Penulis: Abdilah Amin (Tenaga Ahli Peliput)
Sumber: Portal Kaltim
Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan pada hari Kamis, 11 September 2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Supardi, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudha Wibowo, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan DPRD, serta tamu undangan dari instansi terkait.
Dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar laporan keuangan, tetapi mencerminkan harapan dan kebutuhan masyarakat. Ditegaskan bahwa APBD harus menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan program sosial yang inklusif.
“APBD bukan hanya angka di atas kertas. Di dalamnya ada harapan masyarakat akan fasilitas pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang modern, hingga akses jalan yang memadai. Maka dari itu, setiap rupiah harus digunakan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kaltim,” harapnya.
Gubernur Kaltim Harum mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk menjadikan monev sebagai sarana untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kualitas perencanaan, serta penganggaran. “Kita ingin menciptakan birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran digunakan. Semakin terbuka dan akuntabel pengelolaan APBD, semakin besar pula kepercayaan publik kepada Pemerintah,” tuturnya.
Gubernur berharap sinergi antara Pemerintah Daerah, legislatif, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. “Kita ingin birokrasi yang melayani, bukan dilayani. APBD adalah harapan rakyat. Kewajiban kita memastikan harapan itu terwujud demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.
#apbdkaltim2025 #monitoringapbd #gubernurharum #kaltimsukses #generasiemas #anggaranuntukrakyat #transparansianggaran #monevapbd #kaltimberdaya #birokrasimelayani
