Penulis: Sephia Caesaria Attara (Tenaga Ahli Peliputan)

Sumber: Kemendagri RI

Editor: Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Tomsi Tohir mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pernyataan itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Rakor dan rapat evaluasi tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta pada hari Senin, 25 Agustus 2025. 

Dalam rakor tersebut Sekjen Kemendagri RI Tomsi Tohir agar Pemda untuk melakukan pemantauan dan mengupayakan operasi pasar agar SPHP bisa berjalan bukan hanya sampai di Kecamtan, tetapi bisa menjangkau hingga ke Desa atau Kelurahan. Dijelaskan bahwa di beberapa daerah telah terjadi kenaikan harga beras pada minggu ketiga Agustus 2025 dibanding minggu sebelumnya. “Terjadi kenaikan harga beras dari 193 menjadi 200 Kabupaten/Kota. Meski demikian, daerah yang harga berasnya menurun juga bertambah, dari 50 menjadi 54 Kabupaten/Kota,” ujarnya. 

Ditegaskan oleh Sekjen Kemendagri RI bahwa Pemda memiliki peran signifikan dalam mendukung keberhasilan penyaluran beras SPHP. Disampaikan bahwa berdasarkan data Bulog, sekitar 50 persen capaian penyaluran beras SPHP sejauh ini merupakan hasil dukungan Pemda, baik melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun outlet yang dikelola Daerah.

Sekjen Kemendagri RI Tomsi menyampaikan saran agar Bulog melibatkan Pemda untuk membantu pedagang kecil yang kesulitan menggunakan aplikasi Klik SPHP akibat keterbatasan jaringan internet maupun perangkat. Disarankan agar mekanisme pembelian manual tetap difasilitasi dengan ketentuan tertentu untuk mengatasi kendala teknis di lapangan.

Ditegaskan oleh Sekjen Kemendagri RI bahwa Pemda dapat ditunjuk sebagai penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) penyaluran beras SPHP di tingkat kecamatan. “Bagi teman-teman Pemerintah Daerah, saya minta tolong untuk sama-sama jemput bola. Kalau Bulog belum menghubungi, kita (Pemda) yang hubungi Bulog,” katanya.

Rapat tersebut juga menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto, serta Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Bodro Pambuditomo.

#kemendagri #sphp #beras #pemda #inflasi #bulog #hargaberas gerakanpanganmurah #gpm #pengendalianinflasidaerah #kesejahteraanrakyat