Kepala Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Bahteramsyah membuka Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No.12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permendagri No.77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Kamis (1/4/2021).
Sosialisasi Perpres No.12 tahun 2021 Dan Permendagri No 77 Tahun 2020 bertempat di ruang rapat Kantor Diskominfo kukar lantai 3 jalan Pahlawan no 1 bukit biru tenggarong ini diikuti oleh para Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan seluruh pejabat struktural diskominfo.Hadir sebagai narasumber Budi santoso kasubag pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa,didampingi Jepri sebagai fasilitator yang ditugaskan dari LKPP sebagai pendamping pengadaan barang dan jasa dari LKPP
Bahteramsyah meminta para peserta untuk mempedomani Peraturan Perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Kegiatan sosialisasi ini merupakan keinginan besar Pemkab kukar agar selamat dan manfaat dalam melaksanakan tugas.
“Sekali lagi, melalui sistem tersebut dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik lagi. Peserta sosialisasi agar dapat memanfaatkan kesempatan untuk dapat menambah pengetahuan dan menggali berbagai informasi agar dapat melaksanakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara baik dan cepat,” kata Bahteramsyah
Sementara itu Jepri sebagai fasilitator lkpp bagian pengadaan barang dan jasa,Menyampaikan bahwa Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Nomenklatur PPTK muncul di PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan definisi sebagai pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 angka 74 PP Nomor 12 Tahun 2019). Kemudian diatur bahwa PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Pasal 12 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2019).
Dari sekian banyak tugas PA/KPA dalam pengelolaan keuangan daerah, secara spesifik diatur bahwa tugas PPTK “membantu tugas” PA / KPA tersebut adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu (Penjelasan Pasal 12 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2019) meliputi:
-Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan; menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
- Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
-Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
-melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
-Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
-Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
-Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
-Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.katanya.
(tim-kominfo)
