Untuk menciptakan data yang valid dan up to date, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial,dan Dewan Mesjid Indonedia (DMI) Kabupaten Kukar mengadakan Rapat Koordinasi Sistem Informasi dan Manajemen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS).
Tujuan rakor tersebut adalah membangun sinergitas antar OPD yang terkait dengan kemiskinan untuk menghasilkan data yang valid dan dan memiliki karakteristik interoperabilitas. Rakor dipimpin Asisten 1 Akhmad Taufik Hidayat dan berlangsung pada hari ini, Kamis,(15 /9/22) di Ruang Rapat Seketaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kompleks Kantor Bupati kawasan Timbau Tenggarong.
Hadir dalam rakor tersebut Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto didampingi Kabid TIK, Kabid PLIP, Plh. Kabid E-Government, Sub Koordinator Bidang Statistik , Kabid dari Dinas Sosial dan Bappeda, serta Dewan Mesjid Indonesia Kabupaten Kukar.
Rakor tersebut membahas aplikasi yang didesign Diskominfo dan Dinsos Kukar dan aplikasi yang didesign Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Bappeda. Tujuan dibangunnya aplikasi tersebut adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dapat menjadi dasar pemerintah Pusat dan Daerah untuk membuat kebijakan.
Asisten 1 Sekretariat Daerah Akhmad Taufik Hidayat dalam arahannya menyampaikan bahwa data yang ada dalam aplikasi tersebut merupakan kumpulan informasi yang besar dan beragam yang akan terus berkembang. Asisten 1 mendorong Diskominfo Kukar untuk segera merumuskan dan melakukan sinkronisasi untuk membangun aplikasi yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan khususnya untuk mewujudkan satu data.
"Namun jangan hanya fokus pada membangun aplikasi saja. Keamanan informasi pun harus terjaga seperti no NIK pada KTP. Keamanan informasi harus menjadi prioritas. Apa artinya sebuah pemerintahan berbasis elektronik apabila keamanan informasinya terabaikan,” ujar Asisten 1.
Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto mengatakan bahwa Kominfo Kukar ingin mewujudkan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem 1 data untuk memudahkan dan menyederhanakan terlaksananya pelayanan publik. (her)
