Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kukar dan ATR/BPN Kukar hadir sebagai peserta dalam acara puncak GSRA (Gerakan Sinergi Reforma Agraria) Nasional. Event yang berlangsung secara daring melalui aplikasi zoom meeting tersebut diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI/Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan tersebut diikuti seluruh Badan Pertanahan di Indonesia. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, event tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Bupati di Kawasan Timbau Tenggarong pada hari Senin, 22 April 2023.
Hadir dalam event tersebut Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kutai Kartanegara Akhmad Taufik Hidayat, Kepala ATR/BPN Kukar Aag Nugraha, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kukar, Dinas Koperasi dan UMKM Kukar, Dinas Kelautan dan Perikan Kukar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kukar, Kecamatan Loa Kulu, Kepala Desa Panoragan, PKK Desa Ponoragan, dan perwakilan masyarakat Desa Ponoragan binaan UMKM dari BPN Kukar.
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Puncak GSRA se-Indonesia adalah untuk melihat pencapaian pelaksanaan reforma agraria dan berbagai isu strategis yang berkaitan bersentuhan langsung dengan pelaksanaan reforma agraria.
Disampaikannya bahwa pelaksanaan reforma agraria khususnya di dalam konteks penataan aset, selalu didahului dengan penyelesaian. “Bahkan di lokasi yang penataan asetnya sudah dilaksanakan tahun 2019, pemegang hak lama maupun sekedar terkait dengan penetapan, harus diselesaikan. Jadi penyelesaian konflik harus kita tata sedemikian rupa,”ujarnya.
Dijelaskannya bahwa reforma agraria berkaitan dengan penataan yang dilakukan baik melalui redistribusi tanah maupun legalisasi. “Saya berharap penataan aset dapat memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Kita introdusir kepemilikan bersama. Di beberapa lokasi kita dorong sebuah instrumen penting untuk mengatasi banyaknya pengangguran di indonesia,”tuturnya.
“Kami berharap tujuan cita-cita reforma agraria ini menjadi utuh. Bukan saja pada persoalan ketimpangan, bukan persoalan keadilan, tetapi juga harus menutup hal yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakat dan bisa memberikan kontribusi yang berdampak positif bagi masyarakat. Cita-cita luhur norma agraria paling utama adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera,” jelasnya.
Dalam event tersebut dilakukan deklarasi bersama oleh Kantor Pertanahan se-Indonesia yang berisi komitmen untuk bersinergi mewujudkan cita-cita reforma agraria dalam upaya mengurangi ketimpangan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala ATR/BPN Kukar Aag Nugraha dalam sesi wawancara menyampaikan bahwa kegiatan reforma agraria diawali dengan GSRA gerak gugus tugas reforma agraria. “Diawali dengan Kepala Daerah menunjuk suatu lokasi untuk dijadikan kegiatan reforma agraria. Selanjutnya adalah tahap menentukan spesifikasi dan dibuatkan sertifikat. Pada tahun berikutnya kita lakukan reforma agraria, yaitu membantu masyarakat agar tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi juga bisa menghasilkan sesuatu untuk meningkatkan perekonomian yang dapat membuat hidup masyarakat menjadi lebih layak,” jabarnya.
Diterangkannya bahwa masayarakat Desa Panoragan di Kecamatan Loa Kulu selama 3 tahun berturut-turut telah diberikan dukungan dalam pengembangan usaha. Diharapkannya pada tahun depan Bupati Kutai Kartanegara dapat menunjuk lokasi baru. Selanjutnya pada lokasi yang ditunjuk tersebut dapat dilakukan pengembangan bersama Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Puncak acara GSRA Tahun 2024 tersebut ditandai dengan penggabungan puzzle oleh Menteri ATR/BPN RI sebagai simbol “Sinergi dan Berkolaborasi” yang diikuti oleh seluruh Kantor Pertanahan dan stakeholder terkait di seluruh indonesia.
...............................
Penulis : Annisa Noni Fardiah (Tenaga Ahli Media)
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
