Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Photografer : KMPKK

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Festival Budaya Etam Begenjoh 2025 sukses digelar pada Sabtu, 14 Juni 2025 lalu di Alun-Alun Kota Malang. Festival tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat Malang Raya. Menghadirkan ragam seni dan tradisi khas Kutai Kartanegara, acara ini menjadi ajang perayaan budaya yang tak hanya meriah, tetapi juga sarat makna kebersamaan dan pelestarian warisan Nusantara.

Baca Juga : Adu Jago di Taman Tanjong: Bejaguran Season 4 Ciptakan Bintang Petarung Muda

Acara ini merupakan lanjutan dari kesuksesan Etam Begenjoh perdana tahun 2024, yang kali ini kembali digelar atas inisiasi Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Kutai Kartanegara (KMPKK) dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengusung tema “Dari Bumi Etam untuk Nusantara, Harmoni Budaya Kutai Kartanegara di Malang Raya,” festival ini mengajak masyarakat luas untuk lebih mengenal budaya Kalimantan Timur.

Sejumlah atraksi budaya khas Kukar mewarnai festival ini, mulai dari lomba dan eksebisi olahraga tradisional seperti begasing, egrang, dan bakiak, hingga tradisi Beseprah atau makan bersama yang menyuguhkan berbagai kuliner khas Kutai. Kemeriahan semakin lengkap dengan flashmob budaya serta penampilan musik dan tari tradisional.

Baca Juga : Mendagri Izinkan Pemda Gelar Rapat di Hotel, Asal Tak Berlebihan

Juga ditampilkan kesenian yang disajikan peserta lomba Kutai Fest dan para talent dari Kutai Kartanegara, seperti Olah Gubang, Sanggar Tari Lentera Kukar, Sanggar Tari Gegooq Goraaq Putaq, serta Hudoq IPM Jogja. Kehadiran para seniman ini menghadirkan nuansa autentik budaya Kukar yang disambut antusias oleh banyak pengunjung.

Baca Juga : Air Terjun Pesona Perjiwa, Destinasi Wisata Alam di Tenggarong Seberang

Keramaian pengunjung dari berbagai kalangan, baik lokal maupun mancanegara, menunjukkan bahwa festival ini telah menjadi ruang penting untuk promosi budaya lintas daerah. Masyarakat tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga belajar mengenai kekayaan tradisi dari Bumi Etam.

Wakil Bupati Kutai Kartanegara, H. Rendi Solihin, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan acara ini. “Etam Begenjoh 2025 terlaksana luar biasa dan lebih meningkat dari tahun lalu. Harapannya kegiatan ini terus berinovasi agar masyarakat makin penasaran dan tertarik mengunjungi Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Salah satu pengunjung, Rara, mengungkapkan kekagumannya. “Saya cukup speechless, acaranya sebesar ini. Harapannya bisa terus mengeksistensi budaya lokal supaya anak-anak gen-Z seperti kita ini bisa lebih mengenal budaya tradisional, khususnya Kalimantan Timur,” katanya. Festival ini membuktikan bahwa budaya daerah bisa tampil membanggakan di panggung nasional, bahkan lintas generasi.

#etambegenjoh2025 #budayanusantara #kukarkayafestival #kotamalang #festivalbudaya #beseprah #permainantradisional #olahragatradisional #taritradisional #budayakalimantantimur

Penulis/Fotografer: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan) 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Ajang Bejaguran kembali digelar di Taman Tanjong, Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar) pada hari Jumat, 20 Juni 2025. Event tahunan ini menjadi wadah bagi generasi muda Kukar untuk menyalurkan minat dan bakat dalam seni bela diri serta olahraga pertarungan di atas ring. Selain sebagai sarana hiburan, Bejaguran Season 4 bertujuan untuk menemukan dan membina bibit atlet potensial secara berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, Ketua KONI Kukar Chairil Anwar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar Aji Ali Husni, Ketua Asosiasi Olahraga Kombat Indonesia (AOKI) Kukar beserta jajarannya, para petarung, serta masyarakat umum.

Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan bahwa Bejaguran telah menjadi bagian dari kalender tahunan daerah. Ditekankan pentingnya menyalurkan hobi dan kemampuan bertarung secara profesional melalui kegiatan yang positif. “Kalau hobi berjagur, jangan di kampung. Jadilah petarung di atas ring! Ini sudah menjadi event tahunan di Kukar, dan harus terus dikembangkan,” ujarnya.

Baca juga: Inspektorat Daerah Evaluasi AKIP Diskominfo Kukar Tahun 2025

Bupati Kukar juga mendorong agar fasilitas penunjang seperti ring latihan di Stadion Aji Imbut dapat dibangun kembali usai penyelenggaraan Porprov, untuk mendukung proses pelatihan bagi para atlet muda. Ditegaskan bahwa apabila terdapat petarung dari Kukar yang berpotensi untuk bertanding di tingkat internasional, maka Pemerintah Kabupaten siap memberikan dukungan, termasuk dalam bentuk akomodasi dan transportasi.

Ketua KONI Kukar Chairil Anwar menambahkan bahwa penyelenggaraan Bejaguran ke depan perlu diperluas jangkauannya hingga ke kecamatan-kecamatan lain di Kukar. “Kita punya 20 kecamatan, ini bisa jadi ajang pembinaan bakat. Bisa dibagi klaster, dibuat kompetisi antarkecamatan. Ini akan memperluas jangkauan dan dampaknya,” ujarnya. Disampaikan kepada anak-anak muda untuk memanfaatkan keberadaan komunitas olahraga dan event seperti Bejaguran sebagai tempat belajar, berlatih, dan mengembangkan potensi mereka.

Baca juga: Air Terjun Pesona Perjiwa, Destinasi Wisata Alam di Tenggarong Seberang

Turut hadir sebagai Guest Star Rudi Agustian atau yang dikenal dengan nama Rudy Golden Boy. Rudy menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat Kukar dalam mendukung kegiatan ini. Pihaknya berkomitmen untuk memperluas penyelenggaraan event serupa di berbagai daerah di Indonesia dan siap memfasilitasi petarung lokal yang berprestasi untuk tampil di kancah internasional, termasuk di ajang seperti One Championship.

Sebagai bagian dari penampilan pertarungan MMA Pro, Ferdi Alhuda terpilih untuk mewakili Kalimantan Timur dan Indonesia dalam pertandingan melawan petarung asal Malaysia yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2025. Sementara itu, petarung muda Devan Febra Anantha kembali menunjukkan performa terbaiknya dengan berhasil mempertahankan sabuk juara dalam ajang Bejaguran Season 4.

Baca juga: Mendagri Minta DPRD Lebih Aktif Tingkatkan Pendapatan Daerah

#bejaguranseason4 #petarungkukar #konikukar #disporakukar #mmaproindonesia #fighterkaltim #generasimudahebat #olahragabeladiri #eventtenggarong #kukarberaksi #pemudaberprestasi #banggakukar

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memberikan izin kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggelar rapat atau kegiatan di hotel dan restoran, asalkan tidak dilakukan secara berlebihan. “Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung sektor perhotelan dan restoran yang sedang mengalami kesulitan, terutama akibat dampak ekonomi. 

Pernyataan itu disampaikan Mendagri RI Tito saat menghadiri acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025–2030 di Hotel Borobudur, Jakarta pada hari Kamis, 19 Juni 2025. Disampaikan pentingnya menjaga keberlangsungan sektor yang memiliki rantai pasok dan menyerap banyak tenaga kerja.

Baca Juga : Mendagri Minta DPRD Lebih Aktif Tingkatkan Pendapatan Daerah

Menurut Mendagri RI Tito, sektor hospitality seperti hotel dan restoran sangat tergantung pada kegiatan Pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan Pemda di tempat-tempat tersebut justru bisa membantu menghidupkan kembali sektor yang terdampak, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). “Saya perbolehkan asal tidak berlebihan,” ujarnya.

Ditegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap berjalan, tetapi jangan sampai mematikan industri yang juga mendukung ekonomi lokal. “Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai rantai pasoknya hilang,” tegas Mendagri RI.

Baca Juga : NFA Tegaskan Swasembada Pangan sebagai Kunci Hadapi Tantangan Global

Lebih lanjut disampaikan bahwa arahan ini juga sejalan dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar industri hospitality tetap didukung. Namun pihak Kemendagri RI memilih untuk tidak membuat aturan teknis dalam bentuk Permendagri, karena khawatir justru akan menyulitkan Pemda. 

Sebagai gantinya, kebijakan ini diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah dengan pengawasan DPRD. “Saya lebih memilih diskresi daerah. Kalau diatur terlalu rinci, malah bisa mempersulit. Tapi tetap harus ada pengawasan agar penggunaannya tepat sasaran,” pungkasnya. 

#kemendagriri #mendagrititokarnavian #pemulihanekonomi #pemdaefisien #efisiensianggaran #pemerintahpusat #pemerintahdaerah #industrihospitality

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : NFA RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Budi Waryanto menegaskan pentingnya swasembada pangan sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nasional di tengah gejolak perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan. Hal itu disampaikan dalam forum diskusi publik yang digelar oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI). Event tersebut berlangsung di Jakarta pada hari Rabu, 18 Juni 2025. 

Disampaikan bahwa NFA telah memetakan sejumlah tantangan dan peluang strategis dalam sektor pangan. “Dalam Asta Cita, Badan Pangan Nasional mendukung swasembada pangan untuk mendorong kemandirian bangsa. Tantangan seperti harga pangan yang beragam antarwilayah, khususnya di Papua, menjadi perhatian kami melalui indikator koefisien variasi," ungkapnya.

Disoroti juga dampak dari perubahan iklim yang kini semakin tidak terprediksi. “Musim kemarau yang masih diselingi hujan menyebabkan ketidakpastian masa tanam. Ini menjadi tantangan serius, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beragam,” ujarnya.

Selain itu, volatilitas inflasi pangan juga menjadi fokus perhatian NFA. Tidak seperti harga yang dikendalikan Pemerintah seperti BBM, harga pangan lebih rentan terhadap gejolak pasar. Oleh karena itu NFA menggencarkan upaya pengendalian inflasi pangan secara kolaboratif lintas sektor. 

Isu lain yang diangkat adalah masih minimnya pemanfaatan teknologi pascapanen. “Teknologi pembekuan ekstrem dapat memperpanjang usia simpan pangan hingga 6 bulan dengan kehilangan gizi yang minimal. “Kita harus mulai meninggalkan praktik membuang pangan karena lewat masa segar,” tambahnya.

Ditegaskan bahwa NFA juga aktif dalam gerakan pengurangan food loss and waste (FLW). Langkah yang dilakukanadalah dengan mendorong hadirnya regulasi seperti Perpres atau UU sebagai dasar hukum pengelolaan sisa dan susut pangan. "Pengurangan FLW bisa menurunkan emisi karbon hingga 4% dan menyelamatkan ratusan juta orang dari kekurangan gizi, seperti dilaporkan OECD-FAO," ujarnya.

Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menegaskan pentingnya dampak ekonomi dari swasembada pangan yang bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan. “Negara seperti India bisa memberi makan gratis kepada lebih dari 800 juta orang setiap bulan. Indonesia harus bisa lebih dari itu. Dengan produksi beras 3 juta ton saja, uang yang beredar mencapai Rp 36 triliun. Ini menunjukkan adanya multiplier effect yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi nasional,”ujarnya.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi juga menegaskan bahwa keberhasilan swasembada harus dijaga keberlanjutannya. “Fokus kami adalah produksi dalam negeri. Presiden RI menekankan agar keberhasilan di semester pertama ini bisa dijaga hingga akhir tahun. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, baik El Nino maupun La Nina. Stok CPP adalah benteng terakhir ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.

Dengan serangkaian strategi dan kolaborasi yang terus dikembangkan, NFA berharap dapat membawa Indonesia menuju ketahanan dan kemandirian pangan yang kokoh dan berkelanjutan.

#kemandirianpangan #ketahananpangannasional #badanpangannasional #inflasipangan #cadanganpangan #ekonomisirkular #pengendalianinflasi #lawankrisispangan #tkemandirianpangan #kemandirianbangsa #amanpangantangguhbangsa #ekonominasional

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bekerja sama lebih erat dengan Kepala Daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal di daerah. DPRD diminta tidak hanya berfokus pada pengawasan dan penganggaran, tetapi juga aktif mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga : Air Terjun Pesona Perjiwa, Destinasi Wisata Alam di Tenggarong Seberang

Hal itu disampaikan Mendagri Tito dalam acara pelantikan pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta pada hari Kamis, 19 Juni 2025. Menurut Mendagri RI Tito, selama ini pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu diharapkan DPRD agar lebih kreatif dan mencari terobosan baru untuk menggali potensi lokal yang bisa menjadi sumber PAD, seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan layanan publik.

“Pendapatan utama daerah berasal dari transfer pusat dan PAD. Ini 2 hal yang harus jadi fokus DPRD juga, bukan cuma sisi belanjanya saja,” ujarnya. Mendagri Tito menyoroti bahwa banyak DPRD masih berfokus pada pembahasan anggaran belanja, sementara upaya menaikkan pendapatan belum maksimal. Ditekankan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola layaknya rumah tangga yang sehat, dengan memastikan pendapatan lebih besar dari belanja.

Baca Juga : Inspektorat Daerah Evaluasi AKIP Diskominfo Kukar Tahun 2025

Dalam paparannya Mendagri RI Tito mencontohkan Kabupaten Badung dan Gianyar di Bali sebagai daerah yang sudah mandiri secara fiskal. “Badung itu PAD-nya sangat besar, sampai anggarannya hampir Rp10 triliun. Bahkan bisa bantu provinsinya juga,” ujarnya.

Mendagri RI Tito juga mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran daerah yang tepat sasaran. “Belanja daerah harus diarahkan ke sektor riil seperti pangan, logistik, dan hiburan yang bisa mendongkrak ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Tidak boleh terjadi, belanjanya lebih banyak, target belanja lebih banyak dari target pendapatan. Itu namanya defisit, kalau defisit biasanya akan menggunakan sisa tahun lalu, SiLPA, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau utang,” tandasnya.

Di akhir sambutan, Mendagri RI Tito mengapresiasi pelantikan pengurus baru ADKASI dan berharap selama 5 tahun ke depan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan Kepala Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat.

#kemendagri #mendagri #dprdri #pemerintahdaerah #pemerintahpusat #apbd #kemandirianfiskal #ekonomidaerah #peningkatanpad

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Tim TA IKP Diskominfo Kukar

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Air Terjun Pesona Perjiwa yang berlokasi di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang merupakan destinasi wisata alam di Kabupaten Kutai Kartanegara. Destinasi wisata alam yang memikat tersebut berada di kawasan hutan kecil yang masih alami yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas rekreasi. 

Air Terjun Pesona Perjiwa memiliki 2 titik kunjungan utama. Spot pertama di kawasan yg lebih tinggi menawarkan pemandangan air terjun yang bisa digunakan untuk mandi atau berenang. Di kawasan ini dilengkapi dengan kedai makanan untuk pengunjung. 

Pada spot kedua yang posisinya lebih rendah, menyuguhkan air terjun yang berasal dari aliran air terjun dari spot pertama. Di kawasan ini pengunjung dapat menikmati pengalaman wisata yang lebih lengkap. Terdapat penyewaan perahu, gazebo untuk bersantai, area camping, serta tempat makan dan minum yang memadai.

Air Terjun Pesona Perjiwa menawarkan keindahan alam yang asri dan menyegarkan, yang dapat menjadi destinasi ideal untuk berlibur bersama keluarga, kerabat, dan para sahabat. Ketersediaan fasilitas pada 2 spot utama menjadikan lokasi ini cocok untuk berbagai aktivitas, mulai dari rekreasi ringan hingga kegiatan camping di alam terbuka.

Harga tiket masuk ke kawasan wisata ini cukup terjangkau, yakni sebesar Rp15.000 per orang, dengan biaya parkir sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 tergantung jenis kendaraan. Dengan daya tarik yang dimiliki, diharapkan Air Terjun Pesona Perjiwa dapat terus berkembang sebagai ikon wisata alam di Kabupaten Kutai Kartanegara dan  mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata.

#wisatakukar #kutaikartanegara #pesonaperjiwa #wisataalamkukar #wisatatenggarongseberang #pariwisatadaerah #desaperjiwa #airterjunpesonaperjiwa

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar Tenggarong pada hari Jumat, 20 Juni 2025. 

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan di Diskominfo Kukar telah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah dilakukan evaluasi dan pembahasan terhadap akuntabilitas kinerja, dilakukan penandatangan berita acara yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Diskominfo Kukar Kukar Solihin, dan Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditandatangani Rahmat dan Agus Budhi Raharjo.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan Diskominfo Kukar dapat terus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan dapat berkontribusi optimal dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah.

#evaluasiakip2025 #diskominfo #inspektoratdaerah #akuntabilitaskinerja #pemkabkukar #kinerjainstansipemerintah #akipdiskominfokukar

Penulis/Fotografer: Heriyanto

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Dinas Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) Kabupaten Kutai Kartanegar (Kukar) mengikuti Forum Badan Koordinasi Kehumasan(Bakohumas) se-Kaltim. Kegiatan yang  digelar oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur berlangsung di hotel Grand Senyiur Kota  Balikpapan pada hari Kamis, 19 Juni 2025. 

Kegiatan dengan tema “Kolaborasi Kehumasan dan Media dalam Mendukung Sosialisasi Program Gratispol” tersebut berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA. Dalam kegiatan tersebut narasumber memaparkan isi dan strategi komunikasi program Gratispol dan Jospol kepada para humas Pemerintah dari kabupaten/kota dan humas stakeholders di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 

Ketua panitia Forum Bakohumas Kaltim sekaligus Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, “Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarhumas dari seluruh instansi di Kaltim dalam mendukung penyebarluasan informasi program strategis Pemerintah, khususnya Program Gratispol dan Jospol. Forum ini menjadi langkah awal sebelum program Gratispol disosialisasikan secara luas ke masyarakat.”

“Kami ingin petugas humas di Kaltim tahu lebih dulu informasi Program Gratispol dan Jospol Pemprov Kaltim. Humas harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi Pemerintah secara akurat dan membangun.Kami berharap sesama petugas humas bisa saling tahu program unggulannya, saling sinergi, dan menyampaikan narasi kebijakan dengan data yang benar,” ujarnya.

Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim M. Syirajuddin yang membuka acara berharap Forum Bakohumas dapat memperkuat konsolidasi kehumasan di Kaltim.

“Komunikasi antarhumas harus terus terjaga, silaturahmi jangan putus. Humas bukan sekadar corong institusi, tapi penjaga citra dan jembatan antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya. Disoroti pentingnya peran humas dalam menyikapi derasnya arus informasi di era digital.

“Humas harus mampu meneruskan informasi dengan narasi yang benar, akurat, dan membangun. Ini penting untuk mendukung kebijakan strategis seperti Gratispol dan Jospol. Program Gratispol merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah,” tuturnya. 

Diharapkan program ini dapat berjalan dengan optimal dengan pemahaman dan teknik komunikasi yang baik oleh para petugas humas di Provinsi Kalimantan Timur. “Melalui Bakohumas inilah kami berharap humas bisa menjelaskan, bahkan menjawab kritik dengan elegan dan berdasarkan data,” pungkasnya.

#diskominfokukar #iskominfoprovinsikaltim #forumbakohumaskaltim #kotabalikpapan #programgratispol #programjospol #strategikomunikasi #sinergiantarhumas #kadiskominfokaltim #asisten1pemprovkaltim

Penulis : Abdilah Amin (Tenaga Ahli Media)

Sumber : Pemprov Kaltim

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk menjalankan Program Gratispol (Gerakan Aksi Strategis Pro Rakyat Tanpa Biaya) dengan transparan dan akuntabel. Komitmen ini ditegaskan dalam konferensi pers yang berlangsung di Aula Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK) di Kantor Diskominfo Kaltim pada hari Rabu, 17 Juni 2025.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dasmiah menjelaskan bahwa program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2025–2030 ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kaltim, sekaligus mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing dalam era kompetitif. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltim telah bekerja sama dengan 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Kaltim serta melakukan verifikasi awal terhadap calon penerima beasiswa.

Dijelaskan oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur bahwa Pemprov Kaltim mencegah tumpang tindih penerima. Ditegaskan pentingnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pelaporan data mahasiswa yang belum mendapat beasiswa. “Evaluasi bulanan serta pengawasan ketat dari BPKP dan Inspektorat Wilayah juga menjadi bagian dari mekanisme kontrol program ini. Masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan jika ada pungutan liar selama proses program berlangsung,” tegasnya. 

“Jika ditemukan oknum yang meminta biaya, segera laporkan. Kami akan tindak tegas. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan baik untuk membangun SDM Kaltim yang unggul dan siap bersaing secara nasional,” tegasnya. 

#gratispoltanpapungli #sdmkaltimunggul #kaltimberdaulat #beasiswagratispol #pendidikanuntukrakyat #bpkp #inspektorat #dinaspendidikan #perguruantingginegerikaltim #calonpenerimabeasiswa #birokesrakaltim #warunginformasietamkaltim #wiekdiskominfokaltim

Penulis/Fotografer: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Kecamatan Marangkayu menggelar Rapat Persiapan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Rapat berlangsung di Kantor Kecamatan Marangkayu pada hari Kamis, 19 Juni 2025. Rapat dipimpin Camat Marangkayu A. R. Ambo Dalle dan dihadiri Sekretaris Camat Rahmatang, perwakilan dari Polsek Marangkayu, Kasi Kesra Lili Herlina, Kepala UPTD Pendidikan, perwakilan dari Puskesmas, PMI, serta Perwakilan Desa di lingkungan Kecamatan Marangkayu.

Baca Juga : Lestarikan Lingkungan Laut, Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Bentuk POKMASWAS

Dalam sambutannya, Camat Ambo Dalle menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kesediaan seluruh pihak untuk berkontribusi dalam perencanaan kegiatan tersebut. “Hari ini kita berkumpul untuk membahas dan pembentukan panitia persiapan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan bersedia untuk berkontribusi dalam acara ini,” ujarnya.

Camat Marangkayu juga menegaskan bahwa Peringatan Hari Kemerdekaan RI merupakan momen yang sangat penting sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. “Mari kita bekerja sama untuk menyukseskan acara ini agar berkesan bagi masyarakat kita. Saya berharap acara yang akan digelar dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Marangkayu dan dapat berlangsung meriah dan bermakna bagi Kita semua,” ujarnya. 

Rapat ini menjadi langkah awal dalam penyusunan agenda dan pembentukan panitia pelaksana kegiatan Peringatan HUT RI ke-80 Tahun 2025 di Kecamatan Marangkayu. Camat Marangkayu berharap semangat kolaboratif yang ditunjukkan dalam pertemuan tersebut dapat menghasilkan rangkaian acara yang menggugah semangat nasionalisme dan mempererat kebersamaan masyarakat di Kecamatan Marangkayu.

#kukarkab #kecamatanmarangkayu #kemerdekaanritahun2025 #17agustus #polsekmarangkayu #puskesmasmarangkayu #marangkayu #desamarangkayu #rapatpersiapan #peringatanhut kemerdekaanrike-80 #camatmarangkayu #uptd pendidikanmarangkayu pmimarangkayu #partisipasimasyarakat #nasionalisme

Penulis/Fotografer: Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Marangkayu menggelar kegiatan Sosialisasi Pendataan Potensi dan Pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pramuka Nasional. Kegiatan tersebut berlangsung di SMKN 1 Marangkayu pada hari Rabu, 18 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat data keanggotaan serta mendorong tertib administrasi di lingkungan Gerakan Pramuka.

Baca Juga : Kasi Kesra Kecamatan Marangkayu: “Anak adalah Generasi Penerus Bangsa yang Berpotensi Menjadi Individu yang Cerdas, Kreatif, dan Berakhlak Mulia”

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Marangkayu A. R. Ambo Dalle dan para Pembina Pramuka dari berbagai Gugus Depan serta anggota Pramuka dari Kecamatan Marangkayu. Dalam sambutannya Camat Ambo Dalle menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan Pramuka di wilayah Kecamatan Marangkayu. Disampaikannya tentang pentingnya pendataan yang valid dan terintegrasi untuk menunjang berbagai program pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda melalui Gerakan Pramuka.

Baca Juga : UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Marangkayu Susun Matrix Peran Hasil, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Aktivasi Aplikasi E-Kinerja dan SIMPEG

“Kegiatan ini sangat strategis karena menjadi landasan dalam memperkuat struktur dan legalitas keanggotaan Pramuka. Dengan adanya KTA Nasional, setiap anggota dapat lebih mudah diidentifikasi dan dilibatkan dalam kegiatan di tingkat daerah hingga nasional,” ujarnya.

“Sosialisasi ini menjadi momentum bagi para Pembina dan anggota Pramuka untuk memahami pentingnya administrasi digital dan keabsahan identitas kepramukaan yang terintegrasi secara nasional. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh anggota Pramuka di Marangkayu dapat terdata dengan baik dan memperoleh KTA Nasional, sehingga semakin memperkuat eksistensi Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda yang tangguh dan berdaya saing,” pungkasnya. 

#kecamatanmarangkayu #pramuka #smkn1marangkayu #ktanasional #kwartirranting marangkayu #sosialisasipendataanpotensi #ktapramukanasional #tertibadministrasipramuka #camatmarangkayu #gugusdepanmarangkayu #datavalidterintegrasi #administrasidigital

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Wamenhan RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto membuka kegiatan Entry Meeting Satgas Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan pada hari Selasa, 17 Juni 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan RI, perwakilan Kementerian Keuangan, serta pejabat Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

Dalam arahannya Wamenhan RI Donny Ermawan menekankan bahwa penataan administrasi dan pemanfaatan BMN memiliki peran strategis dalam peningkatan kinerja Kementerian Pertahanan dan TNI. “Saat ini, pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi semakin penting bagi Pemerintah, termasuk Kemhan dan TNI. Oleh karena itu, kami terus berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas, khususnya dalam hal pelaporan keuangan,” ujarnya.

Disampaikan bahwa pengelolaan BMN tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif semata, tetapi mencerminkan komitmen untuk menjaga dan mengamankan aset negara. “Penatausahaan BMN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab besar dalam mencatat, melaporkan, dan mengamankan seluruh aset negara yang berada di lingkungan Kemhan RI dan TNI, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Diharapkan seluruh unit organisasi di lingkungan Kemhan RI dan TNI dapat terus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan serta pelaksanaan administrasi pemanfaatan BMN secara tertib dan profesional.

#kementerianpertahanan #wamenhanri #kemhantni #bmn2025 #tertibadministrasi #akuntabilitasbmn #pengelolaanbmn #transparansikeuangan #entrymeetingkemhanri