Penulis/Fotografer: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Karya Sejahtera” menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2024 pada Senin, 5 Mei 2025. RAT dibuka Plt. Kadis Koperasi UKM Kukar Thaufiq Zulfian Noor dan berlangsung di Grand Elty Singgasana Hotel, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kegiatan dengan tema “Transformasi Koperasi Bongkar Muat: 

Baca Juga : Indonesia Andalkan Transformasi Digital Hadapi Krisis Iklim dan Ancaman Kesehatan

Hadir dalam RAT tersebut Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kukar Muhammad Hatta, Wakil Kepala Bidang Hukum Inkop TKBM Basri Abbas, Perwakilan KUPP Kuala Samboja Zulqadri Edy, Muhammad Arsad dari DPD F-SPTI Kota Balikpapan. Turut hadir perwakilan badan usaha pelabuhan dan pengguna jasa seperti PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, PT Kutai Energi, DPC APBMI, DPW GPEI Kaltim, dan kalangan profesional pelabuhan.

Baca Juga : Susun RKPD Tahun 2026, Pemkab Kukar Gelar Musrenbang Tematik dan Libatkan Kelompok Strategis

Wakil Kepala Bidang Hukum Inkop TKBM Basri Abbas dalam sambutannya menekankan bahwa keberadaan Koperasi TKBM sebagai wadah resmi tenaga kerja di pelabuhan telah ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional yakni Permenkop RI Nomor 6 Tahun 2023 sebagai penguat legalitas koperasi dalam penyelenggaraan TKBM. “Saya ingin menegaskan bahwa koperasi adalah satu-satunya entitas yang diakui secara hukum untuk menyelenggarakan TKBM di pelabuhan. Maka, seluruh pengurus dan pengawas harus menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Ditegaskannya tentang pentingnya digitalisasi untuk mendukung efisiensi pelayanan koperasi. “Koperasi TKBM harus mulai bergerak menuju layanan digital untuk menjawab tuntutan zaman serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing di pelabuhan,” tegasnya.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kukar Muhammad Hatta memberikan apresiasi atas konsistensi koperasi dalam menggelar RAT secara tertib setiap tahun. Diingatkannya tentang pentingnya sertifikasi tenaga kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh anggota. “Pekerjaan bongkar muat memiliki risiko tinggi. Karena itu, perlindungan melalui BPJS dan kompetensi kerja melalui sertifikasi BNSP adalah hal wajib yang harus dipenuhi koperasi,” ungkapnya.

Dari kalangan Expert Professional of Port Development Febriyantoro Martadikrama menyampaikan urgensi transformasi digital yang bijak dan tepat sasaran. “Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi harus dimaknai sebagai alat untuk efisiensi dan kesejahteraan anggota. Jangan sampai koperasi menghamburkan biaya membangun sistem sendiri, padahal sudah ada platform seperti NLE, SIMON-TKBM, atau ORBIT yang bisa dimanfaatkan,” tegasnya. 

Febriyantoro juga mengajak koperasi untuk tidak terpaku hanya pada usaha bongkar muat semata, melainkan mulai merambah ke lini bisnis lain. “Koperasi TKBM harus naik kelas. Seperti BUMN, koperasi juga bisa membentuk unit usaha baru selama itu relevan dan berada dalam koridor hukum. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi anggota. Saya sudah menyampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI tentang pentingnya peningkatan kuantitas pelatihan dan lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara Thaufiq Zulfian Noor mengajak seluruh anggota dan pengurus Koperasi TKBM Karya Sejahtera untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan profesionalisme dalam menghadapi dinamika dunia bongkar muat yang semakin kompleks. Menurutnya digitalisasi dan efisiensi merupakan bentuk komitmen koperasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta pelayanan kepada anggota melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan sistem kerja yang efisien. “Saya berharap agar koperasi ini mampu menjadi contoh bagi koperasi lain dalam hal transparansi, tata kelola yang baik, serta adaptasi terhadap digitalisasi,” tutupnya. 

#rat2024

#tkbm

#tenagakerjabongkarmuat

#koperasitkbmkaryasejahtera

#koperasimodern

#digitalisasikoperasi

#transformasikoperasi

#koperasibongkarmuat

#umkkukar

#koperasikukarmaju

#koperasibersinergi

#peningkatankompetensianggotakoperasi

#efektifitasefisiensi

#aplikasiterintegrasi

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer : Istimewa

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa transformasi digital adalah kunci untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis iklim. Disampaikan bahwa kolaborasi antara sains, inovasi, dan digitalisasi menjadi pilar penting menghadapi ancaman yang kian nyata.

Baca Juga : Susun RKPD Tahun 2026, Pemkab Kukar Gelar Musrenbang Tematik dan Libatkan Kelompok Strategis

Hal tersebut disampaikan dalam Innovation Forum of Climate Smart Indonesia yang berlangsung di Jakarta Selatan pada hari Senin, 5 Mei 2025. "Teknologi menjadi perisai kita terhadap ancaman kesehatan yang disebabkan oleh iklim. Kita membutuhkan sains, kolaborasi, dan inovasi digital untuk mengatasi hal ini," ujarnya.

Baca Juga : Pemkab Kukar Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025

Disampaikannya bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan tropis sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti gelombang panas ekstrem, meningkatnya wabah penyakit, hingga bencana alam. “Untuk itu Pemerintah memaksimalkan penerapan AI dalam menyusun kebijakan berbasis data ilmiah dan akurat. Pada tahun 2022 tercatat lebih dari 443.000 kasus malaria di Indonesia. Proyeksi ekonomi bahkan menunjukkan bahwa dampak kesehatan akibat perubahan iklim bisa memangkas 1,89% dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita,” jelasnya.

Ditekankannya tentang pentingnya inovasi digital dalam sistem kesehatan, seperti pemantauan pasien jarak jauh dan dukungan digital untuk perawatan mandiri. “Teknologi ini dinilai krusial diimplementasikan untuk memperkuat sistem tanggap darurat dan peringatan dini, seperti E-WARS (Electronic Warning Alert and Response System) yang kini tengah dikembangkan,” ujarnya. 

“Komdigi RI percaya kapabilitas transformatif dari AI harus dimanfaatkan untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup. Kita harus memanfaatkan kecakapan teknologi untuk mengubah krisis menjadi peluang. AI mampu memprediksi, mencegah, bahkan mengurangi dampak kesehatan terkait iklim, mulai dari deteksi dini hingga pencegahan wabah,” tuturnya.

Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Kesehatan RI, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA), Institute for Health Modeling And Climate Solutions (IMACS), dan Mohammed bin Zayed University of Artifisial Intelligence (MBZUAI). Tujuan forum tersebut untuk merancang solusi inovatif berbasis data dan AI untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat.

#komdigi

#digitaluntukiklim

#inovasiiklim

#teknologihijau

#peringatandinidigital

#indonesiatangguhiklim

#climatesmartindonesia

Penulis/Photografer : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Musrenbang dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemkab Kukar Dafip Haryanto dan berlangsung pada hari Senin, 5 Mei 2025 di ruang rapat lantai 2 Kantor Bappeda Kukar di Tenggarong.

Baca Juga : Pemkab Kukar Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025

Musrenbang Tematik kali ini secara khusus mengangkat tema Kepemudaan, Anak, Perempuan, Disabilitas, dan Kebudayaan. Tema ini dipilih untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada kelompok-kelompok strategis dan rentan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut berbagai pemangku kepentingan dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, komunitas masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan. Di antaranya Ketua PPDI, KNPI, Karang Taruna Kukar, Kepala BPK Wilayah XVII, Ketua Forum Anak Kukar, serta perwakilan dari GLK, NPCI, KIM, Himpsi, LBAK, DWP Kukar, Salimah, dan tamu undangan lainnya.

Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemkab Kukar Dafip Haryanto, dalam sambutannya mengatakan bahwa selama ini perencanaan pembangunan cenderung bersifat umum dan belum menyentuh kelompok rentan secara khusus. “Kita perlu pendekatan yang lebih fokus dan mendalam agar program pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Baca Juga : Kepala BSKDN Kemendagri RI : "Perencanaan Pembangunan Daerah Harus Selaras dengan Perencanaan Pembangunan Nasional"

Disampaikannya bahwa Musrenbang Tematik merupakan salah satu cara untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. “Dengan melibatkan kelompok strategis secara langsung, kita bisa menyusun kebijakan yang lebih adil dan inklusif,” katanya. Dijelaskannya bahwa Musrenbang tersebut juga menjadi bentuk penerapan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang sesuai dengan arahan dalam RPJPD 2025–2045. 

“Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain menyerap aspirasi, forum ini juga menjadi wadah kolaborasi antara Pemerintah Daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat. Diharapkan hasil dari Musrenbang Tematik ini dapat menjadi program yang nyata, terintegrasi, dan menjawab kebutuhan di lapangan. Melalui kegiatan ini, Pemkab Kukar berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang lebih berpihak kepada semua golongan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan,” tuturnya. 

#pemkabkukar

#musrenbangtematik

#rkpdkukar2026

#pembangunaninklusif

#kutaikartanagera

#kelompokrentan

#partisipasipublik

#pembangunankebudayaan

#pembangunanpartisipatif

#tematikholistikintegratifspasial

#this

#perencanaanpembangunan

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Istimewa

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan pentingnya pendekatan sandboxing dalam penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor kesehatan. Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan bersama perwakilan Pokja RCCE+ di Kantor Pusat Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, pada Jumat 2 Mei 2025.

Baca Juga : Pemkab Kukar Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025

Menurut Nezar, sistem AI perlu diuji terlebih dahulu dalam lingkungan terbatas dan terkendali sebelum diimplementasikan secara luas. “Saya menilai proses ini sangat penting. Lewat sandboxing, kita bisa mengevaluasi sejauh mana sistem AI mengikuti regulasi, bagaimana strategi mitigasi risikonya, dan apakah penggunaannya tepat untuk skenario yang diusulkan,” ungkapnya.

Lewat pendekatan ini, para pemangku kepentingan dapat menilai kesiapan operasional teknologi, mempertimbangkan aspek etis, dan mengidentifikasi potensi dampaknya terhadap masyarakat. Dicontohkannya China sebagai negara yang berhasil memperkuat pengembangan AI melalui sandboxing domestik sebelum menargetkan pasar global. “China itu sudah sampai pada level advanced AI-nya, lebih banyak robot diciptakan dengan AI di sana untuk melakukan tugas-tugas. Dan sebelum go global, mereka mencoba di pasar domestik dulu, jadi sandboxing-nya sudah berlangsung di negara mereka lebih dulu,” ujarnya.

Lebih lanjut, disorotinya tantangan dalam penggunaan Agentic AI, yakni AI yang mampu mengambil keputusan sendiri. Risiko yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan etis. “Kalau masih butuh campur tangan manusia, kita harus punya kebijakan soal human in the loop. AI di sektor kesehatan tantangannya besar sekali. Disinformasi misalnya, itu sektor kesehatan adalah yang tertinggi kedua setelah politik. Belum lagi ada bias dengan kepentingan komersial. Bisa saja muncul rekomendasi medis yang tidak pernah melewati uji klinis,” paparnya.

Baca Juga : Kepala BSKDN Kemendagri RI : "Perencanaan Pembangunan Daerah Harus Selaras dengan Perencanaan Pembangunan Nasional"

Disarankannya agar pengembangan AI di sektor kesehatan berbasis pada data nasional yang telah dikurasi dan divalidasi oleh para ahli dalam negeri. “Dengan pendekatan ini, Indonesia bisa membangun sistem AI yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aman, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.

#komdigiri

#aikesehatan

#sandboxingai

#healthtechindonesia

#kesehatandigital

Penulis/Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan) 

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara virtual . Rakornas yang membahas langkah kongkrit pengendalian inflasi di Daerah tahun 2025 tersebut berlangsung secara virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kutai Kartanegara  pada hari Senin, 5 Mei 2025. Hadir dalam event tersebut Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Haryo Martani, beberapa perwakilan OPD Kukar, dan tamu undangan.

Baca Juga : Kadisdikbud Kukar Soroti Semangat Kolaborasi Pada Hardiknas 2025

Rapat virtual ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri RI Tomsi Tohir yang didampingi oleh perwakilan Deputi 2 Badan Pusat Statistik (BPS), serta perwakilan Deputi 2 Kantor Staf Presiden (KSP). Rakor ini juga diikuti oleh perwakilan dari Badan Pangan Nasional, Kejaksaan, TNI, Polri, serta seluruh Gubernur, Wali Kota, Bupati, Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari seluruh Indonesia.

Dalam Rakornas tersebut dibahas perkembangan terkini terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang mencakup sejumlah komoditas strategis. Komoditas seperti makanan dan minuman, tembakau, tabung gas LPG, beras, cabai merah, tomat, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah dan putih, cabai rawit, jagung, minyak goreng, dan gula pasir menjadi sorotan utama karena fluktuasi harganya yang mempengaruhi tingkat inflasi daerah.

Baca Juga : Kadisdikbud Kukar Soroti Semangat Kolaborasi Pada Hardiknas 2025

"Tercatat tarif listrik pada April 2025 mengalami inflasi sebesar 26,99%, dengan kontribusi terhadap inflasi umum sebesar 0,97%. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian tarif listrik pascabayar yang kembali ke tarif normal. Dari total inflasi bulan April sebesar 1,17%, hampir seluruhnya disumbang oleh kenaikan tarif listrik," ujarnya. Selain itu, emas perhiasan juga mengalami lonjakan inflasi yang signifikan sebesar 10,52%, menjadi inflasi tertinggi selama 20 bulan terakhir sejak tahun 2023.

Dipaparkan bahwa secara nasional, pada April 2025 terdapat 145 kabupaten/kota yang mengalami inflasi dan hanya 5 yang mengalami deflasi. Di wilayah Kalimantan, inflasi tertinggi tercatat di Kota Banjarmasin, disusul oleh Tanjung dan Pontianak. Sementara itu, deflasi terjadi di Kabupaten Nunukan.

Ditegaskannya bahwa "Pemerintah pusat berharap agar seluruh pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama lintas wilayah guna menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung petani lokal agar memperoleh harga jual yang lebih baik bagi komoditas mereka," tegasnya.

Menindaklanjuti arahan Kemendagri RI, terdapat 6 poin instruksi penting bagi Pemerintah Daerah. Pertama, melakukan kajian pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Kedua, menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah percepatan penganekaragaman pangan. Ketiga, menginternalisasikan program dan kegiatan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah. Keempat, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kelima, mengintegrasikan rencana aksi daerah dalam forum lintas dinas yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Keenam, melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi kepada Menteri Dalam Negeri.

Dengan pelaksanaan instruksi tersebut, Pemkab Kukar berkomitmen untuk segera menindaklanjuti arahan tersebut demi menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#inflasinasional

#inflasiindonesia

#kemendagri

#pemkabkukar

#diskominfokukar

#kukarkab_official

Penulis : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan) 

Foto : Istimewa

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda) 

"Perencanaan pembangunan daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan linier dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045." 

Baca Juga : Kementerian Komdigi RI – Universitas Tokyo Jepang Jajaki Kerjasama Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kecerdasan Artificial

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2025–2029. Pernyataan tersebut disampaikan di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang pada hari Jumat 2 Mei 2025.

Disampaikannya bahwa visi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan secara berjenjang dari pusat hingga daerah. "Penyusunan dokumen RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menghasilkan outcome pembangunan yang terarah dan terukur dalam 5 tahun ke depan," ujarnya. 

Ditegaskannya bahwa forum Musrenbang harus dioptimalkan sebagai wahana dialog strategis lintas pemangku kepentingan. "Forum ini menjadi sarana penting untuk menyepakati isu prioritas, mengidentifikasi tantangan pembangunan jangka menengah, serta menyusun strategi penyelesaiannya secara kolaboratif. Forum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat perencanaan yang partisipatif,” tuturnya. 

#bskdnkemendagriri

#perencanaanpembangunandaerah 

#perencanaanpembangunannasional

#sinkronisasipembangunan

#visiindonesiaemas2045

#tanjungpinangkepri

#rpjmdselarasrpjmn

#outcomepembangunanterintegrasi

#musrenbang

#perencanaanpembangunanpartisipatif

Penulis : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Foto : Istimewa

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Universitas Tokyo Jepang menjajaki kerja sama dalam pengembangan kurikulum pendidikan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI). 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria dalam rapat bersama  Professor in The Department of Technology Management for Innovation at The University of Tokyo, Yutaka Matsuo di Kantor Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta Pusat pada hari Selasa, 29 April 2025.

Baca Juga : Wamendagri RI Ribka Haluk Pimpin Peringatan Hardiknas Tahun 2025

Disampaikannya bahwa tujuan kerja sama tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan digital untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi AI. “Profesor Yutaka Matsuo dari Universitas Tokyo Jepang menawarkan kerjasama pengembangan kurikulum pendidikan Artificial Intelligence. Ini sangat menarik. Kerjasama yang ditawarkan terkait pengembangan yang bersifat teknis seperti digital knowledge dan digital skill,” ujarnya. 

“Prof. Yutaka Matsuo juga menawarkan kerja sama penerapan AI sebagai solusi teknologi atas masalah sehari-hari. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia agar bisa mencontoh Jepang dalam memperkuat solusi bisnis dengan teknologi AI. Di Jepang mereka yang sudah mendapatkan pendidikan ini, bisa membuat semacam startup-startup yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Dalam dunia bisnis, hal ini bisa digunakan untuk adopsi teknologi artificial intelligence untuk memperkuat solusi-solusi bisnis yang dibuat,” jelasnya.

Wamen Komdigi RI Nezar menyampaikan optimismenya bahwa Prof. Yutaka Matsuo dan ERIA tertarik untuk untuk menjajaki kemitraan dengan Kementerian Komdigi RI. Diharapkannya Prof. Yutaka Matsuo sebagai ahli teknologi AI yang menjadi penasehat Pemerintah Jepang, bisa mendekatkan antara kebutuhan industri dengan pengembangan teknologi berbasis AI. 

“Kita terbuka untuk kesempatan bekerjasama, ini baru diskusi awal. Tapi, Profesor Takamatsu dan Eria kelihatannya cukup berniat untuk bisa bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI,” jelasnya.

#kementeriankomdigiri

#universitastokyojepang

#kerjasamapengembangankurikulumpendidikan 

#kecerdasanartifisial

#artificialintelligence

#ai

#wamenkomdigirinezarpatria

#departmentoftechnologymanagementforInnovation

#universityoftokyo 

#yutakamatsuo

#economicresearchinstituteforasean

#eria

#digitalkknowledge 

#digitalskill 

#startup

#solusibisnis

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara (BKPSDM Kukar) resmi merilis daftar peserta dan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tahap II untuk Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024. Pengumuman tersebut disampaikan dalam surat Nomor: P-220/BKPSDM/PPI/800.1.2.2/05/2025 pada hari Jumat, 2 Mei 2025. Pengumuman tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6155/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 11 April 2025 Perihal Penyampaian Jadwal Seleksi PPPK T.A. 2024 Tahap II di Lokasi Dalam Negeri. 

Dalam pengumuman tersebut disampaikan bahwa seleksi kompetensi akan dilaksanakan dengan metode Computer Assisted Test (CAT) BKN di Gedung LPP RRI Samarinda, Jalan M. Yamin nomor 8, Kota Samarinda. Kegiatan seleksi akan dilangsungkan mulai hari Kamis, 8 Mei 2025 hingga Jumat, 9 Mei 2025. Para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan hadir sesuai sesi dan jadwal yang telah ditentukan.

Peserta seleksi diwajibkan hadir paling lambat 90 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi untuk melakukan registrasi dan pemeriksaan dokumen. Peserta juga diwajibkan membawa KTP elektronik asli serta Kartu Tanda Peserta Ujian yang dicetak berwarna dan diunduh dari laman resmi SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id). Peserta harus berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan, serta dilarang membawa barang-barang tertentu seperti gawai, alat tulis, senjata tajam, dan perhiasan ke dalam ruang ujian.

Disampaikan bahwa pelaksanan Seleksi Pengadaan CASN Pemkab Kukar Tahun 2024 tidak dipungut biaya dan kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pengumuman tersebut disampaikan bahwa terdapat 3 sesi pelaksanaan seleksi setiap harinya, kecuali hari Jumat yang hanya terdiri dari 2 sesi untuk menyesuaikan waktu ibadah. Setiap sesi terdiri dari tahapan registrasi, body checking, dan pelaksanaan ujian selama 130 menit. 

Disampaikan ancaman sanksi tegas bagi peserta Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024. Peserta yang datang terlambat lebih dari batas waktu 90 menit sebelum seleksi dimulai tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dianggap gugur tanpa adanya ujian susulan. Untuk peserta yang tidak membawa dokumen berupa KTP elektronik asli dan Kartu Tanda Peserta Ujian akan dianggap gugur. 

Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 diwajibkan mengenakan pakaian rapi, sopan, dan bersepatu. Pakaian bagian atas berupa kemeja berkerah berbahan kain warna putih polos. Sedangkan pakaian bagian bawah berupa celana panjang atau rok kain berwarna hitam dengan panjang atau belahan minimal di bawah lutut, dan tidak diperkenankan memakai bahan jeans, corduroy, khakis, atau legging. 

Bagi peserta perempuan yang berhijab, dianjurkan memakai hijab polos berwarna gelap serta tidak mengenakan perhiasan atau aksesoris apapun. Sepatu yang digunakan harus formal berbahan kulit berwarna hitam, dan peserta juga harus memastikan penampilannya sesuai dengan foto pada Kartu Peserta Ujian.

Barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam ruang seleksi antara lain buku, catatan, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, alat tulis, senjata tajam atau api, benda yang mudah terbakar, serta ikat pinggang. Peserta juga dilarang membawa tas, ransel, atau koper berukuran besar karena keterbatasan ruang penyimpanan. Selain itu, peserta tidak diperbolehkan menggunakan komputer untuk keperluan lain selain aplikasi CAT dan dilarang menyebarkan soal seleksi melalui media sosial. Segala bentuk pelanggaran atas larangan tersebut dapat dikenakan sanksi, termasuk teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN hingga diskualifikasi dari seleksi.

Dalam pengumuman ini juga disebutkan bahwa informasi lebih lanjut mengenai seleksi dapat diakses melalui website resmi BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara di https://bkpsdm.kukarkab.go.id dan media sosial resminya. Peserta diminta untuk secara aktif membaca dan memahami pengumuman karena kelalaian dalam hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.

Panitia Seleksi Daerah menegaskan bahwa keputusan yang diambil bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kegiatan ini diharapkan dapat berlangsung dengan lancar dan transparan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merekrut ASN profesional dan berintegritas.

#seleksipppk2024

#pppkkukar2024

#bkpsdmmelayani

#seleksikompetensipppk

#catbkn

#asnprofesional

#kutaikartanegara

#transparantanpapungli

#menujuasnberintegritas

#pppktahapii