaran, dan TNI-Polri diminta menjaga stabilitas keamanan agar PSU berlangsung aman dan lancar.  “Tolong TNI, Polri, BIN betul-betul menjaga keamanan dan  situasi, supaya semua berlangsung aman, lancar, tidak ada masalah,” tutupnya.

#putusanmahkamahkonstitusiri

#kemendagrirepublikindonesia

#mendagrimuhammadtitokarnavian 

#pemungutansuaraulang

#psu #rakorpilkadadanpsu 

#pilkadaserentaktahun2024 

#kpu #bawaslu #dkpp #tni

#polri #bin

#stabilitaskeamanan #kepaladaerah

#nphd #monev