Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah ngapeh hambat bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring bertempat di Gedung Serba Guna Kantor Bupati Kukar di kawasan Wolter Monginsidi, Timbau maupun secara daring pagi tadi, Senin (31/1/22).
Dalam acara tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Seketaris Daerah Sunggono, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wiyono, serta narasumber Iskandar dan Fadli dari team Gugus Tugas Kukar Idaman
Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan ngapeh hambat tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi kerja dan membangun kebersamaan antara pimpinan daerah dengan Kepala Perangkat Daerah se Kukar. Dalam sambutannya Bupati Kukar Edi Damansyah menginstruksikan bahwa Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di Pemkab kukar, setiap Pengguna Anggaran (PA) / Kepala OPD untuk menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa paling lambat akhir bulan Februari 2022.
Ditekankannya bahwa seluruh pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Tujuannya agar dapat mempermudah, memperpendek proses, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta terwujudnya transparansi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah daerah.
“Kita akan melakukan perubahan berkaitan dengan pengelolaan barang/ jasa terutama dalam pengadaan, harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, terkecuali ada hal-hal situasi kondisi tertentu karena pekerjaan itu yang memang memerlukan diskusi khusus.
Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan,program kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, agar dipersiapkan sendiri dengan sebaik mungkin, melaui perencanaan yang matang. Dengan demikian tentu akan berhasil baik sesuai target yang direncanakan,” ujar Bupati Edi Damansyah.
Dalam event ngapeh hambat tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Bagi Rukun Tetangga (RT). Regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 50 juta dibawah lingkup Pemerintah Desa maupun Kelurahan.
Sedangkan Dinas Perhubungan membahas rencana pengembangan pengelolaan parkir meliputi sistem pemungutan dan penyetoran retribusi parkir, peningkatan pelayanan perparkiran untuk kenyamanan, keamanan bagi pengguna parkir, sarana dan prasarana (fasilitas), invetarisasi jumlah personil juru parkir, peningkatan kemampuan pengelola, pengawas, dan juru parkir melalui pendidikan dan pelatihan, juga penataan dan pengembangan lahan parkir sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, peninjauan dan evaluasi regulasi retribusi parkir, serta pengendalian monitoring dan evaluasi.
