Penulis/Photografer : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono dan Direktur RSUD AM Parikesit Dr. dr., Martina Yulianti, Mars, FINASIM, melakukan monitoring langsung terhadap layanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit, Tenggarong Seberang. Monitoring berlangsung pada hari Senin, 7 Juli 2025 bertujuan untuk memastikan program pelayanan kesehatan “berobat cukup dengan KTP” berjalan optimal. 

Baca Juga : Bupati Kukar dalam Apel Gabungan: “Wujudkan Kukar Idaman Terbaik Dengan Semangat Super Tim”

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan lanjutan dari pemantauan sebelumnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Puskesmas Kembang Janggut. "Hari ini kita melihat langsung layanan rawat jalan dan UGD di RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang, dan program ini memang sudah berjalan tanpa syarat tambahan," ujarnya.

Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa sistem rujukan dari FKTP ke rumah sakit juga mendukung kemudahan berobat cukup dengan KTP. Ditekankan bahwa program ini hanya berlaku bagi warga yang memiliki KTP Kutai Kartanegara. “Hal ini perlu dipahami masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman saat mengakses layanan kesehatan. Kebijakan ini khusus untuk warga Kukar. Jadi pastikan KTP sesuai agar layanan dapat diakses tanpa kendala,” tegasnya. 

Baca Juga : Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni Pimpin Rapat Persiapan Kunjungan Ibu Wapres RI

Sementara itu, Direktur RSUD AM Parikesit Martina Yulianti menyebutkan bahwa RSUD AM Parikesit berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan, dan program ini akan terus ditingkatkan. "Program ini sudah berjalan di RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang. Jadi tidak ada lagi persyaratan fotokopi atau dokumen lain seperti zaman dulu. Cukup menunjukkan KTP, dan kami layani,” jelasnya.

Baca Juga : Sebanyak 18 Juta Keluarga Berpenghasilan Rendah Terima Bantuan Beras

Direktur RSUD AMP juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat sosialisasi terkait 144 jenis diagnosis yang bukan termasuk gawat darurat (false emergency) yang seharusnya bisa ditangani di FKTP seperti puskesmas atau klinik, tanpa harus langsung ke rumah sakit.

“Langkah ini bertujuan untuk menghindari penumpukan pasien di UGD, sehingga pelayanan dapat lebih difokuskan pada pasien yang benar-benar membutuhkan penanganan darurat. Kita akan gencarkan sosialisasi ini agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhannya," tuturnya.

Direktur RSUD AMP menyampaikan bahwa monitoring tersebut bertujuan untuk memastikan kepastian pelaksanaan layanan kesehatan kepada masyarakat agar dapat memperoleh layanan yang cepat, tepat, dan adil sesuai peruntukannya.

#pemkabkukar #bupatikukar #wakilbupatikukar #sekdakukar #direkturrsudamparikesit #rsud #rsudamparikesittenggarongseberang #pelayanakesehatan #berobatdenganktp #fasilitaskesehatan #fktpkukar #sosialisasikesehatan #monitoringbupatikukar

Penulis/Ilustrasi : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : NFA RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Sebanyak 18 juta keluarga berpenghasilan rendah akan menerima bantuan beras dari Pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Kepala NFA Arief Prasetyo Adi di Jakarta pada hari Sabtu, 5 Juli 2025. Disampaikan bahwa proses penyaluran ini sempat menunggu pencairan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan RI yang baru diterima NFA di awal Juli. Disampaikan penyaluran bantuan beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari penebalan bantuan sosial 2025. 

Dijelaskan bahwa bantuan beras yang disalurkan sebanyak 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan total penyaluran untuk 2 bulan sekaligus yakni bulan Juni dan Juli yang dilakukan dalam 1 kali pengiriman (one shoot). Disampaikan bahwa penundaan penyaluran bantuan tersebut juga menjadi bagian dari perbaikan tata kelola keuangan sebagaimana direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

"Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah kami keluarkan kepada Bulog. Ini adalah wujud nyata perhatian besar Bapak Presiden RI Prabowo Subianto kepada rakyat," ungkapnya. Dijelaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut akan menjangkau 18.277.083 keluarga di 38 provinsi di Indonesia. “Data penerima bantuan berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pembaruan Kementerian Sosial RI dan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika terjadi penggantian penerima selama proses distribusi, Pemerintah telah menyiapkan data cadangan hingga 4 juta penerima,” ujarnya. 

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan akan menggandeng berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Daerah, TNI, hingga Polri. “Tujuannya untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran dan mengantisipasi tantangan geografis di berbagai wilayah. Insya Allah beras yang diberikan adalah beras berkualitas baik, yang selama ini dijaga mutu dan stoknya oleh Bulog,” jelasnya.

Ditekankan oleh Kepala NFA RI bahwa penyaluran bantuan beras tersebut bukan hanya soal pangan, tetapi juga strategi jitu Pemerintah dalam menahan laju inflasi. “Data BPS menunjukkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras pada tahun 2023 dan 2024 sukses menekan inflasi beras secara signifikan. Di akhir 2023, angka inflasi turun drastis dari 5,61% di September menjadi hanya 0,48% di Desember. Demikian pula pada 2024, inflasi awal tahun di angka 5,32% dapat ditekan hingga 0,1% di akhir tahun,” rincinya. 

“Tahun ini, inflasi beras kembali menunjukkan tren naik dari 0,36% pada Januari menjadi 1% di Juni 2025. Penyaluran bantuan pada bulan Juli diharapkan dapat segera menstabilkan harga dan daya beli masyarakat,” tutupnya.

#bantuanpangan2025 #berasuntukrakyat #cadanganpangan #bulog #nfari #nfauntukrakyat #bantuansosialberas #programbantuanpangan #stabilisasihargapangan #pengendalianinflasi #dayabeliterjaga #penyaluranbantuan #bantuanberas #keluargapenerimamanfaat #kpm #datatunggalsosialekonominasional #dtsen #tekaninflasi

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Pemprov Kaltim

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) guna mematangkan persiapan Pemprov Kaltim dalam menyambut kunjungan Ibu Wakil Presiden RI Selvi Ananda Gibran Rakabuming dan para Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dari 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni dan berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu Samarinda pada hari Minggu, 6 Juli 2025.

Kunjungan Ibu Wakil Presiden RI Selvi Ananda Gibran Rakabuming di Provinsi Kalimantan Timur akan berlangsung di 3 wilayah, yakni Samarinda, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kunjungan tersebut terkait Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53, Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), dan rangkaian kunjungan ke IKN. Kunjungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8–10 Juli 2025. 

Rakorwil tersebut diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim, Pemerintah Kota Balikpapan, serta instansi vertikal lainnya dan berlangsung secara langsung (onsite) maupun virtual (online). Hadir pula perwakilan dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres), Protokol Istana Wapres, Biro Pers, Media dan Informasi Setwapres, serta tim event organizer (EO) yang akan menangani aspek teknis penyelenggaraan.

Sekda Pemprov Kaltim Sri Wahyuni menegaskan pentingnya sinergi antar sektor untuk memastikan rangkaian acara berjalan lancar dan mencerminkan kesiapan Kalimantan Timur sebagai daerah strategis nasional. “Kita ingin memastikan seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan lancar dan sukses dengan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, TNI, Polri, maupun masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya. 

Sekda Provinsi Kaltim meminta lokasi yang akan digunakan perlu dihitung secara cermat seperti Plenary Hall Samarinda untuk 1.700 peserta dan Sport Dome Balikpapan untuk 898 peserta guna menghindari kendala teknis dan penumpukan peserta. 

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan HKG PKK ke-53 dan Rakernas X PKK akan berlangsung di Convention Hall Samarinda. Dalam event tersebut akan dimeriahkan dengan kegiatan pameran UMKM unggulan daerah, gelar budaya nusantara, peragaan busana (fashion show), serta pertunjukan tari kolosal yang melibatkan ratusan pelajar dan seniman lokal.

Sekda Pemprov Kaltim Sri Wahyuni berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi nasional antar Tim Penggerak PKK dan Dekranasda dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, tetapi juga sebagai momentum promosi potensi daerah.

#hkgpkk53 #hutdekranas45 # #pemprovkaltim #ikn #promosibudaya #promosiumkm #promosipotensiwisata #samarindabalikpapanikn #pkknasional2025 #ibuwapresriselviananda #sekdaprovinsikaltim #pkk #dekranasda #hkgpkk #rakernaspkk

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan

Fotografer: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara yang diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kukar. Apel gabungan tersebut berlangsung pada Senin, 7 Juli 2025, di Halaman Kantor Bupati Kukar di Tenggarong.

Dalam arahannya, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pelantikan bersama Wakil Bupati Rendi Solihin pada 23 Juni lalu bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi penanda dimulainya tanggung jawab penuh dalam memimpin pemerintahan 5 tahun ke depan. Ditegaskan bahwa keberhasilan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik hanya dapat diwujudkan dengan kerja sama seluruh ASN secara kolektif dan saling mendukung.

“Kita tidak mau membangun superman, kita ingin membangun super tim. Mulai hari ini, tidak ada lagi kamu dan saya, yang ada adalah kita. Mari kita jadikan apel gabungan ini sebagai momentum menyatukan niat dan gagasan, bukan hanya rutinitas seremonial,” tegasnya.

Baca juga: Dorong Promosi Pariwisata, Bupati Kukar Kukuhkan Teruna Dara dan Puteri Pariwisata 2025

Bupati Kukar menyampaikan apresiasinya kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kukar yang telah mendukung pelaksanaan Kukar Idaman selama periode sebelumnya, sehingga masyarakat memutuskan untuk memilih kelanjutan program melalui Kukar Idaman Terbaik. 

Dipaparkan lebih lanjut bahwa tantangan yang dihadapi kali ini dinilai jauh lebih berat, karena program Kukar Idaman Terbaik mengharuskan adanya evaluasi mendalam serta penyempurnaan berbagai kebijakan. “Mana yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat hari ini akan kita ganti, dan mana yang masih relevan akan kita eskalasi,” ungkapnya.

Bupati Kukar turut menyoroti kondisi pendapatan daerah yang menurun drastis dan berdampak pada kemampuan fiskal Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan ASN. Seluruh jajaran diajak untuk berupaya bersama mengembalikan pendapatan daerah ke jalur kejayaan, agar belanja pegawai tetap terjaga di kisaran 30 persen.

Ditekankan pentingnya penerapan prinsip pemerintahan yang dijalankan oleh orang dewasa. Hubungan antara pimpinan dan bawahan diharapkan tidak diwarnai sikap saling kejar-kejaran, melainkan berdasarkan tanggung jawab dan kedewasaan ASN dalam menjalankan tugas.

“Saya berharap disiplin itu bukan karena takut pada atasan, tetapi disiplin yang lahir dari hati. Bekerja dengan hati akan membawa kebahagiaan, sedangkan bekerja dengan keterpaksaan hanya akan melahirkan keterpaksaan,” ujarnya.

Bupati Kukar mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2025–2030. Diharapkan semua pihak untuk aktif berdiskusi, terbuka terhadap kritik, serta bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih tulus dalam melayani masyarakat. 

“Kukar Idaman Terbaik tidak akan sukses kalau hanya bergantung pada Bupati dan Wakil Bupati. Kukar Idaman Terbaik hanya bisa berhasil kalau kita bekerja bersama-sama,” pungkasnya.

#apelgabungan #bupatikukar #wakilbupatikukar #pemkabkukar #kukaridamanterbaik #asnberintegritas #kutaiKartanegara #supertim #pelayanpublik #rpjmd2025 #pemkabkukar #kerjabersama #visimisikukaridamanterbaik #asnkukar

Penulis/Fotografer: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengukuhkan 20 finalis Teruna Dara dan Putri Pariwisata Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai Duta Wisata. Pengukuhan tersebut berlangsung dalam malam puncak pemilihan yang digelar di Gedung Bela Diri Dispora, Kompleks Stadion Aji Imbut di Tenggarong Seberang pada hari Sabtu, 5 Juni 2025. Puncak kegiatan ini ditandai dengan pemberian selempang secara langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri kepada para  peserta terpilih.

Hadiri dalam acara tersebut Plt. Kepala Dinas Pariwisata Arianto, Wakil Ketua DPRD Kukar, perwakilan OPD, Plt. Ketua DPC Asosiasi Duta Wisata Indonesia Kukar beserta jajaran, jajaran pejabat administrasi dan fungsional Dinas Pariwisata, para dewan juri, Ketua TP PKK Kukar, serta orang tua dan keluarga serta para pendukung para finalis dari berbagai kecamatan di Kukar.

Dalam sambutannya Bupati Kukar menyampaikan apresiasi kepada seluruh finalis yang telah berproses sejak awal seleksi hingga malam final. Ditegaskan bahwa ajang ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam membina dan menyiapkan generasi muda yang mampu menjadi Duta Promosi Pariwisata Kutai Kartanegara.

“Seluruh finalis adalah pemenang. Malam ini kita memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Saya berharap para finalis yang  menjadi wajah pariwisata Kukar, dapat membawa nama baik daerah, baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional,” ujarnya.

Baca juga: Terima Pengurus APKASI, Mendagri RI Dorong Penguatan Kepemimpinan Daerah

Bupati Kukar juga menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui visi Kukar Idaman Terbaik terus berupaya mendorong sektor pariwisata dan industri kreatif. Salah satunya dengan memberikan stimulus dana sebesar Rp100 juta per tahun kepada pelaku dan komunitas penggerak sektor tersebut. “Para finalis ini harus menjadi influencer positif, mengabarkan keindahan dan potensi daerah melalui media sosial dan berbagai kanal komunikasi publik,” tambahnya.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kukar Arianto dalam laporannya menyebutkan bahwa pemilihan Teruna Dara tahun ini merupakan edisi ke-18 sejak pertama kali digelar pada tahun 2006. Proses pendaftaran dibuka sejak 3 Mei hingga 12 Juni 2025, dengan sosialisasi dilakukan melalui media sosial dan kunjungan langsung ke beberapa  Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.

“Sebanyak 76 peserta dari 13 kecamatan mendaftar, dan setelah seleksi ketat oleh 6 orang dewan juri, terpilih 20 finalis yang terdiri dari 10 pria dan 10 wanita dari sembilan kecamatan,” jelasnya. Disampaikan bahwa para finalis kemudian menjalani masa karantina di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong pada 3–6 Juli 2025. Selama masa tersebut, mereka dibekali pelatihan karakter, wawasan pariwisata, kemampuan komunikasi, serta uji tulis dan wawancara sebagai bagian dari proses penilaian.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata berharap para Teruna Dara dan Putri Pariwisata yang terpilih tidak hanya menjadi duta formalitas, tetapi benar-benar mampu menginspirasi dan membawa dampak positif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kukar. “Kami yakin, Duta Wisata yang lahir malam ini mampu menjadi agen promosi daerah yang cerdas, berkarakter, dan berdedikasi,” pungkasnya.

Baca juga: Kasi Kesra Kecamatan Marangkayu Tutup Pelatihan Digital Marketing

#bupatikukar #auliarahmanbasri #kukaidamanterbaik #kukarkayafestival #terunadarakukar2025 #puteripariwisatakukar2025#dutawisatakukar #kutaikartanegara #pariwisatakukar #pemilihandutawisata #kukarterdepan #generasimudakreatif #malampuncakterunadara #kukarpromosipariwisata #karantinafinalis #kukarkab #grandeltytenggarong #agenpromosidaerah

Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Kemendagri RI 

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menerima audiensi Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pada hari Jumat, 4 Juli 2025, di Kantor Pusat Kemendagri RI di Jakarta. 

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan terbuka tersebut, Mendagri RI menekankan pentingnya konsolidasi organisasi dan penyusunan rencana kerja yang konseptual sebagai arah strategis ke depan.

Audiensi tersebut turut menjadi wadah pelaporan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI APKASI yang sebelumnya digelar di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pertemuan ini juga membahas tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Munas tersebut menetapkan Bupati Lahat, Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum APKASI periode 2025–2030. 

Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum APKASI Bursah meminta arahan langsung dari Mendagri RI guna memperkuat kepemimpinan serta memperjelas peran organisasi ke depannya. Menanggapi hal tersebut, Mendagri menyampaikan bahwa pembentukan kepengurusan baru merupakan kewenangan Ketua Umum bersama tim formatur.

“Nanti Ketua akan membentuk formasi kepengurusan yang lebih detail. Setelah selesai, dilakukan pelantikan. InsyaAllah Saya akan hadir melantik APKASI dengan pengurus yang baru ini, resmi menjadi pengurus untuk 5 tahun ke depan,” ujar Mendagri.

Mendagri menyoroti pentingnya integritas Kepala Daerah sebagai fondasi dalam mencegah praktik korupsi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah.

Mendagri RI Tito menegaskan bahwa sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi fokus dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis nasional. Mendagri menilai kolaborasi erat ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui Asta Cita.

"APKASI memegang peran vital sebagai mitra strategis Kemendagri RI dalam menjembatani komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. APKASI juga berfungsi untuk mendorong pelaksanaan berbagai agenda prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan lainnya," ujarnya. 

“Saya berharap kita bisa bekerja sama, berinovasi, menyuarakan aspirasi kepentingan daerah, sekaligus menjembatani bukan hanya Pusat-Daerah, tapi juga dengan Pemerintah, dengan asosiasi, DPRD-nya, dan lain-lain,” tambah Mendagri RI. 

Sejumlah Kepala Daerah turut hadir dalam audiensi ini, antara lain Bupati Bandung, Pati, Sambas, Empat Lawang, Blora, Tapanuli Tengah, Ogan Ilir, dan Lampung Selatan, bersama Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang.

#kemendagri #apkasi #pemerintahandaerah #pemerintahpusat #konsolidasiorganisasiapkasi #indonesiaemas2045 #kolaborasipusatdaerah #aspirasidaerah #makanbergizigratis #mbg #koperasidesakelurahanmerahputih

Penulis/Fotografer : Risyhal Ramadhani Simanjuntak (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan Marangkayu menutup pelatihan Digital Marketing dengan peserta dari berbagai desa di wilayah Kecamatan Marangkayu. Pelatihan Kecakapan Hidup berupa pelatihan Digital Marketing yang diselenggarakan oleh Dispora Provinsi Kalimantan Timur tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. 

Baca Juga : Camat Marangkayu Ambo Dalle Buka Pelatihan Digital Marketing

Penutupan pelatihan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Marangkayu pada hari ini, Jumat 4 Juli 2025. Kegiatan yang diikuti oleh 50 peserta ini mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Kecamatan Marangkayu.

Kasi Kesra Kecamatan Marangkayu Lili Herlina dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang telah menginisiasi pelatihan ini. "Kami dari Pemerintah Kecamatan Marangkayu memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Kami berharap ke depannya selalu ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang memberikan dukungan dan support kepada Pemuda Marangkayu," ujarnya. 

Baca Juga : Job Fair Kukar 2025 Jembatani Pencari Kerja dan Perusahaan

Kasi Kesra Lili Herlina menekankan pentingnya evaluasi pasca pelatihan agar program ini bisa berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi para peserta. Disampaikan harapan kepada para peserta agar menjadikan pelatihan ini sebagai titik awal untuk terus berkarya. Kasi Kesra Marangkayu berharap para peserta pelatihan tersebut dapat menyampaikan informasi dan dan menyebarluaskan ilmu yang diperoleh pada masayarakat di desa. Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi lokal.

"Walaupun Kecamatan Marangkayu berada jauh dari kota, hal itu tidak menyurutkan semangat pemuda-pemudi Marangkayu untuk berkarya dan bersaing dengan mereka yang ada di perkotaan," ujarnya. Diharapkan pelatihan tersebut menjadi langkah awal dalam membuka wawasan digital generasi muda Marangkayu, sekaligus memperkuat peran pemuda dalam pembangunan ekonomi desa melalui pemanfaatan teknologi informasi.

#kecamatanmarangkayu #kukar #kukar_kab #pelatihankecakapanhidup #digitalmarketing #disporaprovinsikaltim #pemudamarangkayu #pembangunanekonomidesa #kasikesramarangkayu #wawasandigital #gedungserbagunamarangkayu #teknologiinformasi

Penulis : Muhammad Farhan Maulana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : NFA RI

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Masalah Susut dan Sisa Pangan (SSP) atau food loss and waste di Indonesia bukan sekadar soal makanan terbuang, tetapi menyentuh aspek ekonomi, lingkungan, dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (NFA) RI Nita Yulianis dalam Talkshow di Serpong pada Kamis, 3 Juli 2025. 

Talkshow Komitmen Bersama Sektor Bisnis dengan tema “Mendorong Aksi Nyata untuk Mengatasi Susut dan Sisa Pangan” tersebut membahas kerugian ekonomi akibat SSP mencapai Rp551 triliun per tahun. Selain itu  SSP juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca hingga 7,29 persen dari total nasional.

“Dampaknya bukan hanya lingkungan, tapi juga terhadap ketahanan pangan dan gizi. Padahal makanan yang terbuang itu bisa mencukupi kebutuhan 61–125 juta orang setiap tahunnya,” ujarnya. Untuk menekan angka tersebut NFA mendorong kerja sama lintas sektor, khususnya para pelaku industri pangan, distributor, ritel, hingga logistik, untuk melakukan aksi nyata mengurangi SSP di seluruh rantai pasok.

Sebagai langkah konkret, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan (GRASP 2030) oleh pelaku industri pangan sebagai bentuk komitmen bersama. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya inovasi distribusi, efisiensi penyimpanan, redistribusi pangan layak konsumsi, dan perubahan pola konsumsi sebagai solusi jangka panjang. “SSP adalah tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat sistem pangan nasional yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bappenas RI memberikan dukungan melalui RPJMN 2025–2029 dengan menargetkan penyelamatan pangan sebesar 3–5 persen per tahun melalui ekonomi sirkular. Dalam acara tersebut, perwakilan Bappenas menyebut bahwa peta jalan nasional terkait SSP tengah disiapkan untuk mendukung ketahanan pangan.

#atasissp #stopfoodwaste #cegahpanganterbuang #panganuntuksemua #keadilanpangan #sspbukansekadarlimbah #aksipanganbersama #ketahananpanganberkelanjutan #nfari #bappenasri #emisigasrumahkaca #sistempangannasional #ekonomisirkular #inovasiatasissp

Penulis/ Fotografer: Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Peliputan)

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Untuk menjaga kebugaran dan mempererat silaturahmi antar pegawai, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar kegiatan senam bersama secara rutin setiap hari Jumat pagi. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Jumat, 4 Juli 2025. 

Senam bersama ini diikuti oleh seluruh jajaran di lingkungan Diskominfo Kukar, mulai dari para pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, hingga para mahasiswa dan siswa-siswi yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Selain manfaat kesehatan, kegiatan ini juga menjadi momen untuk menyegarkan pikiran setelah menjalani rutinitas pekerjaan sehari-hari. Kegiatan senam rutin ini menjadi salah satu langkah Diskominfo Kukar dalam mendukung gaya hidup sehat di lingkungan kerja dan menciptakan lingkungan birokrasi yang produktif dan harmonis.

#senampagi #jantungsehat #senamjumat #gayahidupsehat #senamzumba 

#pemkabkukar #diskominfokukar #kukarkab_official

Penulis : Rizka Laeliana (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Dukungan tersebut merupakan kontribusi aktif Kemendagri RI dalam mewujudkan masyarakat sehat dan cerdas, sejalan dengan visi Indonesia Sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk menekankan bahwa Kemendagri RI secara konsisten mendukung pelaksanaan PKG, termasuk di lingkungan satuan pendidikan. Disebutkan bahwa dukungan itu diwujudkan salah satunya dengan memastikan program berjalan berbasis data kependudukan yang valid dan menyeluruh. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Program PKG Sekolah di Kantor Kemenko PMK di Jakarta pada hari Kamis, 3 Juli 2025.

Baca Juga : Pemkab Kukar Gelar Rapat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2025–2030

“Kita mengacu pada landasan kebijakan pelaksanaan program Presiden RI dan Wapres RI untuk mewujudkan Indonesia Sehat, Indonesia Emas,” ujarnya. Disampaikan bahwa Kemendagri RI telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dan menerbitkan sejumlah surat edaran guna mempercepat pelaksanaan PKG di berbagai daerah. Menurutnya, layanan pendidikan dan kesehatan merupakan urusan konkuren yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ditambahkan bahwa Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti program ini dengan langkah konkret.

Wamendagri RI Ribka juga menyoroti pentingnya peran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri RI. Menurutnya, Dukcapil memiliki peran sentral dalam menyediakan data akurat terkait sasaran program, seperti siswa dan penduduk yang akan menerima layanan kesehatan gratis. “Dukcapil sangat berperan penting dalam memberikan data dukung kepada siapa yang mendapatkan pelayanan PKG ini,” katanya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa PKG merupakan salah satu program unggulan atau quick win dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk memastikan masyarakat tetap sehat melalui deteksi dini penyakit, sehingga dapat dicegah sebelum menimbulkan komplikasi. “Bapak Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan saya di salah satu program quick win-nya beliau, adalah memastikan masyarakat Indonesia tetap sehat, jangan sampai sakit,” katanya.

Menurut Menkes RI Budi, program PKG merupakan inisiatif terbesar yang pernah dijalankan Pemerintah karena menjangkau seluruh lapisan penduduk, termasuk 52 juta siswa di lingkungan sekolah. Program ini telah dimulai sejak bulan Februari 2025 melalui layanan Puskesmas. Program ini akan diperluas ke satuan pendidikan dalam waktu dekat. “Kalau nanti itu ketemu ada warga dengan ciri-ciri yang kurang sehat, kita bisa melakukan tata laksana atau perawatan agar yang bersangkutan tetap sehat, kalau bisa jangan sampai sakit,” tutupnya.

#kemendagri #kemenkes #dukcapil #indonesiaemas2045 #pemeriksaankesehatangratis #pkgsekolah #indonesiasehat #indonesiaemas #deteksidinipenyakit #kesehatansiswa #programquickwin #kesehatanmasyarakat #wamendagriri #menkesri

Penulis: Muhammad Firza Akbar (Tenaga Ahli Peliputan)

Fotografer: Diskominfo Kukar

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda) 

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara menggelar rapat membahas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2030. Rapat dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2030 tersebut diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rapat yang dipimpin Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Deddy Setyo Utomo tersebut berlangsung di Ruang Rapat Asisten I di Gedung A Kompleks Kantor Bupati Kukar di Tenggarong pada hari Kamis, 3 Juli 2025. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Bagian Pemerintahan, BPBD, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Bappeda, Disdikbud, Diskominfo, Dinas Sosial, Damkarmatan, Dinas Perkim, Inspektorat, dan DPMD. Para peserta rapat merupakan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang dasar hukum, tujuan, dan matriks data eksisting dan perencanaan yang harus diisi oleh OPD pelaksana atau penyelenggara layanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2030. Dalam sesi diskusi beberapa OPD menyampaikan pentingnya kerjasama dan koordinasi terkait penggunaan data bersama dan pentingnya kejelasan tupoksi pada OPD agar tidak tumpang tindih dan kekosongan pelaksana layanan publik.

Baca juga: Diskominfo Kaltim Perkuat Sinergi Keterbukaan Informasi Lewat Forum Koordinasi PPID se-Kaltim

Rapat tersebut berorientasi pada penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2030. Dengan adanya Rencana Aksi berbasis data dan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang matang, diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

#timraperbupspmkukar #standarpelayananminimal #spm #kabupatenkutaikartanegara #kukar #bagianpemerintahan #setdakabkukar #pelayananpublik #pelayananprima #renaksispm #tenggarong

Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber : Pemprov Katim

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal membuka Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2025. Kegiatan yang dibahas bersama Forum PPID Kaltim ini berlangsung di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, pada Kamis, 3 Juli 2025.

Kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di daerah ini dihadiri Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaltim Muhammad Khaidir dan anggota Relawan TIK Valdha sebagai narasumber. Kegiatan ini juga diikuti seluruh perwakilan PPID dari Kabupaten/Kota se-Kaltim sebagai bentuk sinergi antar daerah dalam pengelolaan layanan informasi publik.

Kadis Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal dalam sambutannya menekankan pentingnya Forum PPID sebagai sarana evaluasi dan konsolidasi strategis dalam keterbukaan informasi. “Forum koordinasi ini merupakan momentum berharga untuk mengevaluasi dan memperkuat langkah-langkah untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik serta efektivitas pengawasan di Kalimantan Timur,” ujarnya. 

Baca juga: Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Tuan Rumah Peringatan Hari Anak Nasional 2025 di Kukar

Kadis Kominfo Provinsi Kaltim mengapresiasi keberhasilan Kaltim dalam mempertahankan predikat Provinsi Informatif selama 5 tahun berturut-turut. Diharapkan prestasi ini dapat menjadi pemicu semangat untuk menjadi lebih baik. “Ini adalah cermin bagi Kita semua untuk terus berbenah. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi hak masyarakat yang harus kita penuhi dan layani dengan sebaik-baiknya,” tegasnya. 

Ditekankan tentang pentingnya pemahaman tugas dan fungsi setiap Aparatur Pemerintah serta inovasi berkelanjutan guna meningkatkan layanan informasi di seluruh Perangkat Daerah. “Teruslah berinovasi dan lakukan monitoring serta evaluasi terhadap PPID Pelaksana, baik secara mandiri maupun bersama Komisi Informasi. Tujuannya agar kualitas layanan informasi pada OPD semakin baik,” pesannya.

Forum PPID Kaltim menjadi ruang berbagi pengetahuan dengan dipaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Kaltim. Selain itu juga dipaparkan penjelasan fitur monitoring media sosial oleh Relawan TIK. Diskominfo Kaltim menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan profesional.

#keterbukaaninformasipublik #kip  #diskominfokaltim #forumppid2025 #kaltiminformatif #sinergiinformasi #ppidkaltim