Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliput)
Sumber: Puspen Kemendagri RI
Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya dalam memperkuat Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kemendiktisaintek di Jakarta pada hari Rabu, 1 Oktober 2025.
Dalam forum tersebut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI Tomsi Tohir dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud. Dari Kementerian Diktisaintek RI hadir Dirjen Pendidikan Tinggi Khairul Munadi, Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan dan Akuntabilitas Tjitjik Sri Tjahjandarie, serta Koordinator Tim Kajian Pendidikan Tinggi Tenaga Medis Tri Hanggono.
Dalam event tersebut Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya optimalisasi peran RSUD sebagai rumah sakit pendidikan. "Tidak semua fakultas kedokteran memiliki rumah sakit sendiri. Kita perlu memastikan RSUD bisa ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan bagi fakultas kedokteran. Dengan begitu, akses pendidikan dokter spesialis dapat semakin terbuka luas,” ujarnya.
Disampaikan bahwa pertemuan lintas Kementerian tersebut menegaskan bahwa program PPDS merupakan agenda strategis lintas sektor yang memerlukan sinergi kuat.
"Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah akan menindaklanjuti melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yakni Mendagri, Mendiktisaintek, dan Menteri Kesehatan," jelasnya.
Mendagri RI juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana di RSUD. "Fasilitas yang memadai akan menciptakan kenyamanan kerja bagi Dokter Umum maupun Dokter Spesialis hasil PPDS. Kualitas layanan rumah sakit akan berbanding lurus dengan kenyamanan tenaga kesehatan yang bertugas di sana. Kalau fasilitasnya baik, pelayanan kepada masyarakat pasti semakin optimal,” tuturnya.
Isu lain yang dibahas dalam forum ini adalah biaya magang yang selama ini dibebankan kepada calon Dokter Spesialis. Beban biaya tersebut dinilai cukup memberatkan dan dapat menjadi hambatan bagi para tenaga medis muda untuk menyelesaikan program spesialisasinya.
Ditegaskan bahwa kebijakan penghapusan biaya ini akan segera diatur. “Ini akan kami tindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Mendagri RI agar RSUD tidak lagi membebankan biaya kepada calon Dokter Spesialis yang sedang menempuh PPDS,” tegasnya.
Mendagri RI juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan tinggi, khususnya di wilayah timur Indonesia. Mendagri Tito mendorong Kemendiktisaintek RI untuk memperluas akses pendidikan tinggi dengan rencana pembangunan perguruan tinggi di Wamena (Papua Pegunungan) dan Nabire (Papua Tengah). Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat Papua agar bisa memperoleh pendidikan tinggi, termasuk pendidikan kedokteran.
Program PPDS sendiri merupakan salah satu bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program PPDS merupakan upaya Pemerintah untuk memperbanyak jumlah Dokter Spesialis dengan kualitas yang merata di seluruh Indonesia. Tujuannya agar masyarakat di daerah terpencil maupun perkotaan bisa mendapatkan layanan kesehatan yang setara.
Pertemuan antara Mendagri RI dan Mendiktisaintek RI ini menegaskan adanya keseriusan Pemerintah Pusat dalam merumuskan langkah konkret dalam peningkatan layanan kesehatan. Dengan sinergi lintas Kementerian serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, diharapkan keberadaan RSUD sebagai rumah sakit pendidikan dapat memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus menyiapkan tenaga medis yang profesional dan siap melayani seluruh lapisan masyarakat.
#ppds #pendidikandokterspesialis #mendagri #rsudpendidikan #tenagakesehatan #pendidikantinggi #papua #layananpublik
